NOTULEN RAPAT PIMPINAN PIMPINAN
: Bupati
TANGGAL
: 6 Maret 2017
PUKUL
: 10.00 .WIB s/d selesai
TEMPAT
: Ruang Rapat Kantor Bupati Lantai 2
PESERTA
: Sekretaris Kabupaten, Para Asisten, Para Anggota Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten, Irbankab Kanpekab, Para Ka. Kantor, Ka. Sudin, Kabag, Ketua PMI Kab. Administrasi Kepulauan Seribu
PEMBAHASAN No. 1.
Pembahasan Paparan Ka. KSOP Muara
: : :
Uraian Pembahasan 1. Permasalahan Pelabuhan Kaliadem : -
Angke
Rancangan induk pelabuhan kaliadem sedang didesain
-
Ada posko terpadu untuk cek penumpang terkait penumpang yang membawa dermaga
-
Akses masuk ke dermaga yang jelek
-
Loket masuk yang belum terpadu dan masih manual
-
System perhitungan penumpang belum tersistem
-
Kapal
yang
sandar
perlu
ditinjau
ulang
penambatannya (catamaran, kapal BRI dan kapal sampah) -
Kapal sampah
-
Masalah penerangan jalan keadanya tergenang air.
-
Tupoksi KSOP hanya keselamatan pelayaran.
2. Pembahasan -
Akses masuk ke dermaga kaliadem yang jelek sudah koordinasi dengan walikota Jakut, informasi akan dibangun di tahun 2017.
-
Pulau Seribu jadi market narkoba, untuk itu perlu langkah antisipasi dengan : kasudin pendidikan memonitor anak-anak sekolah, kominfo mematikan wifi di pulau, kasatpol pp pengawasan di lapangan.
-
Manifes penumpang di Dermaga Kaliadem masih belum jelas. Perlu koordinasi lebih intens antara Dishub dan Kemenhub untuk mewujudkan destinasi nasional kepulauan seribu.
1
2.
Kementrian
:
Pariwisata terkait
1. Aplikasi homestay perlu untuk mendukung pariwisata 2. Selanjutnya perlu aplikasi ticketing untuk mengetahui
aplikasi homestay
jumlah dan tujuan wisatawan. 3. Pendataan homestay salah satu outputnya system 4. System tersebut memudahkan wisatawan untuk mengetahui kondisi homestay
3.
Penyampaian
:
SKPD
1. Perijinan genset homestay, disarankan melalui komunitas
homestay
agar
berbarengan
waktu
surveynya. 2. Masalah TDUP terkendala zonasi yang di Pulau umumnya R11, sementara homestay K2. 3. Mohon rekomendasi dari Bupati ke Penataan Kota terkait perubahan zonasi. Arahan 1. Nota dinas ke Dinas Penataan Kota dan Biro Tata Kota, terkait perubahan zonasi dan GSP. 2. Ijin genset homestay dibuat rapat khusus dimana permasalahannya dan upaya pemecahannya. 3. Terkait perijinan perlu terobosan di Pulau Seribu, jangan disamakan didarat. Sehingga memudahkan investor yang akan membuka usaha di Pulau. 4. Dinas PE menerima surat dari Bareskrim terkait perijinan genset di Pulau Seribu 5. Sudah dilakukan sosialisasi untuk segera membuat rekomendasi SLO dari Dinas PE, target dari Polisi adalah
genset
diatas
200
Kva
dengan
ijin
operasional. 6. Ijin SLO genset dibagi menjadi 3 kelas yaitu : 0-25 Kva ijin ke Sudin PE; 25 – 200 Kva ijin ke PTSP, diatas 200 Kva ijin ke Dinas PE. 7. Ijin genset sangat penting karena genset bisa berbahaya jika salah operasionalnya misalkan lokasi penempatannya, perawatannya, jenis genset sesuai kondisi pulau. 8. Dari Dinas PE memberikan toleransi 1 pulau 1 SLO harusnya 1 genset 1 SLO. 9. PTSP segera menyesuaikan perijinan genset sesuai rekomedasi Dinas PE. 4.
Penyampaian Sudin Tata Air
:
1. Pembangunan homestay pasti memerlukan ijin terkait di tupoksi sudin tata air seperti penyediaan air bersih dan pengolahan limbah. 2
2. Penyedian air oleh homestay pasti mengambil dari air tanah, atau SWRO dari air laut 3. Pembangunan sudah tahap lelang di Badan masih proses RUP. 4. Di pulau panggang akan dilakukan dengan swakelola dan
lelang.
Untuk
membandingkan
kualitas
pekerjaan. 5. Terkait pembangunan tetap perlu kerjasama dengan Lurah – Camat sebagai stakeholder di lapangan. 6. Minggu depan dinas akan survey SWRO Arahan : 1. Sosialisasi ke warga terkait pembangunan homestay yang perlu perijinan air tanah. 2. SWRO tetap harus jalan karena dibutuhkan oleh masyarakat. 5.
Penyampaian
:
Sudin Perumahan
1. Proses lelang kegiatan RPTRA masih di tahap penawaran pekerjaan 2. Untuk kegiatan Gazebo masih tahan desai dengan jumlah 25 gazebo, 3. Perawatan RPTRA akan dilakukan setelah serah terima asset dari CSR ke Sudin Perumahan 4. Mohon segera dikeluarkan ijin prinsip lokasi RPTRA yang akan dibangun 2017 5. Terkait lokasi di tiap kelurahan, agar pak lurah membuat surat PM1 keterangan tanah RPTRA itu milik pemda DKI ke PTSP. 6. Tanah asset yang bermasalah juga diinfokan ke bagian tapem untuk dicatat oleh KPKD.
