KEBIJAKAN UMUM KETAHANAN PANGAN

KEBIJAKAN UMUM KETAHANAN PANGAN 2010 – 2014

DEWAN KETAHANAN PANGAN 2010

.

PESAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ketahanan Pangan mash merupakan su yang pentng bag bangsa Indonesa. Sekalpun saat n Indonesa telah berhasl mencapa swasembada beras, namun ketahanan pangan mash menjad salah satu prortas pembangunan nasonal. Hal n antara lan karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusa yang tdak bsa dsubsttus dengan bahan lan. Sementara, pertumbuhan jumlah penduduk ndonesa yang terus menngkat memerlukan penyedaan bahan pangan dalam jumlah yang sangat besar. D ss lan, kapastas penyedaan bahan pangan justru menghadap sejumlah tantangan sepert perubahan klm global, kompets pemanfaatan sumberdaya lahan dan ar untuk kegatan pertanan dan non pertanan, serta degradas lngkungan yang menurunkan kapastas produks pangan nasonal. Kta juga menghadap persoalan penanganan kerawanan pangan mash terjad d Indonesa. Sehubungan dengan persoalan tersebut d atas, maka dalam RPJMN 20102014, Pemerntah menempatkan pembangunan ketahanan pangan sebaga salah satu prortas nasonal. Dalam katan dengan pembangunan ketahanan pangan, pemerntah memberkan penekanan pada perbakan subsstem ketersedaan pangan, subsstem dstrbus pangan dan subsstem konsums pangan. Pembangunan subsstem ketersedaan darahkan guna menjamn ketahanan dan kedaulatan pangan nasonal. Dalam hal n, Pemerntah berupaya mencapa swasembada dan mempertahankan swasembada berkelanjutan bag komodtas pangan strategs, melalu snerg dan keterpaduan antar sektor, sehngga tujuan tersebut dapat dcapa secara efektf dan efsen. Upaya pengembangan subsstem ketersedaan pangan juga darahkan sebaga bass untuk mengks persoalan kerawanan pangan yang mash terjad dsebagan wlayah Indonesa. i



Pembangunan subsstem dstrbus pangan darahkan untuk menjamn ketersedaan pangan, bak d tngkat nasonal maupun d setap daerah selalu dalam konds cukup, memada, dan terkelola dengan bak, yang dtanda oleh stabltas harga pangan yang terjangkau bag konsumen, namun dss lan juga memberkan penghaslan yang memada bag petan. Upaya pembangunan dstrbus pangan antara lan melalu pengembangan cadangan pangan dan perbakan ranta dstrbus logstk nasonal yang efektf dan efsen. Pengembangan substem konsums pangan dmaksudkan untuk memperbak kualtas konsums pangan masyarakat, khususnya melalu penganekaragaman konsums pangan dengan memanfaatkan sumberdaya pangan lokal, termasuk menngkatkan aspek keamanan pangan. Kekayaan sumberdaya hayat Indonesa perlu dmanfaatkan untuk menngkatkan kualtas dan keragaman konsums pangan masyarakat, sekalgus mengatas ketergantungan pada beras. Guna memberkan arahan mengena mplementas RPJMN bdang ketahanan pangan, dsusun Kebjakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014. Penerbtan buku n dmaksudkan sebaga pedoman bag seluruh pemangku kepentngan, Pemerntah Pusat dan Daerah serta komponen bangsa lannya mengena program-program pembangunan ketahanan pangan secara terpadu dan snergs. Saya berharap dengan berpedoman pada “Kebjakan Umum Ketahanan Pangan 2010 – 2014” n, kta mampu secara terarah memusatkan semua upaya dan sumberdaya untuk percepatan pencapaan tujuan pembangunan ketahanan pangan nasonal. Karena tu, saya berharap semua pemangku kepentngan menjadkan buku n sebaga acuan dalam perumusan langkah operasonal pembangunan ketahanan pangan d bdang dan wlayah kerjanya masng-masng sesua dengan peran dan tanggung jawabnya. Jakarta, Maret 2011 Presden RI/Ketua Dewan Ketahanan Pangan,

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono ii

ii

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN Pembangunan Ketahanan Pangan bertujuan untuk menjamn ketersedaan pangan yang cukup dar seg jumlah, mutu, keamanan dan keragaman sehngga setap rumah tangga mampu mengkonsums pangan dalam setap saat, mampu mengkonsum pangan yang cukup, aman, bergz dan sesua plhannya, untuk menjalan hdup sehat dan produktf. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan pembangunan pangan untuk memenuh kebutuhan dasar manusa, dmana pemerntah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Untuk mencapa tujuan n, pemerntah dan masyarakat bertanggung jawab sesua dengan peran dan sumberdaya yang dmlknya. Pemerntah bertanggung jawab menyelenggarakan pengaturan, pembnaan, pengendalan dan pengawasan terhadap ketersedaan pangan, sedangkan masyarakat berperan menyelenggarakan produks dan penyedaan, perdagangan, dstrbus dan konsumen. Mengngat pentngnya masalah pangan, setap negara memprortaskan pembangunan ketahanan pangan dan pencapaannya dposskan sebaga fondas bag pembangunan sektor-sektor lannya. Berbaga tantangan dan perubahan lngkungan strategs bak secara global maupun nasonal, telah mempengaruh stuas ketahanan pangan nasonal. Berkatan dengan hal tersebut, pemerntah Indonesa menempatkan pembangunan ketahanan pangan sebaga salah satu prortas pembangunan nasonal, sebagamana yang tercantum d dalam RPJMN 2010-2014. Sebaga tndak lanjut dan penjabaran dar kebjakan pembangunan ketahanan pangan nasonal, maka dsusun Kebjakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014 sebaga kelanjutan penyempurnaan dar KUKP 2006-2009. Dokumen KUKP 2010-2014 n dharapkan dapat menjad acuan atau i

iii

referens bag para perumus kebjakan, pelaksana pembangunan, pelaku ekonom, sertaparamasyarakat pada umumnya melaksanakan referens bag perumus kebjakan, pelaksana dalam pembangunan, pelaku pembangunan ketahanan pangan d berbaga tngkatan, dem terwujudnya ekonom, serta masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan ketahanan pangan nasonal, daerahddan rumah tngkatan, tangga secara pembangunan ketahanan pangan berbaga demberkelanjutan. terwujudnya Buku KUKP 2010-2014 n juga dharapkan dapat dgunakan sebaga arahan ketahanan pangan nasonal, daerah dan rumah tangga secara berkelanjutan. untuk menykap dnamka konds global yang stuas dan Buku KUKP 2010-2014 n juga dharapkan dapatmempengaruh dgunakan sebaga arahan dnamka ketahanan pangankonds d dalam neger, pada tngkat nasonal untuk menykap dnamka global yang bak mempengaruh stuas dan maupun sampa pada tngkat daerah. dnamka ketahanan pangan d dalam neger, bak pada tngkat nasonal maupun sampa pada tngkat daerah. Penyusunan dokumen KUKP 2010-2014 n dmula dengan menugaskan Kelompok (Pokja Ahl)2010-2014 Dewan Ketahanan untuk Penyusunan Kerja dokumen KUKP n dmulaPangan dengan(DKP) menugaskan merumuskan de-de dasarAhl) dar Dewan pembangunan ketahanan Kelompok Kerja (Pokja Ketahanan Panganpangan. (DKP) Proses untuk penyusunan konsep awal KUKP 2010-2014 n dlakukan melalu peneltan, merumuskan de-de dasar dar pembangunan ketahanan pangan. Proses stud pustaka,konsep dskusawal nternal dengan Pokja Tekns, Tm Asstens dan Pokja penyusunan KUKP 2010-2014 n dlakukan melalu peneltan, Khusus Pemberdayaan Ketahanan Pangan Konsep awal stud pustaka, dskus nternal dengan Pokja Masyarakat Tekns, Tm DKP. Asstens dan Pokja KUKP n telah dsemnarkan dan dbahasDKP. berkal-kal Khusus 2010-2014 Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat Konsepdalam awal berbaga dskus publk, mula dar pengenalan, perumusan, dentfkas KUKP 2010-2014 n telah dsemnarkan dan dbahas berkal-kal dalam masalah, kebjakan, aks, sampaperumusan, pada pembagan tugas berbaga prortsas dskus publk, mulalangkah dar pengenalan, dentfkas dan tanggung jawabkebjakan, stake holder. Dskus masalah, prortsas langkah aks, publk sampatelah pada melbatkan pembagan unsur tugas lembaga pemerntah, perguruan tngg, swasta, organsas profes, lembaga dan tanggung jawab stake holder. Dskus publk telah melbatkan unsur swadaya organsas kemasyarakatan lannya.profes, lembaga lembaga masyarakat, pemerntah, dan perguruan tngg, swasta, organsas swadaya masyarakat, dan organsas lannya. Mengngat setap daerah memlkkemasyarakatan sumberdaya dan persoalan ketahanan pangan yangsetap spesfk lokas, maka dhmbau agar dan setap daerah dapat juga Mengngat daerah memlk sumberdaya persoalan ketahanan merumuskan Operasonal Pangan tngkat pangan yang Langkah spesfk lokas, maka Pembangunan dhmbau agarKetahanan setap daerah dapat juga propns dan kabupaten/kota sebaga penjabaran dan mplementas kebjakan merumuskan Langkah Operasonal Pembangunan Ketahanan Pangan tngkat pembangunan ketahanan pangan d penjabaran tngkat daerah, dengan mengacu pada propns dan kabupaten/kota sebaga dan mplementas kebjakan KUKP 2010-2014 n. pembangunan ketahanan pangan d tngkat daerah, dengan mengacu pada KUKP 2010-2014 n.

Jakarta, Maret 2011 Menter Pertanan/ Jakarta, Maret 2011 Ketua Haran Dewan Ketahanan Pangan, Menter Pertanan/ Ketua Haran Dewan Ketahanan Pangan, Suswono Suswono

ii ii

iv

DAFTAR ISI Hal. PESAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.............................. i SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN......................................... iii DAFTAR ISI ................................................................................... v DAFTAR TABEL ........................................................................... vii DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR . ........................................... viii I.

PENDAHULUAN .................................................................. 1 1.1. Latar Belakang . ............................................................. 1 1.2. Tujuan ............................................................................ 4 1.3. Landasan Hukum . ......................................................... 4 1.4. Ruang Lingkup .............................................................. 11 1.5. Proses Penyusunan ........................................................ 13

II. DINAMIKA KONSEP KETAHANAN PANGAN ................ 15 2.1. Konsep Global Ketahanan Pangan ................................ 15 2.2. Dinamika Konsep Ketahanan Pangan Nasional ............ 19 III.

KERAGAAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2005 - 2009 .............................................................. 3.1. Ketersediaan Pangan....................................................... 3.2. Stabilisasi Harga Pangan ............................................... 3.3. Cadangan Pangan .......................................................... 3.4. Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan ................... 3.5. Keamanan Pangan ......................................................... 3.6. Kesejahteraan Masyarakat . ...........................................

27 31 39 41 43 49 51

IV.

POTENSI, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN KETAHANAN PANGAN ...................................................... 4.1. Potensi ........................................................................... 4.2. Permasalahan ................................................................ 4.3. Tantangan Ketahanan Pangan . ......................................

59 59 85 87



V.

KEBIJAKAN UMUM KETAHANAN PANGAN NASIONAL . .......................................................................... 119 5.1. Arah dan Tujuan Kebijakan............................................ 120 5.2. Sasaran Kebijakan Ketahanan Pangan........................... 123 5.3. Strategi Umum .............................................................. 125 5.4. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan . .......................... 127

VI. RENCANA AKSI KETAHANAN PANGAN......................... 149 VII. PENUTUP .............................................................................. 161

vi

DAFTAR TABEL Hal. Tabel 3.1. Perkembangan Produksi Beberapa Komoditas Pangan 2005-2009 . ..................................................... 33 Tabel 3.2. Ketersediaan Beberapa Komoditas Pangan 2005-2009..................................................................... 35 Tabel 3.3. Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Komoditas Pangan Penting tahun 2005-2009................................. 37 Tabel 3.4. Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2005-2009..... 39 Tabel 3.5. Perbandingan Rata-rata Median dan Coefisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok - Strategis Bulan Januari - Desember Tahun 2005 - 2008............. 40 Tabel 3.6. Perbandingan Rata-rata Median dan Persentase Kenaikan Harga Pangan Pokok Strategis Bulan Januari-Agustus Tahun 2008-2009.................... 41 Tabel 3.7. Perkembangan Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein Tahun 2005-2009............................................. 44 Tabel 3.8. Rata-rata Konsumsi Kelompok Pangan Rumah Tangga Tahun 2005 - 2009........................................... 45 Tabel 3.9. Konsumsi Penduduk Indonesia dan Selisih Aktual terhadap Berbagai Kelompok Makanan Tahun 2005-2009.......................................................... 48 Tabel 3.10. Perkembangan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan Tahun 2001-2009............................................. 50 Tabel 3.11. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Penganggruan Tahun 2002-2009.................................. 52 Tabel 3.12. Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Menurut Kelompok Barang Penduduk Indonesia Tahun 2005-2008.......................................................... 57 Tabel 4.1. Potensi Ketesediaan Lahan Pertanian Indonesia.......... 62 Tabel 4.2. Keragaman Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2008....................................... 66 Tabel 4.3. Proyeksi Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2009-2014.......................................................... 103

vii

Tabel 4.4. Tabel 4.5. Tabel 5.1. Tabel 5.2.

Proyeksi Konsumsi Pangan Penduduk Indonesia Tahun 2009-2015.......................................................... 104 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin 2005-2008.. 115 Sasaran Skor PPH 2010-2014...................................... 123 Sasaran Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan 2010-2014........................................................ 124

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR Grafik 3.1. Grafik 3.2.

Perkembangan Harga Pangan Pokok Strategis di Pasar Dalam Negeri Tahun 2004-2009.................... 28 Perkembangan Harga Pangan Pokok Strategis di Pasar Internasional Tahun 2007-2009...................... 29

Gambar 3.3. Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Perkantoran dan Perdesaan Tahun 1976-2009................................ 53 Gambar 3.4. Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran per Kapita sebulan Tahun 2008.................................................................. 55

viii

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusa yang palng utama, karena tu pemenuhannya menjad bagan dar hak asas setap ndvdu. D Indonesa, pemenuhan kecukupan pangan bag seluruh rakyat merupakan kewajban, bak secara moral, sosal, maupun hukum termasuk hak asas setap rakyat Indonesa. Selan tu juga merupakan nvestas pembentukan sumberdaya manusa yang lebh bak d masa datang untuk melaksanakan pembangunan nasonal, dan prasyarat bag pemenuhan hak-hak dasar lannya sepert penddkan, pekerjaan, dan sebaganya. Mengngat pentngnya memenuh kecukupan pangan, setap negara mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebaga pondas bag pembangunan sektor-sektor lannya. Pembangunan ketahanan pangan d Indonesa dtujukan untuk menjamn ketersedaan dan konsums pangan yang cukup, aman, bermutu, bergz, dan sembang pada tngkat rumah tangga, daerah, nasonal, sepanjang waktu dan merata. Hal n dapat dlakukan melalu pemanfaatan sumberdaya dan budaya lokal, teknolog novatf dan peluang pasar, untuk memperkuat ekonom perdesaan dan mengentaskan masyarakat dar kemsknan. Dengan demkan, ketahanan pangan d Indonesa ddefnskan sebaga konds terpenuhnya pangan bag rumah tangga yang tercermn dar tersedanya pangan yang cukup, bak jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berbaga tantangan dan perubahan lngkungan strategs bak secara global maupun nasonal telah mempengaruh pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan tdak saja d Indonesa, tetap juga d hampr semua negara d duna, bak negara maju maupun negara 1

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 berkembang. Tantangan dan perubahan lngkungan strategs secara global dtanda oleh pergerakan harga-harga pangan strategs, bak sebaga dampak beranta dar kenakan harga mnyak bum duna, perubahan klm dan pemanasan global, maupun sebaga dampak dar krss fnansal global yang mempengaruh daya bel konsumen mskn, dan menngkatkan kerawanan pangan terutama d negaranegara berkembang. Hal n juga dapat bermplkas terhadap ketahanan pangan dan pencapaan tujuan pembangunan millennium (MDGs) menurunkan jumlah penduduk mskn dan rawan pangan hngga setengahnya pada tahun 2015. Serng dengan adanya perubahan fenomena dan dnamka konds global yang mempengaruh stuas dan dnamka nternal d dalam neger, maka dperlukan perubahan pada kebjakan ketahanan pangan, bak secara umum maupun khusus d tngkat pusat dan daerah. Kebjakan tersebut berupa pembentukan kelembagaan ketahanan pangan tngkat daerah sebaga konsekuens dar ketentuan terbaru bahwa ketahanan pangan adalah urusan wajb pemerntah daerah. Selan tu, Indonesa juga telah berupaya untuk mengembangkan kebjakan yang mengarah pada satu sasaran strategs tentang “Indonesa Tahan Pangan dan Gz 2015” sebaga konsekuens dar mplementas kebjakan dan kesepakatan pmpnan daerah, Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) d tngkat provns. Pada dekade mendatang peranan pemerntah pusat dan pemerntah daerah dalam mencapa ketahanan pangan mash sangat pentng, walaupun akhr-akhr n terdapat kecenderungan semakn aktfnya fungs sektor swasta dan kelembagaan pasar. Peran pemerntah pusat pentng dalam menentukan arah kebjakan, strateg yang akan dtempuh, dan sasaran yang akan dcapa menuju tngkat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ketdakjelasan dan terputusnya herark level polts-strategs, organsas, dan mplementas 

2

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 kebjakan sangat mempengaruh perjalanan serta kualtas ketahanan pangan yang ngn dwujudkan, yang melput dmens ketersedaan, aksesbltas dan stabltas harga, serta utlsas produk pangan. Dengan demkan, kehadran DKP daerah, dmana gubernur dan bupat/walkota selaku Ketua DKP Provns dan Kabupaten/Kota perlu berperan aktf dan kreatf dalam melakukan koordnas dan snkronsas kebjakan ketahanan pangan dan mplementasnya secara harmons yang dapat membantu memperlancar terwujudnya pembangunan ketahanan pangan. Desentralsas ekonom adalah ttk tolak untuk memperbak kerja sama, terutama snerg kebjakan ketahanan pangan antara pemerntah pusat dan pemerntah daerah. Sstem organsas dan enforcement, rasa tanggung jawab pejabat pusat dan daerah juga perlu dtngkatkan, terutama dalam hal tersedanya mekansme pengawasan untuk menetapkan prortas alokas anggaran pusat dan daerah yang dapat mendukung terwujudnya pembangunan ketahanan pangan. Sebaga contoh adalah tersedanya kejelasan pembagan tugas dan tanggung jawab dalam rehabltas nfrastruktur pertanan dan perdesaan, sepert dkenal dengan stlah O&M (operation and maintenance) jarngan rgas, saluran dranase, jalan produks, jalan desa dan tentunya jalan provns, jalan negara, dan lan-lan. Dalam rangka menghadap tantangan perubahan fenomena dan dnamka ketahanan pangan sepert yang telah dkemukakan d atas, dsusun Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014 sebaga penyempurnaan dar KUKP 2006-2009. Dokumen KUKP 2010-2014 n dharapkan dapat menjad acuan atau referens yang berharga bag para perumus dan pelaksana kebjakan d lapangan, pelaku ekonom, serta masyarakat madan pada umumnya dalam menyusun penetapan kebjakan ketahanan pangan pada berbaga tngkat dan terwujudnya pembangunan ketahanan pangan nasonal, daerah dan rumah tangga d masa yang akan datang.

3

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 1.2.

Tujuan

Tujuan penyusunan Kebjakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014, adalah untuk : 1.

Menjad acuan dan common platform bag para stakeholders ketahanan pangan, mula dar nstans pemerntah, sektor swasta, Badan Usaha Mlk Negara (BUMN), perguruan tngg, petan, nelayan, ndustr pengolah, pedagang, penyeda jasa lan dan masyarakat umum dalam peran dan upayanya untuk memberkan kontrbus yang optmal dalam mewujudkan ketahanan pangan.

2.

Menjad acuan dasar bag lembaga pemerntah dan pemerntah daerah untuk membangun snerg, ntegras dan koordnas, sehngga palng tdak kedua lembaga dapat salng mengnformaskan kegatan yang dlaksanakan secara transparan, akuntabel dan efektf (good governance), serta secara maksmal dapat mendukung terwujudnya tujuan ketahanan pangan.

1.3.

Landasan Hukum

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 mengamanatkan pembangunan pangan untuk memenuh kebutuhan dasar manusa, dan pemerntah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan, serta menjelaskan tentang konsep ketahanan pangan, komponen dan phak yang berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Undang-undang tersebut telah djabarkan dalam beberapa peraturan pemerntah (PP) antara lan: (a) PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan mengatur tentang ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersedaan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, peran pemerntah pusat dan daerah 

4

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 serta masyarakat, pengembangan sumberdaya manusa dan kerja sama nternasonal; (b) PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang mengatur pembnaan dan pengawasan d bdang label dan klan pangan dalam rangka mencptakan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab; dan (c) PP Nomor 28 Tahun 2004 yang mengatur tentang keamanan, mutu dan gz pangan, pemasukan dan pengeluaran pangan ke wlayah Indonesa, pengawasan dan pembnaan serta peran serta masyarakat mengena hal-hal d bdang mutu dan gz pangan. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perkanan yang terkat dengan Ketahanan Pangan, adalah mengena wlayah penangkapan dan pembuddayaan kan yang berfungs sebaga potens sumberdaya pangan. Kebjakan n bertujuan untuk mewujudkan penyedaan kan dalam jumlah yang memada sebaga upaya mencukup gz masyarakat dengan harga yang layak. Berbaga peraran dan Zona Ekonom Eksklusf (ZEE) wlayah Indonesa, yang mengandung berbaga sumberdaya jens kan akan memberkan penngkatan ketahanan pangan dan pemerataan ketersedaan pangan daerah provns, kabupaten/kota sampa pada tngkat rumah tangga, serta menjad sumber pendapatan para nelayan yang juga dapat menngkatkan daya bel untuk memperoleh pangan beragam bergz dan sembang. Undang-undang n secara tegas mengamanatkan snergtas dalam pasal 24 ayat (1), (2) dan (3), bahwa pemerntah mendorong penguatan nla tambah produk hasl pertanan, membatas ekspor bahan baku ndustr pengolahan kan untuk menjamn ketersedaan bahan baku d dalam neger. Hal n berart bahwa strateg d bdang ketahanan pangan dan perkanan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasonal guna menngkatkan kesejahteraan petan dan masyarakat pada umumnya.

5

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerntah dan pemerntah daerah memfasltas pengembangan unt pasca panen produk hewan skala kecl dan menengah. Selan tu, pemerntah juga berkewajban untuk membna penngkatan produks dan konsums proten hewan dalam mewujudkan ketersedaan pangan bergz sembang bag masyarakat dengan tetap menngkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan, serta mendorong dan memfasltas pengembangan produk hewan yang dtetapkan sebaga bahan pangan pokok strategs dalam mewujudkan ketahanan pangan nasonal (pasal 76 ayat (4)). Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlndungan Lahan Pertanan Pangan Berkelanjutan, menyebutkan bahwa alh fungs lahan pertanan merupakan ancaman terhadap pencapaan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Alh fungs lahan mempunya mplkas yang serus terhadap produks pangan, lngkungan fsk, serta kesejahteraan masyarakat pertanan dan perdesaan yang kehdupannya tergantung pada lahannya. Perlndungan lahan pertanan pangan berkelanjutan merupakan upaya yang tdak terpsahkan dar reforma agrara, yatu penataan yang terkat dengan aspek penguasaan/pemlkan serta aspek penggunaan/pemanfaatan berdasarkan pasal 2 Ketetapan Majels Permusyawaratan Rakyat RI Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaharuan Agrara dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan merupakan acuan dar berbaga peraturan perundang-undangan yang berkatan dengan pangan. Dalam pekembangannya peraturan perundang-undangan yang berkatan dengan pangan antara lan: 1.



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perndustran (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 6

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 2.

3.

4.

5.

6. 7. 8.

9.

10.

11.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sstem Buddaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantna Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502); Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecl (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612); Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusa; Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888; Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlndungan Varetas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); Undang-undang Nomor 21Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biossafety to The Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayat atas Konvens Keanekaragaman Hayat) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4414);

7

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.



Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagamana telah beberapa kal dubah, terakhr dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratfkas Kovenan Internasonal Hak-Hak Ekonom, Sosal dan Budaya (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557); Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjan mengena Sumberdaya Genetk Tanaman untuk Pangan dan Pertanan); Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perkanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073); Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlndungan dan Pengelolaan Lngkungan Hdup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlndungan Lahan Pertanan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);

8

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 20.

21.

22.

23.

24. 25.

Peraturan Pemerntah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867); Peraturan Pemerntah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254); Peraturan Pemerntah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gz Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424); Peraturan Pemerntah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayat Produk Rekayasa Genetk (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 498); Peraturan Presden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebjakan Percepatan Penganekaragaman Konsums Pangan Berbass Sumberdaya Lokal.

Dsampng mengacu pada berbaga dokumen hukum nasonal tersebut, pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada komtmen bangsa Indonesa dalam berbaga kesepakatan duna. Indonesa sebaga salah satu anggota PBB berkomtmen untuk melaksanakan aks-aks mengatas kelaparan, kekurangan gz serta kemsknan duna. Komtmen tersebut antara lan tertuang dalam Deklaras World Food Summit 1996 dan dtegaskan kembal dalam World food Summit: five years later 2002, serta Millenium Development Goals tahun 2000, untuk mengurang angka kemsknan ekstrm dan kerawanan pangan duna sampa setengahnya d tahun 2015. Pada ntnya dketahu bahwa pencapaan sasaran tersebut sangat sult dcapa dan perlu ada upaya sungguh-sungguh dar masyarakat duna untuk mencapanya. 9

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 Beberapa konvens nternasonal yang memuat komtmen bangsa-bangsa d duna termasuk Indonesa terhadap pembangunan d bdang pangan, gz dan kesehatan antara lan adalah : (a) Deklaras Unversal tentang Hak Asas Manusa (Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948 yang menyatakan bahwa hak atas pangan adalah bagan yang tdak terpsahkan dar hak asas manusa; (b) Konvens Internasonal tentang ekonom, sosal dan budaya (ECOSOC) tahun 1968, yang mengaku hak setap ndvdu atas kecukupan pangan dan hak dasar (asas) untuk terbebas dar kelaparan; (c) Konvens tentang Hak Anak (International Convention on the Right of Child) yang salah satu temnya menyatakan bahwa negara anggota mengaku hak asas dar setap anak kepada standar kehdupan yang layak bag perkembangan fsk, mental, sprtual, moral dan sosal anak, juga mengaku hak anak untuk mendapatkan gz yang bak. Dar berbaga dokumen hukum serta kesepakatan nasonal maupun nternasonal, maka pemerntah Indonesa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014. Peran pemerntah daerah dalam pembangunan ketahanan pangan, datur dalam PP Nomor 3 tahun 2007 tentang pertanggungjawaban gubernur dan bupat/walkota, dmana gubernur dan bupat/walkota wajb melaporkan pembangunan ketahanan pangan d daerahnya. PP Nomor 38 tahun 2007 bahwa ketahanan pangan menjad urusan wajb pemerntah provns dan kabupaten/kota. Berdasarkan kedua peraturan pemerntah tersebut jelas secara tegas bahwa ketahanan pangan menjad urusan wajib bag pemerntah provns dan kabupaten/kota, dan berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007 bahwa perlu ada kelembagaan atau unt kerja yang menangan ketahanan pangan untuk menangannya. Berdasarkan Peraturan Presden Nomor 83 Tahun 2006 tentang DKP, tugas DKP adalah membantu Ketua DKP (presden, 10

10

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 gubernur dan bupat/walkota) d pemerntah pusat, pemerntah provns dan kabupaten/kota dalam menyusun dan merumuskan kebjakan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasonal dan wlayah. Sebaga lembaga fungsonal, DKP dapat menjalankan fungs koordnas dengan cara memfasltas kerja sama lntas sektor d tngkat wlayah (provns dan kabupaten/kota) dan nasonal. Tanpa melebh batas kewenangan daerah otonom, serta mash dalam kerangka sstem negara kesatuan, maka pada urusan pangan yang bersfat lntas daerah, pembangunan ketahanan wlayah dan nasonal tdak dapat dlepaskan dar dnamka kehdupan d tngkat lokal, regonal, hngga nasonal. Oleh karena tu koordnas yang efektf akan menngkatkan pemahaman terhadap makna, manfaat, ruang lngkup, serta unsur-unsur yang berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan sebaga plar ketahanan nasonal. 1.4.

Ruang Lingkup

Mengacu pada pengertan dan landasan hukum d atas, maka ruang lngkup dokumen Kebjakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014 mencakup tga plar utama yatu ketersedaan, dstrbus, dan konsums pangan. Pada plar dstrbus dan konsums merupakan penjabaran dar aksesbltas masyarakat terhadap pangan. Jka salah satu plar tersebut tdak dpenuh maka suatu negara belum dapat dkatakan mempunya ketahanan pangan yang bak. Walaupun pangan terseda cukup d tngkat nasonal dan regonal, tetap jka akses ndvdu untuk memenuh kebutuhan pangannya tdak merata, maka ketahanan pangan mash dkatakan rapuh. Akses terhadap pangan, ketersedaan pangan dan resko terhadap akses dan ketersedaan pangan tersebut merupakan determnan yang esensal dalam ketahanan pangan. Aspek kesembangan ketahanan pangan, melput ketersedaan, aksesbltas dan stabltas harga pangan, bak dalam skala rumah 11 11

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 tangga, regonal wlayah dan skala nasonal. Sesua dengan tujuan penyusunan buku n sebaga salah satu acuan bag pemerntah dan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, maka secara sstemats akan dsampakan substans dasar dar kebjakan ketahanan pangan yang melput aspek-aspek yang mendukung tercapanya ketahanan pangan yang deal. KUKP n dawal dengan pendahuluan (Bab I) yang antara lan memuat latar belakang, tujuan, landasan hukum, dan ruang lngkup. Bab II mengurakan tentang dnamka konsep ketahanan pangan saat n. Ketahanan pangan mengalam dnamka dan tantangan baru yang semakn kompleks serng dengan beberapa perubahan yang terjad pada tngkat global dan dnamka perkembangan ekonom nasonal. Keragaan ketahanan pangan saat n yang dgambarkan oleh knerja umum ketahanan pangan yang dcapa selama 5 tahun, secara lengkap dtamplkan pada bab III. Pada Bab IV djelaskan tentang bagamana potens (peluang), permasalahan dan tantangan yang dhadap dalam upaya pemantapan ketahanan pangan bak dar ss sumberdaya alam, sumberdaya mansa, keanekaragaman hayat, teknolog, nfrastruktur, stuas pasar komodtas, teknolog, kelembagaan, dan konds budaya masyarakat yang sangat bervaras. Dalam bab n juga dbahas mengena berbaga tantangan dalam upaya penyedaan pangan strategs dan pangan pentng serta dampak krss ekonom yang berkepanjangan dserta dengan tuntutan lngkungan strategs bak domestk maupun nternasonal. Bab V secara rnc membahas substans butr-butr kebjakan umum ketahanan pangan yang terdr dar 18 elemen pentng yang dharapkan menjad panduan bag pemerntah, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan d tngkat rumah tangga, tngkat wlayah dan tngkat nasonal.

12

12

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 Pada Bab VI dtamplkan matrks Rencana Aks Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014 yang menjabarkan secara rnc tujuan kebjakan, program kegatan, lembaga/nstans penanggung jawab dar setap elemen kebjakan, dan ndkator keberhaslan (output). Matrks tersebut dharapkan dapat menjad panduan bag para stakeholders yang berkontrbus dalam pembangunan ketahanan pangan. Sebaga penutup Bab VII menjelaskan harapan agar KUKP n dapat menjad acuan bag seluruh stakeholders ketahanan pangan dalam melaksanakan peran dan memberkan kontrbusnya untuk pemantapan ketahanan pangan bak d tngkat nasonal maupun wlayah.

1.5.

Proses Penyusunan

Penyusunan dokumen KUKP 2010-2014 dmula dengan menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Ahl DKP untuk merumuskan de-de dasar dar pembangunan ketahanan pangan. Proses penyusunan konsep awal KUKP 2010-2014 n dlakukan melalu peneltan, stud pustaka, dskus nternal dengan Tm Asstens dan Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus) Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat DKP. Pokjasus memberkan masukan yang sgnfkan ke dalam KUKP n dengan saran tertuls yang sangat krts dan berharga. Konsep awal KUKP 2010-2014, kemudan dsemnarkan dan dbahas berkal-kal dalam berbaga dskus publk, mula dar pengenalan, perumusan, dentfkas masalah, prortsas kebjakan, langkah aks, sampa ada pembagan tugas dan tanggung jawab stakeholders. Dskus publk telah melbatkan unsur lembaga pemerntah, perguruan tngg, swasta, organsas profes, lembaga swadaya masyarakat, dan organsas kemasyarakatan lannya. Untuk mengolah kembal saran dan masukan dar peserta dskus, dbentuk Tm Ad Hoc penyusunan KUKP 2010-2014 yang lebh lengkap. Tahap terakhr proses n adalah dskus nternal 13 13

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 nstans pemerntah dalam wadah rapat koordnas Dewan Ketahanan Pangan. Hasl dar pembahasan tersebut telah dmasukkan kedalam “website Kementan” untuk mendapatkan masukan dar publk, sebelum dfnalkan menjad dokumen resm yang dkeluarkan melalu Dewan Ketahanan Pangan.

14

14

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014

BAB II DINAMIKA KONSEP KETAHANAN PANGAN 2.1.

