KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL Dalam Mendukung KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL Dalam Mendukung KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

Badan Ketahanan Pangan – www.bkp.pertanian.go.id

1

SITUASI DAN TANTANGAN GLOBAL Pertumbuhan Penduduk & Urbanisasi Stunting

Pola Konsumsi Tenaga Kerja Alih Fungsi Lahan

Transformasi Sistem PertanianPangan

Masalah Gizi

Gizi Ganda Kualitas Konsumsi

Ketersediaan Lahan dan Air

Lahan Garapan Degradasi Lahan Penggunaan Air untuk Pertanian

KETAHANAN PANGAN Badan Ketahanan Pangan – www.bkp.pertanian.go.id

2

SITUASI DAN TANTANGAN NASIONAL DEMAND

Penduduk 252 juta Dinamika penduduk: struktur piramida, urbanisasi, angkatan kerja wanita

Proporsi penduduk miskin masih besar (11.4%) Ketergantungan thdp beras (2014: konsumsi per kapita= 114,8 kg)

Masalah Gizi

Peningkatan Permintaan Pangan (Jumlah, Mutu, Keragaman dan Keamanan Pangan


SUPPLY

Konversi lahan pertanian masih tinggi dan tidak terkendali Akses terhadap sumber pembiayaan, teknologi, informasi, dan pasar rendah Sebaran produksi pangan tidak merata, baik antar daerah maupun antar waktu Dampak negatif perubahan iklim global

Perlu ada kebijakan terobosan peningkatan produksi pangan 3

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

PP No17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 2015-2019


4

Kerangka Pikir Pembangunan Pangan Kedaulatan Pangan Ketahanan Pangan Kemandirian Pangan

Penyelenggaraan Pangan


Outcome Masyarakat dan perseorangan yang sehat, aktif, produktif 5

Lingkup Penyelenggaraan Pangan:


6


AGENDA 7 NAWACITA:

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

7.1 UPAYA PENINGKATAN KEDAULATAN PANGAN

Yang dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: a. Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; b. Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan c. Mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Badan Ketahanan Pangan – www.bkp.pertanian.go.id

8

ARAH KEBIJAKAN UMUM KEDAULATAN PANGAN DALAM RPJMN 2015-2019 Terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat

Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok

ARAH KEBIJAKAN UMUM KEDAULATAN PANGAN

Stabilisasi harga bahan pangan


Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan

9

RENCANA STRATEGIS KEMENTAN 2015 - 2019

VISI

“Terwujudnya sistem pertanian – bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”

SASARAN STRATEGIS 1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula 2. Peningkatan diversifikasi pangan 3. Peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor, dan substitusi impor 4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi 5. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani

TARGET SUKSES • Swasembada : Padi, Jagung, Kedelai • Peningkatan produksi :  Tebu  Hasil Ternak  Cabe  Bawang Merah • Diversifikasi Pangan :  Skor PPH  Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)

Keberhasilan Pembangunan Pangan Ditentukan Keterpaduan Lintas Instansi Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder

Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengawalan, anggaran APBD

KEMEN. PU

PEMDA

• Laporan program produksi (perluasan lahan, budidaya, pascapanen, dan konsumsi)

BPS Penyediaan benih unggul padi, jagung dan kedelai

• Metodologi Statistik

PT SHS, PT PERTANI, PENANGKAR

KEMENTERIAN

Penyediaan pupuk

PERTANIAN

PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY (PIHC)

Penyerapan produksi kedelai untuk tahu dan tempe

KEMEN PERINDUS TRIAN

Revitalisasi penggilingan padi, penguatan industri pakan, industri gula

KEMENDAG

KOPTI BULOG

• Penetapan harga dan kelancaran distribusi beras jagung dan kedelai • Pengaturan importasi sapi bakalan dan daging

Penyediaan beras dalam negeri 11

ARAH PEMBANGUNAN PANGAN  Peningkatan Ketersediaan Pangan yang bersumber dari Produksi Dalam Negeri  Peningkatan Produksi Pangan dengan sistem pertanian berkelanjutan  Pengembangan Cadangan Pangan Nasional  Pengelolaan Ekspor/Impor Pangan Berdasarkan Kepentingan Nasional Badan Ketahanan Pangan – www.bkp.pertanian.go.id

12

Lanjutan Arah Pembangunan Pangan ...

 Penguatan Distribusi dan Peningkatan Akses Pangan  Penyaluran Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin (Raskin)  Bantuan Pangan untuk Keadaan Darurat  Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan  Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal  Penanganan Keamanan Pangan  Perbaikan Gizi Masyarakat  Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok


13

KEBIJAKAN OPERASIONAL 1. Melaksanakan gerakan kemandirian pangan secara sistematis: – Peningkatan produksi pangan pokok/penting secara terencana dgn menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif. – Perencanaan arah pengembangan komoditas pangan dirinci dlm RPJMN, sesuai prinsip promosi ekspor, substitusi impor, tahap pengembangan dan penguasaan teknologi. 2. Menerapkan kebijakan secara konsisten: sumber pemenuhan pangan terdiri dari produksi domestik dan cadangan pangan nasional. Bila tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari impor sesuai kebutuhan. 3. Mendorong penciptaan inovasi dan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing, melalui alokasi sumber daya dan anggaran yang lebih besar.

4. Mempercepat kemampuan petani untuk menerapkan teknologi unggul melalui pemberdayaan dan pendampingan;


14

5. Mengembangkan cadangan pangan Pemeritah, Pemda, dan mendorong pengembangan cadangan pangan masyarakat. 6. Mengembangkan sistem distribusi dan logistik pangan melalui penyediaan prasarana, sarana dan kebijakan logistik serta perdagangan.

7. Menjaga stabilitas harga pangan pokok melalui pengelolaan cadangan pangan nasional, kebijakan harga pangan, dan kebijakan perdagangan internasional. 8. Mendistribusikan bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan rawan pangan kronis serta transien; 9. Meningkatkan keberdayaan dan kapasitas SDM dan kelembagaan petani dalam pengembangan agribisnis;


15

10. Penyelarasan kegiatan usaha tani skala kecil ke dalam rantai pasok pangan untuk meningkatkan pendapatan dan value added (food supplay chain); 11. Pelaksanaan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan ketahanan pangan: pemerintah, swasta/pelaku usaha pangan, akademisi, LSM pangan, pemangku lainnya, termasuk TNI-AD, SESUAI FUNGSINYA MASING-MASING DLM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN


16


17

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL Dalam Mendukung KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH

Recommend Documents