Konsep Global Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan yang merupakan terjemahan dar food security mencakup banyak aspek dan luas, sehngga setap orang mencoba menerjemahkan sesua dengan konds dan stuas yang berkembang pada perode jamannya. Ketahanan pangan dnterpretaskan dengan banyak cara, sehngga pemakaan stlah ketahanan pangan tu sendr telah menmbulkan perdebatan. Pada tahun 1950-1960-an, ketka Perang Duna II (PD II) baru usa, setap negara, bahkan negara maju dan pemenang PD II pun harus memkrkan pangan rakyatnya setelah beberapa tahun dtnggalkan untuk menyapkan dan berkonsentras pada perang duna yang sedang dhadap tersebut. Dengan konds sepert n tdak heran apabla pada perode tersebut, pengertan ketahanan pangan lebh menekankan perhatannya pada ketersedaan pangan, bak pada tngkat nasonal maupun tngkat global darpada tngkat rumah tangga. Apalag pada tahun 1970-an terjad krss pangan d Afrka karena gagal panen yang dsebabkan karena kekerngan maupun perluasan penggurunan. Keadaan n mendorong negara-negara donor dan masyarakat nternasonal untuk semakn memberkan perhatan pada penyedaan pangan secara global dan nasonal. Pemahaman ketahanan pangan sepert n mendapatkan legtmasnya dalam Konferens Pangan Duna tahun 1974 yang dselenggarakan oleh Badan Perserkatan Bangsa-bangsa (PBB) – Food and Agriculture Organization (FAO). Kedaulatan pangan menuntut hak rakyat atas pangan, yang menurut FAO merupakan hak untuk memlk pangan secara teratur, permanen dan bsa mendapatkannya secara bebas, bak secara cumacuma maupun membel dengan jumlah dan mutu yang mencukup, serta cocok dengan trads kebudayaan rakyat yang 15 15

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 mengkonsumsnya. Menjamn pemenuhan hak rakyat untuk menjalan hdup yang bebas dar rasa takut dan bermartabat, bak secara fsk maupun mental, serta secara ndvdu maupun kolektf. Kenyataannya, kelaparan sebaga ndkas tndasan terhadap hak atas pangan mash berlangsung dmana-mana bahkan bertambah buruk saja. Inda neger dengan jumlah penderta kelaparan tertngg d duna, dsusul oleh Chna. Sektar 60 persen dar total penderta kelaparan d seluruh duna berada d Asa dan Pasfk, dkut oleh neger-neger Sub-Sahara dan Afrka sebesar 24 persen serta Amerka Latn dan Karba sebesar 6 persen. Setap tahun orang yang menderta kelaparan bertambah 5,4 juta. Juga setap tahunnya 36 juta rakyat mat karena kelaparan dan gz buruk, bak secara langsung maupun tdak langsung. Dalam usaha mengatas masalah kelaparan dan akses pangan, PBB melalu FAO memperkenalkan stlah “ketahanan pangan” dengan harapan adanya persedaan pangan setap saat, dmana semua orang dapat mengaksesnya dengan bebas dengan jumlah, mutu dan jens nutrs yang mencukup serta dapat dterma secara budaya. Keterbatasan pemahaman ketahanan pangan sebaga ketersedaan pangan pada tngkat nasonal dan global sepert d atas mendapatkan pencerahannya ketka terjad krss pangan, yang sekal lag terjad d Afrka pada pertengahan tahun 1980-an, dmana secara global ketersedaan pangan cukup untuk memenuh seluruh penduduk duna. Hal n menunjukkan bahwa konds ketersedaan pangan yang cukup pada tngkat nasonal dan global tdak secara otomats menunjukkan konds ketahanan pangan pada tngkat ndvdu maupun rumah tangga. Para pakar dan prakts pembangunan kemudan menyadar bahwa kerawanan pangan bsa terjad dalam konds dmana ketersedaan pangan cukup tetap kemampuan memperoleh pangannya tdak cukup. Teor Sen tentang food entitlement memperoleh pengaruh yang sangat luas dan membawa perubahan 16

16

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 pemkran dalam pemahaman konsep ketahanan pangan. Food entitlement rumah tangga dperoleh bak dar produks sendr, pendapatan yang dtermanya, atau mengumpulkan pangan dar sumberdaya alam yang ada, dukungan dan bantuan dar masyarakat, aset sendr maupun ketka mereka melakukan mgras untuk dapat memperoleh pangan yang lebh bak. Dengan demkan, konds sosal dan varabel ekonom rumah tangga memlk pengaruh yang besar kepada rumah tangga dalam memperoleh pangan. Memburuknya konds kerawanan pangan dapat dpandang sebaga proses perubahan jangka panjang dmana korbannya tdak secara pasrah menerma keadaan tersebut, tetap memang keadaanlah yang menyebabkan mereka mengalam konds yang semakn buruk. Para pakar anthropolog berpendapat bahwa populas yang rentan terhadap kerawanan pangan sesungguhnya menunjukkan upaya-upaya untuk mengatas masalah gangguan secara ekonom, sehngga memberkan pemahaman tentang perlaku (behavioural) rumah tangga dalam merespon masalah tersebut dan bagamana mereka menghadap (coping mechanism) keadaan krss pangan. Pada akhr tahun 1990-an, lembaga donor, pemerntah, dan LSM mula mengumpulkan nformas dan varabel sosal ekonom d dalam menganalss kerawanan pangan. Pendekatan ketahanan pangan rumah tangga yang mula berkembang pada tahun 1980-an menekankan bak ketersedaan maupun akses yang stabl terhadap pangan. Dengan demkan, pemahaman ketahanan pangan pada perode n mula menekankan dua aspek pentng dalam ketahanan pangan, yatu ketahanan pangan dalam art ketersedaan pangan pada tngkat nasonal (dan regonal) maupun akses yang stabl pada tngkat lokal. Hal-hal lan yang menjad perhatan adalah berkenaan dengan pemahaman pangan sebaga satu sstem (food system), sstem produks, dan faktor-faktor lan yang dapat mempengaruh komposs dar ketersedaan pangan serta akses rumah tangga terhadap 17

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 ketersedaan pangan tersebut secara terus menerus. Sekal lag, perubahan pemahaman ketahanan pangan dengan menekankan aspek aksesbltas pada tngkatan rumah tangga mendapatkan legtmasnya pada Konferens Pangan Tngkat Tngg tahun 1996, yang dselenggarakan oleh FAO, dengan memberkan pengertan baru berkenaan dengan ketahanan pangan, yatu food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Hal lan yang juga belum begtu jelas hubungannya adalah bagamana dampak nutrs dapat dntegraskan kedalam pemahaman ketahanan pangan. Rset-rset tentang gz buruk (malnutrs) menunjukkan bahwa pangan hanyalah salah satu faktor penyebab gz buruk. Faktor-faktor lan yang memlk dampak kepada gz buruk antara lan adalah konsums dan kompossnya (dietary intake and diversity), kesehatan dan penyakt, serta perawatan bu dan anak (maternal and child care), sehngga dapat dsmpulkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga merupakan prasyarat untuk ketahanan gz, tetap belum cukup untuk menjamn ketahanan gz. Para pakar menunjukkan bahwa ada dua proses utama yang dapat mewujudkan ketahanan gz, yang pertama menentukan akses dar rumah tangga terhadap pangan bag seluruh anggota rumah tangganya, dan yang kedua menunjukkan bagamana pangan yang telah dperoleh tersebut dtransmskan menjad kecukupan nutrs bag setap anggota rumah tangga (World Bank, 1989). Proses yang kedua menentukan dan berasal dar bdang kesehatan, lngkungan, budaya dan perlaku yang dapat memberkan dampak postf bag kecukupan gz dar pangan yang dkonsumsnya. Proses yang pertama dsebut jalur ketersedaan dan akses, sedangkan jalur kedua dsebut jalur konsums dan gz. Pemahaman kerawanan pangan sepert d atas, telah merubah pemahaman ketahanan pangan rumah tangga dar 18

18

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 sekedar kemampuan/akses pangan rumah tangga dan sstem pangan, menjad perluasan pemahaman tentang dampak dar kesehatan/ penyakt, santas lngkungan, daya dukung (carrying capacity), kualtas dan komposs konsums sehngga dapat memberkan dampak gz yang cukup. Rset yang dlakukan pada akhr 1980-an dan awal 1990-an menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan gz sebagamana pemahaman yang ada memerlukan pengembangan yang lebh komprehensf. Hasl-hasl rset tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan hanyalah merupakan salah satu tujuan rumah tangga mskn; kecukupan pangan hanyalah salah satu faktor yang menentukan bagamana rumah tangga mskn menentukan pengamblan keputusannya dan bagamana mereka mampu menyebar berbaga resko sehngga akhrnya mereka mampu menyembangkan berbaga tujuan agar tetap hdup bak dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Beberapa kelompok mungkn berseda untuk menahan lapar agar asetnya mash dapat dpertahankan atau untuk memenuh kehdupan yang lebh jangka panjang. Oleh karena tu, menempatkan ketahanan pangan sebaga satu-satunya kebutuhan yang fundamental mungkn akan memberkan kesmpulan yang salah, apabla tanpa memperhatkan kebutuhan-kebutuhan lannya.

2.2.

Dinamika Konsep Ketahanan Pangan Nasional

Setap pemerntahan suatu negara mempunya kewajban memenuh hak masyarakat atas pangan. Sejarah perekonoman pangan Negara Kesatuan Republk Indonesa (NKRI) mencatat dengan jelas bahwa para pmpnan negara secara konssten meletakkan ekonom pangan sebaga sesuatu hal yang sangat strategs. Presden RI pertama, Ir. Soekarno menyadar betul pentngnya penyedaan pangan bag kelangsungan kehdupan bangsanya. Pada tanggal 27 Aprl 1952, saat acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanan 19

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 Unverstas Indonesa d Bogor, Presden Soekarno menyatakan bahwa: “……apa yang saya hendak katakan itu, adalah amat penting, bahwa mengenai soal mati-hidupnya bangsa kita di kemudian hari……… oleh karena itu, soal yang hendak saya bicarakan itu mengenai soal persediaan makan rakyat”. Pandangan dan pola pkr sepert n mash danut oleh Presden RI kedua Soeharto. Hal In terbukt bahwa 21 tahun kemudan, pada 11 Me 1973, dalam salah satu acara kunjungan kerja d Yogyakarta, Presden Soeharto waktu tu mengemukakan: “…………. jadi kalau kita akan mengatasi kekurangan beras itu dengan mengimpor, bilamana kemungkinan devisa itu ada, keadaan di duniapun juga tidak mengijinkan kita”. Selanjutnya Presden Soeharto mengemukakan “………Kita harus menghasilkan sendiri bahanbahan pangan khususnya beras dalam jumlah yang kita telah ketahui agar kestabilan dari pada harga beras itu betul-betul akan terjamin………”. Pada bagan lan Presden Soeharto berujar “…….kalau kita simpulkan keseluruhannya jelas daripada harga beras yang tidak bisa dikendalikan, stabilitas nasional akan terganggu..........” (Sawt dkk, 2002). Dalam pdato Presden Soeharto n, dengan sangat jelas pangan tu dartkan sebaga beras. Implementas dar pandangan kedua pmpnan termasuk dmula pada dekade tahun 1960-an pemerntah berupaya keras menngkatkan produks pad nasonal dalam rangka mewujudkan Swasembada Beras, dan mengatas krss (kelangkaan) beras yang terjad saat tu. Program besar n dawal dengan suatu program “Action Research” oleh Lembaga Pengabdan Masyarakat – Fakultas Pertanan Unverstas Indonesa (IPB-belum terbentuk), dengan tujuan mengajak para petan pad agar berseda menggunakan lmu pengetahuan dan menerapkan teknolog produks pad modern dalam mengelola usaha pertanannya. Mengubah pertanan tradsonal menjad pertanan modern merupakan perjuangan panjang. Program 20

20

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 “Action Research” dlaksanakan dalam bentuk Proyek Panca Usaha Karawang, d atas hamparan lahan sawah seluas 100 hektar tersebar d tga desa dengan konds tata ar dan ragam perlaku petan yang berbeda. Pelaksana lapangan juga harus menghadap petan yang memlk phoba terhadap pendatang (orang asng). Untuk mengawal pelaksanaan transfer teknolog kepada para petan, Fakultas Pertanan melakukan pembmbngan dan pendampngan secara terus-menerus dengan menempatkan para mahasswa untuk tnggal dan hdup bersama para petan bnaannya. Program penerapan lmu pengetahuan dan teknolog d atas hamparan sawah seluas 100 hektar berlangsung sangat sukses. Keberhaslan tersebut kemudan dperluas ke seluruh Indonesa secara bertahap dalam bentuk program BIMAS (Bmbngan Massal) dengan melbatkan seluruh Fakultas Pertanan d Indonesa melalu Program KKN (Kulah Kerja Nyata). BIMAS dkembangkan lebh lanjut menjad Program INMAS (Intensfkas Massal) serng dengan keberhaslan para penelt menghaslkan varetas pad unggul dan upaya untuk melakukan ntroduks teknolog revolus hjau. Upaya n membuahkan hasl dengan tercapanya swasembada beras pada tahun 1984. Pada masa reformas, yang dmula dar pemerntahan Presden B.J. Habbe, Presden Abdurrahman Wahd dan Presden Megawat Soekarnoputer, su pangan dan beras tetap menjad prortas. Dalam masa-masa pemerntahan tersebut, yang dcrkan oleh adanya krss ekonom yang cukup berat, swasembada beras tetap menjad sasaran utama kebjakan pangan. Pada perode tersebut, untuk merespon menurunnya produks beras domestk karena krss ekonom dan anomal klm (kemarau panjang), pemerntah berkal-kal dalam waktu relatf sngkat menakkan harga dasar gabah, mengeluarkan kebjakan nsentf berproduks dan membuka lebar pasar domestk bag beras mpor.

21

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 Pada era n program swasembada ala BIMAS dan INMAS dkemas dan dperluas cakupannya dalam bentuk GEMA (Gerakan Mandr) untuk gerakan swasembada pad, jagung dan kedele (PALAGUNG), swasembada proten hewan (PROTEINA), dan swasebada hortkultura (HORTINA). Untuk mengawal keberhaslan GEMA, sebagamana program BIMAS dan INMAS, pemerntah menyedakan tenaga pendampng dar perguruan tngg d Indonesa yang dkoordnaskan oleh Insttut Pertanan Bogor (IPB) dan mengalokaskan anggaran APBN yang sangat besar untuk menyedakan kredt bag petan (Kredt Usaha Tan). Memang upaya n belum mampu dalam jangka pendek menghaslkan hasl-hasl sepert yang dharapkan, tetap beberapa waktu kemudan, pemerntah mampu melakukan larangan mpor, tdak hanya pada waktu-waktu tertentu (masa panen raya) saja, bahkan selama setahun penuh pada tahun 2005. Pada era Presden Suslo Bambang Yudhoyono, flosof kebjakan umum perberasan pada ntnya tetap sama dengan era pemerntahan sebelumnya, dengan varas pada tataran kebjakan operasonalnya. Penegasan skap n dtanda dengan pencanangan Revtalsas Pertanan, Perkanan dan Kehutanan (RPPK) oleh Presden RI tanggal 11 Jun 2005 d Waduk Jatluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Tujuan RPPK adalah membangun ketahanan pangan dengan: (a) mengoptmalkan pemanfaatan dan menngkatkan kapastas sumberdaya pertanan; (b) menngkatan daya sang, produktvtas, nla tambah dan kemandran produks dan dstrbus; dan (c) melestarkan lngkungan hdup dan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Sepert halnya pada awal reformas, kengnan untuk mengulang swasembada juga menjad mpan pemerntah dengan mengembangkan program Penngkatan Produks Beras Nasonal (P2BN), bahkan juga dperluas dengan upaya pencapaan swasembada jagung, kedela, gula, dan dagng sap, yang juga merupakan sumber proten hewan. 22

22

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 Pada tahun 2008 swasembada beras kembal drah, setelah tahun 1984. Hal n merupakan wujud dar keberhaslan menngkatkan produktvtas pad hngga lebh dua kal lpat, dar 2,42 ton per hektar pada tahun 1969 menjad 4,88 ton per hektar pada tahun 2008. Keberhaslan penngkatan produktvtas pad erat katannya dengan penerapan teknolog produks sepert varetas pad baru, manajemen usahatan sepert Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), pemberan nsentf berproduks sepert subsd nput (benh, pupuk, modal kerja), jamnan harga gabah/beras, dan perlndungan perdagangan nternasonal. Dalam perkembangan upaya pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, sejauh n masyarakat sudah mula memaham pentngnya mewujudkan ketahanan pangan dengan memperkokoh plar-plar ketahanan pangan dalam penyedaan pangan yang cukup bag rumah tangganya. Kesadaran masyarakat n terlhat dengan terbentuknya lumbung-lumbung pangan bak d tngkat kelompok maupun d tngkat rumah tangga, sebaga upaya dalam penanganan masalah ketahanan pangan. Beberapa program pemerntah yang semakn luas dan lebh memprortaskan kesejahteraan masyarakat, antara lan adalah dengan: (a) membangun ekonom berbass pertanan dan perdesaan untuk menngkatkan produks pangan pertanan, menyedakan lapangan kerja dan pendapatan, melalu Program P2BN serta CSR; dan (b) memenuh pangan bag kelompok masyarakat mskn dan rawan pangan melalu pemberan bantuan langsung pangan dan pemberdayaan masyarakat, sepert PNPM, PUAP, Desa Saga, Desa Mandr Energ; kemandran pangan masyarakat dalam bentuk gerakan Desa Mandr Pangan; penanganan kerawanan pangan transen; percepatan penganekaragaman konsums pangan; keamanan pangan; dan program-program terkat lannya.

23 23

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlndungan Lahan Pertanan Pangan Berkelanjutan (PLPPB) mendefnskan: - ketahanan pangan adalah konds terpenuhnya bak pangan bag rumah tangga yang tercermn dar tersedanya pangan yang cukup, bak jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. - kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandr dapat menentukan kebjakan pangannya yang menjamn hak atas pangan bag rakyatnya, serta memberkan hak bag masyarakatnya untuk menentukan sstem pertanan pangan yang sesua dengan potens sumberdaya lokal. - kemandirian pangan adalah kemampuan produks pangan dalam neger yang ddukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamn pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup d tngkat rumah tangga, bak dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang ddukung oleh sumbersumber pangan yang beragam sesua dengan keragaman lokal. Dar pengertan tersebut jelas bahwa konds terpenuhnya pangan bag rumah tangga tercermn dar tersedanya pangan yang cukup, bak jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau, artnya bahwa substans PLPPB dmaksudkan untuk memperkuat ketersedaan pangan sampa pada tngkat rumah tangga. Hal n dapat dtunjukkan dengan upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan adalah untuk kesejahteraan rakyat yang pentng untuk drealsaskan dalam memenuh hak negara dan bangsa yang secara mandr dapat menentukan kebjakan pangannya yang menjamn hak atas pangan bag masyarakatnya, serta memberkan hak bag masyarakatnya untuk menentukan sstem pertanan pangan sesua dengan potens sumberdaya lokal. Satu hal yang menjad catatan pentng, bahwa PLPPB secara sstem merupakan pencermnan snergtas dar proses perkembangan ketahanan pangan tu sendr, karena kemandran pangan adalah kemampuan produks pangan dalam neger yang ddukung kelembagaan ketahanan pangan yang 24

24

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 mampu menjamn pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup d tngkat rumah tangga, bak dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang ddukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesua dengan keragaman lokal. Dalam rancangan RPJM 2010-2014, arah kebjakan dan strateg Kementeran Pertanan mengacu kepada 11 (sebelas) prortas kebjakan dan strateg nasonal. Dar 11 (sebelas) prortas nasonal tersebut, yang terkat dengan Kementeran Pertanan adalah prortas nomor 5 yatu ketahanan pangan. Yang dmaksud dengan prortas ketahanan pangan adalah penngkatan ketahanan pangan dan lanjutan revtalsas pertanan untuk mewujudkan kemandran pangan, penngkatan daya sang produk pertanan, penngkatan pendapatan petan, serta kelestaran lngkungan dan sumberdaya alam. Secara nasonal, target pertumbuhan ekonom rata-rata 6,3-6,8 persen, mencapa 7 persen pada tahun 2013 dan mnmal 7 persen pada tahun 2014, dengan nflas rata-rata 4-6 persen, pengangguran 5-6 persen pada tahun 2014, dan kemsknan 8-10 persen pada tahun 2014. Penngkatan pertumbuhan Pendapatan Domestk Bruto (PDB) sektor pertanan sebesar 3,7 persen dan ndeks Nla Tukar Petan (NTP) sebesar 115-120 pada tahun 2014. Dalam arah kebjakan dan strateg nasonal, prortas ketahanan pangan memlk 6 (enam) substans utama, yatu: (a) lahan, pengembangan kawasan dan tata ruang pertanan dlaksanakan dengan penataan regulas untuk menjamn kepastan hukum atas lahan pertanan, pengembangan areal pertanan baru seluas dua juta hektar, dan penertban dan optmalsas penggunaan lahan terlantar; (b) nfrastruktur dlaksanakan melalu pembangunan dan pemelharaan sarana transportas dan angkutan, jarngan lstrk serta teknolog komunkas dan sstem nformas nasonal yang melayan daerahdaerah sentra produks pertanan dem penngkatan kuanttas dan kualtas produks serta kemampuan pemasarannya; (c) peneltan dan 25 25

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014 pengembangan bdang pertanan, dalam kemampuan mencptakan benh unggul dan peneltannya; (d) nvestas pangan pertanan dan ndustr perdesaan berbass pangan lokal, penyedaan pembayaan dan subsd yang menjamn ketersedaan benh unggul, pupuk, teknolog dan sarana pasca panen yang tepat waktu, tepat jumlah dan terjangkau; (e) penngkatan kualtas gz dan keanekaragaman pangan melalu Pola Pangan Harapan (PPH); dan (f) pengamblan langkah konkrt terkat adaptas dan antspas sstem pangan dan pertanan terhadap perubahan klm. Dsampng prortas nomor 5 ketahanan pangan, Kementeran Pertanan juga mendapat amanah untuk terlbat dalam pelaksanaan prortas nomor 1: Reformas Brokras dan Tata Kelola, nomor 8: Energ dan nomor 9: Lngkungan Hdup dan Pengelolaan Bencana. Dengan demkan pembangunan pertanan utamanya adalah penngkatan ketahanan pangan dan revtalsas pertanan, perkanan dan kehutanan. Ada 4 target/sasaran utama kebjakan Kementeran Pertanan, yatu: (a) pemantapan swasembada beras, jagung, dagng ayam, telur, dan gula konsums melalu penngkatan produks berkelanjutan, dan pencapaan swasembada kedela, dagng sap dan gula ndustr secara berkelanjutan; (b) pengembangan penganekaragaman pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatas rawan pangan dan stablsas harga d sentra produks; (c) penngkatan nla tambah dan daya sang ekspor; dan (d) penngkatan kesejahteraan petan. Dalam menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan pertanan d Indonesa, strateg yang akan dkembangkan oleh Kementeran Pertanan selama perode 2010-2014 adalah 7 (tujuh) gema revtalsas, yatu: (a) revtalsas lahan; (b) revtalsas perbenhan dan pembbtan; (c) revtalsas nfrastruktur dan sarana; (d) revtalsas sumber daya manusa; (e) revtalsas pembayaan petan; (f) revtalsas kelembagaan petan; dan (f) revtalsas teknolog dan ndustr hlr. 26

26

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

BAB III KERAGAAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2005-2009 Knerja umum ketahanan pangan selama perode 2005 – 2009 menunjukkan kecenderungan yang lebh bak dar tahun-tahun sebelumnya. Hal n dtanda oleh berbaga keberhaslan Indonesa dalam mewujudkan ketahanan pangan pada saat terjadnya krss secara global akhr-akhr n. D tengah turunnya produks pangan pokok strategs duna sejak tahun 2007 hngga semester I tahun 2009 akbat terjadnya berbaga perubahan klm yang tdak menentu sepert kekerngan hebat d Australa dan beberapa negara Amerka Latn, Indonesa justru mengalam pertumbuhan produks pangan pokok yang menngkat secara sgnfkan dar tahun 2004 hngga tahun 2009 khususnya pada komodt pad, jagung, dan gula tebu. Pencapaan angka produks tersebut merupakan angka tertngg yang pernah dcapa selama n, sehngga akhrnya Indonesa kembal dapat mencapa swasembada beras, jagung, dan gula konsums pada tahun 2008 sepert yang pernah dcapa pada tahun-tahun sebelumnya. Pencapaan Indonesa dalam penngkatan produks pangan pokok tersebut tdak terlepas dar keberhaslan pemerntah dalam membuat kebjakan dan program-program yang telah dlaksanakan secara terpadu dengan melbatkan berbaga stakeholder ketahanan pangan (Kementan, 2009). Kebjakan dan program pemerntah tersebut dantaranya penetapan harga, pengendalan mpor, subsd pupuk dan benh, bantuan benh grats, penyedaan modal, akseleras penerapan novas teknolog dan penyuluhan. Hal tu memotvas petan/pelaku usaha pertanan untuk menngkatkan produksnya. Selan keberhaslan dalam penngkatan produks pangan pokok, Indonesa juga telah berhasl dalam menjaga stabltas harga d dalam neger. Pada saat harga pangan pokok strategs d pasar 27 27

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 nternasonal tdak stabl dan berfluktuas akbat menurunnya produks pangan strategs duna. Fluktuas harga pangan d pasar nternasonal juga mempengaruh fluktuas harga pangan d dalam neger. Namun demkan, harga pangan d dalam neger khususnya beras cenderung lebh stabl darpada harga pangan d pasar nternasonal (Grafik 3.1 dan 3.2). Stablsas harga pangan pokok strategs d pasar dalam neger n tdak terlepas dar knerja pemerntah yang cukup bak dalam merespon adanya krss ekonom, bahan bakar mnyak, dan pangan yang terjad secara global. Respon pemerntah tersebut dantaranya: (a) Kebjakan Harga Pembelan Pemerntah (HPP) untuk pembelan gabah dan beras; (b) Kebjakan pengadaan cadangan pangan pemerntah yang dlaksanakan oleh Perum Bulog; dan (c) Kebjakan pembelan gabah/beras saat panen raya. Stablsas harga pangan pokok strategs khususnya beras, jagung, dan gula juga terwujud karena adanya kebjakan pemerntah yang mendukung penngkatan produks dan produktvtas serta proteks perdagangan pangan pokok strategs domestk dar produk pangan dar luar neger. Grafik 3.1. Perkembangan Harga Pangan Pokok Strategs d Pasar Dalam Neger tahun 2004 – 2009 12,000

Harga (Rp/Kg)

10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2004

2005

2006

Harga Riil Beras (Rp/Kg) Harga Riil Minyak Goreng (Rp/Kg) Harga Riil Daging Ayam (Rp/Kg)

2007

2008

2009

Harga Riil Jagung (Rp/Kg) Harga Riil Gula Pasir (Rp/Kg)

Sumber : Kementeran Perdagangan (Dolah BKP)

28

28

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Grafik 3.2. Perkembangan Harga Pangan Pokok Strategis di Pasar Internasional Tahun 2007 – 2009 16,100

Harga (USD/ton)

14,100

Beras Thai 5% Kedelai Rotterdam Gula (Contract No. 5, London)

Jagung US Gulf Ports CPO (Malaysia)

12,100 10,100 8,100 6,100 4,100 2,100

Ja n0 M 7 ar -0 M 7 ay -0 7 Ju l-0 Se 7 p0 N 7 ov -0 Ja 7 n0 M 8 ar -0 M 8 ay -0 8 Ju l-0 Se 8 p0 N 8 ov -0 Ja 8 n0 M 9 ar -0 M 9 ay -0 9 Ju l-0 Se 9 p0 N 9 ov -0 9

100

Sumber: Worldbank

Sumber : World Bank (Diolah BKP)

Krisis ekonomi, bahan bakar minyak, dan pangan secara global tidak hanya mempengaruhi turunnya produksi pangan pokok dunia dan stabilitas harga pangan di pasar internasional, tetapi juga telah mengakibatkan pencapaian penurunan angka kemiskinan menjadi lebih sulit. Berdasarkan data yang diperoleh dari The World Bank, United Nations (2009), angka kemiskinan di dunia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemiskinan yang ekstrim sejak tahun 1990 hingga tahun 2005 cenderung berkurang setiap tahunnya. Sepanjang periode tersebut, jumlah penduduk miskin yang memiliki pendapatan kurang dari $1,25 per hari menurun dari 1,80 juta menjadi 1,40 juta. Pada tahun 2009, diperkirakan terdapat 55 juta sampai dengan 90 juta penduduk dunia yang akan hidup dalam kemiskinan yang ekstrim dibandingkan dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Roma dikemukakan oleh FAO bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2009 mencapai satu milyar orang. 29

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Sedangkan angka kelaparan yang sebelumnya telah menurun sejak tahun 1990, kembal menngkat sejak tahun 2008 karena adanya kenakan harga pangan. Kecenderungan penduduk duna yang mengalam kelaparan d negara berkembang saat n mengalam penngkatan dar 16 persen d tahun 2006 menjad 17 persen d tahun 2008. Hal n menunjukkan bahwa penurunan harga pangan duna pada pertengahan tahun 2008 tdak berpengaruh terhadap daya bel seluruh penduduk duna. Pada saat kemsknan dan kelaparan d duna mengalam penngkatan, angka kemsknan dan kerawanan pangan d Indonesa cenderung semakn turun setap tahunnya. Keberhaslan Indonesa dalam menurunkan jumlah penduduk mskn dan rawan pangan tdak terlepas dar upaya dan komtmen pemerntah untuk kut merealsaskan kesepakatan yang tercantum dalam Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2000. Komtmen tersebut dlaksanakan melalu program-program pemberdayaan masyarakat mskn dan organsas kelompok masyarakat d daerah rawan pangan, sepert pengembangan PNPM Mandr, PUAP, Desa Mandr Pangan, pengembangan Partspas Masyarakat d Daerah Lahan Kerng (PIDRA), pengembangan usaha mkro, serta penngkatan akses masyarakat adat/penduduk asl dan komuntasnya terhadap kegatankegatan ekonom dengan memperhatkan hakekat hdup mereka yang selama n selalu bergantung pada ekosstem alam dmana mereka hdup dan bekerja. Namun demkan, dsampng keberhaslan-keberhaslan yang telah dcapa dalam mewujudkan ketahanan pangan, Indonesa mash menghadap berbaga permasalahan dan tantangan yang mash harus dwaspada untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan dan mencapa salah satu target MDGs, yatu mengurang kemsknan dan kerawanan pangan setengahnya pada tahun 2015, atau palng tdak mempertahankan knerja ketahanan pangan yang telah dcapa pada 30

30

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 tahun 2008. Permasalahan yang dhadap Indonesa salah satunya adalah jumlah penduduk yang cenderung terus menngkat setap tahunnya dan dapat mengakbatkan terjadnya kompets dalam pemanfaatan lahan untuk lahan usaha, pemukman penduduk, dan pembangunan sarana dan prasarana publk. Pemanfaatan lahan yang tdak terkendal dapat mempengaruh terjadnya degradas lngkungan dan akhrnya dapat mengancam kebutuhan pangan umat manusa atau krss pangan. Penngkatan jumlah penduduk apabla dserta dengan menngkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat akan pangan yang berkualtas akan menngkatkan permntaan bahan pangan bak dalam jumlah, mutu, dan keragaman. Pada ss lan menurunnya kualtas lahan untuk pertanan dapat mengakbatkan berkurangnya kemampuan domestk untuk memenuh kebutuhan pangan dalam neger dan menngkatnya ketergantungan terhadap produk pangan dar mpor. Hal n dapat mengakbatkan ketahanan pangan Indonesa menjad semakn rentan karena mash tergantung dar kebjakan negara lan. Dengan mengacu pada keberhaslan yang telah dcapa dan permasalahan yang mash dhadap oleh Indonesa, mash dperlukan adanya berbaga kebjakan pemerntah yang kondusf dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan.

3.1.

Ketersediaan Pangan

3.1.1. Produksi Konds klm yang tdak menentu akbat pemanasan global telah mengakbatkan menurunnya produks pangan pentng d duna, antara lan d beberapa negara d Afrka bagan Barat (Ngera dan Chad), Afrka bagan Tmur (Somala, Kenya, Ertrea, Ethopa, Sudan dan Uganda), Afrka bagan Selatan (Zmbabwe, Malaw, Mozambque, Madagascar, Swazland, Lesotho, dan Angola), 31

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Democratic Republic of the Congo, Burund, Flpna, Myanmar, Srlanka, Pakstan, Bangladesh, Nepal, Afganstan, serta Amerka Tengah dan Karba. Selan akbat konds klm yang tdak menentu, penurunan produks pangan dperparah dengan adanya konflk warga spl yang terus berkelanjutan terutama d negara Somala dan Sudan. Konds n tergambar pada produks pangan pokok duna tahun 2009/2010 sepert beras, gandum, dan sereal yang turun masngmasng 1,9 persen; 0,4 persen; dan 2,0 persen dbandngkan dengan tahun 2008/2009 yatu masng-masng sebesar 459,6 juta; 681,4 juta; dan 2.284,1 juta ton (FAO, 2009). Namun d Indonesa, pada perode 2005 – 2009, sebagan besar produks pangan pokok mengalam penngkatan, yatu pad, jagung, kedela, ub kayu, ub jalar, sayur, buah-buahan, mnyak sawt (CPO), gula puth, telur, susu, dan kan. Sedangkan produks pangan pentng yang mengalam penurunan adalah kacang tanah, dagng sap dan kerbau serta dagng ayam. Untuk pangan nabat, penngkatan pertumbuhan yang cukup besar berturut-turut terdapat pada produks jagung yang nak dengan rata-rata 8,49 persen per tahun dan gula puth 6,88 persen per tahun. Sedangkan penngkatan pertumbuhan yang cukup tngg pada pangan hewan terdapat pada produks telur yang mencapa kenakan rata-rata 9 persen per tahun serta susu yang nak 6,5 persen per tahun (Tabel 3.1).

32

32

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Tabel 3.1. Perkembangan Produks Beberapa Komodtas Pangan 2005 – 2009 Komoditas

Produksi (ton)

Pertumb. 05-09(%)

Pertumb. 08-09(%)

2005

2006

2007

2008

2009

1. Pad

54.151

54.455

57.157

60.280

62.561

3,69

3,78

2. Jagung

12.524

11.609

13.288

15.860

17.041

8,49

7,45

3. Kedela

808

748

593

761

925

5,43

21,55

4. Kc Tanah

836

838

789

765

764

-2,20

-0,13

5. Ub Kayu

19.321

19.987

19.988

20.834

21.990

3,31

5,55

6. Ub Jalar

1.857

1.854

1.887

1.824

1.947

1,26

6,74

7. Sayur

9.102

9.527

9.941

10.234

10.190

2,88

-0,43

14.787

16.171

17.352

19.279

18.302

5,68

-5,07

11.862

17.351

17.373

17.110

na

Na

na

2.393

2.267

2.297

2.394

3.046

6,88

27,23

397

440

381

396

263

-8,06

-33,59

12. Dagng ayam

1.081

1.203

1.238

1.300

781

-5,18

-39,92

13. Telur

1.052

1.204

1.382

1.485

1.475

9,00

-0,67

14. Susu

536

617

568

574

678

6,59

18,12

15. Ikan

7.218

7.395

7.608

8.048

8.711

4,84

8,24

I. Pangan Nabati

8. Buah-2 an 9. Mnyak Sawt (CPO) 10. Gula puth II. Pangan Hewani 11. Dagng sap& kerbau

Sumber Data: Tahun 2009: Produksi Padi dan Palawija: ARAM II BPS, Produksi Hortikultura (Sayur dan Buah): Angka Sasaran Ditjen Hortikultura; Produksi Peternakan: Angka Sementara Ditjen Peternakan; Produksi Perkebunan: Angka Sementara Ditjen Perkebunan; Produksi Perikanan: Angka Sementara DKP; Produksi Gula: Angka Prognosa DGI (Data Diolah BKP)

33 33

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 3.1.2. Ketersediaan Ketersedaan pangan dar produks domestk dperoleh dar produks dtambah mpor dkurang kebutuhan untuk konsums pakan, benh, dan tercecer serta ekspor. Ketersedaan sebagan besar pangan pokok duna menurun akbat adanya penurunan produks d sebagan besar negara utama produsen beras yang mengakbatkan menngkatnya harga pangan duna. Sebaga contoh terjad pada komodt beras. Produks beras duna yang turun 1,9 persen selama perode 2008/2009 – 2009/2010 dserta dengan permntaan mpor yang menngkat 2,7 persen dan total penggunaan beras untuk konsums penduduk duna, ndustr dan sebaganya telah mengakbatkan turunnya ketersedaan akhr beras duna sebesar 2,7 persen, yatu dar 124,4 juta ton pada tahun 2008/2009 menjad 121,1 juta ton pada tahun 2009/2010 (FAO, 2009). Sementara tu, ketersedaan beras d Indonesa justru mengalam hal yang sebalknya. Ketersedaan beras mengalam penngkatan 2,95 persen, yatu dar 34,17 juta ton pada tahun 2008 menjad 35,17 juta ton pada tahun 2009. Perkembangan selama kurun waktu 2005-2009 (Tabel 3.2) juga menunjukkan bahwa ketersedaan sebagan besar bahan pangan nabat mengalam penngkatan, kecual untuk komodtas kacang tanah yang mengalam penurunan 2,28 persen per tahun. Sedangkan untuk komodtas pangan hewan, secara keseluruhan telah mengalam penngkatan, yatu komodtas telur, susu, dan kan masng-masng sebesar 10,62 persen, 3,72 persen, dan 4,82 persen per tahun.

34

34

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Tabel 3.2. Ketersedaan Beberapa Komodtas Pangan 2005 – 2009 Ketersediaan (000 Ton)

Komoditas

Pertumb. ‘05-'09 (%)

Pertumb. ‘08-'09 (%)

2005

2006

2007

2008

2009

1. Beras

30.669

30.841

32.312

34.166

35.174

3,50

2,95

2. Jagung

11.039

10.234

11.720

14.405

15.047

8,65

4,45

3. Kedela

731

677

538

707

844

5,73

19,45

4. Kc Tanah

763

765

719

702

695

-2,28

-0,97

5. Ub Kayu

16.423

16.989

16.990

18.493

18.692

3,34

1,07

6. Ub Jalar

1.634

1.632

1.660

1.656

1.714

1,21

3,48

7. Sayuran

8.738

9.181

9.077

9.634

9.782

2,90

1,54

8. Buah-2an

14.232

15.565

16.475

17.352

17.615

5,51

1,52

9. M.Goreng

1.314

1.231

3.094

4.293

3.257

39,91

-24,12

10. Gula puth II. Pangan Hewani 11. Dagng sap & kerbau 12. Dagng ayam

2.369

2.245

3.430

2.992

3.871

16,04

29,39

394

386

216

224

249

-7,75

11,27

1.119

1.381

649

680

742

-3,93

9,04

13. Telur

962

1.098

1.268

1.365

1.436

10,62

5,21

14. Susu

505

543

479

484

572

3,72

18,07

15. Ikan

6.135

6.286

6.633

6.987

7.404

4,82

5,97

I. Pangan Nabati

Sumber : BPS; Statistik Pertanian 2003-2007 Deptan; Statistik Perikanan DKP; Tahun 2008, Angka Tetap; Tahun 2009: Produksi Padi dan Palawija, ARAM II BPS; Produksi Hortikultura (sayur dan buah), Angka Sasaran Ditjen Hortikultura; Produksi Peternakan, ASEM Ditjen Peternakan; Produksi Perkebunan, ASEM Ditjen Perkebunan; Produksi Perikanan, ASEM DKP; Produksi Gula, Angka Prognosa DGI (Diolah BKP)

35 35

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 3.1.3. Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Kemandran pangan dtunjukkan oleh permbangan atau neraca ketersedaan dan kebutuhan komodtas pangan pentng. Nla postf pada neraca permbangan menunjukkan bahwa penngkatan ketersedaan pangan lebh besar dar penngkatan kebutuhan penduduk akan pangan. Sedangkan neraca permbangan yang bernla negatf menunjukkan bahwa penngkatan kebutuhan penduduk yang belum dapat dpenuh seluruhnya sehngga terjad defst. Neraca ketersedaan dan kebutuhan komodtas pangan pentng Indonesa selama lma tahun terakhr (2005 – 2009) menunjukkan bahwa kebutuhan penduduk akan sebagan besar komodtas pangan pentng sepert beras, jagung, ub kayu, ub jalar, mnyak goreng sawt, gula, dan kan telah dapat dpenuh dar ketersedaan pangan d dalam neger pada tahun 2009 (Tabel 3.3). Hal n dsebabkan karena adanya penngkatan produks komodt pangan yang bersangkutan (Tabel 3.1). Adapun pertumbuhan penngkatan ketersedaan pangan khususnya untuk komodtas kedela, susu, dan telur sehngga neracanya negatf. (Tabel 3.3). Dsampng tu terjad kecenderungan penurunan ketersedaan dbandng dengan kebutuhan dagng sap, kerbau dan ayam yang tdak sembang sehngga menyebabkan defst (Tabel 3.3). Khusus untuk beras yang merupakan komodt yang palng strategs dan mengandung unsur polts, neraca ketersedaan dan kebutuhannya menunjukkan adanya surplus yang cukup sgnfkan. Hal n menunjukkan bahwa Indonesa telah berhasl mencapa swasembada beras sepert yang telah terjad pada tahun 1984, sehngga kebutuhan penduduk akan beras telah dapat dpenuh dar ketersedaan beras yang ada d dalam neger.

36

36

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Tabel 3.3. Neraca Ketersedaan dan Kebutuhan Komodtas Pangan Pentng Tahun 2005 – 2009 Komoditas

2005

2006

2007

2008

2009*

I. Pangan Nabati 1. Beras

167

-154

914

2.367

2.979

2. Jagung

-131

-1.748

-335

-285

13.532

3. Kedela

-1.085

-1.131

-1.334

-1.194

-923

4. Kc Tanah

-117

-216

65

-196

-131

5. Ub Kayu

531

-709

-292

-94

38

6. Ub Jalar

40

11

17

8

4

7. Sayur

-312

-275

-481

-563

-304

8. Buah-2 an

-339

-360

-508

-459

-345

-7.818

-6.641

-5.951

3.082

1.987

-452

-917

-2.290

-37

776

-20

-24

-149

-46

-35

-1

-109

-89

-314

-311

13. Telur

-121

-

-639

-440

-484

14. Susu

-1.234

-1.372

-504

-1.194

-778

15. Ikan

1.657

1.521

869

571

569

9. Mnyak Goreng Sawt 10. Gula II. Pangan Hewani 11. Dagng sap&kerbau 12. Dagng ayam

Sumber : BPS; Statistik Pertanian 2003-2007 Deptan; Statistik Perikanan DKP; Tahun 2008, Angka Tetap; Tahun 2009, Angka Sementara: Produksi Padi dan Palawija, ARAM II BPS; Produksi Hortikultura -sayur dan buah, Angka Sasaran Ditjen Hortikultura; Produksi Peternakan, ASEM Ditjen Peternakan; Produksi Perkebunan, ASEM Ditjen Perkebunan; Produksi Perikanan, ASEM DKP; Produksi Gula, Angka Prognosa DGI (Diolah BKP)

Neraca komodtas pangan pentng berdasarkan perkraan produks dan kebutuhan menunjukkan bahwa beberapa komodtas pangan pentng yang semula mengalam defst d tahun 2008 mengalam surplus pada tahun 2009, antara lan pada komodt jagung 37 37

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 yang surplus 89,93 persen, gula 20,05 persen, dan ub kayu 0,20 persen. Komodtas yang tetap mengalam surplus d tahun 2009 adalah: beras surplus 8,47 persen, ub jalar 0,25 persen, mnyak goreng 61,02 persen, dan kan 7,69 persen. Komodtas lannya yang mengalam defst cukup besar adalah: susu 136,12 persen, kedela 109,32 persen, dagng ayam 41,98 persen, telur 33,73 persen, kacang tanah 18,87 persen, serta dagng sap dan kerbau 14,04 persen. Sedangkan buah-buahan dan sayuran mengalam defst berturut-turut 1,96 dan 3,11 persen. Walaupun neraca permbangan menunjukkan konds yang semakn membak dengan banyaknya pangan pentng yang mengalam surplus, namun konds n mash perlu mendapat perhatan serus karena kebutuhan domestk cenderung menngkat bersamaan dengan menngkatnya pertumbuhan ketersedaan, sehngga kapastas produks domestk tdak mampu memenuh kebutuhan. Ketersedaan pangan per kapta mengndkaskan rata-rata peluang ndvdu untuk memperoleh bahan pangan. Secara umum, tngkat ketersedaan energ dan proten perode 2005-2009 telah melebh rekomendas Wdyakarya Nasonal Pangan dan Gz (WNPG) VIII tahun 2004 sebesar 2.200 kalor/kapta/har untuk energ dan 57 gram/kapta/har untuk proten. Tngkat ketersedaan energ maupun proten selama tahun 2005 hngga tahun 2009 cenderung menngkat dengan rata-rata penngkatan berturut-turut 7,74 persen dan 2,81 persen per tahun, sepert tertera pada Tabel 3.4. Pertumbuhan penngkatan ketersedaan energ dan proten yang tngg dperkrakan karena adanya penngkatan produks d tahun 2008.

38

38

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Tabel 3.4. Ketersedaan Energ dan Proten Tahun 2005 – 2009 Tahun 2005 2006 2007 2008* 2009** Pertumbuhan -%/th

Energ Kal/Kap/Har 2.912 2.992 3.360 3.453 3.907 7,74

Proten Gram/Kap/Har 76,79 72,99 80,13 84,09 85,32 2,81

Sumber: Neraca Bahan Makanan, Diolah oleh BKP Tahun 2007 Angka Tetap; Tahun 2008 Angka Sementara; Tahun 2009 Angka Perkiraan Awal (Diolah BKP) * Angka Sementara ** Angka Perkiraan Awal

3.2.

Stabilisasi Harga Pangan

Intenstas fluktuas harga pangan tahun 2005 hngga tahun 2008 relatf menurun setap tahunnya. Harga pangan haran/bulanan berfluktuas pada tahun 2005, terutama pada komodtas beras dan cabe merah. Hal n dsebabkan oleh adanya kebjakan pengurangan subsd bahan bakar mnyak sebanyak dua kal pada bulan Maret dan Oktober 2005 akbat adanya kenakan harga bahan bakar mnyak mentah duna. Namun demkan, fluktuas harga pangan d tahun-tahun selanjutnya cenderung kan stabl dan lebh rendah dar tahun-tahun sebelumnya, yang dtunjukkan oleh nla CV (Coefisien Variasi). Harga komodtas pangan secara rl tahun 2008 relatf lebh tngg dar tahun 2007 dan 2006 terutama terjad sektar har-har besar keagamaan pada bulan Oktober sampa Desember, kecual untuk komodtas gula pasr yang kenakannya relatf kecl dan cenderung stabl. Namun demkan, kenakan harga komodtas pangan tersebut mash lebh stabl jka dbandngkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal n tampak dar nla CV untuk komodtas: jagung 12,7 persen, 39 39

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 mnyak goreng 22,6 persen, dagng sap 6,4 persen, dagng ayam 13,8 persen, telur ayam ras 12,7 persen, dan gula pasr 0,7-0,9 persen, sepert tertera dalam Tabel 3.5. Tabel 3.5. Perbandngan Rata-Rata Medan dan Coefsen Varas Harga Bahan Pangan Pokok-Strategs Bulan Januar – Desember Tahun 2005 – 2008 Komoditas

Beras IR I Beras IR II Beras IR III Jagung Pplan Kedela -Lokal Kedela -Impor Gula Pasr -SHS -1 Lokal Gula Pasr -Import Kacang Tanah Mnyak Goreng Cabe Merah Basa Cabe Merah Kertng Bawang Merah Dagng Sap Dagng Ayam Telur Ayam Ras

2005

2006

2007

2008

Rerata

CV

Rerata

CV

Rerata

CV

Rerata

CV

(Rp/Kg) 3.412 3.158 na 2.361 4.691 4.848

% 8,0 10,6 na 2,5 3,8 4,6

(Rp/Kg) 4.440 4.161 na 2.606 4.838 4.794

% 5,5 3,5 na 7,6 2,9 5,1

(Rp/Kg) 5.262 5.004 4.730 3.097 5.144 5.149

% 4,6 5,4 8,5 5,3 8,0 8,8

(Rp/Kg) 5.525 5.333 na 3.899 7.544 7.752

% 2,2 1,7 na 12,7 3,5 2,4

5.526 5.576 8.074 4.896 9.012

6,1 6,6 3,7 6,1 51,7

5.992 6.065 8.430 5.133 7.747

2,2 2,2 3,7 6,8 31,5

6.251 6.438 10.799 7.941 11.786

3,3 1,7 12,0 11,4 27,8

5.992 6.337 12.042 10.356 12.217

0,7 0,9 3,2 22,6 19,2

10.159 7.643 39.785 13.187

51,7 7,2 6,0 4,6

8.924 8.694 44.690 14.299

29,7 25,5 1,8 11,6

11.847 8.100 46.763 15.399

33,3 32,8 1,4 10,1

13.795 10.985 52.770 20.325

25,4 20,2 6,4 13,8

7.590

5,9

7.865

5,3

9.000

9,2

12.529

12,7

Sumber: Kementerian Perdagangan (Diolah BKP)

Perkembangan harga pangan pada tahun 2008 dan 2009 relatf stabl. Sampa dengan bulan Agustus 2009, rata-rata harga sebagan besar komodtas pangan cenderung nak dar bulan yang sama pada tahun sebelumnya, kecual untuk komodtas beras IR I yang turun 0,34 persen, kedela mpor turun 1,60 persen, tergu segtga bru turun 0,06 persen, kacang tanah turun 21,25 persen, cabe merah basa dan kertng yang turun 17,55 dan 26,40 persen, serta bawang merah turun 40

40

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 8,62 persen, sepert yang tercantum pada Tabel 3.6. Penngkatan sebagan besar harga komodtas pokok strategs tersebut dperkrakan terjad selama bulan Ramadhan dan menjelang Har Raya Besar Keagamaan (HBKN) Idul Ftr. Tabel 3.6. Perbandngan Rata-Rata Medan dan Persentase Kenakan Harga Pangan Pokok Strategs Bulan Januar-Agustus Tahun 2008 – 2009 Komoditas Beras IR I Beras IR II Beras IR III Jagung Pplan Kedela -Lokal Kedela -Impor Gula Pasr -SHS -1 Lokal Gula Pasr - Import Tergu -Segtga Bru Kacang Tanah Mnyak Goreng Cabe Merah Basa Cabe Merah Kertng Bawang Merah Dagng Sap Dagng Ayam Telur Ayam Ras

Harga Rata-rata (Rp/kg) 2008 5.598 5.347 5.447 3.609 7.513 7.806 6.010 6.367 7.048 11.877 10.638 12.751 15.199 12.153 50.691 18.678 11.539

2009 5.579 5.525 5.552 3.851 7.519 7.681 7.577 7.450 7.043 9.353 12.299 10.513 11.186 11.106 58.458 21.430 12.465

Perubahan harga (%) -0,34 3,33 1,93 6,71 0,08 -1,60 26,07 17,01 -0,06 -21,25 15,62 -17,55 -26,40 -8,62 15,32 14,73 8,03

Sumber: Kementerian Perdagangan (Diolah BKP)

3.3.

Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan salah satu sumber pasokan untuk mengs kesenjangan antara produks dan kebutuhan dalam neger atau daerah. Stabltas pasokan pangan dapat djaga dengan pengelolaan cadangan pangan yang tepat. 41 41

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Cadangan pangan daerah khususnya cadangan pangan pemerntah desa yang dlaksanakan beberapa provns dan kabupaten/ kota, ddasarkan pada Peraturan Menter Dalam Neger Nomor 30 Tahun 2008, Instruks Gubernur, dan Instruks Bupat/Walkota. Melalu APBD I dan APBD II, beberapa Pemerntah Daerah telah menyelenggarakan cadangan pangan pemerntah daerah dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat dalam rangka penanggulangan kerawanan pangan, pemenuhan pangan pada saat paceklk, dan pengendalan gejolak harga. Provns Jawa Tengah, melalu Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur/Bupat/Walkota telah dbentuk lembaga pengelola cadangan pangan dalam bentuk BUMD atau Unt Pelaksana Tekns (UPT) dalam struktur Badan/Instans Ketahanan Pangan. Beberapa daerah lannya juga sedang memproses pembentukannya. Untuk pemberdayaan lumbung pangan masyarakat, Pemerntah provns dan kabupaten/kota telah memanfaatkan Dana Alokas Khusus (DAK) untuk membangun atau merehabltas fsk lumbung serta dana APBD I dan APBD II untuk mengs lumbung. Sementara tu, selama tahun 2002–2005, Badan Ketahanan Pangan (BKP) dengan dana APBN telah mengalokaskan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk pemberdayaan 1.085 kelompok lumbung pangan senla Rp 29,381 mlyar yang tersebar d 170 kabupaten pada 26 provns. Anggaran DAK yang dalokaskan per kabupaten untuk pembangunan fsk lumbung jumlahnya beragam, yatu dar Rp 30 juta hngga Rp 1,0 mlyar, dengan dukungan dana pendampng dar APBD II senla Rp 20 juta - 300 juta. Kabupaten Solok-Sumatera Barat mengalokaskan Rp 30 juta, Cams-Jawa Barat Rp1 mlyar, Pamekasan-Jawa Tmur Rp 921 juta, dan Kota Metro-Lampung Rp 953 juta. Keragaman alokas anggaran tersebut dsebabkan oleh beragamnya kemampuan keuangan dan perhatan terhadap masalah ketahanan pangan dar masng-masng kabupaten.

42

42

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Provns Jawa Tmur, jumlah lumbung pangan yang sudah dbangun dan dkelola oleh masyarakat dengan dukungan APBN dan APBD ada sebanyak 2.232 unt, dengan kapastas penympanan ratarata 20 ton per unt. Selan tu, melalu dukungan APBD 2004 – 2008 juga telah dkembangkan cadangan pangan hdup d pekarangan untuk 72 kelompok senla Rp 720 juta. D beberapa provns lannya, yatu Nusa Tenggara Tmur, Sulawes Selatan, dan Gorontalo, cadangan pangan dkelola oleh masyarakat dalam bentuk beras, jagung, umbumban, sagu, dan ternak yang dpelhara d pekarangan atau kebun d sektar rumah. Penyelenggaraan cadangan pangan daerah melalu pengembangan lumbung pangan masyarakat mash terkendala oleh beberapa hal yatu: (a) penanganan cadangan pangan membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembelan gabah atau bahan pangan lannya, penympanan, pengolahan, peralatan, dan dstrbus; (b) keberadaan lumbung pangan belum dapat dharapkan untuk mengelola cadangan pangan secara optmal, karena kemampuan permodalan yang sangat terbatas dan kapastas lumbung yang relatf kecl, sehngga hasl panen masyarakat tdak banyak yang dapat dtampung; (c) pengetahuan, skap, dan keteramplan pengurus lumbung pangan relatf mash rendah, khususnya dalam manajemen kelompok; dan (d) perhatan pemerntah daerah dalam pembnaan lumbung pangan belum memada.

3.4.

Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Hasl Surve Sosal Ekonom Nasonal (Susenas) yang dpublkaskan BPS menunjukkan perkembangan konsums energ dan proten pada perode 2005-2009 sepert tertera dalam Tabel 3.7 berkut.

43 43

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Tabel 3.7. Perkembangan Rata-rata Konsums Energ dan Proten Tahun 2005-2009 Perkembangan Konsumsi Per Kapita Per Hari Uraian 1. Energ -kkal/kap/har 2. Proten -gram/kap/har

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Pertumb. (%)

1.986

1.996

1.927

2.015

2.038

1.927

-0,54

54,65

55,27

53,66

57,65

57,43

54,35

-0,02

Sumber: Susenas 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009, BPS; (Diolah BKP)

Konsums energ dan proten perode 2004-2009 cenderung turun dengan penurunan rata-rata untuk energ 0,54 persen per tahun dan proten 0,02 persen per tahun. Konss n dsebabkan adanya penurunan konsums energ dan proten pada tahun 2009 yang cukup sgnfkan. Pada tahun 2009 konsums energ sebesar 1.927 kkal/kapta/har atau turun 111 kkal/kapta/har dbandngkan dengan konsums energ tahun 2008 sebesar 2.038 kkal/kapta/har. Demkan pula dengan konsums proten tahun 2009 sebesar 54,35 gram/kapta/ har yang turun secara sgnfkan sebesar 5,36 persen atau 3,08 gram/kapta/har dbandngkan dengan konsums proten d tahun 2008 sebesar 57,43 gram/kapta/har. Konsums energ yang dcapa tersebut, 73 kkal/kapta/har lebh rendah dar angka kecukupan yang danjurkan WNPG VIII tahun 2004, yatu 2.000 kkal/kapta/har. Sedangkan angka konsums proten mash lebh tngg dar angka kecukupan yang danjurkan WNPG VIII tahun 2004, yatu proten 52 gram/kapta/har. Dar seg kualtas/keragaman yang dtunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH), skor mutu konsums pangan penduduk perode 2005-2009 menunjukkan adanya fluktuas. Hal n dtunjukkan adanya penurunan Skor PPH dar 81,9 pada tahun 2008 menjad 75,7 pada tahun 2009. Konds tersebut dsebabkan adanya penurunan konsums sebagan besar komodtas terutama buah/bj 44

44

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Kebijakanbuah. Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 mutu konsums pangan bermnyak serta sayur dan Penurunan bermnyak serta sayur dan buah. Penurunan mutu konsums pangan penduduk menunjukan kurangnya kesadaran masyarakat akan pangan penduduk menunjukan kurangnya kesadaran masyarakat akan pangan yang beragam, bergz sembang, dan aman. Kurangnya kesadaran bermnyak bergz serta sayursembang, dan buah. Penurunan mutu konsums pangan yang beragam, dan aman. Kurangnya kesadaran masyarakat akanmenunjukan pangan beragam tersebut masyarakat juga dtunjukkan penduduk kurangnya kesadaran akan panganoleh pola masyarakat akan pangan beragam tersebut juga dtunjukkan oleh pola konsums pangan masyarakat yangenerg beragam,kelompok bergz sembang, dan aman. Kurangnya terhadap kesadaran Angka konsums energ kelompok pangan masyarakat terhadap Angka masyarakat akan(AKE) pangan beragam dtunjukkan kelompok oleh pola Kecukupan Energ yang tersebut mash juga ddomnas padKecukupan Energ (AKE) yang mash ddomnas kelompok padkonsums energ kelompok pangan padan 61,8 persen dmana mash lebhmasyarakat besar 11,8terhadap persenAngka dar propors padan 61,8 persen dmana mash lebh besar 11,8 persen dar Kecukupan Energ (AKE) yang mash ddomnas kelompok pad- propors deal sebesar 50 persen. Sementara tu, konsums pangan yang lannya deal sebesar 50 persen. Sementara tu,besar konsums pangan yang lannya padan 61,8 persen dmana mash lebh 11,8 persen dar propors mash belum memenuh komposs deal yang danjurkan, sepert pada deal sebesar 50 persen. Sementara tu, konsums yang lannya mash belum memenuh komposs deal yangpangan danjurkan, sepert pada Tabel 3.8. mash belum memenuh komposs deal yang danjurkan, sepert pada Tabel 3.8. Tabel 3.8. Konsums Kelompok Pangan Rumah Tangga TabelRata-rata 3.8. Tabel 3.8. Rata-rata Konsums Tahun 2005 – 2009 Kelompok Pangan Rumah Tangga TabelTahun 3.8. Rata-rata 2005 Konsums – 2009 Kelompok Pangan Rumah Tangga Kelompok Kelompok Pangan Pangan PadPadpadan padan UmbUmbumban umban Pangan Pangan hewan hewan Mnyak Mnyak dan lemak dan lemak Buah/bj Buah/bj bermnyak bermnyak KacangKacangkacangan kacangan Gula Gula Sayur dan Sayur buah dan buah Lan-lan Lan-lan Total Total Skor Skor PPH PPH

Th. 2005 2008 Th. 2009 Anjuran Tahun 2005 –Th. 2009 Th. 2005 Th. 2008 Th. 2009 Anjuran % % % Th. 2008 Th. 2009Energ Anjuran Gram Energ Th. 2005 Gram Energ Gram Gram Energi Kelompok % % % AKG AKG AKG Gram Energ Gram Energ Gram Energ Gram Energi % % % Pangan AKG AKG Energi % Gram Energ Gram Energ AKG Gram Energ Gram AKG 320,0 1.241,0 61,8 AKG 326,0 1.283,0 AKG 64,1 314,4 1.235,8 61,8 275AKG 1000 Pad320,0 1.241,0 61,8 61,8 326,0 64,1 314,4 314,4 61,8 1000275 50 1000 320,0 1.241,0 326,0 1.283,0 1.283,0 64,1 1.235,81.235,8 61,8 275 padan 60,0 73,0 3,6 51,8 62,0 3,1 40,2 47,7 2,4 100 120 Umb60,0 73,0 73,03,6 3,651,851,8 62,0 3,1 40,240,2 47,7 47,7 2,4 120100 6 120 60,0 62,0 3,1 2,4 100 umban 88,0 139,0 6,8 89,6 156,0 7,8 84,8 148,0 7,4 150 240 Pangan 88,0 139,0 6,889,689,6 156,0 156,0 7,8 84,884,8148,0 148,0 7,4 150 240150 12 240 88,0 139,0 6,8 7,8 7,4 hewan 22,0 199,0 9,9 22,8 204,0 10,2 21,8 195,1 9,8 20 200 Mnyak 22,0 199,0 204,0 10,2 9,8 20 22,0 9,9 9,922,822,8 204,0 10,2 21,821,8195,1 195,1 9,8 200 20 10 200 dan lemak 199,0 9,0 51,0 2,5 7,6 42,0 2,1 6,8 37,3 1,9 10 60 Buah/bj 9,0 51,0 2,5 7,6 42,0 2,1 6,8 37,3 1,9 10 60 3 bermnyak 9,0 51,0 2,5 7,6 42,0 2,1 6,8 37,3 1,9 10 60 Kacang25,0 67,0 67,03,4 3,424,324,3 62,0 3,1 22,422,4 57,5 57,5 2,9 100 35 5 100 25,0 62,0 3,1 2,9 35 kacangan 25,0 67,0 3,4 24,3 62,0 3,1 22,4 57,5 2,9 35 100 27,0 99,0 99,04,9 4,925,825,8 94,0 4,7 23,823,8 87,0 87,0 4,4 100 30 5 100 Gula 27,0 94,0 4,7 4,4 30 27,0dan 99,0 4,9 25,8 94,0 4,7 23,8 87,0 4,4 30 100 Sayur 226,0 241,9 100,0 100,0 5,0 4,2 250 226,0 93,0 93,04,6 4,6 241,9 5,0 199,5 199,5 84,0 84,0 4,2 120250 6 120 buah 226,0 93,0 4,6 241,9 100,0 5,0 199,5 84,0 4,2 250 120 Lan-lan 49,0 36,0 1,8 1,8 60 - 3 49,0 35,0 35,02,3 2,351,851,8 36,0 1,8 53,653,6 35,1 35,1 1,8 60 49,0 35,0 1997,02,3 99,851,8 36,0 101,91,8 53,61927,0 35,1 1,8 2000 - 100 60 Total 2038,0 96,4 1997,0 99,8 2038,0 101,9 1927,0 96,4 2000 Skor 1997,0 79,299,8 2038,0 101,9 96,4 100 2000 81,9 75,7 1927,0 PPH 79,2 81,9 75,7 100 79,2 81,9 75,7 100 Sumber : Susenas 2005, 2008, dan 2009, BPS; (Diolah BKP)

Sumber : Susenas 2005, 2008, dan 2009, BPS; (Diolah BKP) Sumber : Susenas 2005, 2008, dan 2009, BPS; (Diolah BKP)

45

45 45 45

% % AKG AKG 50 50 6 6 12 12 10 10 3 3 5 5 5 5 6 6 3 3 100 100

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Walaupun kelompok pad-padan mash mendomnas konsums pangan masyarakat, namun tngkat konsums pad-padan tersebut cenderung semakn turun setap tahunnya. Pada perode tahun 2005 hngga 2009 penurunan tersebut sebesar 0,45 persen, yang terdr dar penurunan konsums beras 0,67 persen per tahun dan jagung 5,96 persen per tahun (Tabel 3.9). Namun demkan, hal n perlu dwaspada karena ternyata penurunan konsums pangan beras dan jagung beralh ke konsums tergu yang cenderung semakn menngkat secara sgnfkan sebesar 6,63 persen per tahun. Perubahan konsums pangan per kapta menurut kelompok pangan selan pad-padan pada perode 2005-2009 sepert yang tertera pada Tabel 3.9, adalah sebaga berkut : 1.

2.

3.

4.

46

Umb-umban turun 8,86 persen per tahun, yatu dar 21,9 kg/kapta/tahun pada tahun 2005 menjad 14,7 kg/kapta/tahun pada tahun 2009 karena adanya penurunan yang sgnfkan pada konsums ub jalar sebesar 11,04 persen per tahun dan sngkong sebesar 9,68 persen per tahun. Pangan hewan turun 0,64 persen per tahun karena adanya penurunan konsums dagng rumnansa sebesar 1,94 persen dan kan 2,00 persen per tahun. Mnyak dan lemak turun 0,88 persen per tahun dar 8,2 kg/kapta/tahun pada tahun 2005 menjad 7,9 kg/kapta/tahun pada tahun 2009. Hal n dsebabkan karena adanya penurunan yang cukup sgnfkan pada konsums mnyak kelapa dan mnyak lannya secara berturut-turut 20,35 persen dan 12,50 persen per tahun. Kacang-kacangan turun 2,81 persen per tahun karena konsums kacang hjau yang turun secara sgnfkan sebesar 11,31 persen per tahun, kacang tanah turun 4,29 persen per tahun, dan kedela turun 1,73 persen per tahun.

46

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 5. 6.

7.

Gula turun 2,91 persen per tahun. Sayuran dan buah turun 1,98 persen per tahun karena konsums sayur turun 0,11 persen dan buah turun 3,76 persen per tahun. Konsums pangan lannya yang terdr dar mnuman dan bumbu-bumbuan cenderung menngkat 2,93 persen per tahun karena konsums mnuman yang nak 4,45 persen per tahun, walaupun terdapat penurunan konsums bumbu-bumbuan 3,63 persen per tahun.

47

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Tabel 3.9. Konsums Penduduk Indonesa dan Selsh Aktual Terhadap Berbaga Kelompok Makanan Tahun 2005-2009 Kelompok Bahan Pangan I.

Padi-padian a. Beras b. Jagung c. Tergu

II. Umbi-umbian a. Sngkong

Konsumsi (kg/kap/tahun) 2005

2006

2007

2008

2009

Pertumbuhan (%)

117

115,3

115,6

119

114,8

-0,45

105,2

104

100

104,9

102,2

-0,67

3,3

3

4,2

2,9

2,21

-5,96

8,4

8,2

11,3

11,2

10,3

6,63

21,9

18,5

19,4

18,9

14,7

-8,86

15

12,6

13,5

13

9,6

-9,68

b. Ub jalar

4

3,2

2,5

2,8

2,4

-11,04

c. Kentang

1,7

1,7

2,1

2

1,7

0,94

d. Sagu

0,5

0,5

0,8

0,5

0,4

0,63

e. Umb lannya

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

0,83

32

29,9

33,1

32,7

30,9

-0,64

1,8

1,5

1,8

1,6

1,6

-1,94

III. Pangan Hewani a. Dagng rumnansa b. Dagng unggas

4,1

3,3

4,4

4,2

3,9

0,53

c. Telur

6,1

5,8

6,8

6,4

6,4

1,61

d. Susu

1,4

1,5

2,2

2,1

1,9

9,94

e. Ikan

18,6

17,8

17,9

18,4

17,1

-2,00

IV. Minyak dan Lemak

8,2

8,1

8,4

8,3

7,9

-0,88

a. Mnyak kelapa

3,3

3,1

2,3

1,8

1,3

-20,35

b. Mnyak sawt

4,8

4,8

5,9

6,4

6,6

8,63

c. Mnyak lannya

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

-12,50

V. Buah/biji berminyak

3,4

3

3,2

2,8

2,5

-7,08

a. Kelapa

3

2,6

2,8

2,4

2,2

-7,07

b. Kemr

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

-6,25

9,3

9,4

10,1

8,9

8,2

-2,81

7,8

8,3

8,6

7,7

7,2

-1,73

VI. Kacang-kacangan a. Kedela b. Kacang tanah

0,7

0,5

0,7

0,5

0,5

-4,29

c. Kacang hjau

0,7

0,5

0,6

0,5

0,4

-11,31

d. Kacang lan

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

12,50

9,9

8,9

9,7

9,4

8,7

-2,91

8,9

8

8,6

8,4

7,9

-2,72

1

0,8

1,1

1

0,8

-2,90

VII. Gula a. Gula pasr b. Gula merah

48

48

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

Kelompok Bahan Pangan VIII. Sayuran dan buah

Konsumsi (kg/kap/tahun) 2005

2006

2007

2008

2009

Pertumbuhan (%)

82,5

74,7

91,9

88,3

72,8

-1,98

a. Sayur

50,8

51,1

57,8

56,3

49,8

-0,11

b. Buah

31,7

23,6

34,1

32

23,1

-3,76

na

na

18,5

18,9

19,6

2,93

a. Mnuman

na

na

14,3

14,8

15,6

4,45

b. Bumbu-bumbuan

na

na

4,2

4,1

3,9

-3,63

IX. Lain-lain

Sumber : Susenas 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009, BPS (Diolah BKP)

3.5.

Keamanan Pangan

Stuas keamanan pangan d Indonesa selama lma tahun terakhr, yatu sejak tahun 2005 hngga pertengahan tahun 2009 mash ddomnas oleh dua hal, yatu: (a) keberadaan resdu pestsda pada berbaga jens hasl pertanan, terutama pada sayur, buah, dan pangan segar; dan (b) perlaku produsen makanan jajanan yang menggunakan zat pengawet, zat pewarna, dan zat pemans buatan yang tdak sesua ketentuan. Kedua hal tersebut dapat menmbulkan keracunan pada makanan, bahkan dapat menjad salah satu penyebab Penyakt Bawaan Makanan/PBM (food borne diseases) bag konsumen. Hal n dsebabkan adanya cemaran racun kma atau toxn, logam berat, dan bahan kma lannya, serta cemaran mkroba dar bakter, jamur, parast, dan vrus. Kasus keracunan pada bahan pangan segar d berbaga jens buah dan sayur, terutama dsebabkan oleh resdu pestsda yang dgunakan untuk pemberantasan hama dan penyakt yang mash tertnggal melebh ambang batas yang dtetapkan untuk kesehatan manusa. Cemaran oleh mkroba dsebabkan karena rendahnya konds higienis dan sanitasi, sedangkan cemaran kma karena konds lngkungan yang tercemar lmbah ndustr, penyalahgunaan bahan berbahaya yang dlarang untuk pangan sepert formalin, rhodamin B, 49 49

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 boraks, dan methanil yellow, serta penggunaan Bahan Tambahan Pengawet (BTP) dan pemans yang melebh batas maksmal yang djnkan. Menurut Kementeran Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), secara umum dalam beberapa tahun terakhr, kejadan keracunan makanan menngkat sangat sgnfkan. Pada perode 2001-2008, jumlah kasus keracunan menngkat dar 72 kasus pada tahun 2001 menjad 153 kasus pada tahun 2006, 179 kasus pada tahun 2007, dan 197 kasus pada tahun 2008. Penngkatan kasus tersebut dkut juga dengan jumlah orang yang terkena sakt dar 2.952 orang pada tahun 2001 menjad 8.943 orang pada tahun 2008. Demkan juga jumlah yang mennggal semakn menngkat dar 40 orang atau 0,47 persen pada tahun 2006 menjad 54 orang atau 0,72 persen pada tahun 2007, dan menjad 79 orang atau 0,88 persen pada tahun 2008 sepert tertera dalam Tabel 3.10 berkut. Tabel 3.10. Perkembangan Kejadan Luar Basa Keracunan Pangan Tahun 2001 – 2009 Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Jumlah Kejadan (Kasus) 72 43 34 164 184 153 179 197 43

Jumlah Sakt (Orang) 2.952 3.635 1.843 6.120 8.949 8.486 7.471 8.943 1.131

Jumlah Mennggal (Orang) (%) 23 0,78 10 0,28 12 0,65 32 0,52 49 0,55 40 0,47 54 0,72 79 0,88 6 0,53

Sumber: Badan POM *Tahun 2009: angka sementara sampai bulan Juni 2009 (Diolah BKP)

50

50

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Sampa dengan bulan Jun 2009, jumlah kejadan yang telah tercatat sebanyak 43 kasus, dengan jumlah orang yang sakt sebanyak 1.131 orang dan mennggal sebanyak 6 orang atau 0,53 persen dar jumlah orang yang sakt. Jumlah kasus dan penderta dperkrakan akan bertambah sampa dengan akhr tahun 2009, namun dharapkan tdak melebh jumlah kasus yang terjad pada tahun-tahun sebelumnya karena sudah semakn membaknya pemahaman masyarakat terhadap makanan, zat kma, dan produk pangan segar yang tdak aman untuk dkonsums serta penyebab keracunan lannya akbat menngkatnya kegatan promos dan publkas yang dlakukan oleh Badan POM, Kementeran Kesehatan, dan nstans terkat lannya, termasuk Badan Ketahanan Pangan- Kementeran Pertanan. 3.6.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat sangat terpaut dengan konds ketahanan pangan. Semakn bak tngkat kesejahteraan masyarakat, maka semakn bak pula tngkat ketahanan pangan keluarga. Untuk melhat konds ketahanan pangan masyarakat dlakukan penlaan terhadap konds kesejahteraan masyarakat yang dtnjau dar beberapa aspek berkut: 3.6.1. Kemiskinan Dalam upaya menngkatkan pengentasan kemsknan, pemerntah secara bertahap selalu mempersapkan perencanaan dan mplementas program dan kegatan yang dlaksanakan, antara lan melalu pemberdayaan masyarakat serta revtalsas pertanan dan perdesaan. Melalu program/kegatan tersebut, jumlah penduduk mskn selama tahun 2005 hngga tahun 2009 telah berhasl dkurang secara sgnfkan dar perode sebelumnya.Selama perode 2002-2005, jumlah penduduk mskn telah berkurang dar 38,40 juta jwa (18,20 persen) pada tahun 2002 menjad 36,80 juta jwa (16,69 persen) pada tahun 2005. Namun pada tahun 2006, jumlah penduduk mskn 51 51

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 menngkat cukup drasts yatu menjad 39,30 juta jwa (17,75 persen). Penngkatan jumlah dan persentase penduduk mskn tersebut terjad karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama perode tersebut menngkat yang dgambarkan oleh nflas umum sebesar 17,95 persen (BPS, 2009). Dengan demkan, penduduk yang tergolong tdak mskn namun penghaslannya berada d sektar gars kemsknan banyak yang bergeser possnya menjad mskn. Jumlah penduduk mskn terus mengalam penurunan dmana tahun 2009 menjad 32,53 juta jwa (14,15 persen) atau berkurang 6,77 juta orang dbandngkan tahun 2006. Jumlah penduduk mskn pada tahun 2009 tersebut bahkan lebh kecl dar jumlah penduduk mskn sebelum krss ekonom dan moneter tahun 1998 sebesar 34,01 juta jwa (17,47 persen). Turunnya jumlah penduduk mskn n juga dkut dengan turunnya jumlah pengangguran terbuka yang turun secara sgnfkan dar 10,85 juta jwa pada tahun 2005 menjad 7,87 juta jwa pada bulan Agustus 2009 (BPS, 2009), sepert tertera pada Tabel 3.11 dan Gambar 3.3 berkut n. Tabel 3.11 Perkembangan Jumlah Penduduk Pengangguran Tahun 2002-2009 Rincian

2002 a) 2003 b) 2004 c)

Jumlah penduduk 212,6 (juta jwa) Jumlah Penduduk Mskn 38,4 (juta jwa) Persentase Penduduk 18,20 Mskn Jumlah Pengangguran 9,13 terbuka (juta jwa)c)

Mskn

dan

2005

2006

2007

2008

2009

215,3

216,4

219,3d)

220,5

224,2

228,5

231,4

37,3

36,1

36,80

39,30

37,17

34,96

32,53

17,3

16,7

16,69e)

17,75

16,58

15,42

14,15

9,53

9,67

10,85

10,93

10,01

9,43

7,87 f)

Sumber: BPS -berbagai tahun. Keterangan: a)Berdasarkan Susenas 1999, menggunakan metode 1998 tanpa TimTim; b)BPS -2003 tahun 2003 berdasarkan P4B; BPS -2004; c)BPS -Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR 24 Nopember 2004; d) Dit Gizi Masyarakat Depkes 2005; e)Berita Resmi Statistik September 2006. Press Release BPS 1 Desember 2006, tahun 2007 dari buletin Juli 2007 dan BPS 2008; f) Statistik Indonesia 2009, data Agustus 2009 (Diolah BKP)

52

52

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Gambar 3.3. Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan Tahun 1976-2009

Sumber: BPS, 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009 (Diolah BKP)

Gambar 3.3. menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di perdesaan dari tahun 1997 hingga tahun 2009 selalu lebih besar dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di perkotaan. Pada tahun 2009, persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 17,35 persen yang lebih besar dari di perkotaan yaitu sebesar 10,72 persen. Persentase penduduk miskin tersebut masih lebih kecil daripada persentase penduduk miskin tahun 2005 yaitu sebesar 19,98 persen di perdesaan dan 11,68 persen di perkotaan. Tingginya persentase penduduk miskin di perdesaan dapat disebabkan oleh: (a) adanya perbedaan tingkat pendidikan penduduk perdesaan yang cenderung lebih rendah dari penduduk di perkotaan; (b) sebagian besar mata pencaharian penduduk perdesaan adalah buruh tani atau mengelola lahan dengan luasan lahan yang sangat kecil, dan (c) terbatasnya fasilitas, sarana dan prasana transportasi, komunikasi dan kesehatan.

53 53

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 3.6.2. Akses Pangan Aksesbltas atau keterjangkauan pangan oleh masyarakat dpengaruh oleh berbaga hal, antara lan: harga pangan, tngkat pendapatan atau daya bel, kestablan keamanan sosal, anomal klm, bencana alam, jarak lokas dan topograf wlayah, keberadaan sarana dan prasarana transportas, konds jalan perhubungan, dan lannya. Permasalahan akses pangan secara fsk mash dsebabkan oleh kurang memadanya konds sarana dan prasarana (nfrastruktur) d Indonesa. Fasltas prasana jalan, pelabuhan, dan sarana angkutan yang kurang memada menyebabkan baya dstrbus dar sentra produks ke sentra konsums menjad mahal, terutama untuk daerahdaerah d luar Jawa dan daerah-daerah terpencl lannya. Kurang memadanya sarana dan prasarana tersebut telah mengakbatkan daerah-daerah tertentu menjad sangat tersolr dan masyarakat menjad sangat kesultan dalam mengakses pangan. Sarana dstrbus pangan sepert fasltas-fasltas pasar umum, sarana penympanan dan pengolahan hasl pertanan, bak yang dkelola oleh pemerntah maupun swasta, juga belum berkembang dan mash terbatas jumlahnya. Kurang berkembangnya sarana dstrbus pangan tersebut dapat mempersult masyarakat perdesaan untuk melakukan fungs penympanan dan pengolahan, sehngga petan tdak dapat memperoleh nla tambah dan poss tawar yang tngg. D sampng sarana prasana transportas dan dstrbus pangan, kelembagaan pemasaran d perdesaan juga mash lemah. Selan tu, sarana pasar secara fsk juga kurang terseda. Terkadang beberapa desa yang terpencl hanya memlk satu pasar yang berada dekat dengan kota. Dengan kurangnya sarana pasar secara fsk dserta dengan kelembagaan pemasaran perdesaan yang kurang memada menyebabkan pemasaran produk-produk pangan d Indonesa harus melalu pedagang perantara yang ada d berbaga tngkatan mula dar desa, kecamatan, kabupaten sampa dengan provns. Hal n 54

54

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 menyebabkan mata rantai pemasaran menjadi sangat panjang dan tingginya biaya pemasaran, rendahnya margin pemasaran di tingkat petani, dan tingginya harga pangan yang harus dibayar oleh konsumen akhir. Peraturan perundangan yang tersedia juga masih belum dapat mendukung kelancaran arus distribusi pangan. Berbagai pungutan seperti retribusi dan pungutan jembatan timbang telah mengakibatkan meningkatnya biaya distribusi pangan. Selain permasalahanpermasalahan tersebut di atas, permasalahan distribusi pangan lainnya yang dihadapi oleh Indonesia antara lain: (a) terbatasnya kemampuan daerah dan masyarakat dalam mengelola cadangan pangan; (b) rendahnya efisiensi dan efektivitas sistem perdagangan antar daerah dan antar pulau baik transportasi darat maupun laut; (c) perdagangan komoditas pangan strategis di pasar internasional yang tidak adil; dan (d) struktur pasar nasional yang asimetris. Tinjauan aspek ekonomi mengenai akses penduduk terhadap pangan diukur dari pendapatan yang digunakan untuk pembelian pangan khususnya beras, dan persentase pengeluaran penduduk untuk pangan pada setiap tingkat pendapatan (Gambar 3.4). Gambar 3.4.

Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran per Kapita sebulan Tahun 2008

55 55

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Pengeluaran per kapta per bulan penduduk perkotaan dan perdesaan dapat juga mencermnkan tngkat pendapatan per kapta penduduk tersebut setap bulannya. Berdasarkan golongan pengeluaran penduduk rata-rata per kapta, setap bulannya penduduk dengan pengeluaran per kapta yang rendah yatu kurang dar Rp 500.000,- per kapta per bulan ternyata memlk persentase pengeluaran untuk pangan yang lebh tngg dbandngkan dengan penduduk yang memlk pengeluaran per kapta lebh besar atau sama dengan Rp 500.000,-. Hal n dapat juga menunjukkan bahwa penduduk yang memlk tngkat pendapatan rendah cenderung untuk membelanjakan sebagan besar pendapatannya untuk pangan darpada penduduk yang memlk tngkat pendapatan yang tngg. Dengan demkan, penduduk dengan tngkat pendapatan atau pengeluaran per kapta yang rendah dapat dkategorkan sebaga penduduk yang rentan terhadap perubahan pendapatan atau kenakan harga pangan.

56

56

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Tabel 3.12.

Persentase Pengeluaran Rata-rata per kapta Menurut Kelompok Barang Penduduk Indonesa Tahun 2005 dan 2008

Kelompok Barang

Perkotaan

Perkotaan + Perdesaan

Perdesaan

2005

2008

2005

48,19

44,96

62,53

58,67

58,36

50,17

1. Pad-padan

6,48

6,65

14,36

14,33

9,6

9,57

2. Umb-umban

0,39

0,34

1,14

0,84

0,69

0,53

3. Ikan

4,06

3,34

6

4,98

4,83

3,96

4. Dagng

2,61

1,91

2,37

1,71

2,52

1,84

5. Telur & Susu

3,38

3,37

2,7

2,71

3,11

3,12

6. Sayur

1,66

3,20

2,75

5,36

2,09

4,02

7. Kacang-kacangan

3,48

1,38

5,44

1,82

4,26

1,55

2,6

2,18

3

2,42

2,76

2,27

9. Mnyak dan Lemak

1,54

1,72

2,12

2,87

1,77

2,16

10. Bahan Mnuman

2,07

1,64

3,47

2,93

2,62

2,13

11. Bumbu-bumbuan

1,18

0,93

1,87

1,41

1,45

1,12

12. Konsums lannya

1,31

1,26

1,42

1,59

1,36

1,39

11,79

12,66

8,27

9,45

10,4

11,44

Makanan

8. Buah

13. Makanan & mnuman jad

2008

2005

2008

14. Mnuman beralkohol

0,04

-

0,1

-

0,06

-

15. Tembakau dan srh

5,6

4,37

7,52

6,24

6,36

5,08

Non Makanan

51,81

55,04

37,47

41,33

46,14

49,83

1. Perumahan dan fasltas

21,47

23,20

15,33

15,33

19,04

20,21

2. Barang dan Jasa

18,73

12,16

10,21

8,95

15,36

10,94

3. Pakaan

4,56

3,25

5,03

3,56

4,74

3,37

4. Barang Tahan Lama

4,43

6,16

4,87

6,73

4,61

6,37

5. Pajak dan Asurans

1,15

1,56

0,73

0,76

0,99

1,25

6. Keperluan pesta dan upacara Total

1,48

1,52

1,29

1,49

1,4

1,51

100

100

100

100

100

100

Sumber: Susenas 2005 dan 2008; BPS, 2009 (diolah BKP)

Penurunan tngkat pengeluaran yang lebh besar untuk kelompok makanan perode 2005-2008 secara sgnfkan terjad pada penduduk d perdesaan darpada d perkotaan. Pada tahun 2008, 57 57

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 tngkat pengeluaran untuk pangan penduduk perkotaan 44,96 persen atau berkurang 3,23 persen darpada tahun 2005 sebesar 48,19 persen, sedangkan d perdesaan 58,67 persen atau berkurang 3,86 persen darpada tahun 2005 sebesar 62,53 persen. Persentase pengeluaran tertngg d perkotaan dan perdesaan untuk pangan sejak tahun 2005 telah bergeser dar kelompok padpadan menjad kelompok makanan dan mnuman jad, yatu antara 9,45 dan 11,44 persen. Tngkat pengeluaran tertngg d perkotaan dgunakan untuk kelompok makanan dan mnuman jad, yatu ratarata sebesar 11,87 persen dan antara 11,36 dan 12,66 persen. Pengeluaran terbesar penduduk perdesaan setap tahunnya sejak tahun 2005 adalah untuk kelompok pad-padan dengan penngkatan pengeluaran rata-rata 0,50 persen per tahun menjad 14,33 persen pada tahun 2008. Pada semua wlayah, persentase pengeluaran terendah berada pada kelompok umb-umban. Penurunan pengeluaran yang cukup sgnfkan d kedua wlayah terjad pada kelompok kacangkacangan, yatu dar 4,26 pada tahun 2005 menjad 1,55 pada tahun 2008. Hasl analss BKP-Kementeran Pertanan menunjukkan bahwa permasalahan akses pangan d Indonesa terutama yang berakbat pada keadaan yang bersfat krons selan dsebabkan oleh aspek fsk berupa nfrastruktur jalan dan pasar yang tdak memada, juga dsebabkan oleh aspek ekonom yatu daya bel penduduk d perkotaan dan perdesaan yang mash rendah, serta aspek sosal berupa tngkat penddkan yang rendah akbat mash tnggnya jumlah penduduk mskn, kepadatan penduduk, urbansas, pengangguran, dan lannya yang serng menmbulkan masalah sosal, sehngga akses pangan masyarakat d daerah perkotaan dan perdesaan tdak dapat berjalan lancar.

58

58

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 BAB IV POTENSI, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN KETAHANAN PANGAN 4.1.

Potensi

Dperkrakan pada tahun 2050 jumlah penduduk duna akan mencapa 9 mlyar jwa. Oleh karena tu, FAO mengngatkan bahwa negara-negara berkembang memerlukan nvestas yang terencana dan fokus pada penngkatan kapastas produks sektor pertanan agar produks pangan dapat menngkat. Bag Indonesa yang menjad bagan dar duna, semua konds tersebut harus dskap secara tepat. Pertumbuhan produks pangan harus dpertahankan sebaga antspas kenakan permntaan pangan bak nasonal maupun global. Daku bahwa menngkatkan produks pangan hngga 70 persen d tahun 2050 sepert yang dtargetkan oleh FAO bukanlah pekerjaan yang mudah dlakukan. Namun demkan, Indonesa memlk potens buddaya pertanan, kehutanan, peternakan dan perkanan yang ddukung oleh tersedanya lahan yang luas, pessr yang panjang serta aneka tanaman/komodtas unggulan yang dapat dmanfaatkan untuk memenuh kebutuhan pangan nasonal. Produks pangan dalam neger tdak hanya untuk memenuh kebutuhan dalam neger saja, tetap juga duna. Hal n menunjukkan bahwa potens terjadnya krss pangan seharusnya menjad peluang bag bangsa Indonesa yang memlk potens alam melmpah untuk memankan peran dan memberkan kontrbus lebh besar dalam perdagangan pangan duna. Terbukt bahwa saat n Indonesa telah mencapa swasembada pangan (beras) dalam neger dan mampu mengekspor beberapa jens bahan pangan unggulan sepert beras premum, kop, kakao, udang dan kan ke pasar regonal bahkan duna. Pengelolaan terhadap seluruh potens yang dmlk oleh wlayah dan sumberdaya manusa Indonesa harus memperhatkan 59 59

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 azas keberlanjutan agar manfaat yang dperoleh dapat dpertahankan. Hal n dlandas oleh pemahaman bahwa ketahanan pangan adalah sebuah konds yang dnams sehngga perubahan yang terjad d lngkungan sektarnya perlu dskap secara tepat dan arf. Berkut n adalah potens yang dmlk Indonesa yang perlu dkelola dengan bak agar member manfaat bag ketahanan pangan nasonal secara berkelanjutan dan menempatkan negara Indonesa sebaga salah satu penyeda pangan duna. 1.

Sumberdaya Alam

Sumberdaya alam adalah segala potens alam yang dapat dkembangkan untuk proses produks. Hngga saat n belum seluruh potens sumberdaya alam yang terdapat d wlayah Indonesa dkelola secara optmal. Terkat dengan penyedaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, maka lahan dan ar merupakan sumberdaya alam utama yang pengelolaannya perlu doptmalkan. Menurut data Badan Pertanahan Nasonal (BPN), saat n lahan pertanan yang telah dmanfaatkan lebh dar 7 juta hektar. Sebaga antspas menghadap konvers lahan yang cukup besar setap tahunnya, maka perlu dlakukan pemetaaan lahan untuk mengetahu luas lahan baku pertanan. Kegatan pemetaan lahan sangat pentng karena terkat dengan kebutuhan ar dan sarana produks yang dperlukan. Pemetaaan lahan secara akurat akan menghaslkan data kualfkas lahan secara ternc, sehngga memudahkan perencanaan produks pangan yang beragam untuk mendukung gerakan kemandran pangan nasonal dan percepatan penganekaragaman konsums pangan. Pemetaan lahan juga bsa dmanfaatkan untuk mengetahu jumlah luas lahan tdur dan terlantar d Indonesa. Lahan tdur dan terlantar n dapat dmanfaatkan untuk perluasan lahan pertanan.

60

60

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Bala Besar Peneltan dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanan, Kementeran Pertanan telah mengeluarkan Atlas Ketersedaan Lahan untuk pengembangan pertanan Indonesa. Atlas tersebut merupakan hmpunan peta-peta ketersedaan lahan pada masng-masng provns yang berskan nformas wlayah-wlayah potensal terseda untuk pengembangan komodtas pertanan tanaman semusm pada lahan basah (rawa dan non rawa), tanaman semusm lahan kerng, dan tanaman tahunan pada lahan kerng. Dperkrakan luas lahan terlantar mencapa 9,7 hektar, belum lag lahan d bawah tegakan hutan sangat potensal untuk menghaslkan bahan pangan. Berkut n adalah data potens luas lahan pertanan d Indonesa yang dapat dmanfaatkan sebaga sumber produks pangan nasonal.

61 61

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

Tabel 4.1. Potens Ketersedaan Lahan Pertanan Indonesa No

Provinsi

(Hektar)

Total Lahan Tersedia 781.663

Tanaman Tahunan 431.293

Tanaman Semusim 282.209

647.223

214.972

429.751

75.500

1.335.225

896.245

252.980

186.000

Padi Sawah

1

D.I. Aceh

2

Sumatera Utara

3

Rau

4

Sumatera Barat

475.766

310.611

55.19

110.047

5

Jamb

633.338

258.997

177.341

197.000

6

Bengkulu

320.023

209.105

88.078

22.840

7

Sumatera Selatan

967.464

424.846

307.225

235.393

8

Bangka Beltung

251.227

225.470

-

25.807

9

Lampung

87.419

26.398

21.021

40.000

10

Jawa Barat

60.410

48.090

4.873

7.447

11

Banten

56.556

54.757

311

1.488

12

Jawa tengah

30.922

20.654

8.966

1.302

13

Jawa Tmur

66.001

35.451

26.394

3.960

14

Kalmantan Barat

2.809.575

1.770.109

856.368

183.098

15

Kalmantan Tengah

3.709.887

2.661.510

401.980

646.397

16

Kalmantan Tmur

4.549.356

2.431.329

1.886.264

227.468

17

Kalmantan Selatan

1.238.573

409.101

494.791

334.681

18

Sulawes Selatan

399.173

266.045

69.725

63.403

19

Sulawes Tenggara

321.057

106.158

93.417

121.122

20

Sulawes Tengah

334.528

95.484

47.219

190.681

21

Gorontalo

22

Sulawes Utara

23

Bal

14.093

24

NTB

224.534

80.628

25

NTT

558.120

529.537

28.583

26

Maluku

562.061

440.381

121.680

27

Papua

9.665.699

2.790.112

20.257 164.593

68.261

20.257 133.135

5.091

26.367 14.093

137.659

1.688.587

6.247

5.187.000

Sumber : Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, 2009 (Diolah BKP)

62

62

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Dar ss sumberdaya ar, ketersedaan ar yang dmlk Indonesa menempat urutan terbesar kelma d duna, namun tdak terseda merata sepanjang tahun. Berdasarkan sklus hdrolog, 80 persen ar terseda pada musm hujan (duras 5 bulan) dan 20 persen ar terseda pada musm kemarau (duras 7 bulan). Selan tu, beberapa Daerah Alran Sunga (DAS) yang memlk peran pentng dalam penyedaan sumber ar sebagan telah mengalam kerusakan. Kementeran Kehutanan menetapkan, ada 458 DAS d seluruh Indonesa yang masuk daftar prortas, mula dar rusak hngga rusak parah. Dar 458 DAS yang masuk dalam daftar prortas, 60 DAS masuk kategor prortas satu yang danggap rusak parah. Sedangkan 122 DAS masuk prortas kedua dengan konds sangat rusak dan 176 DAS masuk prortas ketga dalam konds rusak. Kementeran Kehutanan mengajak nstans terkat, khususnya Kementeran Pekerjaan Umum dan Kementeran Pertanan untuk bekerja sama memperbak serta memelhara DAS. Pada tahun 2009, secara nasonal kebutuhan ar dperkrakan nak mencapa 117,7 mllar m3, sehngga sebaga konsekuens dtuntut pengelolaan sumberdaya ar yang bak untuk pencapaan kebutuhan tersebut. Beberapa tantangan serng dengan menngkatnya kebutuhan ar adalah: (a) menurunnya ketersedaan ar karena konds lngkungan yang semakn buruk; (b) menurunnya kuanttas dan kualtas sumber ar yang dapat djadkan andalan sebaga sumber ar baku; (c) menngkatnya kebutuhan ar baku; (d) kebutuhan pengelolaan DAS terpadu dan konseptual agar fungs sumber ar senantasa dapat dpertahankan; (e) terjadnya kerusakan lngkungan yang semakn parah dan menngkatnya tekanan penduduk pada lngkungan, yang berakbat terjadnya banjr dan kekerngan.

63 63

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 2.

Sumberdaya Manusia

Dalam pertemuan National Science Foundation (NSF) d Amerka Serkat pada tahun 1991, Profesor Lester Carl Thurow seorang ahl ekonom menyatakan bahwa: In the 21st century, comparative advantages will become much less a function of natural resources endowments and capital labour ratios and much more a function of technology and skills. Mother nature and history will play a much smaller role, while human ingenuity will play a much bigger role. Palng tdak ada tga kata kunc dar pernyataan tersebut. Pertama, akan semakn berkurangnya peran sumberdaya alam dan tenaga kerja sebaga elemen dasar untuk keunggulan suatu bangsa. Kedua, akan semakn berkurangnya peran dar kejayaan masa lalu suatu bangsa dalam pertumbuhan bangsa. Ketga akan semakn menngkatnya peran dar kreatftas dan daya novas manusa (human ingenuity) sebaga unsur pokok dalam menentukan keunggulan dan keberhaslan pertumbuhan ekonom suatu bangsa. Merujuk pada pemahaman tersebut, Indonesa berpotens menjad salah satu kekuatan utama duna, jka sumberdaya manusanya dkelola secara tepat. Sumberdaya manusa yang berkualtas tdak hanya mampu menggerakkan sektor produks pangan nasonal menuju kemandran pangan nasonal, melankan juga sebaga pasar yang menguntungkan bag pengembangan produks pangan dalam neger. Besarnya jumlah penduduk Indonesa merupakan pasar produk pangan sekalgus penggerak ekonom nasonal. Oleh karena tu pemerntah sedang dan akan terus mengembangkan sumberdaya manusa bak sebaga aset utama dalam merah peluang d era global, juga sebaga pasar domestk untuk menyerap produk lokal. Tngkat penddkan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang 64

64

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 semakn tngg memberkan peluang bag penngkatan kesadaran gz masyarakat.

percepatan proses

Potens sumberdaya manusa dtentukan oleh kualtasnya sehngga setap negara harus melakukan upaya pengembangan sumberdaya manusa. Keberhaslan pelaksanaan pembangunan sumberdaya manusa d setap negara dukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusa (IPM)/Human Development Index (HDI). Nla IPM menunjukkan hasl pengukuran perbandngan dar harapan hdup, tngkat melek huruf, dan pertumbuhan ekonom. Nla IPM dgunakan untuk mengklasfkaskan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dar kebjaksanaan ekonom terhadap kualtas hdup. Indeks tersebut merupakan sebuah rapor pembangunan manusa yang dcapa oleh pemerntah dan bangsa Indonesa. Dar negara-negara yang dtelt oleh United Nations Development Programme (UNDP), pada tahun 2007 angka IPM Indonesa mengalam kenakan dar 0,711 pada tahun 2006 menjad 0,734. Laporan n menempatkan Indonesa pada perngkat 111 duna dan mash dbawah Vetnam. Sebaga upaya pengembangan sumberdaya manusa, dalam lma tahun ke depan nvestas d bdang penddkan, bak dalam bentuk anggaran yang memada sesua amanat konsttus, akan terus dlakukan oleh pemerntah. Demkan pula dengan perbakan d bdang kesehatan, utamanya dfokuskan pada upaya menurunkan angka kematan bay dan bu melahrkan, perbakan gz, munsas dan kualtas pelayanan kesehatan secara umum. Berdasarkan data yang dkeluarkan oleh Badan Pusat Statstk (2009) dapat dketahu bahwa 68 persen penduduk Indonesa usa angkatan kerja bekerja d sektor pertanan, kehutanan, perburuan dan perkanan. Oleh karena tu, dperlukan kebjakan pangan yang komprehensf sebaga pedoman pembangunan pangan seluruh wlayah 65 65

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 nusantara agar mplementasnya memberkan pengaruh yang nyata terhadap penngkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya perbedaanperbedaan permasalahan dan potens d setap daerah mengharuskan kebjakan pangan terutama terkat dengan ketahanan pangan tdak dapat dlakukan secara general/nasonal tetap harus spesfk daerah agar program-program dapat dlaksanakan dengan bak, tepat sasaran dan berdampak nyata. Data selengkapnya mengena angkatan kerja menurut status pekerjaan utama dan lapangan pekerjaan serta tngkat penddkan d tamplkan dalam Tabel 4.2. Tabel 4.2. Keragaan Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2008 Status Pekerjaan Utama Berusaha sendr tanpa dbantu orang lan Berusaha dbantu buruh tdak tetap/buruh tdak d bayar Berusaha dbantu buruh tetap Buruh/Karyawan/Pegawa Pekerja bebas d pertanan Pekerja bebas d non pertanan Pekerja keluarga

(1)

Lapangan Pekerjaan Utama (Jiwa) (2) (3) (4)

5.111.617

205.282

1.645.630

19.638

389.578

14.235.569

111.812

1.497.991

12.902

229.968

806.119

34.200

504.152

2.221

236.244

2.612.063 5.991.493

446.757 -

6.762.721 -

156.240 -

1.940.953 -

-

208.904

945.037

8.743

2.604.786

12.574.845 41.331.706

63.585 1.070.540

1.193.845 12.549.376

1.370 201.114

37.436 5.438.965

Sumber : Statistik Indonesia, BPS 2009 (Diolah BKP) Ket : (1) Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan (2) Pertambangan (3) Industri Pengolahan (4) Listrik, Gas dan Air (5) Bangunan

3.

(5)

Keanekargaman Hayati

Negara Indonesa dkenal duna sebaga negara “bio-diversity". Anugerah Tuhan berupa kekayaan keanekaragaman hayat tersebut belum dmanfaatkan secara optmal sebaga sumber pangan untuk 66

66

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 mendukung penngkatan konsums masyarakat, kesejahteraan sosal sekalgus mempertahankan kelestarannya. Manfaat keanekaragaman hayat d Indonesa, selan untuk pelestaran fungs dan tata ar, tata udara, tata guna tanah, juga sangat strategs bag pengembangan pertanan, yakn untuk pangan, sandang, papan, obat-obatan dan energ bo-massa secara berkelanjutan, selan sebaga potens ekowsata. Oleh karena tu, kesadaran akan fungs dan nla strategs keanekaragaman hayat bak daratan maupun lautan, berupa genetk, speses, dan ekosstemnya harus menjad arus utama (mainstream) dalam kebjakan pembangunan pangan nasonal. Kenyataanya masyarakat mash mengandalkan beras dan tergu sebaga sumber pangan karbohdrat. Kedua jens pangan tersebut danggap mampu memenuh selera masyarakat, yatu mudah dmasak, cepat dmasak, dan enak rasanya. Namun demkan, gandum sebaga bahan dasar tergu bukan berasal dar sumber alam Indonesa sehngga rawan dar seg keberlanjutannya. Ketergantungan yang tngg pada jens pangan tertentu (beras) juga berpotens terjadnya krss pangan. Padahal, selan tanaman pangan yang telah dbuddayakan, Indonesa juga memlk 400 speses tanaman penghasl buah, 370 speses tanaman penghasl sayuran, 70 speses tanaman berumb, dan 55 speses tanaman rempah-rempah. Sumber lan sepert jagung, ub jalar, sngkong, talas, dan sagu yang dulu menjad makanan pokok d beberapa daerah juga tdak lebh rendah kandungan gznya dbandngkan beras dan tergu. Sumber proten murah d Indonesa yang berasal dar bdang perkanan pun belum dmanfaatkan secara optmal. Laut Nusantara memlk luas sektar 3,1 juta km2, terdr atas laut tertoral 0,3 juta km2 , laut pedalaman 2,8 juta km2 dan peraran ZEE (Zona Ekonom Ekslusf) seluas 2,7 juta km2. Selan tu, jumlah pulaunya yang lebh 17.000 mempunya total panjang gars panta lebh 80.000 km. Laut 67 67

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 dan pessr adalah lahan yang dapat menghaslkan pangan sumber proten yang melmpah. Laut nusantara dkenal mempunya keanekaragaman hayat yang tngg (marine megadiversity). Terdapat lebh dar 700 jens rumput laut (makro alga), lebh dar 450 jens karang batu, lebh dar 2.500 jens moluska, sektar 1.400 jens echnodermata, lebh 1.500 jens krustasea dan lebh dar 2.000 jens kan. Kegatan pemenuhan kebutuhan hdup bersumber dar keanekaragaman hayat sebaga arus utama dalam pembangunan pangan nasonal. Pembangunan pangan tersebut, mengutamakan kerjasama lntas sektor, bersfat holstk dan menempatkan pemerntah sebaga ujung tombak dalam mengelola sumberdaya hayat lokal untuk menyelesakan masalah ketahanan pangan maupun energ yang mash dhadap. Dalam pemanfaatan sumberdaya hayat perlu memperhatkan faktor utama yang mengancam kelestarannya, sepert pemanfaatan berlebh (over exploitation), penggunaan teknk dan alat yang merusak lngkungan serta pemanfaatan bahan-bahan kma secara berlebhan. Pencuran plasma nutfah oleh negara lan dan penangkapan kan secara lar juga mash menjad persoalan yang penyelesaannya membutuhkan dukungan dar berbaga phak sepert kepolsan, bea cuka, mgras, pemerntah daerah dan masyarakat. 4.

Infrastruktur

Ketersedaan nfrastruktur yang memada pada hakkatnya memberkan landasan yang mendukung kehdupan ekonom dan sosal masyarakat. Namun dsadar bahwa pada saat n mash djumpa berbaga tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan nfrastruktur. Terdapat kesenjangan aset nfrastruktur antar wlayah, belum optmalnya jarngan rgas dalam mendukung ketahanan pangan, jarngan jalan yang belum bak kondsnya dan keterbatasan 68

68

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 akses dar pusat-pusat produks ke pemasaran. Dukungan nfrastruktur sumberdaya ar dalam penguatan strateg ketahanan pangan nasonal dtempuh dengan langkah-langkah yang melput: pengembangan jarngan rgas, pengelolaan jarngan rgas, optmalsas potens lahan rawa dan ar tanah, penngkatan water efficiency, dan pembuatan hujan buatan. Pada tahun 2007 luas jarngan rgas terbangun mencapa 6,77 juta ha (1,67 juta ha dalam konds rusak), dtambah jarngan rgas rawa 1,8 juta ha yang berfungs untuk mendukung program ketahanan pangan nasonal. Ironsnya, perkembangan fsk wlayah mengakbatkan terjadnya alh fungs lahan pertanan sektar 35 - 40 rbu ha per tahun. Konds n mengakbatkan jarngan rgas yang telah terbangun rusak akbat tdak dfungskan sebagamana mestnya. Kementeran Pekerjaan Umum telah merencanakan membangun jarngan rgas seluas 500 rbu ha untuk perode 20102014 mengngat mash tnggnya ketergantungan lahan pertanan pangan khususnya pad sawah pada keandalan ketersedaan ar baku. Sampa dengan tahun 2007 secara keseluruhan daerah rgas yang terbangun d seluruh Indonesa seluas 6.722.244 ha yang terdr dar: (a) rgas yang arnya berasal dar waduk seluas 799.079 ha; dan (b) rgas yang arnya berasal dar non waduk seluas 5.923.148 ha. Pengelolaan nfrastruktur rgas mash dhadapkan kepada permasalahan belum optmalnya fungs jarngan rgas yang telah dbangun dan keandalan supla ar baku yang semakn sult dpertahankan. Selan tu, pengelolaan rgas mash dhadapkan pada bagamana memenuh kebutuhan pembayaan yang memada untuk mengelola sstem rgas yang berhasl guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Belum memadanya pembayaan operas dan pemelharaan rgas yang dsedakan oleh pemerntah setap tahunnya mengakbatkan tngkat pelayanan ar rgas yang rendah, dan memperpendek umur jarngan. 69 69

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Permasalahan lan yang perlu dselesakan adalah konflk antar petan dalam penggunaan ar mengena pembagan ar. Partspas petan dan masyarakat mash mengalam pasang surut. Hal n dsebabkan oleh mash lemahnya peran kelembagaan lokal khususnya kelembagaan pengelola rgas. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Ar, kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan rgas tdak sepenuhnya terletak pada Pemerntah Pusat. Pengembangan sstem rgas prmer dan sekunder menjad kewenangan dan tanggung jawab pemerntah, sedangkan sstem rgas terser menjad wewenang dan tanggung jawab petan pemaka ar. Kemudan untuk pengelolaan daerah rgas dengan luas areal kurang dar 1.000 ha dan utuh dalam kabupaten/kota, kewenangan dan tanggung jawab berada pada pemerntah kabupaten/kota. Pemerntah provns memlk kewenangan terhadap pengelolaan daerah rgas dengan luas 1.000 sampa dengan 3.000 ha atau daerah rgas < 1.000 ha yang terletak lntas kabupaten/kota. Pemerntah pusat memlk kewenangan dan tanggung jawab terhadap areal rgas > 3.000 ha atau daerah rgas yang < 3.000 ha yang terletak lntas provns. Untuk tulah dperlukan komtmen pemerntah provns dan pemerntah kabupaten/kota yang kuat untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan jarngan rgas yang menjad wewenang dan tanggung jawabnya. Ketersedaan nfrastruktur rgas yang ada perlu pula ddukung antspas terhadap perubahan klm. Dampak perubahan klm yang dsebabkan oleh pemanasan global mengakbatkan menngkatnya kejadan klm/cuaca ekstrm, terkat dengan gejala El nno dan La nna. Keduanya berhubungan dengan kejadan bencana kekerngan dan banjr yang terjad d Indonesa. Pada musm hujan petan terpaksa memanen pad lebh dn, karena sawah mereka terendam ar.

70

70

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Dampak nyata perubahan klm telah dtunjukkan bahwa potens kehlangan produks pad akbat kejadan bencana banjr ratarata 374.500 ha atau setara dengan 919.300 ton pad. Potens kehlangan produks pad akbat bencana kekerngan rata-rata 350.000 ha atau setara dengan 700.000 ton pad. Pola curah hujan yang berubah-ubah berdampak kepada pemenuhan kebutuhan ar untuk rgas maupun ar baku untuk DMI (Domestic, Municipal and Industry) yang semakn menngkat, dperkrakan pada tahun 2009 sebesar ± 117,7 mlyar m3 per tahunnya. Oleh karena tu, pengendalan banjr menjad salah satu prortas Kementeran PU dalam mendukung pembangunan pangan nasonal. Untuk tu telah dlakukan pembangunan pengendal banjr sepanjang 991 km d berbaga daerah rawan banjr. Beberapa bangunan pengendal banjr tersebut antara lan Banjr Kanal Barat dan Kanal Tmur d Jakarta, pengendal banjr d Kota Medan, pengendal banjr Sunga Bone d Gorontalo, pengendal banjr Sunga Wasa d Papua Barat, dan perkuatan tebng d Palu Barat dan Kota Palu. Sebaga salah satu upaya untuk menngkatkan pemasukan Pendapatan Asl Daerah (PAD), beberapa daerah telah mengorbankan lahan pertanan subur untuk pembangunan sektor ndustr dan sektor komersl lannya. Apabla hal tersebut tdak dantspas sejak dn, pencapaan ketahanan pangan melalu penngkatan produks pangan nasonal dengan mengutamakan pengembangan nfrastruktur rgas tdak akan tercapa. 5.

Perkembangan Pasar

Strateg pengembangan ndustr pangan harus dsesuakan dengan karakterstk dan permasalahan spesfk yang terkat dengan karakterstk bahan pangan, proses dan kualtas pangan yang dhaslkan. Secara umum permasalahan yang dhadap dalam pengembangan ndustr pangan nasonal tdak berbeda dengan ndustr 71 71

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 pertanan, yatu: (a) sfat produk pertanan yang mudah rusak dan bulky, sehngga dperlukan teknolog pengemasan dan transportas yang mampu mengatas masalah tersebut; (b) sebagan besar bahan baku bersfat musman dan sangat dpengaruh oleh konds klm sehngga aspek kontnutas produks olahannya menjad tdak terjamn; (c) kualtas bahan baku yang rendah menyebabkan produk yang dhaslkan pada umumnya mash rendah sehngga mengalam kesultan dalam persangan pasar bak ddalam neger maupun d pasar nternasonal; dan (d) sebagan besar ndustr pangan berskala kecl, tersebar d perdesaan dan menggunakan teknolog yang rendah. Meskpun demkan, pengolahan pangan memlk efek multpler yang dapat menggerakkan ndustr pendukungnya dar hulu sampa hlr. Hal n dsebabkan karena karakterstk dar ndustr tersebut memlk kelebhan dbandngkan dengan ndustr lannya, antara lan: (a) memlk keterkatan yang kuat bak dengan ndustr hulu maupun hlr; (b) menggunakan sumberdaya alam yang ada dan dapat dperbaharu; (c) mampu memlk keunggulan komparatf dan kompettf bak d pasar nternasonal maupun d pasar domestk; (d) dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah besar; dan (e) produk yang dhaslkan pada umumnya bersfat cukup elasts sehngga dapat menngkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada semakn luasnya pasar khususnya pasar domestk. Selan tu, perlu upaya serus untuk membangun sstem nformas mengena produks, konsums, dan pergerakan harga, membangun cadangan pangan, serta membangun dan melakukan pengelolaan sstem perngatan dn dengan respons yang cepat jka terhadap bencana dan konflk. 6.

Teknologi

Dalam era globalsas, persangan dalam perdagangan komodtas khususnya pangan akan semakn menngkat. Oleh karenanya produk pangan dan ndustr pangan d Indonesa harus 72

72

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 memlk daya sang yang kuat. Penngkatan daya sang produk sudah tdak dapat dtawar-tawar lag, ndkatornya adalah efsens, produktvtas, mutu dan layanan. Untuk tu dbutuhkan teknolog, peneltan dan pengembangan, serta penngkatan kemampuan petan selaku produsen utama pangan. Dalam menghadap su global n, Kementeran Pertanan khususnya Badan Ltbang Pertanan berperan aktf dalam mengembangkan lmu pengetahuan dan teknolog yang tangguh, modern, berdaya sang dan efsen yang dapat dmanfaatkan oleh semua sektor yang menangan pangan nasonal dar hulu hngga hlr agar produk yang dhaslkan dapat bersang dalam sstem ekonom global. Badan Ltbang Pertanan, Kementeran Pertanan telah mengembangkan berbaga peneltan untuk menghaslkan novas pertanan berupa raktan teknolog pertanan yang dapat menngkatkan efsens dan nla tambah antara lan 1 : merls 189 varetas baru tanaman pangan, hortkultura dan perkebunan (2004-2008), beragam raktan paket/komponen teknolog untuk penngkatan efsens usahatan dan daya sang komodtas, nformas untuk optmalsas sumberdaya lahan dan ar dan teknolog pengembangan olahan pangan dan alat mesn pertanan . Teknolog pertanan dan teknk buddaya sebaga upaya untuk menurunkan ems karbon dar kegatan pertanan juga terus dkembangkan. Penerapan pertanan organk dan konservas sepert pengolahan lahan secara mnmal, penggunaan mulsa, pengembangan benh lokal, kombnas tanaman semusm dengan tanaman tahunan terbukt mampu menngkatkan produks per luas lahan dan menurunkan ems karbon hngga 90 persen. Solus untuk mengatas krss pangan dan energ tdak hanya cukup dengan ketersedaan komodtas hasl pertanan sebaga bahan baku. Peran pengembangan lmu dan teknolog novatf dalam 1

Baltbang, Deptan (2008) 50 Teknolog Unggulan Pertanan

73 73

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 pertanan sangat pentng artnya sebaga sarana untuk mempermudah proses transformas bomassa menjad bahan pangan dan energ terbarukan. Upaya-upaya yang dlakukan untuk mendorong penngkatan produks pangan nasonal dhadapkan pada kenyataan bahwa jumlah luas lahan terus menyusut, akbat adanya perubahan lahan dar pertanan menjad pemukman, ndustr, nfrastruktur jalan, maupun perkantoran. Sebaga solusnya, penngkatan produks pangan membutuhkan teknolog, modal, manajemen dan cara-cara penngkatan produks yang bak. Ada tga pelaku utama yang terlbat langsung dalam proses alran teknolog n, yakn: (a) pengembang teknolog (perset dan akadems); (b) pengguna teknolog (petan dan ndustr pangan) yang sekalgus sebaga pelaku produks pangan segar dan olahan; dan (c) pemerntahan (government) yang melakukan fasltas dan regulas agar hubungan pengembang-pengguna teknolog dapat lebh ntensf dan bersfat mutualstk. Perkembangan rset dan teknolog pangan telah menghaslkan berbaga varetas tanaman pangan yang tahan terhadap konds tdak optmal namun tetap berproduks tngg. Teknolog memungknkan tanaman pangan untuk dkembangkan d tempat yang sangat kerng, rawa, maupun daerah pasang surut. Salah satu upaya untuk menngkatkan produks pangan dan antspas terhadap dampak anomal klm adalah teknolog transgenk. Namun demkan, perkembangan yang cepat dar teknolog rekayasa genetk n, perlu dserta dengan penlaan rsko (risk assesment) sebaga salah satu langkah dalam menerapkan prnsp kehat-hatan agar tdak semata-mata berorentas bsns dan menmbulkan kerusakan lngkungan. D tngkat nternasonal, telah dsepakat precautionary principle atau prnsp kehat-hatan. Prnsp n merupakan prnsp ke-15 deklaras RIO, yang menyatakan bahwa guna melndung lngkungan hdup, pendekatan kehat-hatan harus 74

74

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 dterapkan oleh negara sesua dengan kemampuan masng-masng. Ketka ada ancaman kerusakan serus atau tdak terpulhkan, maka kekurangan kepastan lmah tdak boleh dgunakan sebaga alasan untuk menunda penghtungan baya pencegahan akbat degradas lngkungan. D tngkat nasonal terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang keamanan hayat, dantaranya UU Nomor 12 Tahun 1996 tentang Sstem Buddaya Tanaman, UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lngkungan Hdup, UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlndungan Varetas Tanaman, PP Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayat Produk Rekayasa Genetk, PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenhan Tanaman, PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan SKB 4 Menter tentang Keamanan Hayat dan Keamanan Pangan Produk. Dar aspek hukum terdapat beberapa hal yang perlu dperhatkan untuk mengantspas terjadnya dampak negatf dar penggunaan produk transgenk. Pertama, perlu ada peraturan komprehensf yang mengatur prnsp-prnsp hukum dalam pengamblan keputusan sepert sstem perznan, pengawasan, penegakan hukum, pengembangan kelembagaan dan aspek-aspek lan yang mempengaruh proses pengamblan keputusan. Kedua, menjamn akuntabltas publk dengan membuka pntu partspas publk dan membuka akses nformas seluas-luasnya kepada masyarakat dalam penerapannya. Ketga, daya penegakan hukum yang menjamn ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga dharapkan dapat memberkan efek jera kepada setap pelanggaran yang ada. Dalam hal n termasuk juga pertanggung jawaban hukum (liability) dan akses masyarakat dalam memperoleh keadlan (acces to justice).

75 75

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Pada dasarnya teknolog yang lebh bersahabat dalam perseps petan dan pelaku produks pangan lannya adalah teknolog yang secara tekns lebh mudah doperaskan dan secara ekonom akan menguntungkan dbandngkan dengan cara tradsonal atau teknolog modern namun bersko tngg. Beberapa faktor penyebab kegagalan dalam ntroduks teknolog pertanan/pangan yang perlu dperbak pada umumnya bukan karena kendala tekns, tetap serng dsebabkan karena baya operasonalnya yang tngg sehngga tdak menguntungkan bag petan. Harga komodtas pangan yang rendah menjad tantangan berat bag para pengembang teknolog untuk menghaslkan teknolog yang sesua bag petan atau pengguna prmer teknolog pertanan/pangan lannya. Tantangannya adalah bagamana mencptakan teknolog yang aman bag kesehatan dan lngkungan serta lebh efsen agar tdak menyebabkan ongkos produks lebh mahal dbandngkan dengan cara-cara tradsonal yang telah dterapkan selama n. Teknolog tersebut juga menjamn penngkatan keuntungan bag pengguna prmer yang mengadopsnya. Produk teknolog maju d bdang pangan tdak selalu member keuntungan bag pengguna prmer dan lngkungan. Selan baya operasonalnya kemungknan akan lebh tngg, juga dapat pula menyebabkan ketergantungan yang lebh tngg. Msalnya, pad hbrda mungkn mempunya potens hasl yang tngg tetap menyebabkan petan tergantung pada benh yang hanya dapat dproduks oleh ndustr benh. Demkan pula dengan penggunaan sarana produks kma sepert pupuk dan pestsda yang cenderung terus menngkat sehngga menmbulkan pencemaran sepert resdu pada produk pangan, pencemaran tanah dan penyuburan badan ar (eutrofikasi). Perstwa kelangkaan pupuk anorgank yang serng terjad memaksa petan untuk mengeluarkan baya yang lebh tngg karena 76

76

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 harus mendatangkan pupuk dar daerah lan. Hal n dlakukan dem kelanjutan produks tanamannya. Penggunaan pupuk anorgank yang melebh takaran yang danjurkan dan ambang batas lngkungan akan mengakbatkan menurunkan kandungan bahan organk tanah, rentannya tanah terhadap eros, menurunnya permeabltas tanah, menurunnya populas mkroba tanah dan menngkatnya pencemaran lngkungan. Berdasarkan konds tersebut maka pemanfaatan pupuk organk dalam produks pertanan tdak dapat dtunda lag. Pupuk organk adalah salah satu komponen dalam pertanan organk, tetap bukan monopol pertanan organk. Pupuk organk juga dbutuhkan dalam pertanan konvensonal untuk memelhara kelestaran lahan, memperbak kesuburan fsk, kma dan bolog tanah. Potens untuk menghaslkan pupuk organk (kompos) in situ cukup besar, mengngat banyak ssa-ssa hasl tanaman d lahan-lahan petan atau dsektarnya yang dapat dolah menjad kompos. Kotoran ternak yang dkumpulkan dar peternak-peternak dapat menjad sumber pupuk organk. Demkan halnya dengan kebasaan petan menanam tanaman pupuk hjau atau legume penutup tanah d sektar lahannya akan menjad sumber bahan organk yang murah. Selan keberlanjutan produks pangan, masalah keamanan pangan saat n juga serng menjad su yang meresahkan masyarakat/konsumen bahkan serng menjad alasan penolakan produk pangan Indonesa yang dekspor. Dar satu ss, kemampuan nasonal untuk mendeteks bahan cemaran dan bahan pengawet yang mungkn terkandung dalam produk laut yang dmpor juga mash lemah. D ss yang lan, tuntutan nternasonal terhadap keamanan dan mutu pangan, serta sanitary dan phytosanitary menngkat. Jka tdak dperbak, konds n dapat mengancam keberlanjutan ekspor pangan Indonesa dan menurunkan kemampuan Indonesa untuk mencegah masuknya pangan mpor bermutu rendah dan tdak aman, 77 77

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 serta masuknya cemaran hayat yang membahayakan pertanan dan kesehatan masyarakat. Terkat dengan persoalan n, maka dperlukan rset untuk: mengembangkan teknk pengujan cepat (rapid assessment) untuk deteks cemaran dan bahan berbahaya lannya pada produk pangan (nabat dan hewan), bak yang dproduks d dalam neger atau dtangkap d peraran nusantara, produk segar dan olahan mpor, deteks pestsda dan cemaran hayat pada buah dan sayuran dan mengembangkan teknolog produks pangan asal tanaman, hewan dan perkanan yang aman dan bermutu. 7.

Kelembagaan

Kemandran pangan nasonal harus ddukung oleh kelembagaan yang tangguh dan mengakar d tngkat masyarakat. Kementeran Pertanan bersama kementeran tekns lannya telah banyak mengembangkan dan membna kelembagaan lokal menggunakan prnsp pemberdayaan untuk mendukung program penngkatan kesejahteraan masyarakat. Program Pembnaan Penngkatan Pendapatan Petan-Nelayan Kecl (P4K) merupakan kegatan yang palng awal djalankan oleh Kementeran Pertanan, yatu sejak tahun 1979. Program P4K telah berlangsung selama tga fase, yatu: fase I (1979/1980-1985/1986); fase II (1989/1990-1997/1998); dan fase III (1998 - 2005). Pada tahap awal, cakupan kegatan n relatf sempt yatu terbatas sebaga upaya menyedakan permodalan untuk masyarakat mskn yang dorgansaskan dalam kelompok-kelompok kecl. Namun, pada Fase III, P4K melaksanakan kegatan berlandaskan kepada sstem yang partspatf dan berkelanjutan. Dar pengalaman P4K terlhat pendekatan pemberdayaan mampu memngkatkan kemampuan ekonom keluarga.

78

78

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Dengan dtetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sstem Penyuluhan Pertanan, Perkanan, dan Kehutanan telah memperkuat kelembagaan penyuluhan sebaga ujung tombak pembangunan ketahanan pangan. Berbaga kegatan dlakukan sejak tahun 2005 untuk menngkatkan knerja Bala Penyuluhan Pertanan (BPP) sebaga meda koordnas dan penyeda mater penyuluhan d lapangan serta menyedakan tenaga penyuluh lapangan melalu program tenaga honor penyuluh lapangan (THL). Untuk mengatas lambannya penyampaan novas hasl peneltan ke petan pengguna, Kementeran Pertanan memperbaharu paradgma dsemnas teknolog melalu kegatan Program Rntsan dan Akseleras Pemasyarakatan Inovas Teknolog Pertanan atau dsngkat Prma Tan 2. Sejak dlaksanakan tahun 2005, keberhaslan Prma Tan telah drasakan oleh masyarakat perdesaan terutama petan. Produktvtas dan kualtas berbaga komodtas pertanan menngkat, demkan pula dengan kelembagaan ekonom perdesaan yang semakn berkembang. Khusus untuk mengatas persoalan kemsknan dan kerawanan pangan d wlayah lahan marjnal (tadah hujan/kerng) Kementeran Pertanan melaksanakan Program Penngkatan Pendapatan Petan Melalu Inovas (P4MI) sejak tahun 2003 dan PIDRA . Program P4MI yang dlaksanakan d 1.053 desa (hngga tahun 2008). Program P4MI dfokuskan untuk: (a) Memperbak nvestas sarana/prasarana d desa yang sesua dengan kebutuhan spesfk lokas; (b) menngkatkan akses petan terhadap nformas pertanan; dan (c) melakukan reorentas peneltan utamanya untuk memenuh kebutuhan daerah lahan margnal tadah hujan. Program Participatory Integrated Development in Rainfed Areas (PIDRA) mula tahun 2001 yang lahr sebaga akbat dampak kekerngan yang terjad pada akhr 1990-an yang kemudan

2

Suryana, A. 2008. Memor Jabatan Kepala Badan Ltbang Kementeran Pertanan

79 79

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 dkut oleh krss ekonom. PIDRA melbatkan partspas masyarakat dengan prortas pada penduduk mskn d lahan kerng. Program lan yang telah dlaksanakan oleh Kementeran Pertanan khususnya Badan Ketahanan Pangan untuk memperkuat kelembagaan lokal adalah Desa Mandr Pangan (Demapan). Program yang dlaksanakan sejak tahun 2006 n, menetapkan bass pembangunan perdesaan sebaga suatu wlayah yang mempunya keterpaduan sarana dan prasarana dar aspek ketersedaan, dstrbus dan konsums pangan untuk mencukup dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga d desa rawan dengan kharakterstk kualtas sumberdaya masyarakat rendah, terbatasnya sumber daya modal, akses teknolog, dan nfrastruktur perdesaan. Hngga tahun 2009 program Demapan telah mengnsas sebanyak 1.174 desa, d 275 kabupaten yang tersebar d seluruh Indonesa. Proses pemberdayaan masyarakat dalam Demapan dlakukan melalu pelathan, pendampngan dan penngkatan akses untuk menngkatkan partspas, demokratsas, pengembangan kapastas, pengembangan ekonom dan pengembangan ndvdu. Metode n dlakukan agar kelembagaan aparat, kelembagaan masyarakat, dan kelembagaan pelayanan d desa dapat berkembang sesua dengan potens dan kengnan masyarakat setempat. Berdasarkan penjelasan yang telah durakan, dapat dpaham bahwa pendekatan pemberdayaan menjad paradgma utama dalam kegatan P4K, PIDRA, P4MI, Prmatan dan Demapan. Dalam beberapa hal, proses pemberdayaan telah dtempatkan sebaga hal yang lebh pentng dbandngkan tujuan, terutama pada upaya penngkatan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya ekonom, penngkatan pengetahuan dan keteramplan, serta pengembangan kelembagaan lokal. Selan kepada ndvdu, pemberdayaan juga dapat dlakukan terhadap komuntas.

80

80

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Sebaga langkah awal dalam pemberdayaan, perlu dbangun vs personal komuntas terhadap greatness (kejayaan dan kebesaran), namun demkan harus selalu memperhatkan kesembangan antara kemandran (authonomy) dengan ketergantungan (dependency). Kemandran merupakan komponen pokok yang harus dtngkatkan pada dr setap ndvdu. D ss lan, dengan memaham dependency, orang menjad paham tentang struktur, membantu untuk merasa terkoneks dengan orang lan, dan membantu untuk belajar dar orang lan. Kementeran Kesehatan juga telah berperan aktf menngkatkan kesejahteraan masyarakat dar aspek kesehatan. Pembangunan kesehatan darahkan untuk mencptakan kesadaran, kemauan dan kemampuan hdup sehat bag setap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optmal sebagamana tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Dalam pelaksanaannya pembangunan kesehatan lebh darahkan pada upaya untuk menurunkan angka kematan bay, anak balta dan angka kelahran, serta angka kematan bu yang erat katannya dengan kurangnya pengetahuan masyarakat mengena kesehatan reproduks dan pemerksaan kesehatan selama kehamlan. Upaya menurunkan tngkat kematan bu dan anak secara operasonal d desa/kelurahan dlakukan melalu pos pelayanan terpadu atau posyandu yatu suatu pelayanan yang penyelenggaraan dan pelaksanaannya dlakukan oleh masyarakat dan dbna oleh puskesmas. Program revtalsas posyandu mempunya tujuan agar terjad penngkatan fungs dan knerja posyandu, dengan kegatan utama adalah: (a) pelathan, untuk menngkatkan kemampuan dan kualtas kader; (b) pelayanan, mencakup pelayanan lma program prortas yang merupakan paket mnmal dengan sasaran khusus balta dan bu haml serta menyusu; dan (c) penggerakan masyarakat.

81 81

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Kementeran Dalam Neger telah lama mengembangkan dan melakukan pembnaan terhadap bu-bu rumah tangga melalu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kegatan n telah menjad gerakan nasonal dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dar bawah, yang pengelolaannya dar, oleh dan untuk masyarakat. Selan PKK, Karang Taruna dan Dasa Wsma juga berperan pentng dalam deteks dn terjadnya gangguan ketahanan pangan d tngkat keluarga sekalgus menjad ujung tombak dalam melakukan penanggulangan awal terhadap masalah-masalah yang mengancam kesejahteraan keluarga. Hal utama yang perlu dlakukan oleh pemerntah (pusat dan daerah) adalah menguatkan peran dan fungs kelembagaan yang sudah berkembang d masyarakat menjad satu snerg untuk membangun kekuatan lokal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begtu, akan terhndar dar duplkas program-program yang salng tumpang tndh yang dapat menyebabkan pemborosan sumberdaya yang merugkan negara. 8.

Budaya

Setap warga masyarakat memlk apa yang dsebut dengan pengetahuan budaya (cultural knowledge) yatu keseluruhan pengetahuan yang dperoleh dar lngkungan (local knowledge) 3 . Pengetahuan budaya tersebut menjad sebaga salah satu pedoman pentng untuk mengenal, memlh, dan menentukan tndakan dalam rangka memenuh kebutuhan dasar (utamanya pangan), sosal, dan kebutuhan adab. Dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, masyarakat berusaha untuk menyedakan sejumlah bahan pangan secara bersama. Oleh karena tu, terjad relas dan nteraks berdasarkan atas nla-nla, 3

Thohr, M. 2009. Desa Mandr Pangan. http://staff.undp.ac.d/sastra/mudjahrn/2009/03/04/desa-mandr-pangan/comment-page-1/ (dakses 9 Januar 2010)

82

82

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 norma-norma dan kesepakatan-kesepakatan d antara warga masyarakat tersebut. Hal n tercermn pada adanya norma dan pranata sosal yang berlaku d masyarakat dan lembaga-lembaga sosal kemasyarakatan. Banyak pakar gz menegaskan bahwa untuk hdup sehat manusa perlu makan sesua dengan kebutuhan gz yang telah drekomendaskan. Namun demkan, dalam pelaksanaannya tdak setap jens makanan yang tersedakan, dplh atau dperbolehkan untuk dkonsums. Hal n terjad karena konsep “makan” tdak semata-mata sebaga aktvtas fsk manusa untuk pemenuhan nstngtfnya (baca: melepaskan dr dar rasa lapar) tetap d dalamnya juga dlekat oleh pengetahuan budaya. Lewat pengetahuan budaya tu, masyarakat mengkategorkan makanan ke dalam dua stlah yatu nutrmen (nutriment) dan makanan (food) 4. Nutriment adalah suatu konsep bokma, suatu zat yang mampu untuk memelhara dan menjaga kesehatan organsme yang menelannya terlepas dar apakah menu tu dperbolehkan atau dlarang dalam katannya dengan budaya. Sedangkan food, adalah suatu konsep budaya . Sebaga konsep budaya, maka d dalamnya terdapat penjelasan budaya mengena kategor makanan. D dalam pengetahuan-pengetahuan budaya masyarakat, terdapat sstem kategor makanan. Msalnya, kategor makanan anjuran lawan makanan tabu (larangan), makanan bergengs lawan makanan rendah, makanan dngn lawan makanan panas, dan sebaganya. Anjuran atau larangan mengkonsums sejumlah makanan demkan tu ddasarkan atas pengetahuan-pengetahuan dan kepercayaan-kepercayaan yang danggap atau dyakn bersumber pada ajaran agama, budaya (trads), atau kelazman sosal. Tentu perseps dan ukuran-ukurannya tdak selamanya sesua menurut ukuran lmu meds atau lmu gz. Bahkan 4

Thohr, M. 2009. Desa Mandr Pangan. http://staff.undp.ac.d/sastra/mudjahrn/2009/03/04/desa-mandr-pangan/comment-page-1/ (dakses 9 Januar 2010)

83 83

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 dalam beberapa kasus, ukurannya bsa berlawanan. Apa yang menurut pengetahuan meds modern, dkategorkan sebaga makanan anjuran, tetap dalam pengetahuan budaya masyarakat justru dkategorkan sebaga makanan larangan (taboo food). Oleh karena tulah, jka terjad kasus malnutrs atau gz rendah bag sebagan penduduk, terutama anak-anak, bu haml (buml), bu menyusu (busu) dan kaum tua, penjelasannya tdak semata-mata karena kemsknan (faktor ekonom) semata. Ada penjelasan lan yang bermuara pada penjelasan atau alasan-alasan budaya, d mana ada ketersedaan makanan tetap terpaksa tdak dkonsums karena kepercayaan atau ketdaklazman atau karena larangan agama. Adanya pengetahuan dan kepercayaan sepert tu menjadkan peranan orang tua, orang yang danggap pntar, dan dukun bay serng menjad referens dalam hal memlh dan mengkonsums makanan darpada para ahl gz tu sendr. Dalam konteks sepert n, maka proses untuk memperkenalkan pola makanan yang danggap bergz dan sehat, termasuk anjuran untuk mula mencukup bahan pangan sendr bag masyarakat desa, perlu adanya strateg-strateg yang bsa mengubah cara berpkr masyarakat tanpa menmbulkan ketersnggungan atau penolakan. Untuk melakukan serangkaan upaya memperbak kebasaan dan mengajak bagamana masyarakat desa memula memperkuat dr pada ketersedaan pangan secara mandr, langkah awal dar strateg berkomunkas secara kultural dapat dtempuh dengan mengkut jalan pkran dan kebasaan-kebasaan yang berlaku dalam masyarakat sasaran sambl mendalogkan pkran-pkran baru. Benyamn D. Paul dan Walter B. Mller (eds. 1955: 1) member saran sebaga berkut: “If you wish to help a community improve its health [nutrient/food, mth] you must learn to think like the people of that community. Before asking a group of people to assume new health [nutrient/food, mth] habits, it is wise to ascertain the existing habits, how these habits are 84

84

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 linked to one another, what functions they perform, and what they mean to those who practice them”. Saran d atas merupakan cr umum dar model-model pembangunan partspator, dmana setap pembangunan pada dasarnya mengarah pada perubahan kebudayaan, dan pada setap perubahan kebudayaan tu masyarakat bukan saja perlu dlbatkan tetap justru menjad aktor-aktor utama, sementara pemerntah dan phak luar berperan sebaga fasltatornya. Menjad fasltator dalam katannya dengan perencanaan percepatan perwujudan ketahanan pangan dapat dmungknkan, jka dalam drnya ada pengetahuan berbaga aspek yang salng mempengaruh terhadap kebasaan dan keputusan masyarakat dalam hal memlh, menyedakan, dan mengkomsums makanan. Perlaku konsums masyarakat juga sangat dpengaruh oleh nformas, tngkat penddkan dan budaya yang mengakar d keluarga. Dapat dpaham bahwa terbukanya sstem nformas global yang nyars tanpa batas, berdampak pada perlaku konsums dan preferens ndvdu terhadap jens pangan yang dngnkannya.

4.2.

Permasalahan

Selan fenomena anomal klm yang semakn sult dpredks, permasalahan lngkungan global yang perlu dantspas oleh Indonesa adalah: 1. Kenakan harga mnyak bum yang sangat fluktuatf, yang mempengaruh pola permntaan komodtas pangan untuk food, feed, fuel. 2. Permntaan pangan global menngkat, karena jumlah penduduk duna terus bertambah, terutama dar negara-negara mskn Asa dan Afrka.

85 85

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 3.

Fluktuas pergerakan harga pangan d pasar nternasonal yang sult dpredks berdampak pada poltk harga pangan dalam neger.

Selan tu, terdapat permasalahan dalam neger yang hngga saat n mash menjad kendala dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasonal adalah : 1. Laju pertumbuhan penduduk relatf tngg (rata-rata 1,2 persen per tahun). 2. Jumlah penduduk rawan pangan mash cukup besar, meskpun telah menunjukkan trend yang menurun. 3. Konvers lahan pertanan mash tngg dan sult dkendalkan. 4. Kompets pemanfaatan sumber daya ar semakn menngkat. 5. Ketergantungan yang tngg terhadap beras belum dmbang dengan pemanfaatan pangan lokal secara optmal. 6. Cadangan pangan pemerntah mash terbatas (hanya beras, dan hanya d pemerntah pusat saja), sementara cadangan pangan pemerntah daerah dan masyarakat belum berkembang. 7. Mash rendahnya kualtas dan kuanttas konsums pangan penduduk, karena budaya dan kebasaan makan masyarakat belum sesua dengan konsums pangan yang aman, beragam dan bergz sembang. 8. Mash belum berkembangnya ndustr pangan berbass bahan lokal untuk mendukung penganekaragaman pangan. 9. Mash serng terjad kasus keracunan pangan yang menyebabkan rendahnya kualtas gz masyarakat. 10. Belum memadanya prasarana dan sarana transportas, menyebabkan tnggnya baya pemasaran bahan pangan d beberapa daerah konsumen.

86

86

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 4.3.

Tantangan Ketahanan Pangan

4.3.1. Dinamika ekonomi pangan global A.

Krss Pangan

Masalah pangan global merupakan krss akses pangan yang terkat dengan mash tnggnya angka kemsknan d duna khususnya bag negara-negara mskn dan berkembang, sehngga apabla tdak segera datas bersama akan mengancam keamanan duna bahkan dapat menmbulkan krss sosal. Pada tahun 2009 jumlah penduduk mskn dan rawan pangan d duna sektar 1,0 mlar orang, atau 1/6 penduduk duna. Mereka sebagan besar tnggal d perdesaan sebaga petan gurem dan buruh tan. Penngkatan jumlah penduduk mskn n pada umumnya dsebabkan oleh rendahnya nvestas secara berkelanjutan dalam pembangunan ketahanan pangan, pertanan, dan perdesaan. Selan tu, lonjakan harga pangan tahun 2007/2008 yang dpcu adanya kenakan harga mnyak bum turut memberkan dampak langsung terhadap penngkatan jumlah penduduk mskn absolut d duna sektar 130-150 juta jwa. Meskpun harga pangan global sudah mengalam penurunan dar puncaknya pada awal 2008, namun secara relatf hngga paruh pertama 2009, harga pangan mash lebh tngg darpada harga tahun 2005-2006. Menurut catatan PBB, pada saat n tdak kurang dar 5 juta jwa baru lahr ke duna tap 10 har, dan dperkrakan jumlah penghun bum mencapa 9,2 mlyar jwa pada tahun 2050. Dar seg kebutuhan pangan, dperkrakan besarnya kebutuhan duna untuk menyedakan bahan pangan tdak saja jumlah yang mencukup, tetap juga harus memenuh standar nutrs. Untuk tu, produks pertanan harus menngkat sebesar 70 persen agar dapat memenuh kebutuhan pangan.

87 87

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Dampak dar perubahan klm global tersebut juga dapat menambah besarnya kesultan dan rsko bag pembangunan ketahanan pangan dan pertanan global secara berkelanjutan. Konds tersebut dapat menmbulkan krss pangan yang dtanda dengan menngkatnya harga pangan hampr d seluruh duna. Gejala dan tekanan yang dakbatkan oleh krss pagan global telah muncul d berbaga belahan duna yang dcrkan dengan melonjaknya harga pangan duna yang berdampak terhadap keguncangan sosal ekonom dan poltk d berbaga negara. Berdasarkan pemantauan FAO bahwa krss pangan duna 2008/2009 akan menjad krss global terbesar abad ke-21. Krss pangan menmpa 37 negara berkembang. Akbat dar stok pangan yang terbatas maka harga dar berbaga komodtas pangan akan dapat mencapa level yang sangat mengkhawatrkan. Harga jagung dperkrakan mencapa rekor tertngg dalam 11 tahun terakhr, kedela dalam 35 tahun terakhr, dan gandum sepanjang sejarah. Stok beras duna mencapa ttk terendah yang mendorong harga mencapa level tertngg selama 20 tahun terakhr, sedangkan stok gandum mencapa ttk terendah selama 50 tahun terakhr. Harga seluruh pangan menngkat pada angka cukup fantasts 75 persen dbandngkan tahun 2000, bahkan harga beberapa komodtas menngkat lebh dar 200 persen. Menurut PBB, sampa awal tahun 2008 secara global kenakan harga makanan mencapa 35 persen. Harga benh jagung nak 36 persen, dan harga benh gandum nak 72 persen. Sementara tu, harga pupuk juga melonjak sampa 59 persen dan harga pakan nak 62 persen. Dampak kenakan n sangat drasakan oleh masyarakat d negara-negara berkembang, dengan 50-60 persen pendapatan mereka habs untuk membel kebutuhan makanan, sedangkan d negara-negara maju, hanya 10-20 persen. Konds n, sangat memukul negara-negara mskn, memperlambat pertumbuhan perdagangan duna, dan 88

88

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 mengakhr lonjakan harga komodtas yang sedang berlangsung. Reses dan gejolak pasar uang global mash berpotens memunculkan guncangan dan turbulens d pasar regonal. Krss pangan global yang melanda duna saat n memang belum memberkan mbas yang relatf besar terhadap Indonesa. Hal n dsebabkan karena dalam perode tersebut klm d Indonesa mash mendukung produks pangan sehngga mash dapat memenuh kebutuhan domestk. Namun demkan, untuk 5 tahun ke depan kemandran pangan d Indonesa akan menghadap tantangan yang cukup serus antara lan adalah : 1. Lemahnya nfrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan sektor mula dar rgas, jalan sebaga akses dstrbus bahan baku produks dan penjualan, alat-alat pertanan yang mendukung produks. 2. Lemahnya kelembagaan (aturan) dstrbus bahan baku produks dan penjualan produks pangan. Dstrbus bbt dan terutama pupuk mash mempunya permasalahan yang cukup besar bag petan, dmana pada saat musm tanam dstrbus bahan baku pangan sangat sult dperoleh yang pada umumnya dsebabkan oleh para penyalur pupuk. Tantangan ke depan yang perlu datas adalah perbakan atas regulas tata naga bahan baku dan sekalgus penegakan hukum. 3. Terkonsentrasnya lahan-lahan pertanan pangan d pulau Pulau Jawa, dmana dlema yang dhadap d Pulau Jawa adalah terjadnya alh fungs lahan pertanan menjad nonpertanan. D ss lan, hngga saat n belum ada nsentf yang dberkan oleh pemerntah daerah d luar Pulau Jawa terutama Pulau Sumatera, Kalmantan, Sulawes dan Papua bag penduduk setempat maupun nvestor baru yang hendak melakukan aktvtas pertanan pangan d wlayah-wlayah tersebut. Tantangan n menjad peluang yang sangat bagus dalam menngkatkan produks pangan secara sgnfkan, 89 89

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

4.

5.

6.

90

apabla d luar Pulau Jawa djadkan bass pertanan pangan baru. Petan d Indonesa menghadap persangan yang tdak adl dengan petan dar negara-negara lan yang dengan mudah mendapat perlndungan tarf dan non tarf serta subsd langsung dan tdak langsung dar pemerntahnya. Apabla konds n terus berlanjut, maka keberlanjutan pertanan pangan akan tdak terjamn sehngga jutaan petan pangan akan kehlangan mata pencaharan. Pertumbuhan sektor pertanan sangat dperlukan untuk mengakseleras perekonoman perdesaan. Sektor pertanan Indonesa, hngga saat n mash sangat tergantung pada hasl prmer, sehngga nla tambah yang dperoleh mash rendah dan kurang kompettf d pasar dalam neger maupun luar neger. Tantangan ke depan bag Indonesa adalah bagamana upaya untuk mendorong perkembangan produk pertanan olahan prmer, selan untuk menngkatkan nla tambah juga menngkatkan dan memperluas pangsa pasar d dalam dan luar neger. Membangun sstem agrbsns dengan melakukan perubahan struktur agrbsns menjad struktur pertanan ndustral melalu modernsas agrbsns bak dss hulu maupun hlr. Hal-hal yang perlu dperhatkan antara lan adalah: (a) perlu adanya nformas tentang karakterstk produk yang dngnkan konsumen yang dapat cepat dan tepat dsampakan ke seluruh tngkatan agrbsns mula dar hlr hngga ke hulu (petan); (b) perlu adanya kegatan pada setap tahapan agrbsns secara vertkal sehngga kualtas produk akhr yang dhaslkan pun dapat djamn; dan (c) tdak terjad dstors pasar sehngga terdapat nsentf yang dapat menngkatkan mutu produk.

90

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 B.

Krisis Energi

Mengngat semakn terbatasnya ketersedaan energ dar fosl, banyak negara maju dan berkembang mula mencar sumber energ alternatf lan penggant mnyak bum. Permasalahan dalam krss energ duna adalah adanya ketdaksembangan antara permntaan (demand) dan penawaran (supply) serta akses terhadap sumber daya energ. Berbaga faktor yang mencptakan ketdaksembangan tersebut antara lan adalah pesatnya laju pertambahan penduduk dan masfnya ndustralsas duna. Hal n dapat menngkatkan konsums energ duna secara drasts dan mengakbatkan tersedotnya cadangan energ khususnya energ fosl. Dperkrakan hngga tahun 2030 konsums energ duna mash tergantung kepada energ mnyak bum yang tdak terbarukan. Dalam konteks kawasan, Asa Pasfk dengan pertumbuhan ekonomnya yang dnams hanya memlk cadangan mnyak yang sedkt dan menyebabkan kebutuhan mnyak kawasan banyak tergantung pada kawasan lan. Dalam batas tertentu keadaan n juga dalam oleh Indonesa. Indonesa saat n mash mengandalkan pada mgas sebaga penghasl devsa maupun untuk memasok kebutuhan dalam neger. Cadangan mnyak bum dalam konds menurun (depleting), walaupun gas bum cenderung menngkat. Untuk energ baru dan terbarukan, meskpun Indonesa memlk potens beragam, namun pengelolaan dan penggunaannya belum optmal. Berbaga potens energ tersebut antara lan: sumber energ nabat, gas, panas bum, energ nuklr, energ surya, energ angn dan energ laut. D ss lan, Indonesa yang dahulu merupakan negara pengekspor mnyak saat n telah berubah menjad negara pengmpor mnyak (netimporting country). Indonesa menghadap tga tantangan untuk pemenuhan kebutuhan energ dalam neger yatu: (a) mempercepat pencaran sumber energ sebaga upaya penngkatan cadangan sumber daya 91 91

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 energ nasonal; (b) menngkatkan proses produks dan pencptaan nla tambah produks; dan (c) menyedakan energ untuk masyarakat dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau. D sampng tu, dem mengurang ketergantungan yang tngg terhadap BBM, maka pemerntah mula menggalakkan pemanfaatan energ alternatf, khususnya bofuel yang berasal dar tumbuhan. Pemerntah melalu Inpres Nomor 1 tahun 2006 telah melakukan sosalsas program dversfkas energ untuk penyedaan dan pemanfaatan bahan bakar nabat (biofuel). Dalam upaya mengatas permasalah kebutuhan energ alternatf hal-hal yang perlu dlakukan antara lan mencar tanaman non-pangan sepert jarak pagar yang tdak berkompets dengan pangan bofuel, boethanol, dan bahan bakar nabat lannya sebaga alternatf penggant bahan bakar fosl. Tanaman non pangan tersebut sebaknya dapat dkembangkan sebaga kebun boenerg d lahan krts bukan hutan atau lahan kebun. Ke depan, strateg pengembangan boenerg darahkan untuk mendorong produsen skala kecl, UKM dan bukan ndustr besar. Pengembangan sstem boenerg skala kecl tersebut dapat berpotens untuk menyedakan energ dengan baya murah khususnya d daerah terpencl, menngkatkan peluang kerja dan pertumbuhan ekonom. Kebjakan tersebut darahkan untuk mendorong pengembangan boenerg berbass perdesaan, terutama d Luar Jawa dengan memanfaatkan lahan-lahan tdur/krts, dan berbahan baku non pangan (jarak pagar). C.

Krisis Ekonomi dan Moneter

Krss moneter d Amerka Serkat tahun 2007-2009 menmbulkan dampak luar basa secara global khususnya bag struktur pasar keuangan d berbaga negara. Beberapa tantangan yang bersumber dar ketdakpastan perekonoman global adalah (a) prospek pertumbuhan ekonom duna yang menurun; (b) kerentanan pasar keuangan global yang dpengaruh oleh dampak menurunnya 92

92

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 keyaknan nvestor pasar keuangan terhadap prospek pertumbuhan ekonom global yang selanjutnya mempengaruh perkembangan harga komodtas global; dan (c) harga komodtas global bak komodtas energ maupun komodtas pangan yang mash tngg. Krss pasar modal (saham dan surat utang) global pada dasarnya hanya mempengaruh nvestor pasar modal. Tetap krss perbankan global bsa mempengaruh sektor rl ekonom duna, termasuk Indonesa. Sektor perbankan AS yang sedang terpuruk, mengalam kekurangan modal, sehngga sult untuk dapat memnjamkan dolarnya, termasuk ke bank-bank nternasonal d Eropa dan Asa. Akbatnya, perbankan nternasonal juga mengalam kekurangan dolar untuk member pnjaman ke para pengusaha duna yang membutuhkan dolar untuk nvestasnya (untuk mpor mesn, bahan baku, dan sebaganya), termasuk d Indonesa. Dampak selanjutnya, walaupun suku bunga bank sentral AS (atau Fed Funds Target Rate) sudah dturunkan hngga 1,5 persen, namun suku bunga London Inter-Bank Offer Rate (LIBOR), yang dgunakan sebaga patokan suku bunga yang dgunakan oleh pelaku ekonom melonjak cukup tajam. Dampak reses ekonom AS dan Eropa terhadap Indonesa adalah negatf, tetap karena net-ekspor (ekspor dkurang mpor) hanya menggerakkan sektar 8 persen dar produk domestk bruto (PDB) Indonesa, maka dampaknya relatf kecl dbandngkan dengan negara tetangga yang ketergantungan ekspornya ke AS besar, msalnya Hong Kong, Sngapura, dan Malaysa. Menurut Bank Duna, krss ekonom global berdampak terhadap kemsknan d negara-negara berkembang yang jumlahnya mencapa 130-155 juta akbat adanya kenakan harga pangan dan bahan bakar. Total penduduk mskn dengan pendapatan kurang dar US$ 2 per har dperkrakan lebh dar 1,5 mlar. Selan tu, juga dperkrakan bahwa negara-negara berkembang menghadap 93 93

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 pembayaan dar US$ 270-US$700 mlar, tergantung pada tngkat keparahan ekonom dan krss keuangan. Krss keuangan global telah memcu kesadaran, khususnya dar negara maju, tentang perlunya upaya untuk melakukan perbakan global governance sstem keuangan dan ekonom duna. Untuk menghndar terulangnya krss perlu lebh mengkutsertakan emerging economies yang perannya semakn pentng dalam dnamka ekonom global. Dalam katan n, terbuka peluang untuk lebh menyuarakan kepentngan negara berkembang, bak usulan mengena pendanaan bag pembangunan dalam upaya memulhkan ekonom, maupun usulan perbakan global economic governance. Krss ekonom yang terkat dengan pembangunan juga telah dbahas pada KTT PBB pada tanggal 24-29 Jun 2009 yang menghaslkan outcome document berupa normative framework yang dantaranya mengedepankan reformas arstektur ekonom global, pemberdayaan badan PBB dalam pembahasan su ekonom global dan mengukuhkan komtmen pencapaan MDGs tahun 2015. Beranjak dar perjalanan perekonoman akhr-akhr n, serta mash tnggnya ketdakpastan global dewasa n, upaya memperkuat perekonoman nasonal ke depan dfokuskan pada strateg yang tepat dan responsf dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pertanan agar semakn memlk ketahanan yang bak. Ketahanan sektor pertanan yang semakn bak tdak hanya mendorong sektor pertanan untuk dapat menyerap rsko dampak kenakan harga global sepert terjad dewasa n, namun juga dapat berkontrbus strategs pada penngkatan potens pertumbuhan ekonom ke depan. Dengan karakterstk geografs dan sumber daya alam yang dmlk dapat mendukung upaya untuk memperkuat sektor pertanan. Namun demkan, tantangan d sektor pertanan mash cukup berat antara lan adalah :

94

94

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 1.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

8.

9. 10.

11.

Renvestas jangka panjang untuk mengembalkan daya dukung panta utara Jawa sebaga nfrastruktur dasar pertanan nasonal Investas yang mendukung untuk pembukaan wlayah pertanan d luar Jawa Anggaran mult-tahun dan mult-komtmen dar pemerntah untuk mendukung penyedaan nfrastruktur pertanan Investas untuk mendukung perbakan bendung, pembangun jarngan rgas, dan pembenahan SDM Investas perdesaan untuk mendukung pengembangan nfrastruktur, teknolog berbahan baku lokal guna memanfaatkan keunggulan komparatf, kelembagaan, kredt, dan akses pasar bahan baku Komtmen dar Pemerntah daerah untuk mengalokaskan anggaran yang memada kepada sektor pertanan Penngkatan ndeks pertanaman agar dapat menngkatkan produktvtas lahan d Indonesa, dmana dar 7,4 juta hektar lahan, baru dapat dtanam 1,6 kal dalam setahun Suku bunga yang layak untuk mendorong perekonoman d tengah menngkatnya tekanan nflas dan kecenderungan nak atau stablnya suku bunga global Penngkatan kualtas produks pangan dan nla tambah produk pangan Indonesa Baya produks dan pemasaran produk pertanan mash perlu dtekan, termasuk tata naga, sehngga daya sang komodtas pertanan menjad kuat menngkatkan stok pangan yang cukup untuk pengamanan dan stablsas harga, serta menngkatkan jarngan dstrbus pangan.

95 95

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 4.3.2. Kompetisi Pemanfaatan untuk Pangan, Pakan dan Energi (Food, Feed and Fuel) Sektor pertanan sebaga sumber bahan pangan menghadap tantangan baru yatu tdak hanya untuk memenuh kebutuhan pangan bag penduduk tetap juga untuk memenuh bahan baku sumber energ alternatf (biofuel) dalam mengatas persoalan krss energ global. Berdasarkan pada konds tahun 2007 dmana harga mnyak bum mengalam penngkatan berksar US$ 59,26-US$ 70 per barel, maka beberapa negara maju dan berkembang mula mencar sumber energ alternatf penggant mnyak bum sebaga sumber energ terbesar yang dapat dgunakan oleh banyak negara. Kenakan harga mnyak duna tersebut berdampak terhadap melonjaknya harga-harga pangan secara dramats, sepert yang terjad pada pangan strategs yatu gandum, beras, dagng, dan susu. Sebagan besar negara yang memlk sumberdaya alam agak berlmpah, mula mengembangkan bahan bakar bolog (biofuel), sehngga mendorong permntaan terhadap mnyak nabat duna menjad menngkat pesat. Kebjakan pengembangan biofuel d negara-negara maju (dan negaranegara berkembang) telah menyebabkan perubahan fokus pemanfaatan komodtas pangan dan pertanan, tdak hanya untuk memenuh kebutuhan pangan, tap juga untuk memenuh energ. D tengah stuas pelk n, tren biofuel, sumber energ alternatf yang berasal dar tumbuhan, muncul ke permukaan. Berbaga peneltan menyebutkan bahwa tanaman yang berpotens menghaslkan biofuel kebanyakan berasal dar tanaman pertanan, sepert jagung, sngkong, tebu, kedela, gandum, sorgum, dan kacangkacangan. Tanaman-tanaman n ada yang dapat dubah menjad etanol dan bodesel yang bsa dgunakan sebaga sumber energ penggant mnyak bum. Menurut laporan dar International Institute for Sustainable Development (IISD, 2007) bahwa Amerka Serkat mengeluarkan 96

96

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 anggaran US$ 7 mllar untuk mendukung pengembangan etanol, yang sekalgus telah mengkonvers 20 persen dar produks jagung d dalam negernya, dan dperkrakan akan nak menjad 32 persen pada tahun 2016. Un Eropa juga telah mentargetkan 10 persen dar konsums bahan bakar d sektor transportas pada tahun 2020 akan berasal dar biofuel. Target yang lebh besar juga dcanangkan oleh Amerka Serkat, yatu 36 mlar galon konsums bahan bakar biofuel pada tahun 2022. Akbat berkutnya, harga duna komodtas mnyak dan lemak yang dapat dgunakan untuk energ menjad menngkat tajam, bahkan ketka harga-harga pangan lan cenderung menurun. Menurut World Bank, konsums kalor d sejumlah negara mskn berkurang sektar setengah hngga satu persen ketka harga bahan makanan mayortas menngkat 1 persen. Harga bahan pangan menngkat akbat tnggnya permntaan pasokan bahan bofuel. Jka dekuvalenkan, jumlah orang yang terancam krss pangan d duna bsa menngkat hngga 16 juta bag setap penngkatan persentase dalam harga rl. In berart ada 1,2 mlar orang terancam kelaparan krons pada tahun 2025, sebanyak 600 juta lebh banyak dar perkraan semula. Mengngat krss pangan global n tdak terjad dalam solas, melankan terkat dengan krss energ dan krss fnansal, yang serng dsebut dengan triple Fs (food, fuel, fnancal). Akbatnya, negara maju lebh memprortaskan anggarannya untuk baya stmulus ekonom masng-masng, sehngga mengurang dana bag pnjaman dan bantuan untuk negara berkembang. Pertumbuhan konsums dar sektor non pangan saat n dpredks akan menjad konsums terbesar khususnya untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar nabat (bodesel). Data predks Oil World mengena komposs konsums mnyak nabat untuk mnyak dan lemak; pangan, non pangan; dan pakan ternak sebesar 80:14:6, konds tersebut akan berubah d tahun 2010. 97 97

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Kekhawatran terbesar adalah apabla konsums bodesel tersebut akan mengambl konsums mnyak dan lemak makan. Hal n akan berdampak terjad tark menark antara kebutuhan untuk ndustr pangan dan non pangan yang bermbas semakn tnggnya harga komodtas pangan. Dperkrakan ke depan konsums bodesel tersebut akan bersumber kepada mnyak nabat sepert rapeseed (kanola) dan mnyak kelapa sawt. Apabla ekspans pemanfaatan bahan pangan yang begtu cepat bag sektor boenerg maka tantangan baru yang dhadap adalah rentannya ketahanan pangan tngkat rumah tangga dan tngkat nasonal melalu empat dmens yatu ketersedaan, akses pangan, volatltas harga, dan konsums serta dampaknya terhadap pendapatan produsen/petan. Pasokan pangan yang cukup dapat terancam oleh produks boenerg jka lahan dan sumber daya produktf lannya beralh dar bud daya tanaman pangan. Saat n ada sektar 14 juta ha lahan yang telah dgunakan untuk produks biofuel car, atau setara dengan 1 persen dar lahan duna yang dapat dbuddayakan, dan n dapat menngkat menjad 2,5-3,8 persen tahun 2030. Pemerntah sampa tahun 2025 menargetkan pemakaan energ dar biofuel menngkat menjad 5 persen dar total konsums. Tanaman yang dtargetkan adalah kelapa sawt, jarak pagar, dan tebu. Tahun 2010, mnyak sawt Indonesa dpredks akan mencapa 22,3 juta ton. Permntaaan ekspor CPO akan makn menngkat. Berdasarkan hal tersebut, maka asums kebutuhan akan mnyak dan lemak makan sebesar 4,25 juta ton, ndustr oleochemcal 1,35 juta ton dan bodesel 2,45 juta ton. Hal n memberkan ndkas, bahwa tark-menark bahan baku antara ndustr pangan dan non pangan tdak akan terjad d Indonesa yang produksnya dpredks mencapa 22,3 juta ton, akan tetap potens tark-menark akan terjad d pasar ekspor akbat permntaan CPO yang menngkat d pasar nternasonal.

98

98

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Indonesa perlu memprortas pengembangan sektor pertanan untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Sedangkan untuk kebutuhan energ alternatf darahkan ke pengembangan tanaman bukan pangan atau bahan pangan yang tdak strategs/pokok. Agar tanaman sumber boenerg tdak “menggusur” lahan pangan dperlukan suatu kebjakan yang melndung penggunaan lahan pangan untuk tdak dgunakan oleh tanaman sebaga bahan baku sumber energ alternatf (boenerg).

4.3.3. Perubahan Iklim Global Konds perubahan klm global yang terjad saat n telah menmbulkan dampak negatf bag masyarakat luas dengan munculnya krss persedaan makanan akbat tnggnya potens gagal panen, krss ketersedaan ar untuk sektor pertanan, peternakan dan perkanan. Dengan adanya perubahan klm tersebut dapat mengacaukan musm hujan dan ketersedaan ar yang dapat mengganggu produks pangan pokok. Menurut berbaga ramalan bahwa dampak dar El Nno tahun 2009 dapat mengakbatkan terjadnya kekerngan secara ekstrm hngga mencapa 80 persen sampa dengan Maret 2010. Ancaman dar perubahan klm juga berdampak terhadap ketersedaan ar, dmana hampr 70 persen ar duna dgunakan untuk pertanan. Fenomena dar perubahan klm juga memberkan dampak terhadap pergeseran awal musm hujan yang berlangsung lebh sngkat dengan ntenstas curah hujan lebh tngg, sedangkan musm kemarau/kerng lebh panjang yang berakbat pada menurunnya produks pangan secara global. Pada saat n gejala dar perubahan klm sudah dapat drasakan oleh seluruh duna, dmana Musm Kerng (MK) yang semakn panjang dan Musm Hujan (MH) yang semakn pendek. Untuk beberapa negara d duna sudah terlhat dengan adanya bada dan banjr d kota-kota besar, serta 99 99

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 menngkatnya cuaca ekstrm yang tentunya sangat drasakan khususnya d negara-negara trops. Para ahl memperkrakan perubahan klm global pada tahun 2030 akan menyebabkan kenakan suhu satu derajat celsus, naknya frekuens, dan ntenstas kekerngan, banjr, cyclone trops dan angn topan. Konds tersebut akan mengurang ar tanah maupun ar sunga sehngga berdampak negatf terhadap ketersedaan ar rgas yang pada akhrnya akan mempengaruh kelayakan lahan yang dapat dgunakan pertanan. Dampak negatf dar perubahan klm global terhadap pertanan sudah sangat drasakan oleh negara-negara d kawasan gars khatulstwa sepert Indonesa. Kawasan trops akan menderta pukulan produks pangan akbat besarnya varabltas klm menjelang tahun 2030. Bag beberapa negara mskn dan berkembangan dhadapkan pada kebutuhan ar yang cenderung menngkat serng dengan menngkatnya populas global. Akbat dar pemanasan global dapat juga menyebabkan permukaan ar laut nak sehngga dapat mengancam hlangnya areal pertanaman untuk pangan. Perubahan klm dapat mengganggu produks pangan yang berdampak terhadap naknya harga komodtas pangan. Dss lan produks komodtas pangan dhadapkan pada tantangan selan untuk kebutuhan manusa juga dhadapkan untuk penyeda bahan biofuel yang pada akhrnya akan berdampak terjad kompets antara kepentngan pangan dan bofuel. Dampak dar perubahan klm global, mnmal dapat mempengaruh tga unsur klm dan komponen alam yang sangat erat katannya dengan produks pertanan dan bermplkas pada terganggunya ketahanan pangan nasonal. Ketga unsur yang dmaksud yatu: (a) naknya suhu udara yang juga berdampak terhadap unsur klm lan, terutama kelembaban dan dnamka atmosfr; (b) berubahnya pola curah hujan dan makn menngkatnya 100

100

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 ntenstas kejadan klm ekstrm (anomal klm), sepert El Nno dan La Nna; dan (c) naknya permukaan ar laut akbat pencaran gunung es d kutub utara. Tantangan yang dhadap oleh Indonesa terhadap ketahanan pangan akbat adanya pengaruh perubahan klm mencakup keseluruhan dmens yang terkat dengan food availability, food accessibility, food utilization and food systems stability. Perubahan klm dapat juga memberkan dampak negatf terhadap aspek kehdupan manusa sepert kesehatan, aset, produks dan saluran dstrbus pangan, serta daya bel dan alran arus pemasaran. Untuk jangka pendek, dampak tersebut dapat terlhat dengan adanya penngkatan frekuens dan ntenstas kejadan klm ekstrm yang muncul saat n, sedangkan untuk jangka panjang dapat terlhat dengan adanya perubahan temperatur dan pola curah hujan. Dampak negatf tersebut akan lebh besar menmpa penduduk dan masyarakat petan khususnya d negara-negara berkembang karena beberapa hal yatu: (a) ketersedaan nfrastruktur yang kurang memada; dan (b) klm ekstrm d sektar khatulstwa akan lebh serng terjad, khususnya bag sebagan besar negara-negara berkembang terletak d wlayah n. Mengngat dampak dar perubahan klm tersebut dapat merupakan ancaman yang sangat potensal terhadap stabltas ketahanan pangan, khususnya dampak yang sangat rentan terancam adalah sektor pertanan sehngga kelompok yang palng rawan merasakan adalah para petan yang menggantungkan nafkah utamanya dar sektor pertanan. Pada umumnya para petan d Indonesa yang latar belakang penddkannya mash rendah dan pemlkan modal/aset terbatas akan mengalam kesultan dalam proses adaptas untuk menghadap perubahan klm. Saat n d Indonesa, tumpuan utama pasokan pangan mash pada sstem pertanan konvensonal, dmana peranan klm sangat menentukan bag petan untuk mengambl keputusan tentang 101 101

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 komodtas apa yang akan dproduks, berapa banyak, kapan, dmana, serta teknk buddaya yang dterapkannya. Untuk tu, dperlukan suatu strateg yang snergs antara pemerntah dan masyarakat untuk dapat bersama-sama dengan petan mengatasnya melalu upaya adaptas dan mtgas. Dversfkas usahatan merupakan salah satu bentuk adaptas terhadap perubahan klm yang secara tekns – ekonom – sosal layak dkembangkan adalah: 1. Dversfkas usahatan yang lebh selaras dengan karakterstk sumberdaya alam dan lngkungan. Dengan teknk dversfkas yang tepat, sfat smboss mutualstk antar speses tanaman/ ternak/kan dapat dmanfaatkan secara lebh optmal sehngga per unt sumberdaya yang dkelola dapat menghaslkan bahan pangan, serat ataupun bahan baku ndustr lebh banyak. Dversfkas usaha tan bahan pangan akan dapat memperkecl peluang terjadnya kerugan total sehngga efektf untuk memnmalkan rsko dalam menghadap ketdakpastan yang semakn tngg akbat perubahan klm. 2. Pemlhan varetas bbt dan benh yang tepat dan lebh mampu bertahan terhadap konds yang ekstrem – kemarau panjang, genangan ar, ntrus ar laut – atau berbaga varetas tanaman yang cocok untuk musm hujan yang lebh pendek 3. Penggunaan pupuk organk untuk menngkatkan kesuburan tanah dan menjamn agar tanah mampu untuk menahan ar. 4. Pemelharaan saluran rgas, waduk, dam, DAS untuk penyedaan ar. 5. Pengaturan pola tanam dan percepatan yang dsesuakan dengan awal dar turun hujan dan menggant tanaman pangan dengan tanaman palawja pada saat mulanya musm kemarau. 6. Pembangunan kapastas SDM dalam mengakses dan mengnterpretaskan nformas BMG.

102

102

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 7.

Intervens pemerntah yang langsung dan terencana kepada petan , dengan menyedakan pengetahuan baru atau peralatan baru atau mencarkan teknolog-teknolog baru.

4.3.4. Keseimbangan Pertumbuhan Penduduk dan Permintaan Pangan versus Produksi Pertanian Ketahanan pangan sangat dtentukan dar berbaga sektor penghasl berbaga komodtas pangan bak nabat maupun hewan. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar untuk 5 tahun ke depan yang lebh dar 200 juta dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,20 persen (Tabel 4.3), maka sektor pertanan, hortkultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan kelautan harus terus dtngkatkan bak dalam jumlah, keragaman dan mutu untuk dapat memenuh kebutuhan pangan penduduknya. Tabel 4.3. Proyeks Penduduk Indonesa Menurut Provns Tahun 2009-2014 Tahun

Proyeksi Penduduk (000 jiwa)

1

2009

230.632

2

2010

233.477

1,23

3

2011

236.331

1,22

4

2012

239.174

1,20

5

2013

242.013

1,19

6

2014

244.815

1,16

No.

Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun

Pertumbuhan (%)

1,20

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia Per Provinsi 2005-2015, BPS, 2005 (Diolah BKP

103 103

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Pemenuhan kebutuhan bahan pangan tdak hanya dfokuskan pada lahan sawah tetap juga darahkan pada sumber produks karbohdrat lannya (non beras), serta pengembangan produks komodtas sumber proten sepert kacang-kacangan, dagng sap dan ayam, telur, kan, susu, sayur dan buah. Pola konsums pangan masyarakat Indonesa darahkan untuk mencapa pola pangan yang deal yatu pola konsums pangan yang beragam, bergz sembang dan aman. Pencapaan pola pangan tersebut tercermn pada skor Pola Pangan Harapan (PPH), dmana pada tahun 2014 dharapkan PPH sekurang-kurangnya mencapa 93,3. Dengan pencapaan skor PPH tersebut, konsums komodtas pangan utama yang menghaslkan karbohdrat ke depan akan semakn menurun setap tahunnya sedangkan konsums penghasl proten bak nabat dan hewan akan menngkat sebagamana dapat dlhat pada Tabel 4.4. Tabel 4.4. Proyeks

Konsums Pangan Tahun 2009-2015 (000 Ton)

Kelompok Pangan a. Beras b. Jagung c. Kedela d. Dagng Sap *) e. Dagng Ayam**) f. Telur***) g. Ikan h. Susu . Gula pasr j. Sayur k. Buah

Penduduk

Indonesa

2009

2010

2011

2012

2013

2014

23.654 700

23.611 698 2.283 193.296 1.263 1.824 6.471 492 2.204 13.553 7.752

23.476 694 2.391 205.266 1.342 1.922 6.872 523 2.238 13.718 7.847

23.329 690 2.450 217.458 1.421 2.041 7.280 554 .272 13.883 7.941

23.172 685 2.479 229.878 1.503 2.163 7.696 585 2.306 14.048 8.035

23.001 680 2.508 242.490 1.585 2.286 8.118 618 2.340 14.211 8.128

183.450 1.199 1.824 6.142 467 2.171 13.388 7.658

Sumber: Susenas 2006, BPS (Diolah BKP) Keterangan: *); hanya untuk konsumsi daging sapi **): hanya untuk konsumsi ayam ras dan ayam kampung ***): hanya untuk konsumsi telur ayam ras dan ayam kampong

104

104

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Untuk 5 tahun ke depan dmana jumlah penduduk terus menngkat, maka kebjakan penyedaan pangan yang dapat mendekatkan akses pangan kepada masyarakat menjad su sentral dalam pembangunan sekalgus menjad fokus utama dalam pembangunan pertanan. Tantangan dalam penngkatan penyedaan pangan tersebut serng dengan penngkatan kesempatan kerja bag penduduk guna memperoleh pendapatan yang layak untuk dapat mengakses pangan. Kebjakan pemantapan ketahanan pangan dalam hal n termasuk d dalamnya adalah terwujudnya stabltas pangan nasonal. Oleh karena tu, ketersedaan pad, jagung, dan kedela harus terus dtngkatkan, sehngga bahan pangan mudah terjangkau oleh masyarakat dan mengurang ketergantungan pada mpor. Penngkatan kebutuhan jagung dan kedela tdak bersfat langsung. Komodtas jagung selan dkonsums langsung untuk beberapa penduduk d Indonesa, namun sebagan besar produks jagung dgunakan sebaga bahan baku utama ndustr pakan. Kebutuhan jagung akan terus menngkat serng dengan menngkatnya kebutuhan dagng, telur, dan susu yang kesemuanya tu merupakan bahan pangan utama untuk memenuh kebutuhan proten hewan. Pengembangan ketersedaan kedela, dapat berdampak untuk mengurang tekanan kenakan harga kedela mpor. Komodtas kedela merupakan bahan baku utama bag ndustr tahu dan tempe. Kedua jens pangan n adalah sumber proten (nabat) andalan kelompok pendapatan menengah kebawah dan menengah keatas. Kebutuhan akan gula juga merupakan bagan dar menu haran dan bahan pembantu utama dalam berbaga jens ndustr makanan yang sampa saat n peranannya tak mudah dsubsttus bahan pemans lan. Dpredkskan kebutuhan jagung, kedela, dan gula mash akan terus menngkat selama 5 tahun ke depan

105 105

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Dalam mewujudkan penyedaan bahan pangan d Indonesa, tantangan yang dhadap adalah pertumbuhan permntaan pangan yang lebh cepat dar pertumbuhan penyedaan. Permntaan pangan yang menngkat merupakan resultan dar penngkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonom, penngkatan daya bel masyarakat, dan perubahan selera. Sementara tu, pertumbuhan kapastas produks pangan nasonal cukup lambat dan stagnan karena: (a) adanya kompets dalam pemanfaatan sumberdaya lahan dan ar; dan (b) stagnans pertumbuhan produktvtas lahan dan tenaga kerja pertanan. Ketdaksembangan pertumbuhan permntaan dan pertumbuhan kapastas produks nasonal mengakbatkan kecenderungan menngkatnya penyedaan pangan nasonal dar mpor. Konds n jka tdak dantspas dengan bak dapat mengakbatkan ketdakmandran penyedaan pangan nasonal. Dengan kata lan hal n dapat dartkan pula bahwa penyedaan pangan nasonal (dar produks domestk) dsaat yang akan datang tdak stabl. Pengembangan sektor pertanan sangat terkat dengan masalah sumberdaya lahan (dan peraran) sebaga bass kegatan sektor pertanan. Sumberdaya lahan pertanan tersebut semakn terdesak oleh kegatan perekonoman lannya, antara lan: prasarana pemukman dan transportas, teknolog, SDM, kegatan hulu dan hlr, kesejahteraan masyarakat produsen maupun konsumen, sstem pasar domestk hngga global, dan penyelenggaraan pelayanan publk yang masngmasng dapat salng mempengaruh. Mengngat demkan besarnya peranan dan kompleksnya aspek yang terkat dalam upaya mewujudkan stabltas penyedaan pangan nasonal dar waktu ke waktu, pembangunan sektor pertanan memerlukan perhatan dan pemkran yang terntegras serta upaya penyelesaan yang bersfat menyeluruh. Beberapa tantangan yang dhadap dalam sektor pertanan pangan nasonal antara lan adalah: 106

106

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 1.

2.

3.

Dalam rangka menngkatkan penyedaan beberapa komodtas pangan strategs dalam neger sangat terkat dengan ketersedaan lahan. Dss lan pemerntah dhadapkan pada menngkatnya permntaan lahan akbat terjadnya penngkatan jumlah penduduk. Dengan menngkatnya jumlah lahan untuk pemukman akan berdampak terhadap penurunan luas baku lahan pertanan dan juga menngkatnya ntensstas usahatan d daerah alran sunga (DAS) hulu. Penurunan luas baku lahan pertanan, khususnya lahan sawah, yang telah berlangsung sejak paruh kedua dekade 1980-an, saat n cenderung semakn besar serng dengan penngkatan konvers ke non pertanan, khususnya d Pulau Jawa. Pada beberapa tahun terakhr, luas baku lahan sawah d Luar Jawa juga telah mengalam penurunan. Ketersedaan sumberdaya ar untuk kebutuhan pertanan semakn langka dan terbatas karena penngkatan konflk antara para pengguna ar bak untuk kepentngan rumah tangga, pertanan dan ndustr, termasuk penggunaan ar permukaan dan ar bawah tanah d perkotaan. Saat n sektor pertanan menggunakan hampr 80 persen kebutuhan ar total, sedangkan kebutuhan untuk ndustr dan rumah tangga hanya 20 persen. Pada tahun 2020,dperkrakan akan terjad kenakan kebutuhan ar untuk rumah tangga dan ndustr sebesar 25-30 persen. Dalam katan n sektor pertanan menghadap tantangan untuk menngkatkan efsens dan optmalsas pemanfaatan sumber daya lahan dan ar secara lestar dan mengantspas persangan dengan aktftas perekonoman dan pemukman yang terkonsentras d Pulau Jawa. Dampak dar penggundulan hutan dan konvers lahan tersebut antara lan adalah berubahnya klm secara global serta menngkatnya eros, banjr dan kekerngan. Penurunan luas baku sawah d daerah hlr pada konds jumlah petan tetap 107 107

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

4.

5.

108

bahkan bertambah telah mendorong penngkatan ntenstas usahatan d daerah hulu yang berakbat pada penurunan kualtas DAS. Penurunan kualtas DAS menyebabkan efsens saluran rgas menurun dan penurunan efsens n makn cepat karena kurangnya pemelharaan dan rehabltas hutan. Pemanfaatan sstem IPTEK Pertanan mula dar hulu (peneltan tngg dan strategs) sampa hlr (pengkajan teknolog spesfk lokas dan dsemnas peneltan kepada petan) belum terbangun secara bak. Efsens sstem IPTEK d sektor pertanan n perlu dbangun melalu snkronsas program ltbang pertanan mula dar hulu sampa hlr dan snkronsas program ltbang pertanan dengan lembaga peneltan lannya. Selan tu, efsens sstem IPTEK pertanan n perlu ddukung oleh sstem penddkan pertanan yang mampu menghaslkan penelt yang berkemampuan (competent) dan produktf (credible). Juga perlu dbangun kembal sstem penyuluhan petan yang lebh efektf dan efsen. Teknolog produks yang menggunakan benh unggul dan pupuk kma, yang secara ntensf dterapkan sejak awal 70-an pada ekolog sawah berhasl memacu produks cukup tngg. Namun penerapan teknolog tersebut juga menyebabkan merosotnya kualtas dan kesuburan lahan (soil fatigue), serta terdesaknya varetas unggul lokal dan kearfan teknolog lokal yang menjad cr dan kebanggaan masyarakat setempat. Sementara tu, terkonsentrasnya pengembangan teknolog pangan pada lahan sawah menyebabkan kurang berkembangnya teknolog pada ekosstem lannya. Pada saat teknolog lahan sawah relatf stagnan, sementara tu, teknolog lahan kerng, lahan rawa/lebak, lahan pasang surut relatf belum mampu menngkatkan produktvtas tanaman secara sgnfkan. 108

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 6.

7.

8.

Kebjakan pengembangan komodtas pangan, termasuk teknolognya yang terfokus pada beras telah mengabakan potens sumber-sumber pangan karbohdrat lannya, dan lambatnya pengembangan produks komodtas pangan sumber proten sepert sereala, dagng, telur, susu serta sumber zat gz mkro yatu sayuran dan buah-buahan. Konds demkan berpengaruh pada rendahnya keanekaragaman bahan pangan yang terseda bag konsumen. Selanjutnya apabla teknolog pengembangan aneka pangan lokal tdak cepat dlakukan, maka bahan pangan lokal akan tertekan oleh membanjrnya anekaragam pangan olahan mpor. Teknolog pasca panen belum dterapkan dengan bak sehngga tngkat kehlangan hasl dan degradas mutu hasl panen mash cukup tngg. Demkan pula agrondustr sebaga wahana untuk menngkatkan nla tambah dan penghaslan bag keluarga petan belum berkembang sepert yang dharapkan. Penngkatan pelayanan teknolog tepat guna serta penyedaan prasarana usaha harus dupayakan untuk menunjang pengembangan usaha pasca panen dan agrondustr d perdesaan. Belum memadanya prasarana dan sarana transportas, bak darat dan terlebh lag antar pulau, yang menghubungkan lokas produsen dengan konsumen menyebabkan kurang terjamnnya kelancaran arus dstrbus bahan pangan ke seluruh wlayah. Hal n tdak saja menghambat akses konsumen secara fsk, tetap ketdaklancaran dstrbus juga berpotens memcu kenakan harga sehngga menurunkan daya bel konsumen. Ketdaklancaran proses dstrbus juga merugkan produsen, karena dsampng baya dstrbus yang mahal potens kerugan akbat karena rusak atau susut selama proses pengangkutan cukup tngg.

109 109

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 9.

10.

110

Ketdakstablan harga dan rendahnya efsens sstem pemasaran hasl-hasl pangan pada saat n merupakan konds yang kurang kondusf bag produsen maupun konsumen. Hal n antara lan dsebabkan karena lemahnya dspln dan penegakan peraturan untuk menjamn sstem pemasaran yang adl dan bertanggung jawab, terbatasnya fasltas perangkat keras maupun lunak untuk membangun transparans nformas pasar, serta terbatasnya kemampuan tekns nsttus dan pelaku pemasaran. Penurunan harga pada saat panen raya cenderung merugkan petan, sebalknya pada saat tertentu pada musm paceklk dan har-har besar, harga pangan menngkat tngg menekan konsumen, tetap kenakan harga tersebut serng tdak dnkmat oleh petan produsen. Khusus untuk beras, yang pada saat n peranannya cukup sentral karena aktvtas produks hngga konsumsnya melbatkan hampr seluruh masyarakat, pemerntah sangat memperhatkan kestablan produks maupun harganya. Harga yang relatf stabl dan djaga kewajarannya bag produsen dan konsumen, akan lebh memberkan kepastan penghaslan dan nsentf berproduks kepada petan dan sekalgus menjaga kelangsungan daya bel konsumen. Dalam era perdagangan bebas (globalsas) dan reformas pemerntahan saat n, fungs dan kewenangan lembaga-lembaga negara sepert Kementeran Keuangan, Bank Indonesa BRI, Bulog, termasuk kebjakan subsd yang dahulu sangat berperan dalam menunjang stablsas sstem perberasan, telah mengalam deregulas mengkut asas mekansme pasar bebas. Kebjakan harga dasar menjad sult dpertahankan karena pemerntah tdak dapat lag membaya pembelan gabah dan operas pasar dalam jumlah besar, dan Bulog tdak lag memegang hak monopol. Dalam konds demkan pemerntah harus mengupayakan cara-cara

110

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

11.

12.

lan untuk menjaga kestablan harga dan memberkan nsentf berproduks kepada petan. Terbatasnya kemampuan kelembagaan produks petan karena terbatasnya dukungan teknolog tepat guna, akses kepada sarana produks, serta kemampuan pemasarannya. Adalah tantangan bag nsttus pelayanan yang bertugas memberkan kemudahan bag petan dalam menerapkan ptek, memperoleh sarana produks secara enam tepat, dan membna kemampuan manajemen agrbsns serta pemasaran, untuk menngkatkan knerjanya memfasltas pengembangan usaha dan pendapatan petan secara lebh berhasl guna. Terbatasnya kelembagaan yang menyedakan permodalan bag usahatan d perdesaan, dan prosedur penyaluran yang kurang mengapresaskan sfat usahatan dan resko yang dhadap, merupakan kendala bag berkembangnya usahatan. Demkan pula, kurang memadanya prasarana fsk menjad kendala berkembangnya ndustr hulu dan hlr sebaga wahana bag penngkatan pendapatan petan d perdesaan.

4.3.5. Dampak Pertambahan Penduduk Terhadap Pengentasan Kemiskinan, Akses Pangan, dan Perubahan Gaya Hidup Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan terus menngkat namun tdak dkut oleh menngkatnya kualtas sumberdaya manusa merupakan tantangan yang harus dhadap dan dantspas oleh negara kta. Hal n menyebabkan berbaga persoalan yang terjad d dalam masyarakat, dantaranya mash tnggnya penduduk mskn, tnggnya angka kematan bu dan bay, rendahnya tngkat dan kualtas penddkan, merebaknya berbaga penyakt menular, dan serng terjadnya bencana alam akbat kerusakan lngkungan hdup. Dengan laju pertumbuhan penduduk d Indonesa yang mash tngg, maka dapat menjad ancaman yang cukup besar dalam upaya 111 111

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 penyedaan pangan nasonal. Hal n karena dengan semakn bertambahnya jumlah penduduk maka permntaan pangan akan semakn menngkat sejalan dengan pertumbuhan ekonom, daya bel masyarakat, dan perubahan selera. Dnamka dar ss permntaan n menyebabkan kebutuhan pangan menngkat dalam jumlah, mutu, keragaman jens dan keamanannya. Sementara tu, kapastas produks pangan nasonal, terkendala oleh karena adanya kompets pemanfaatan dan penurunan kualtas sumberdaya alam dan penerapan teknolog yang belum optmal. Apabla permasalahan n tdak dapat dantspas dengan bak, maka dkhawatrkan akan dapat mengganggu neraca pangan nasonal dalam jangka panjang. Oleh karena tu, pembangunan ketahanan pangan nasonal memerlukan dukungan pengelolaan sumber daya alam yang optmal, penyedaan prasarana dan sarana pertanan, pengembangan dan penerapan teknolog tepat guna, serta pengembangan SDM yang memada. Dss lan untuk dapat memenuh pangan akbat menngkatnya jumlah penduduk, Indonesa menghadap tantangan yang tdak rngan, menguatnya masalah pencemaran lngkungan dan penurunan keanekaragaman hayat terjad akbat ntensfnya penggunaan agronput. Keberlanjutan dalam sstem produks bahan pangan akbat degradas lahan dan kualtas lngkungan yang terus berlangsung serta fenomena pemanasan global memcu terjadnya perubahan klm. Untuk tu sektor pertanan memlk multfungs yang mencakup aspek produks atau ketahanan pangan, penngkatan kesejahteraan petan atau pengentasan kemsknan, dan menjaga kelestaran lngkungan hdup. Bag Indonesa, nla fungs pertanan tersebut perlu dpertmbangkan dalam penetapan kebjakan struktur nsentf sektor pertanan. Komtmen dukungan nsentf melalu pemahaman peran multfungs pertanan perlu ddefnskan secara luas, bukan saja nsentf ekonom (subsd dan proteks), tetap juga 112

112

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 dukungan pengembangan sstem dan usaha agrbsns dalam art luas. Pengembangan lahan pertanan abad akan dapat dwujudkan jka sektor pertanan dengan nla multfungsnya dapat memberkan manfaat bag penngkatan kesejahteraan petan dan pengentasan kemsknan. Kendala untuk dapat menngkatkan akses bag semua ndvdu agar dapat menjad sumberdaya manusa yang berkualtas untuk hdup sehat dan aktf adalah pengembangan sektor pertanan melalu dversfkas usaha tan berbass sumberdaya lokal bak d lahan sawah, lahan kerng maupun lahan pekarangan. Beberapa tantangan yang dhadap dalam penngkatan komodtas pangan melalu kegatan usaha dversfkas usaha tan antara lan adalah: (a) akses petan terhadap sumber permodalan untuk mendukung pengembangan komodtas bernla ekonom tngg; (b) akses petan terhadap sumber produks (pupuk, benh, ar, teknolog); (c) aksesbltas terhadap teknolog usaha tan non beras; (d) manajemen petan melalu perbakan pelayanan penyuluhan, khususnya dalam pengembangan komodtas nonberas; (e) pengembangan nfrastruktur rgas pompa untuk mempercepat perkembangan dversfkas usaha tan; (f) penngkatan produktvtas usaha tan atau mplementas program stablsas harga untuk komodtas yang memlk rsko tngg tetap tngkat proftabltasnya tngg; (g) pemberdayaan kelembagaan kelompok tan dan pembangunan jarngan kerja dengan nvestor dalam rangka mengatas masalah permodalan dan pemasaran komodtas alternatf; dan (h) pengembangan nfrastruktur (fsk dan kelembagaan) d tngkat usaha tan, pengolahan dan pemasaran, dan kerja sama dengan phak terkat dalam rangka penngkatan efsens pemasaran dan stablsas harga khususnya untuk komodtas palawja dan hortkultura. Selan dhadapkan pada tantangan penyedaan pangan yang terus menngkat dengan semakn menngkatnya jumlah penduduk, dss lan Indonesa dhadapkan pada masalah penanganan 113 113

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 kemsknan bak kemsknan absolut maupun kemsknan relatf. Tantangan yang dhadap dalam pengentasan kemsknan antara lan adalah mengembangkan kesetaraan poss dan kemampuan masyarakat dmana fokus penanganan masalah pengentasan kemsknan ddasarkan pada permasalahan pokok yang dhadap masyarakat melalu pengembangan nstrumen kebjakan yang relevan. Ada semblan dmens kemsknan yang dgunakan sebaga bahan pertmbangan dalam pengentasan kemsknan, yatu: (a) ketdakmampuan memenuh kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan perumahan); (b) aksesbltas ekonom yang rendah terhadap kebutuhan dasar lannya (kesehatan, penddkan, santas yang bak, ar bersh, dan transportas); (c) lemahnya kemampuan untuk melakukan akumulas kaptal; (d) rentan terhadap goncangan faktor eksternal yang bersfat ndvdual maupun massal; (e) rendahnya kualtas sumber daya manusa dan penguasaan sumber daya alam; (f) ketdakterlbatan dalam kegatan sosal kemasyarakatan; (g) terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja secara berkelanjutan; (h) ketdakmampuan untuk berusaha karena cacat fsk maupun mental; dan () ketdakmampuan dan ketdakberuntungan secara sosal. Perubahan klm mengancam berbaga upaya Indonesa untuk memerang kemsknan. Dampak dar perubahan klm dapat memperparah berbaga rsko dan kerentanan yang dhadap oleh rakyat mskn, serta menambah beban persoalan yang sudah d luar kemampuan mereka untuk menghadapnya. Dengan demkan, perubahan klm menghambat upaya orang mskn untuk membangun kehdupan yang lebh bak bag dr sendr dan keluarga mereka. Walaupun berdasarkan data BPS dampak dar pembangunan nasonal pasca krss secara nyata telah mampu penurunan terhadap jumlah penduduk mskn (Tabel 4.5.). Pada umumnya karakterstk penduduk mskn secara spesfk antara lan adalah: (a) sebagan besar tnggal d perdesaan dengan 114

114

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 mata pencaharan domnan berusaha sendr d sektor pertanan (60 persen); (b) sebagan besar (60 persen) berpenghaslan rendah dan mengkonsums energ kurang dar 2.100 kkal/har; (c) propors pengeluaran pangan (> 60 persen) dan kecukupan gz (energ <80 persen), propors rumah tangga rawan pangan nasonal mencapa sektar 30 persen; dan (d) penduduk mskn dengan tngkat sumber daya manusa yang rendah umumnya tnggal d wlayah margnal, dukungan nfrastruktur terbatas, dan tngkat adops teknolog rendah. Sedangkan kemsknan yang dhadap oleh petan sendr sebagan besar dsebabkan karena kurangnya akses untuk mendapatkan barang, jasa, aset dan peluang untuk memperoleh peluang pentng yang menjad hak setap orang. Tabel 4.5. No

Tahun

1 2 3 4

2005 2006 2007 2008

Perkembangan Jumlah Penduduk Mskn 2005-2008 Jumlah Penduduk Miskin (000) 36.802 39.296 37.168 34.963

Jumlah Penduduk (000)

Persentase Penduduk Miskin (%)

219.852 222.747 225.642 228.523

16,74 17,64 16,47 15,30

Sumber : BPS (Diolah BKP)

Dar total jumlah penduduk mskn tersebut, sektar 68 persen berada d perdesaan yang menggantungkan nasbnya pada sektor pertanan, sedangkan ssanya d perkotaan. Mengngat bahwa sebagan besar mata pencaharan penduduk d wlayah perdesaan bergantung pada sektor pertanan, maka hal n berart bahwa permasalahan kemsknan sangat terkat dengan sektor pertanan. Oleh karena tu sektor pertanan mempunya peran yang sangat strategs dalam pengentasan penduduk mskn d wlayah perdesaan mengngat bahwa sebagan besar penduduk mskn d wlayah perdesaan mash sangat bergantung pada sektor tersebut. Sektor 115 115

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 pertanan merupakan sektor yang sangat strategs untuk djadkan sebaga nstrumen dalam pengentasan penduduk mskn. Pemberantasan kemsknan merupakan masalah pembangunan yang sangat kompleks dan mempunya dmens tantangan lokal, nasonal maupun global, maka dalam pengembangan sektor pertanan akan menjad suatu tantangan yang cukup besar untuk dapat memberkan kontrbus dalam penurunan jumlah penduduk mskn d wlayah perdesaan. Oleh karena tu tantangan dalam perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan antara lan : 1. menekan laju pertumbuhan penduduk agar dapat mengurang jumlah penduduk mskn sebesar 1 persen per tahun dan penngkatan kesempatan kerja 2. pemerataan pembangunan yang terntegaras antar sektor, antar subsektor dalam sektor pertanan dan antar lapsan masyarakat agar tdak ada lag lapsan masyarakat yang tertnggal sehngga pertumbuhan ekonom secara keseluruhan dapat menngkat 3. perencanaan dan pengawasan pembangunan pertanan yang berbass pada partspas petan, penguatan kelembagaan petan, pengembangan jarngan pemasaran dan dstrbus 4. perubahan pola konsums dan produks yang menunjang kelestaran dan keberlanjutan dar pengembangan sektor pertanan 5. perlndungan dan pengelolaan sumber daya alam secara lestar untuk dapat segera mengatas kerusakan lahan, degradas dan pencemaran lngkungan yang terjad selama n sebaga akbat langsung dar penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam – terutama yang yang tak terbarukan – secara berlebhan 6. alokas anggaran yang cukup untuk dapat mengembangkan dan mendukung sektor pertanan mula dar hulu (lahan, benh, pupuk, sarana prasarana pendukung produks–hngga hlr (pengolahan pasca panen/ agrondustr) agar mampu

116

116

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 menyedakan bahan pangan yang aman, jumlah yang cukup serta mudah dakses oleh masyarakat Dalam konteks Indonesa, konsttus sudah menjamn bahwa hak bag setap orang untuk mengembangkan dr melalu pemenuhan kebutuhan dasarnya. Negara menjamn pemenuhan semua kebutuhan dasar dan pemerntah memberkan kebebasan bag rakyat untuk menanam jens tanaman pangan tertentu sesua kearfan lokal masngmasng daerah serta memberkan akses ekonoms kepada rakyatnya. Dalam mengembangkan produks bahan pangan dan mengembangkan dverskas pangan harus mengacu pada sumberdaya lokal dan budaya lokal yang ada, serta pola makan yang danut oleh masyarakat Indonesa. Oleh karena tu sejalan dengan berkembangnya ndustr pangan dan ndustr makanan olahan, maka ke depan masyarakat akan dhadapkan pada banyak plhan makanan yang sesua selera tanpa kendala keuangan. Preferens dan selera seseorang akan mengalam perubahan dar plhan makanan yang sederhana dengan harga murah untuk dapat memenuh kebutuhan dasarnya yang semula hanya terfokus pada pangan sumber karbohdrat kemakanan yang juga sumber proten, vtamn dan mneral untuk memenuh kebutuhan pangan yang beragam bergz sembang agar dapat hdup sehat dan produktf. Selan tu mula terjad perubahan dalam pskologs seseorang dalam bentuk ngn mencoba makanan lan yang lebh mempunya unsur “kegengsan” yang merupakan salah satu cara untuk memenuh perubahan gaya hdup yang lebh mapan dan modern. Sehngga muncul stlah bahwa perubahan gaya hdup (lifestyle) akan mengubah gaya makan (eat style). Mengngat d Indonesa pasar cukup besar untuk ndustr pangan dan ndustr makanan olahan maka pemenuhan kebutuhan pangan yang sesua dengan gaya hdup akan merupakan tantangan yang d hadap ke depan khususnya dalam mengembangkan tehnolog 117 117

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 pangan, ndustr pangan dan ndustr makanan olahan berbass pada bahan pangan lokal dan budaya lokal, agar dapat memenuh selera konsumen serta memberkan klm yang kondusf bag berkembangnya ndustr pangan maupun makanan olahan bak d provns dan kabupaten/kota. Oleh karena tu pemerntah harus dapat melakukan rekontruks pola hdup rakyat yang tmbul dar alam bawah sadar yang selama n mengakar kuat. Dekontruks budaya yang hanya mengkonsums beras sebaga makanan pokok dapat dubah untuk mengkonsums makananan beragam dan bergz sembang agar dapat hdup sehat dan produktf antara lan dengan menggunakan berbaga macam cara yatu bak melalu meda massa/elektronk, semnar, jargon-jargon untuk dapat merubah pola kebudayaan masyarakat yang dapat melawan berbaga masalah pangan d Indonesa. Bentuk dan jens pangan olahan yang berbass pada bahan pangan lokal terus dkembangkan sesua dengan selera (preferens) dan budaya masyarakat.

118

118

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

BAB V KEBIJAKAN UMUM KETAHANAN PANGAN NASIONAL Pemerntah Indonesa dtuntut untuk memenuh komtmen MDGs yatu menurunkan propors penduduk yang kekurangan pangan atau yang rentan terhadap kerawanan pangan hngga separuh pada tahun 2015. Namun, stuas duna saat n menghadap tantangan yang mempengaruh produks pangan antara lan: perubahan klm global yang kurang kondusf, perubahan tata ekonom global yang berpengaruh terhadap ekonom dalam neger dan lan sebaganya. D sampng tu, kenyataan menunjukkan bahwa daya dukung alam untuk produks pangan juga cenderung terus menurun, dantaranya ketersedaan lahan subur semakn menyempt sebaga akbat dar terjadnya alh fungs lahan dan terjadnya degradas lngkungan sehngga menurunkan produktvtas dan produks hasl pertanan. Sementara, kebutuhan pangan justru terus menngkat serng dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat. Selan menghadap kendala tersebut d atas, pemerntah juga menghadap kendala daya dukung sumberdaya manusa yang mash kurang memuaskan. Human Development Report 2009 1 mencatat bahwa perngkat Indeks Pembangunan Manusa (IPM) Indonesa mash relatf rendah, yatu perngkat 111 dar 182 negara. Untuk tu, pemerntah berkewajban memberdayakan masyarakat untuk bsa mendukung penngkatan produks dan produktvtas pangan, sehngga kesenjangan antara konds saat n dan konds deal yang dharapkan tdak terlalu lebar. Dengan menghadap berbaga masalah dan tantangan tersebut, ke depan pemerntah tetap harus dapat mewujudkan ketahanan pangan 1

Sumber : UNDP. Human Development Report 2009.

118

119

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

nasonal. Hal tersebut berart bahwa pemerntah harus mampu menyapkan fondas atau pre-condition untuk terus menyedakan pangan dalam jumlah yang cukup, bermutu dan aman, terutama dar produks dalam neger dan mendstrbuskannya secara merata ke berbaga wlayah Indonesa dar waktu ke waktu dengan harga terjangkau. Untuk mencapa ketahanan pangan yang berkelanjutan, serangkaan kebjakan perlu dpersapkan secara terencana dan sstematk, agar tujuannya dapat tercapa. 5.1.

Arah dan Tujuan Kebijakan

Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk membangun ketahanan dan kemandran pangan bak d tngkat makro (nasonal) maupun d tngkat mkro (rumahtangga/ndvdu). Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagan ntegral dar pembangunan nasonal yang harus drumuskan secara terpadu dan seras. Dalam RPJMN 2010-2014, pembangunan ketahanan pangan menjad program prortas ke-5 untuk menjawab sejumlah tantangan yang dhadap oleh bangsa dan negara d masa mendatang. Arah pembangunan ketahanan pangan dalam RPJMN 2010-2014 adalah untuk menngkatkan ketahanan dan kemandran pangan, melalu penngkatan produks dan produktvtas, penngkatan nla tambah dan daya sang, serta penngkatan kapastas masyarakat pertanan, perkanan dan kehutanan. Arah pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada hasl KTT Pangan 2009, yang antara lan menyepakat untuk menjamn pelaksanaan langkah-langkah yang mendesak pada tngkat nasonal, regonal dan global untuk merealsaskan secara penuh target MDGs Nomor 1 dan WFS 1996, yatu mengurang penduduk duna 119

120

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

yang menderta karena lapar dan malnutrs setengahnya pada tahun 2015. Dengan demkan, mengacu pada RPJMN dan kesepakatan KTT Pangan tersebut, arah kebjakan umum pembangunan ketahanan pangan nasonal 2010-2014 adalah untuk: (a) menngkatkan ketersedaan dan penanganan kerawanan pangan; (b) menngkatkan sstem dstrbus dan stablsas harga pangan; dan (c) menngkatkan pemenuhan kebutuhan konsums dan keamanan pangan. Dalam hal penngkatan ketersedaan dan penanganan kerawanan pangan, kebjakan ketahanan pangan darahkan untuk: (a) menngkatkan dan menjamn kelangsungan produks pangan d dalam neger menuju kemandran pangan; (b) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerntah dan masyarakat secara snergs dan partspatf; dan (c) mencegah dan menanggulang konds rawan pangan secara dnams. Kebjakan untuk menngkatkan ketersedaan pangan dar sektor pertanan mengacu pada Rencana Strategs Pembangunan Pertanan Tahun 2010-2014 yang darahkan untuk mencapa ”Empat Sukses” yatu sukses dalam: (a) Swasembada Berkelanjutan; (b) Dversvkas Pangan; (c) Nla Tambah, Daya Sang, dan Ekspor; dan (d) Penngkatan Kesejahteraan Petan. Sementara tu, penngkatan ketersedaan pangan dar sektor perkanan dan kelautan dprortaskan pada daerah yang memlk potens kelautan dan perkanan yang besar dan darahkan untuk: (a) pengembangan sumber daya kelautan, pessr dan pulau-pulau kecl, (b) penngkatan produktvtas sumber daya perkanan tangkap, dan (c) penngkatan produks perkanan buddaya, dan penngkatan daya sang produk perkanan. Demkan pula, pemanfaatan potens dan kawasan hutan terkat pangan darahkan untuk menyangga sstem pertanan pangan (life supporting system) dan menyedakan sumber pangan 120

121

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

(forest for food production) yang dkonsentraskan pada Hutan Lndung dan Hutan Konservas. Dalam aspek penngkatan sstem dstrbus dan stablsas harga pangan, kebjakan ketahanan pangan darahkan untuk: (a) mengembangkan sstem dstrbus yang efektf dan efsen untuk menjamn stabltas pasokan dan harga pangan; (b) mengembangkan koordnas snergs lntas sektor dalam pengelolaan dstrbus, harga dan akses pangan; dan (c) menngkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran dstrbus, kestablan harga dan akses pangan. Dalam hal penngkatan pemenuhan kebutuhan konsums dan keamanan pangan, kebjakan ketahanan pangan darahkan untuk: (a) mempercepat penganekaragaman konsums pangan berbass pangan lokal; (b) mengembangkan teknolog pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan tergu, guna menngkatkan nla tambah dan nla sosal; dan (c) mengembangkan keamanan pangan segar d daerah sentra produks pangan. Untuk keberhaslan mplementas kebjakan-kebjakan tersebut, dperlukan kebjakan-kebjakan pendukung yang darahkan untuk penngkatan nla tambah, daya sang, dan pemasaran produk pertanan serta penngkatan kapastas masyarakat pertanan, perkanan dan kehutanan, antara lan: (a) memfasltas peneltan dan pengembangan pangan; (b) menngkatkan kerjasama nternasonal; (c) menngkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat; (d) menguatkan kelembagaan dan koordnas ketahanan pangan; dan (e) mendorong tercptanya kebjakan makro ekonom dan perdagangan yang kondusf bag ketahanan pangan.

121

122

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

5.2.

Sasaran Kebijakan Ketahanan Pangan

Tercptanya kemandran dalam bdang pangan pada akhr tahun 2014 dtanda dengan menngkatnya ketahanan pangan masyarakat berupa: 1.

2.

3.

Dpertahankannya ketersedaan energ per kapta mnmal 2.200 kkal/har, dan penyedaan proten per kapta mnmal 57 gram/har. Tercapanya penngkatan konsums pangan per kapta untuk memenuh kecukupan energ mnmal 2.000 kkal/har dan proten sebesar 52 gram/har. Tercapanya penngkatan kualtas konsums pangan masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) mnmal 1,7 persen per tahun (Tabel 5.1.). Tabel 5.1. Sasaran Skor PPH 2010-2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Sumber : Kementerian Pertanian (Diolah BKP)

Skor PPH 86,4 88,1 89,8 91,5 93,3

4. Berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan krons (yang mengkonsums < 70 persen AKG, termasuk balta dan bu haml kurang gz) dan penduduk mskn mnmal 0,5 persen per tahun (Tabel 5.2).

122

123

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

Tabel 5.2. Sasaran Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan 2010-2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah penduduk sangat rawan pangan (<70% AKG) 23.525.330 22.591.984 21.626.739 20.629.772 19.601.736

Sumber : Kementerian Pertanian (Diolah BKP)

5.

6.

7. 8.

9. 10.

Persentase (%) 10,05 9,53 9,02 8,51 8,00

Tercapanya kemandran pangan melalu pencapaan swasembada berkelanjutan untuk beras, jagung dan gula konsums, dan pencapaan swasembada kedela dan dagng sap pada tahun 2014. Tercapanya penngkatan dstrbus pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bag masyarakat kelompok pendapatan menengah bawah. Membaknya akses rumahtangga golongan mskn terhadap pangan. Tercapanya penngkatan cadangan pangan bak cadangan pangan mlk pemerntah pusat dan daerah maupun cadangan pangan masyarakat. Tercapanya penngkatan kesadaran masyarakat mengena pentngnya keamanan pangan. Berkembangnya kelembagaan ketahanan pangan yang ada d masyarakat secara partspatf sebaga upaya untuk menngkatkan keberdayaan dan kemandran masyarakat 123

124

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

5.3.

dalam menangan kerawanan pangan dan menngkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Strategi umum

Strateg pembangunan ketahanan pangan nasonal mengacu pada strateg pembangunan nasonal dalam RPJMN, yang dkenal dengan “triple track strategy“ yatu: (a) pro-growth: mendorong akseleras pertumbuhan ekonom melalu penngkatan nvestas dan ekspor; (b) pro-job: pencptaan lapangan kerja; dan (c) pro-poor: untuk penurunan kemsknan dan kesenjangan melalu revtalsas sektor pertanan dan pedesaan serta pengembangan usaha kecl menengah. D sampng tu, strateg untuk menuju ketahanan dan kemandran pangan juga mengacu pada ”lma prnsp” Roma yang dhaslkan dar KTT Pangan tahun 2009, secara rngkas yatu : 1.

2.

Melakukan pembangunan melalu pendekatan jalur ganda (twin-track approach) yatu dengan menggerakkan seluruh komponen bangsa (pemerntah, masyarakat, LSM, organsas profes, organsas massa, organsas sosal dan pelaku usaha) untuk: - membangun ekonom berbass pertanan dan pedesaan untuk menngkatkan produks pangan dan pertanan, menyedakan lapangan kerja dan pendapatan/daya bel - memenuh pangan bag kelompok masyarakat mskn dan rawan pangan melalu pemberan bantuan langsung pangan dan pemberdayaan masyarakat Melaksanakan beberapa hal sebaga berkut: - koordnas strategs pada tngkat nasonal, regonal dan global untuk menngkatkan kepemerntahan (governance) - memperbak alokas sumberdaya 124

125

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

menghndar duplkas mengdentfkas senjang dalam melakukan respons terhadap permasalahan Menjamn dpenuhnya komtmen berkelanjutan bag para mtra untuk melakukan nvestas d sektor pertanan, ketahanan pangan dan gz, melalu penyedaan sumberdaya yang dperlukan secara tepat waktu dan dengan cara yang handal, melalu perencanaan dan program multi-year. -

3.

Strateg untuk penngkatan produks pangan dar sektor pertanan mengacu pada renstra Kementeran Pertanan 2010-2014, yatu 7 revtalsas melput: (a) Revtalsas Lahan; (b) Perbenhan dan Perbbtan; (c) Infrastruktur dan Sarana; (d) Sumber Daya Manusa; (e) Pembayaan Petan; (f) Kelembagaan Petan; dan (g) Teknolog dan Industr Hlr. Dalam merealsaskan penngkatan produks pangan dar sektor perkanan dlakukan Grand Strategy yang dsebut “ The Blue Revolution Policies” yatu: (a) memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusa secara terntegras untuk membangun kegatan usaha perkanan yang sehat; (b) pengelolaan sumberdaya kelautan dan perkanan secara berkelanjutan dengan memperhatkan konservas namun tetap member ruang bag pengembangan ekonom terutama untuk kawasan pulau-pulau kecl; (c) menngkatkan produktftas dan daya sang berbass pengetahuan sehngga mampu menghadrkan produk yang bermutu dan memenuh persyaratan pasar; dan (d) mencptakan dan memperluas akses pasar domestk dan nternasonal. Optmalsas pemanfaatan sektor kehutanan untuk mendukung ketahanan pangan dlakukan melalu strateg: (a) Sustainable Forest Management; (b) dukungan penyedaan pangan bersumber dar hutan bag masyarakat mskn d dalam dan d sektar hutan; (c) dversfkas pangan; dan (d) penngkatan akses masyarakat mskn terhadap pemanfaatan kawasan hutan, dmana kepemlkan lahan mash berada dalam wewenang sektor kehutanan (merupakan alternatf sstem 125

126

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

pengelolaan kawasan hutan dalam rangka mendukung program reforma agrara).

5.4.

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan

Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasonal tdak terlepas dar kebjakan umum pembangunan nasonal yang darahkan kepada pemenuhan hak atas pangan, utamanya dar produks domestk. Dalam kerangka demkan, maka upaya mewujudkan ketahanan pangan dentk dengan upaya menngkatkan kapastas produks pangan melalu pembangunan pertanan dserta kebjakan pendukung lan yang terkat, sehngga setap keluarga d Indonesa memlk kemampuan dan kesempatan yang sama dalam mengakses pangan. Kebjakan tersebut drangkum dalam beberapa elemen pentng yang dharapkan dapat menjad panduan bag pemerntah, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan d tngkat rumah tangga, tngkat wlayah, dan tngkat nasonal. Selan memberkan arah kebjakan yang lebh jelas dan mudah dcerna, pemerntah berperan dalam menjabarkan secara rnc kebjakan-kebjakan lan yang dapat mendukung terwujudnya pembangunan ketahanan pangan melalu ndustralsas pertanan untuk menngkatkan produks pertanan yang berdaya sang d pasar nasonal maupun nternasonal, serta dengan tetap berphak kepada petan kecl. Beberapa butr pentng dalam kebjakan umum ketahanan pangan adalah sebaga berkut: A. Meningkatkan Ketersediaan Pangan dlakukan melalu upaya : 1. Menata pertanahan dan tataruang wilayah. Kegatan

n dapat dlakukan melalu: (a) pengembangan reforma 126

127

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

agrara dengan menata kembal kepemlkan, penguasaan serta pemanfaatan lahan usaha dan lahan pertanan untuk memenuh sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, keadlan sosal dan kelestaran sumberdaya alam. Hal n dapat dlaksanakan melalu penyusunan kebjakan operasonal dan petunjuk pelaksanaan dengan merujuk pada Undang-Undang No. 5/1960 tentang Pokok Agrara, serta melaksanakannya secara terdesentralsas dan partspatf mengkutsertakan unsur-unsur masyarakat; (b) penyusunan tata ruang daerah dan wlayah yang merujuk kepada UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang dan UU No. 27/2009 tentang Lahan Pertanan Pangan Berkelanjutan yang melput perbakan Rencana Tata Ruang Daerah dan Wlayah secara terkoordnas antar daerah/wlayah dengan mempertmbangkan unsur-unsur sosal, ekonom, budaya dan kelestaran sumberdaya alam, dserta penerapannya secara tegas dan konssten, dengan penerapan sanks terhadap pelanggaran; (c) perbakan admnstras pertanahan dan sertfkas lahan yang melput perbakan sstem pelayanan sertfkas lahan, fasltas/dukungan proses sertfkas lahan bag masyarakat kurang mampu dan percepatan penyelesaan masalah admnstras pertanahan secara hukum; dan (d) penerapan sstem perpajakan progresf bag pelaku konvers lahan pertanan subur dan pembaran lahan pertanan terlantar yang melput penyusunan peraturan dan penerapannya secara tegas d bdang perpajakan atas lahan atau usaha yang dapat menghambat/memberatkan setap upaya mengkonvers lahan pertanan subur, dan atau membarkan lahan pertanan terlantar. 127

128

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

2. Antisipasi perubahan iklim: adaptasi dan mitigasi.

Upaya adaptas dan mtgas perubahan klm dalam pembangunan pangan nasonal dmaksudkan guna mengembangkan pertanan yang tahan (resilience) terhadap varabltas klm saat n dan mendatang. Mtgas dapat dlakukan d sektor energ, sektor pertanan dan kehutanan, serta d sektor kelautan dan perkanan guna menngkatkan kemampuan sumberdaya pertanan, kehutanan dan lahan d daerah pessr panta untuk menyerap karbon sehngga mengurang efek gas rumah kaca (GRK) melalu: (a) mekansme pembangunan bersh (Clean Development Mechanism, CDM), (b) penanaman mangrove dan vegetas panta, (c) rehabltas terumbu karang melalu transpalantas terumbu buatan, (d) menambah luas wlayah konservas laut menjad 9,5 juta hektar, dan (e) mewujudkan pengembangan pertanan multkultur yang berkelanjutan. Adaptas yang dapat dlakukan d sektor sumberdaya ar, sektor pertanan, kelautan, pessr dan perkanan, sektor nfrastruktur, sektor kesehatan, sektor kehutanan adalah melalu hmbauan/ajakan kepada masyarakat untuk menyesuakan dr terkat dengan perubahan klm, agar mampu memnmalsas dampak yang telah terjad dan mengantspas resko sekalgus mengurang baya yang harus dkeluarkan. 3. Meningkatkan produksi domestik: proteksi dan promosi a. Subsidi prasarana

Subsd harga pupuk dlakukan untuk meredam kenakan harga pupuk yang serng terjad pada masa 128

129

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

tanam dan untuk mencegah kelangkaan pupuk. Harga pupuk yang terjangkau oleh petan akan memungknkan petan dapat menggunakan pupuk bermbang yang tepat jens, tepat waktu dan tepat jumlah. Rehabltas nfrastruktur dlakukan melalu pembangunan dan perbakan sarana rgas untuk pengaran lahan pertanan, pembangunan gudang atau lumbung pangan untuk sarana penympanan produk hasl pertanan, dan pembangunan jalan desa untuk mempermudah akses terhadap sarana produks maupun untuk pemasaran hasl pertanan. Pemberan subsd benh dlakukan untuk membantu petan dalam mengurang baya produksnya. Selan tu, perlu juga dlakukan pengembangan benh/bbt unggul berkualtas spesfk lokas, pengembangan usaha penangkaran atau produks benh/bbt sebar unggul berkualtas yang spesfk lokas. Penyedaan obat hama dan penyakt tumbuhan yang dapat terjangkau oleh petan kecl, ramah lngkungan, tdak membahayakan petan pengguna dan daku secara nternasonal aman untuk dgunakan. b. Subsidi modal kerja

Penngkatan pembayaan kelembagaan petan/nelayan melalu pengembangan skm permodalan yang kondusf bag petan dan nelayan. Kegatan n melput upaya-upaya untuk mengatas hambatan yang dalam petan/nelayan dalam mengakses permodalan dar lembaga keuangan perbankan dan non perbankan 129

130

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

bak dalam hal tekns admnstratf maupun beban fnansal yang harus dtanggung petan/nelayan. Berbaga kegatan yang telah dlaksanakan sepert pemberan bantuan sosal, pnjaman langsung bergulr kepada kelompok petan/nelayan, pengembangan usaha kredt mkro, pembentukan lembaga keuangan desa, pengembangan koperas smpan pnjam, dkembangkan dan dtngkatkan kualtasnya agar lebh efektf dalam membantu menyedakan modal usaha dan menddk kedsplnan mengelola pnjaman pada petan/nelayan c. Perlindungan pasar domestik

Dalam menghadap era perdagangan global, perlndungan pasar dalam neger atau domestk perlu dlakukan untuk mengamankan produsen/konsumen dar praktek perdagangan nternasonal yang tdak adl. Pasar domestk harus terlndung dar serbuan produk mpor legal maupun llegal, melalu penerapan kebjakan tarf dan non tarf (Technical barrier, Sanitary dan Phytosanitary/SPS, dsb), serta mengefektfkan pengawasan melalu perkarantnaan dan bea cuka d berbaga pelabuhan/tempat masuknya barang. D sampng tu, pemerntah perlu mengevaluas kebjakan mkro maupun makro yang menyebabkan baya produks menjad tngg dan mencptakan kebjakan terpadu d dalam neger yang dapat menjad daya tark nvestor. Untuk merangsang penngkatan produks d dalam neger, pemerntah perlu melndung produsen (petan/pengusaha d bdang pangan) dengan menyedakan nsentf berupa 130

131

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

subsd, perlndungan harga nput/output, pemberan jamnan harga, kernganan pajak, pengaturan tarf, pengaturan ekspor/mpor, dsb. d. Akselerasi adopsi teknologi

Kegatan n dlakukan melalu teknolog melput: (1) peraktan teknolog untuk menghaslkan varetas unggul spesfk lokas untuk menngkatkan kualtas dan produktvtas usaha pertanan, perkanan dan kehutanan, dan (2) perbakan teknolog buddaya untuk menekan kesenjangan hasl antara tngkat peneltan dan tngkat petan, menngkatkan efsens ke arah zero waste, memperbak/mempertahankan kesuburan lahan dan menngkatkan pendapatan petan. D sampng tu, akseleras teknolog khusus bag ndustr hlr darahkan untuk menghaslkan produk pangan yang bermutu dan berdaya sang antara lan melalu: (1) peraktan dan pengembangan teknolog pasca panen dan pengolahan tepat guna spesfk lokas untuk menngkatkan efsens dan kualtas produk; (2) penngkatan kesadaran dan kemampuan petan/nelayan untuk memanfaatkan teknolog pasca panen dan pengolahan produk yang tepat untuk menngkatkan efsens dan kualtas produk, mendorong pemanfaatan teknolog dan peralatan tersebut melalu penyedaan nsentf bag pelaku usaha, khususnya skala kecl. Dsampng tu dlakukan juga upaya penngkatan pengetahuan mengena standarsas mutu dan produk halal, serta proses pengolahan pangan yang halal namun juga sesua standar mutu, dan pengolahan 131

132

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

pangan yang dapat memberkan nla tambah yang tngg namun efsen dan efektf. B.

Mengembangkan Sistem Distribusi Pangan, dlakukan melalu upaya: 4. Memperlancar

sistem distribusi pangan untuk pemerataan pasokan, stablsas harga dan penngkatan akses pangan untuk mengantspas perubahan ekonom global dan perubahan klm global, dlakukan melalu: a. Menjamin stabilitas pasokan antar wilayah dan

antar waktu melalui pengembangan sistem distribusi pangan yang efektif melput: (1) pengembangan teknolog pengolahan dan penympanan produk hasl panen agar tahan lama dan tdak cepat rusak; (2) pembangunan dan rehabltas sarana dan prasarana dstrbus sepert jalan, jembatan, pelabuhan, tempat pendaratan, serta sstem angkutan umum yang menjangkau daerah-daerah terpencl dan rawan gangguan bencana, dan pembangunan pada segmen-segmen yang tdak mampu dlaksanakan oleh swasta dan memfasltas peran swasta untuk mengembangkan segmen yang menguntungkan; (3) penghapusan retrbus produk pertanan dan perkanan yang melput penetapan aturan penghapusan retrbus produk pertanan dan perkanan, penelaahan terhadap peraturan pemerntah dan pemerntah daerah dan membatalkannya bla mash ada; (4) pemberan subsd transportas bag daerah sangat rawan dan daerah terpencl antara lan dapat berupa penyedaan pelayanan transportas bersubsd oleh pemerntah, 132

133

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

bekerjasama dengan pemerntah daerah atau swasta untuk menjamn stabltas dan kontnutas pasokan pangan pada daerah-daerah rawan pangan, rawan tersolas dan daerah terpencl, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat d daerah tersebut; dan (5) pengawasan sstem persangan perdagangan yang tdak sehat melput pengkajan dan penerapan regulas perdagangan yang menjamn proses yang adl dan bertanggungjawab, serta melndung para pelaku ekonom dar persangan yang tdak sehat, bak antar pelaku d dalam neger maupun antara pelaku d dalam neger dan luar neger. b. Mengembangkan sistem distribusi untuk meningkatkan perdagangan antar wilayah dan atau antar negara yang dapat dlaksanakan melalu promos produk pangan Indonesa dengan mengkut pameran-pameran, dan pengendalan mpor melalu proteks produk dalam neger dar produk luar neger dan wabah, dan sebaganya. 5. Mengembangkan cadangan pangan pemerintah daerah

dan masyarakat. Pengembangan cadangan pangan pemerntah dttkberatkan pada fasltas pengembangan cadangan pemerntah propns, kabupaten dan desa agar setap jenjang pemerntahan mampu mengatas masalah kerawanan pangan sesua kewenangan dan tanggung jawab otonomnya. Pengembangan sstem cadangan pangan pemerntah secara berjenjang n dprortaskan pada daerah-daerah rentan kerawanan pangan, dengan jens pangan serta sstem pengelolaan yang sesua budaya masyarakat setempat. Sedangkan penngkatan cadangan 133

134

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

pangan masyarakat dlakukan melalu pengembangan kelembagaan ketahanan pangan lokal yang sudah mengakar d masyarakat. Salah satu contoh kelembagaan tersebut adalah lumbung pangan masyarakat. Pengembangan lumbung pangan masyarakat dlaksanakan khususnya d daerah rawan pangan krons maupun rawan pangan transen darurat. Melalu pengembangan lumbung pangan yang ada d masyarakat dharapkan agar masngmasng kelompok masyarakat mampu memanfaatkan dan mengelola sstem cadangan pangannya untuk mengatas masalah kerawanan pangannya secara mandr dan berkelanjutan. Fasltas dlakukan dalam aspek manajemen kelompok maupun aspek tekns pengelolaan pangan sehngga kualtas dan nla ekonomnya dapat dtngkatkan. 6. Menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga pangan.

Untuk menghadap fluktuas harga pangan yang dapat mempengaruh pendapatan produsen dan daya bel konsumen, pemerntah harus secara aktf melakukan upaya-upaya stablsas harga pangan melalu koordnas dengan pengambl kebjakan dan para pelaku usaha untuk mengamankan pasokan terutama pada saat terjad gejolak harga, sepert pada saat panen raya, pada har besar keagamaan nasonal, dsb. Untuk mendukung upaya stablsas harga perlu dlakukan: (a) pemantauan dan analss harga pangan pokok dan strategs secara berkala untuk memberkan gambaran mengena konds harga pangan. Apabla terjad gejolak harga yang meresahkan masyarakat, maka pemerntah perlu melakukan tndakan ntervens untuk menstablkan kembal harga pada tngkat 134

135

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

yang dapat dterma; dan (b) pengelolaan pasokan pangan dan cadangan penyangga untuk stablsas harga, yang melput penyedaan cadangan beras pemerntah, serta kerjasama dengan badan-badan usaha pemerntah dan swasta dalam penyedaan cadangan penyangga bahan pangan lannya, untuk dmanfaatkan/dmoblsas apabla terjad kelangkaan pasokan atau gejolak harga. 7. Meningkatkan

aksesilibitas atas pangan melalu penngkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal penngkatan pendapatan masyarakat melalu pemberdayaan masyarakat d daerah mskn dan rawan pangan yang melput pendampngan untuk menngkatkan kapastas masyarakat agar mampu memaham peluang dan mendayagunakan sumberdaya yang dmlknya untuk menngkatkan produktvtas ekonom keluarga serta pencptaan lapangan pekerjaan. Penngkatan kapastas melput kemampuan berorgansas, bekerjasama dan pembentukan modal, keteramplan mengolah sumberdaya alam, serta mengelola usaha dan mengembangkan jarngan usaha. Dsampng tu dberkan pula bantuan untuk menambah asset kelompok untuk mempercepat pengembangan usahanya.

8. Menangani kerawanan pangan kronis dan transien

a. Subsidi/bantuan, dapat dlakukan melalu pemberan bantuan dalam bentuk food for work, pemberan bantuan dalam bentuk bantuan sosal untuk daerah rawan pangan yang mengalam bencana alam, penngkatan efektvtas program Raskn dengan memperbak metoda penentuan kelompok sasaran 135

136

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

menggunakan nformas terkn, melbatkan masyarakat desa untuk menajamkan proses seleks kelompok sasaran, memantau dan mengawas proses penyaluran, dan memberkan saran/umpan balk terhadap efektvtas program Raskn. Dsampng tu juga kontrbus pemerntah setempat dalam penyedaan baya dstrbus dar tngkat desa ke ttk bag. b. Mempercepat pemberdayaan masyarakat miskin melalu pengembangan kelembagaan yang sudah ada d masyarakat atau bentukan baru agar dapat mampu untuk mengatas permasalahan kerawanan pangan yang dhadapnya dengan kemampuannya sendr tanpa harus bergantung pada pemerntah atau orang lan dsektarnya, serta mampu untuk berpartspas dalam pembangunan ketahanan pangan d daerahnya masng-masng. Hal n dapat dlakukan melalu pembentukan kelompok afntas, Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan Tm Pangan Desa (TPD) pada pengembangan Desa Mandr Pangan (Demapan), pemberdayaan kelompok gapoktan melalu pemberan modal untuk perbakan atau pembangunan lumbung pangan, pemanfaatan pangan lokal, dan pendampngan oleh penyuluh untuk penguatan Lembaga Dstrbus Pangan Masyarakat (LDPM). c. Pengembangan isyarat dini dan penanggulangan keadaan rawan pangan dan gizi (SKPG) yang terdr dar penngkatan kepedulan pemerntah dan masyarakat khususnya d kabupaten terhadap manfaat sstem syarat dn serta memfasltas penerapannya sesua konds setempat. Dsampng tu juga 136

137

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

memfasltas pemerntah daerah untuk membangun kemampuan merespon syarat tersebut secara tepat dan cepat untuk mencegah dan mengatas terjadnya kerawanan pangan. d. Pemanfaatan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk penanggulangan keadaan rawan pangan dan gz. Pemanfaatan cadangan pangan pemerntah berupa cadangan beras pemerntah dapat dgunakan atas dasar permntaan Gubernur/Bupat/Walkota, kepada Menter Sosal untuk menanggulang masalah kerawanan pangan dan gz d daerahnya. Sedangkan pemanfaatan cadangan pangan pemerntah daerah dkoordnaskan oleh pemerntah daerah setempat sesua dengan ketentuan yang berlaku. C.

Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan, dilakukan melalui: 9. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan

melalu: (a) penngkatan dversfkas konsums pangan dan gz sembang melput penngkatan pengetahuan dan kesadaran pangan dan gz, keteramplan mengelola pangan dan konsums dengan gz sembang, santas dan keamanan d bdang pangan, dan sumberdaya keluarga untuk menngkatkan gz; (b) pengembangan teknolog pangan yang melput perekayasaan atau novas terhadap teknolog/kearfan lokal d bdang pangan, untuk menngkatkan kualtas fsk maupun kandungan gz, daya smpan, dan daya sang komodtas pangan. Teknolog tepat guna spesfk lokas n membantu masyarakat dalam kegatan produks, cadangan, dstrbus, dan perdagangan 137

138

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

pangan hngga aktvtas jasa boga untuk menngkatkan ketersedaan pangan serta pendapatan masyarakat; dan (c) dversfkas usahatan dan pengembangan pangan lokal dengan memfasltas kelompok masyarakat melalu pendampngan, novas terhadap kearfan lokal dan dukungan nput atau permodalan untuk melakukan dversfkas usahatan. Hal n untuk memperkenalkan berbaga peluang penngkatan pendapatan melalu pendayagunaan sumber-sumber pangan lokal menjad bahan pangan yang sehat dan bergz, serta tdak kalah menark dengan bahan pangan produk ndustr. Kegatankegatan yang dapat dlakukan antara lan : () Pemanfaatan lahan pekarangan untuk penngkatan gz keluarga antara lan terdr dar penyuluhan, bmbngan dan fasltas kepada kelompok masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebaga sumber pangan dan gz keluarga. () Penngkatan Keluarga Sadar Gz. Kegatan n antara lan melput penyuluhan dan bmbngan sosal kepada keluarga yang membutuhkan melalu sstem komunkas, nformas, dan edukas yang sesua dengan stuas sosal budaya dan ekonom setempat. ()Penguatan Lembaga Pengelola Pangan d Pedesaan dengan memfasltas berbaga lembaga sosal masyarakat d pedesaan yang bergerak d bdang pangan agar mampu menngkatkan perannya dalam turut serta mengatas masalah pangan dan gz d lngkungannya, dan dapat menjad nspras bag masyarakat d sekellngnya untuk berperan serupa. 138

139

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

10. Mendorong perilaku konsumsi pangan yang dapat

dlakukan melalu sosalsas dan promos melalu berbaga meda massa cetak dan elektronk, serta sosalsas secara langsung kepada masyarakat, kampanye nasonal dversfkas konsums pangan, dan memasukkan mater tentang pangan beragam, bergz dan sembang dalam kurkulum sekolah. 11. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan

pangan dfokuskan pada komodtas sayur dan buah segar serta pangan segar lannya dan darahkan pada : (a) penyusunan kebjakan dan mplementasnya; (b) penngkatan kesadaran produsen dan konsumen dalam memproduks, mengedarkan, perdagangan, dan mengkonsums pangan yang aman; (c) penngkatan pemahaman dan pengetahuan petugas daerah yang menangan ketahanan pangan; (d) montorng, pengawasan dan pengujan keamanan pangan segar; (e) penguatan dan pembnaan lembaga yang melakukan Otortas Kompetens Keamanan Pangan (OKKPD); (f) promos keamanan pangan segar; dan (g) pengkajan, pengembangan, koordnas, pemberdayaan, dan kerjasama kelembagaan keamanan pangan segar. D sampng tu juga dlakukan proteks atau penngkatan perlndungan atas pangan yang aman dan halal untuk dkonsums penduduk Indonesa melalu penngkatan mutu dan keamanan pangan yang terdr dar: (a) pengembangan dan penerapan sstem mutu pada proses produks, olahan, dan perdagangan pangan yang melput perumusan dan penetapan sstem mutu, penyuluhan, pelayanan dan fasltas penerapan sstem mutu, pemantauan penerapan 139

140

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

sstem mutu serta penghargaan terhadap produsen, pengolah dan pedagang d bdang pangan yang telah menerapkan sstem mutu dengan bak; (b) penngkatan kesadaran mutu dan keamanan pangan pada konsumen melput penddkan dan penyuluhan kepada seluruh lapsan masyarakat bak melalu jalur formal maupun non formal untuk menngkatkan pemahaman terhadap mutu dan keamanan pangan serta dampaknya terhadap kesehatan tubuh, serta kemampuan untuk menyeleks pangan yang bermutu dan aman dkonsums; (c) pencegahan dn dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan mutu dan keamanan pangan antara lan adalah kampanye penngkatan kesadaran masyarakat atas berbaga aturan tentang mutu dan keamanan pangan, penerapan sstem pemantauan terhadap produk pangan yang berpotens pelanggaran dan membahayakan, serta penerapan sanks terhadap pelanggaran. Kesadaran masyarakat atas bahaya pada bahan pangan yang dkonsums akan memberkan kontrbus yang sgnfkan terhadap pencegahan dn dan pengawasan. 12. Memfasilitasi pengembangan industri pangan Usaha

Kecil dan Menengah (UKM) dfokuskan pada UKM yang memlk karakterstk: (a) berbass sumberdaya lokal sehngga dapat memanfaatkan potens secara maksmal dan memperkuat kemandran; (b) dmlk dan dlaksanakan oleh masyarakat lokal; (c) menerapkan teknolog lokal (indigenous) sehngga dapat dkembangkan oleh masyarakat lokal; dan (d) tersebar dalam jumlah yang banyak sehngga merupakan alat pemerataan yang efektf. 140

141

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

D.

Membangun Sistem Pendukung Ketahanan Pangan yang Kondusif 13. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta

dalam pembangunan ketahanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan sangat kompleks karena terdr dar berbaga sektor yang salng terkat, untuk tu dperlukan adanya kerjasama yang snergs dar seluruh stakeholder ketahanan pangan terutama masyarakat dan swasta. Penngkatan peran swasta dan masyarakat dapat dlaksanakan melalu penngkatan kerjasama antara pemerntah dan swasta melalu CSR (Corporate Social Responsibility) terkat dengan pemberdayaan masyarakat d daerah rawan pangan, menngkatkan keterlbatan masyarakat secara partspatf dalam penanganan kerawanan pangan, dan mewujudkan ketahanan pangan d daerahnya masng-masng sesua dengan budaya setempat. 14. Mendorong

adanya kebijakan perdagangan yang kondusif

makro

dan

(a) Kebjakan Fskal yang Memberkan Insentf bag

Usaha Pertanan. Hal n dlakukan dengan pemberan kernganan pajak bag para pelaku usaha d bdang pertanan dan pengolahan pangan untuk mendorong pertumbuhan nvestas usaha berbass pertanan dan pangan. (b) Alokas APBN dan APBD yang memada untuk Pengembangan Sektor Pertanan dan Pangan. Hal n dlakukan dengan penngkatan kepedulan dan pemberan pemahaman serta umpan balk kepada lembaga pemerntah yang berkompeten termasuk 141

142

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

lembaga legslatf, untuk memberkan anggaran memada bag sektor pertanan dan pangan. Kebjakan Perdagangan yang Memberkan Proteks dan Promos bag Produk Pertanan Strategs melput penerapan berbaga nstrumen dan regulas perdangan secara arf untuk melndung dar persangan yang tdak menguntungkan dan memberkan dukungan terhadap penngkatan daya sang produk pertanan strategs nasonal. Melaksanakan koordnas strategs pada tngkat nasonal, regonal dan global untuk menngkatkan kepemerntahan, memperbak alokas sumberdaya, memperbak duplkas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungs serta bantuan kerawanan pangan, dan mengdentfkas senjang dalam melakukan respons terhadap permasalahan. Menjamn peran pentng dar sstem multlateral melalu penngkatan efsens, koordnas, kemampuan merespon, dan efektvtas nsttus multlateral secara berkelanjutan. Menjamn dpenuhnya komtmen berkelanjutan bag para mtra untuk melakukan nvestas d sektor pertanan, ketahanan pangan dan gz, melalu penyedaan sumberdaya yang dperlukan secara tepat waktu dan dengan cara yang handal, melalu perencanaan dan program multi-year. Melakukan nvestas yang terencana d masng-masng negara, yang darahkan untuk menyalurkan sumberdaya pada program yang ddsan secara bak

142

143

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

dan program yang berorentas kepada output, serta melakukan kemtraan global. 15. Menguatkan kelembagaan ketahanan pangan dan

koordinasi antar daerah dapat dlakukan dengan: (a) mendorong terbentuknya kelembagaan ketahanan pangan d tngkat daerah propns dan kabupaten/kota sebagamana yang tercantum dalam Peraturan Pemerntah Nomor 38 tahun 2007 dan kesepakatan gubernur dan bupat/walkota dalam Sdang Dewan Ketahanan Pangan tahun 2009; dan (b) menngkatkan peran Dewan Ketahanan Pangan dalam ketahanan pangan terutama dalam menngkatkan koordnas dan kerjasama antara nstans pemerntah, swasta, perguruan tngg, dan masyarakat. 16. Peningkatan peran pimpinan formal dan nonformal

dalam pembangunan ketahanan pangan Serng dengan proses otonom daerah yang datur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Otonom Daerah yang dtndak lanjut dengan Peraturan Pemerntah Nomor 20 Tahun 2000, peran daerah dalam menngkatkan ketahanan pangan d wlayahnya menjad semakn menngkat. Searah dengan pelaksanaan kebjakan otonom daerah, pemerntah provns dan pemerntah kabupaten/ kota dapat berperan aktf dalam upaya menngkatkan ketahanan pangan d wlayah kerjanya. Partspas tersebut dharapkan memperhatkan beberapa azas, yatu: (a) mengembangkan keunggulan komparatf yang dmlk oleh masng-masng daerah sesua dengan potens sumberdaya spesfk yang dmlknya, serta dsesuakan 143

144

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

dengan konds sosal dan budaya setempat; (b) menerapkan kebjakan yang terbuka dalam art menselaraskan kebjakan ketahanan pangan daerah dengan kebjakan ketahanan pangan nasonal; (c) mendorong terjadnya perdagangan antar daerah; dan (d) mendorong tercptanya mekansme pasar yang berkeadlan. Dengan memperhatkan beberapa azas kebjakan ketahanan pangan d daerah tersebut, beberapa hal yang perlu dlakukan oleh pemerntah daerah tersebut dantaranya melput: (a) penngkatan kesadaran pemerntah daerah tentang pentngnya memperhatkan masalah ketahanan pangan d wlayahnya; (b) perlunya apresas tentang baya, manfaat, dan dampak program penngkatan ketahanan pangan d daerah terhadap pembangunan wlayah dan nasonal kepada para penentu kebjakan d daerah; (c) penyusunan perencanaan dan strateg untuk menangan masalah ketahanan pangan d daerah; dan (d) pengembangan suatu wahana untuk salng tukar menukar nformas dan pengalaman dalam menangan masalah ketahanan pangan antar pemerntah daerah. 17. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan (a) Alokas anggaran yang memada untuk peneltan dan

pengembangan. Kegatan n melput penngkatan kepedulan berbaga lembaga terkat dalam pemerntah dan pemerntah daerah untuk mengalokaskan anggaran memada untuk peneltan dan pengembangan untuk menghaslkan teknolog, nformas, peralatan yang menunjang terwujudnya ketahanan pangan dan gz. 144

145

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

(b) Penngkatan

kerjasama kemtraan antar lembaga peneltan. Kegatan n adalah mengkoordnaskan substans dan memadukan sumberdaya peneltan untuk menjamn efsens dan efektvtas peneltan, serta terlayannya kebutuhan masyarakat yang beragam oleh sumberdaya peneltan yang terbatas. (c) Menngkatkan peran serta masyarakat. Hal n dlakukan dengan menerapkan sstem penghargaan tngkat nasonal kepada mereka yang telah memberkan kontrbus yang sgnfkan terhadap pembangunan d bdang pangan dan gz, untuk memotvas dan memperluas peranserta lembagalembaga pemerntah daerah, lembaga non-pemerntah, organsas masyarakat maupun perorangan untuk melakukan hal serupa. (d) Menngkatkan kualtas data dan nformas ketahanan pangan, melalu perbakan metodolog pengumpulan dan pengolahan data terkat dengan ketahanan pangan, penyempurnaan dalam penyajan data, penngkatan kerjasama antar nstans dalam penngkatan kualtas data ketahanan pangan, dan penyebaran nformas ketahanan pangan secara transparan bak d meda cetak maupun elektronk, bak untuk nstans pemerntah, swasta dan masyarakat sehngga dapat menngkatkan peran pemerntah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan. 18. Melaksanakan kerjasama internasional

(a) Penggalangan kerjasama nternasonal dalam melawan kelaparan dan kemsknan. Kegatan n dmula dengan membangun Alans Nasonal Melawan 145

146

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

Kelaparan (ANMK), untuk: (1) membangun kepedulan, memperkuat komtmen dan mendorong aks-aks nyata mencegah dan mengatas masalah kelaparan; (2) membangun kemtraan antara pemerntah, organsas pemerntah, pelaku usaha dalam rangka menngkatkan kemampuan dan kreatvtas mengatas masalah; dan (3) melakukan pertukaran nformas pengalaman berharga dar masng-masng lembaga. (b) Perbakan knerja dplomas ekonom, poltk, sosal, dan budaya untuk menngkatkan ketahanan pangan. Kegatan n melput pembekalan terhadap stuas dan peluang kerja sama dengan berbaga negara dan lembaga-lembaga nternasonal untuk mendukung penngkatan ketahanan pangan, dan berdasarkan nformas tersebut menngkatkan ntenstas dplomas dengan fokus yang spesfk dan efektf.

146

147

148

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

BAB VI RENCANA AKSI KETAHANAN PANGAN Rencana Aks Ketahanan Pangan perode 2010-2014 adalah suatu panduan pelaksanaan kebjakan umum tersebut d tngkat lapangan, sekalgus merupakan penjabaran rnc dar setap elemen kebjakan dengan sasaran yang jelas, berkut focal point, terutama lembaga pemerntah yang palng bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Rncan nlah dharapkan menjad panduan bag para stakeholders ketahanan pangan dar lembaga pemerntah, swasta, BUMN, perguruan tngg lembaga swadaya masyarakat dan kalangan masyarakat umum. Selengkapnya, matrks rencana aks ketahanan pangan 2010-2014 tersebut akan durakan berkut n:

149 147

150

Tujuan Kebijakan

Menata Pertanahan dan Tataruang Wlayah

No

1

Penyusunan tata ruang daerah dan wlayah yang mempu mendukung pewlayahan komodtas unggulan Perbakan Rencana Tata Ruang Daerah dan Wlayah (RTRW) tngkat provns secara terkoordnas antar daerah/wlayah.

Perbakan admnstras pertanahan dan serfkas lahan yang murah

Pengembangan reforma agrara dengan menata kembal kepemlkan, penguasaan serta pemanfaatan lahan usaha dan lahan pertanan sesua dengan Undang-Undang No. 5/1960 tentang Pokok Agrara Penyusunan tata tuang daerah dan wlayah, sebaga amanat dar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Pemberan sanks yang sangat berat bag pelaku konvers lahan subur berrgas tekns menjad kegunaan lan d luar pertanan

Program Kegiatan

148

Tercptanya admnstras petanahan yang memada dan tdak memberatkan rakyat Semakn jelasnya RTRW Provns dan Daerah dengan mempertmbangkan unsur-unsur sosal, ekonom, budaya dan kelestaran sumberdaya alam.

Tersusunnya RUTRW yang dapat dakses oleh seluruh lapsan masyarakat Terhentnya fenomena konvers lahan subur berrgas yang dapat menm-bulkan fenomena ketdakadlan baru. Terselesakannya sengketa lahan, terutama tentang admnstras lahan

Utama: Kemenpu, Pendukung: Kemenkum, Kementan, BPN, Pemprov Utama: Bappenas, Pendukung: BPN, Kementan, Pemda Utama: BPN, Pendukung: Kementan, Kemendagr, Pemda Utama: Kemenpu Pendukung: Kementan, Bappenas, BPN, Pemprov Utama: Bappenas, Pendukung: Kemenpu BPN, Pemprov dan Pemda (Kab/kota)

Terwujudnya kebjakan pengelolaan lahan pertanan yang lebh beradab

Indikator keberhasilan (output)

Utama: BPN, Pendukung: Kementan, Bappenas, Kemendagr, Pemda

Lembaga Relevan

Matriks Rencana Aksi Kebijakan Umum Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

151

Tujuan Kebijakan

Antspas perubahan klm : adaptas dan mtgas

No

2

Perbakan manajemen sstem rgas, pengelolaan ar dan rehabltas sumber-sumber ar ar secara berkelanjutan, mnmal untuk mengurang dampak kekerngan yang lebh hebat Pengurangan secara sstemats terhadap luas, ntenstas, dan duras musm kemarau karena perubahan klm, msalnya dengan “njeks” ar dengan dam part, sumur resapan dan channel reservoir . Pencegahan penurunan produks pangan, perumusan skema perlndungan petan produsen

Tersedanya bass data bag penyaluran bantuan darurat bahan pangan/ar bersh pada saat kekerngan melanda. Membaknya sstem pengelolaam ar d daerah, terutama pada sstem kemarau. Terselenggarakannya sstem njeks ar, dam part, sumur resapan yang dkelola langsungoleh masyarakat. Berkurangnya kemungknan produks pagan.karena petan telah dlndung

Utama: Kemensos, Pendukung: Kementan Kemendagr, Pemda Utama: Kemenpu, Pendukung: Kementan, Kemendagr, Pemda Utama: Kementan, Pendukung: BMKG Kemendagr, Pemda Utama: Kementan, Pendukung:Kemendagr,

Berkurangnya laju konvers lahan sawah (berkelanjutan) menjad kegunaan lan d luar pertanan

Tersusunnya dokumen sstem perngatan dn, mula dar aspek pola tanam sampa pada pemanenan ar

Utama: Depkum, Pendukung: Kemenpu, BPN, Pemprov dan Pemda

Penerapan sstem perpajakan progresf bag pelaku konvers lahan pertanan subur melalu penyusunan peraturan dan penerapannya secara tegas bdang perpajakan atas lahan atau usaha yang dapat menghambat/memberatkan konvers lahan pertanan subur Penyusunan sstem perngatan dn, mula dar tngkat tekns pola tanam pangan, langkah hemat ar dan pemanenan ar setap ada hujan, sampa pelestaran sumber-sumber ar d hulu sunga dan hutan konservas. Program penyapan dan pemberan bantuan darurat bahan pangan dan ar mnum/ar bersh jka kekerngan melanda.

Indikator keberhasilan (output)

Utama: Bappenas, Pendukung: Kementan, BMKG, Kemendagr dan Pemda

Lembaga Relevan

Program Kegiatan

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

152

Tujuan Kebijakan

Menngkatkan Produks Domestk: Proteks dan Promos

No

3

Pengendalan hama terpadu

Akseleras Adops Teknolog

Terjamnnya harga produks petan dan harga nput produks

Utama : Kemenko Perekonoman , pendukung : Kementan Utama: Kementan Pendukung: Kemenpern, Rstek Utama: Kementan pendukung : pemda

Menngkatnya pengetahuan dan keteramplan mengena pengendalan hama terpadu

Menngkatnya produk pangan yang bermutu dan berdayasang

Tersedanya benh/bbt unggul yang berkualtas sesua kebutuhan petan

Tercapanya swasembada pangan strategs yang berbass penngkatan produktvtas dan efsens usaha. Semakn memadanya nsentf sstem produks bag petan untuk menngkatkan produksproduktvtas

dar beberapa macam rsko. Tersedanya varetas baru yang unggul sekalgus mampu adaptas dengan perubahan klm dan pemanasan global.

Indikator keberhasilan (output)

Utama: Kementan Pendukung : BUMN, pemprov, Rstek

Utama: Kemenko Ekon, Pendukung: Kementan, Kadn, perbankan

Utama: Kementan Pendukung: Kemenpern, Rstek,

Pemda Utama: Kementan, Pendukung:Kemendagr, Unverstas, Kadn, swasta dan Pemda

(dan konsumen) secara sstemats. Peneltan dan pengembangan varetas pangan yang tahan kekerngan dan efsens pemakaan ar permukaan dan ar tanah

Penngkatan produks dan produktvtas untuk swasembada komodtas pangan strategs (beras, jagung, kedela, tebu, dagng) Pemberan nsentf sstem produks, melput subsd nput pertanan (pupuk dan benh) dalam rangka penyedaan pupuk bermbang dan skm permodalan usaha pertanan/pembayaan kelembagaan petan. Pengembangan benh/bbt unggul berkualtas spesfk lokas, pengembangan usaha penangkaran atau produks benh/bbt sebar unggul berkualtas yang spesfk lokas Pemberan nsentf harga bag petan produsen (HPP, HET, dsb)

Lembaga Relevan

Program Kegiatan

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

153

Tujuan Kebijakan

Memperlancar sstem dstrbus pangan

No

4

Utama: Kemenpu, Pendukung: Kementan, Kadn, masyarakat

Utama: Kemenhut, Pendukung: KLH, Kementan, swasta Utama: Kemenag, Pendukung: Kementan, Kemenko Perekonoman, Perndustran, BUMN Utama: Kemenkeu, Pendukung: Kemenko Perekonoman, Kementan Utama: Kementan (karantna) Pendukung: Utama: Kemenpu, Pendukung: Kemenhub, Kemendagr, Pemda Utama: Kemenkeu, Pendukung: Kementan,

Rehabltas dan pembangunan nfrastruktur rgas serta melanjutkan program sejens yang belum selesa pada perode sebelumnya

Pelestaran sumberdaya ar dan pengelolaan daerah alran sunga

Penghapusan retrbus produk pertanan yang mash mentah

Implementas kebjakan Santary and phytosantary Pengembangan (pembangunan dan rehabltas) sarana dasar, jalan desa dan jalan usahatan

Pengaturan kebjakan tarf dan non tarf, serta pengawasan mplementasnya

Pengaturan mpor dan ekspor pangan

Utama: Kemenpern, Pendukung: Kementan Kadn, Perbankan

Lembaga Relevan

Penngkatan efsens penangan pasca panen

Program Kegiatan

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

Rehabltas 700.000 ha saluran rgas, terutama d daerah lumbung pangan dan Terselesakannya pembangunan proyek nfrastruktur, terutama yang tdak sempat selesa pada 2009 Menurunnya degradas lahan dan tersedanya ar pada musm kemarau Menurunnya ketergantungan terhadap mpor pangan dan menngkatnya ekspor produk pangan Berkurangnya serbuan produk pangan mpor terutama pangan legal Berkurangnya wabah penyakt yang masuk melalu pangan mpor Target pengerasan jalan desa dan jalan usahatan, dengan prortas pada daerah lumbung pangan Hlangnya retrbus memberatkan petan dan pedagang kecl.

Menngkatnya efsens pasca panen

Indikator keberhasilan (output)

154

Tujuan Kebijakan

Mengembangkan cadangan pangan pemerntah daerah dan masyarakat

No

5

Utama: Kemendgar, Pendukung:Kementan

Pengelolaan sstem cadangan pangan oleh masyarakat, terutama pada keadaan darurat, masng-masng kelompok masyarakat

Penngkatan kerjasama antar-daerah otonom, terutama alran pangan pokok dar daerah surplus ke daerah defst pangan Fasltas aspek manajemen kelompok dan fasltas aspek tekns pengelolaan pangan

Utama: Menkop Pendukung: Kementan, Pemda, Pem Desa, LKMD, masyarakat

Utama: Kemendagr Pendukung: Kementan, Bulog Pemda, LKMD masyarakat

Pengembangan lumbung pangan d tngkat masyarakat

Kemenag, Pemda Utama: Kemenag, Pendukung: Kemenkes, Kemenpern, BP POM Utama: Kementan, Pendukung: Pemda. Kemendagr, Kemenpu Utama: Kemendag, Pendukung: KPPU, Pemprov dan Pemda

Lembaga Relevan

Utama: Bulog, Pendukung: Kementan Kemendagr, Pemda Utama: Kemendagr, Pendukung: Kementan, Pemda

Pengembangan cadangan d setap laps pemerntah: daerah dan desa

Pengawasan sstem persangan pedagang yang tdak sehat

Pemberdayaan organsas petan d tngkat pedesaan

Pengawasan dan pengembangan standar mutu produk pangan

Program Kegiatan

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

Tersedanya cadangan pangan pokok d setap daerah (jka perlu setap desa) Terntegrasnya sstem cadangan pemerntah dan cadangan masyarakat Terkelolanya cadangan pangan masayrakat untuk mengatas masalah kerawanan pangannya secara mandr dan berkelanjutan. Semakn terntegrasnya kerjasama antar daerah dengan satuan kluster ekonom yang salng mendukung Menngkatnya kualtas kehdupan masayarakat nla ekonom cadangan pangan masyarakat.

Berkurangnya kolus harga antar pedagang yang merugkan petan

Menngkatnya poss tawar petan d hadapan pengumpul dan tengkulak

Terjamnnya mutu produk pangan

Indikator keberhasilan (output)

155

Tujuan Kebijakan

Menjaga keterjangkauan dan stabltas harga pangan

Menngkatkan akseslbtas atas pangan

No

6

7

Utama: Bulog, Pendukung: Kementan, Pemda, unvestas

Utama : Kemenko Perekonoman, Pendukung : Kemenag, Kementan

Pengembangan sstem pangadaan pangan pokok yang melbatkan lembaga usaha ekonom pedesaan

Intervens pemerntah untuk stablsas harga pangan (operas pasar)

Utama: Kemendagr, Pendukung: Kemenko Kesra, Pemda Utama: Kementan, Pendukung:Kemendagr, Pemda, Kemenko Kesra

Utama: Bulog, Pendukung: Pemda, swasta, masyarakat

Penguatan kelembagaan d tngkat desa untuk membantu aksesbltas masyarakat mskn terhadap pangan strategs Pengembangan pangan lokal untuk menngkatkan pendaptaan rumah tangga dan daya bel masyarakat

Penngkatan efektvtas program beras untuk keluarga mskn-raskn

Pengelolaan pasokan pangan dan cadangan penyanggah untuk menjaga stabltas harga pangan

Utama: Kemenag, Pendukung: BPS, Kementan, Pemda Utama: Kemenag, Pendukung: Kementan, Bulog, Pemprov

Lembaga Relevan

Pemantauan secara mngguan dan bulanan harga pangan strategs (beras, jagung, gula, kedela)

Program Kegiatan

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

Semakn soldnya rasa salng percaya d antara masyarakat bak d perdesaan maupun d perkotaan Terntegrasnya budaya dan kearfan pangan lokal dengan pengentasan kemsknan secara umum Berkurangnya tngkat ”salahsasaran” dan menngkatkanya

Stablnya harga pangan

Menngkatnya kapastas kelembagaan masyarakat d tngkat desa dalam pengadaan pangan pokok

Sap sedanya pasokan pangan pada, terutama pada saat paceklk, gagal panen dan bencana alam

Tersedanya data dan sebaran harga pangan strategs

Indikator keberhasilan (output)

156

Tujuan Kebijakan

Menangan kerawanan pangan krons dan transen

Mempercepat penganekaragaman konsums pangan

No

8

9

Utama: Kementan, Pendukung: Kemenkes, Kemendagr, Pemda, Utama: Bulog, Pendukung: Kementan, Kemendagr, Kemenkes,

Pemanfaatan lahan pekarangan untuk penngkatan gz keluarga

Pengembangan dversfkas usaha melalu usahatan terpadu bdang pangan, perkebunan, peternakan, perkanan dsb.

Utama: Kementan, Pendukung:Kemendagr, Pemprov, Dnas2

Utama: Kemendagr, Pendukung: Kemenkes, Pemda, pemda

Pemantauan secara berkala tentang perkembangan pola pangan rumah tangga, karena gagal panen dan paceklk

Pemanfaatan cadangan pangan pemerntah d seluruh lapsan untuk dapat menanggulang keadaan rawan pangan dan gz

Utama: Kemenkes, Pendukung: Kementan, Kemendagr, Bappenas

Utama: Kemenkes, Pendukung: Kementan, Pemda, unverstas

Lembaga Relevan

Pengembangan sstem syarat dn keadaan rawan pangan dan gz

Identfkas secara dn dan pemantauan berkala gejala kurang pangan dan surplus pangan

Program Kegiatan

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

Tersebarnya rsko gagal panen karena klm dan cuaca serta karena fluktuas harga yang sult untuk dantspas

Bangktnya kembal kelembagaan masyarakat dengan sstem montorng sederhana yang dlakukan oleh setap rumah tangga d seluruh Indoensa Tersedanya pangan dengan kandungan gz sembang yang mudah djangkau Cepatnya penanganan gejala rawan pangan, terutama pada kantongkantong kemsknan d perdesaan dan perkotaan

Tercptanya sstem syarat dn yang mudah dmengert dan dmanfaatkan oleh segenap lapsan masyarakat

krtera tepat lannya Tersedanya peta defst dan surplus pangan d seluruh Indonesa

Indikator keberhasilan (output)

157

Tujuan Kebijakan

Mendorong Perlaku Konsums Pangan

Menngkatkan pembnaan dan

No

10

11

Pembnaan sstem produks dan konsums pangan masyarakat agar terhndar dar cemaran bologs,

Sosalsas dan promos serta kampanye nasonal dversfkas konsums pangan melalu berbaga meda massa cetak, elektronk, dan secara langsung kepada masyarakat. Memasukkan mater tentang pangan beragam, bergz dan sembang dalam kurkulum sekolah

Tersedanya pengetahuan mengena pangan bag masyarakat sejak usa sekolah

Utama : Kemendknas

Utama: Kemenkes, Pendukung: Bertambahnya pemahaman Kemenprn, Kemendag, masyarakat, produsen pangan besar

Menngkatnya kesadaran masyarakat mengena dversfkas konsums pangan

Utama : Kemenkomnfo, pendukung : Kementan, masyarakat

Tersedanya pangan alternatf yang dapat mengurang ketergantungan terhadap pangan pokok sepert beras Menngkatnya pemahaman masyarakat tentang gz sembang

Utama: Menrstek Pendukung: Kemenpern, Kadn, masyarakat Utama: Kemenkes, Pendukung:Kemendagr Pemda, Kemenkomnfo

Penngkatan dversfkas konsums pangan dan prnsp gz sembang

Pengembanga pangan lokal sesua dengan kekhasan daerah

Pengembangan teknolog pangan untuk menngkatkan nla tambah dalam rangka dverskas pangan Perbakan sstem komunkas, nformas dan edukas (KIE) gz

Indikator keberhasilan (output)

Utama: Kementan, Pendukung: Teresdanya sumber pangan Kemenhut, KLH, masyarakat alternatf bag masyarakat mskn, terutama pada kawasan hutan Utama: Kementan, Berkembangnya pangan lokal, Pendukung:Kemendagr, terutama yang memlk sfat khas Pemda, masyarakat dan eksots Utama: Kemenkes, Pendukung: Berkembangnya sumber energ dan Kementan, Kemendagr, Pemda proten dar pangan alternatf yang ada

Lembaga Relevan

Pelestaran sumberdaya alam dan keanekaragaman hayat d daerah kawasan hutan

Program Kegiatan

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

158

Memfasltas pengembangan ndustr pangan UKM

Penngkatan Peran Serta Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan Ketahanan Pangan

13

pengawasan keamanan pangan

Tujuan Kebijakan

12

No

Indikator keberhasilan (output)

Utama: Kementan, Pendukung:Kemendagr

Penngkatan motvas masyarakat dan kapastas dan kelembagaan yang dapat mendukung proses pencapaan ketahanan pangan Pengembangan lembaga dan kebjakan pendukung, sepert lembaga smpan-pnjam desa dan usaha kecl menengah (UKM) serta koperas

Semakn bergarahnya masyarakat untuk berpartspas membantu menanggulang masalah pangan & gz

Berkembangnya ndustr pangan yang mampu memanfaatkan potens secara maksmal dan memperkuat kemandran

Menngkatnya motvas dan kapastas kelembagaan masyarakat d perdesaan dan perkotaan Utama: Kemenkop, Pendukung: Kembal bangktnya lembaga Pemda, Menko Perekonoman smpan pnjam desa dan semakn besarnya partspas UKM dan

Utama: Kemendagr, Pendukung: Kementan Kemendag, Pemda

Utama : KUKM, pendukung:Kementan, Kemendag

dan usaha kecl menengah tentang pangan bermutu dan aman bag kesehatan Utama: Kemenkes, Pendukung: Berkurangnya pangan tdak mutu POM Kemenprn, Kementan dan tdak aman, dan tercptanya mekansme penanganan dampak negatf pangan. Utama: Kemenkes, Pemda, Menngkatnya kualtas kemananan, Kemenprn, Kemendag mutu pangan, kehalanan pangan dalam sstem

Kementan

Lembaga Relevan

Pemberan nsentf bag mereka yang berjasa pada pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gz

Pengembangan ndustr pangan UKM berbass sumberdaya dan teknolog lokal dapat dkembangkan oleh masyarakat lokal

Penetapan standar keamanan dan mutu pangan, kehalalan, perdagangan pangan.

Pencegahan dn, penegakan hukum penanggulangan dampak pangan yang tdak aman.

kma, dan fsk yang berbahaya.

Program Kegiatan

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

159

Menguatkan kelembagaan

Kebjakan Makro dan Perdagangan yang Kondusf

14

15

Tujuan Kebijakan

No

Pembentukan kelembagaan ketahanan pangan d tngkat daerah propns dan kabupaten

Kebjakan proteks perdagangan, mnmal untuk empat komodtas utama dalam special products (SPs), yatu: beras, jagung, kedela dan tebu (plus dagng) sebagamana dsampakan secara resm Indonesa kepada Organsas Perdagangan Duna (WTO). Kebjakan proteks (dan promos n) danpat memberkan dukungan penngkatan daya sang produk strategs nasonal

Kebjakan fskal yang memberkan nsentf bag usaha pertanan, msalnya dengan pemberan kernganan pajak bag para pelaku usaha d bdang pertanan dan pengolahan pangan Alokas anggaran negara dan anggaran daerah yang memada untuk pembangunan pertanan dan ketahanan pangan, melalu penngkatan kapastas, kepedulan dan pemberan pemahaman

Penngkatan kerjasama antara pemerntah dan swasta melalu CSR (Corporate Social Responsibility)

Program Kegiatan

Lembaga Relevan

koperas dalam penyedaan pangan Menngkatnya kerjasama antara pemerntah dan swasta melalu CSR (Corporate Social Responsibility)

Indikator keberhasilan (output)

Utama : Kementan, Pendukung : Pemprov

Terbentuknya kelembagaan ketahanan pangan d seluruh

Utama: Kemenkeu, Pendukung: Semakn menngkatnya kesadaran Kementan, Kadn, Kemendagr, para perumus kebjakan, anggota Pemprov parlemen, untuk menjadkan sektor pangan dan pertanan sebaga landasan pentng pembangunan ekonom Indonesa Utama: Kemendag, Pendukung: Semakn membaknya nstrumen Kemenkeu, Kementan, Kadn, dan regulas perdagangan untuk Kemendagr, Pemprov melndung petan Indonesa dar persangan global yang tdak menguntungkan.

Utama: Kemenkeu, Pendukung: Semakn bergarahnya nvestas BKPM, Kementan, Kadn, usaha berbass pangan dan Kemendagr, Pemprov pertanan, dar hulu sampa hlr

Utama : BUMN, pendukung : Kementan

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

160

Melaksanakan Kerjasama

18

17

Penngkatan peran pmpnan formal dan nonformal dalam pembangunan ketahanan pangan Memfasltas Peneltan dan Pengembangan

ketahanan pangan dan koordnas antar daerah

Tujuan Kebijakan

16

No

Utama: Rstek, Pendukung: Kementan, Kemenkeu, masyarakat Utama: Rstek, Pendukung: Kementan, Kemendag, Kemenpern Utama: Kemenlu, Pendukung: Kemendag, Kemenhan,

Penngkatan kerjasama dan kemtraan antara lembaga peneltan, unverstas dan sektor swasta dalam pencaran dan pengembangan novas peneltan Penggalangan kerjasama ekonom bak dalam

Utama: Rstek, Pendukung: Kementan, Kemenkeu, unverstas, swasta, masyarakat

Utama : Kementan, Pendukung : Kemendagr, Pemprov

Utama : Kementan, Pendukung : Pemprov

Lembaga Relevan

Alokas anggaran negara yang memada untuk peneltan dan pengembangan

Penngkatan kesadaran pemerntah daerah tentang pentngnya memperhatkan masalah ketahanan pangan d wlayahnya serta penyusunan perencanaan dan strateg untuk menangan masalah ketahanan pangan Pemberan fasltas, kemudahan, dan dukungan polts untuk peneltan dan pengembangan

Penngkatan peran Dewan Ketahanan Pangan

Program Kegiatan

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014

Semakn besarnya semangat sektor swasta untuk berpartspas dalam peneltan dan pengembagan pangan Semakn kokohnya poss Indonesa dalam perdagangan pangan d

Terwujudnya alokas anggaran dana peneltan dan pengembangan bdang pangan sampa 1 persen dar PDB

Menngkatnya hasl-hasl peneltan yang dapat dgunakanlangsung untuk mengembangkan produks dan efsens usaha pangan

Menngkatnya kesadaran dan pengetahuan para pmpnan formal dan nonformal dalam penanganan masalah ketahanan pangan

menngkatnya koordnas dan kerjasama antara nstans pemerntah, swasta, perguruan tngg, dan masyarakat yang dfasltas oleh Dewan ketahanan pangan

propns dan kabupaten

Indikator keberhasilan (output)

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -2014

BAB VII PENUTUP Penyusunan Kebjakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014 pada prnspnya merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan pembangunan ketahanan pangan d masa mendatang secara lebh terarah sehngga dapat membawa bangsa Indonesa pada konds ketahanan pangan yang mapan. Dengan demkan, dharapkan KUKP 2010-2014 n dapat menjad acuan bag seluruh stakeholder ketahanan pangan dalam melaksanakan peran dan memberkan kontrbusnya untuk pemantapan ketahanan pangan bak d tngkat nasonal maupun d tngkat wlayah. Tentunya dalam hal n peran Dewan Ketahanan Pangan d tngkat nasonal, provns dan kabupaten/kota harus semakn doptmalkan dalam mengkoordnaskan berbaga nstans pemerntah dan stakeholder serta masyarakat secara luas.

148

161

162