6.
Penyampaian
:
Sudin
1. Terkait keselamatan pelayaran perlu dorongan dari KSOP ke Dinas Perhubungan
Perhubungan
2. Pembangunan dermaga kabupaten, dan Kelapa masih tahan perencanaan. 3. Kapal sekolah akan dikelola oleh UPAPK, arahan dari Dinas Perhubungan perlu penetapan rute kapal sekolah. 4. Segera dibuat surat rute kapal sekolah dengan masukan dari sudin pendidikan, dengan catatan jadwal kapal sekolah berangkat seminggu 2 kali.
7.
Penyampaian Sudin KPKP
:
1. Terkait perijinan budidaya ikan sesuai zonasi di RDTR di wilayah darat, zonasi di wilayah perairan. 3
2. Terkait pulau panjang bawah sudah diinfokan data kerusakan akibat pembangunan hasil perhitungan dari akademisi. 3. Muncul di qlue terkait kongsi penangkapan ikan, akan dilakukan operasi untuk pengawasan. 4. Pembangunan lokasi fasilitas docking kapal di pulau tidung belum ada akan diusulkan tahun 2018. Arahan : 1. Ijin pemberian lahan bibit ikan perlu dirapatkan. 2. Kapal Patroli Kerapu macan sudah ditandain sehingga operasi ketahuan, bisa dipakai kapal dari sudin perhubungan, kabupaten atau satpol PP.
8.
Penyampaian
:
Sudin PE
1. Industry
di
pulau
seribu
berkisar
kerajinan
pembuatan makanan dan pembuatan kapal 2. Lokasi pembuatan kapal di pinggir pantai, dengan tenaga kerja dari indramayu. 3. Industry pembuatan makanan akan difasilitasi oleh sudin PE 4. Monitoring penurunan tanah dari tahun 2015 di Pulau Seribu tidak ada penurunan tanah. 5. Terkait pembangunan dermaga perlu dilibatkan Sudin PE untuk PJUnya 6. Khusus pulau sabira diberikan subsidi listrik Arahan : 1. Sosialisasi perijinan genset di tiap kelurahan karena jangan sampai dijadikan target ke2 2. Kantor pemerintahan yang memiliki genset segera membuat surat permohonan ke Sudin PE terkait rekomendasi ijin penggunaan genset yang dimiliki kantor pemerintah. Setelah itu dilanjutkan ke PTSP.
9.
Penyampiaan KMPKB
:
1. Data jumlah penduduk pulau seribu yang naik, untuk itu program KB perlu ditingkatkan. 2. Sosialisasi program KB akan dilakukan besok. 3. Biaya KB ditanggung oleh Pemda DKI Jakarta. 4. Target penurunan angka 2,7 5. Tingkat pelecehan anak di Pulau Seribu termasuk tinggi dibanding wilayah lain, target KMPKB angka KDRT 0% (tertangani)
4
6. RPTRA menjadi unggulan Gubernur sehingga perlu perhatian khusus, tanggal 16 akan dirapatkan persiapan serah terima asset RPTRA 2016. 7. Lurah sebagai ketua, PKB sebagai sekretaris. 10.
Penyampaian
: BBM operasional kapal dititipkan ke Sudin LH Jakarta Utara.
Sudin LH
Sudah dikonsultasikan ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan hasil agar dilakukan pinjam pakai kapal dan germo ke Kelurahan, ditinjau dahulu kondisi asset, dapat dilakukan mutasi asset dari sudin ke kelurahan untuk optimalisasi kebersihan. Arahan : Segera lakukan percepatan mutasi asset kapal dan germo dari Sudin ke Kelurahan.
11.
Penyampaian
: Pulau binaan kesehatan, di pulau harapan dan pulau
Sudin Kesehatan
untungjawa dengan target pendataan masyarakat terkait kesehatan, dan dokter keluarga yang standby 24 jam. Untuk pasien stroke dapat kunjungan dokter ke rumah. Untuk catering harus mendapat ijin dari puskesmas dan PTSP. Arahan : Pemantauan Penyakit menular, gizi buruk dan pemberian makanan tambahan.
12.
Penyampaian
: Telah dilakukan rekon asset sudin kesehatan, kominfo dan
KPKD
RSUD untuk Penataan asset, para lurah dan camat agar mengirimkan data asset di KIB A dan KIB B
13.
Lurah Untungjawa
: SWRO di Pulau Untungjawa belum beroperasi
14.
Lurah Harapan
: SWRO di Pulau Sabira belum diserahkan asset namun dikelola oleh masyarakat tapi ada kendala biaya yang besar, mohon dapat diambil alih oleh sudin tata air
15.
Lurah Tidung
: Pekerja PPSU di LBok mohon dapat diberikan fasilitas penunjang keselamatan kerja
16.
Lurah Kelapa
: Tukang kapal dapat diberikan sertifikat dan edukasi pembuatan kapal. Hasil monitoring di Pulau Kelapadua ada saluran air yang tidak bersambung. Warga membutuhkan alat penghancur daging ikan untuk dibuat makanan olahan dari ikan selar (krupuk)
17.
Camat Selatan
:
1. Terkait kegiatan pemeliharaan jalan di Kecamatan, tidak ada tanggapan dari sudin bina marga dan tata air terkait perencanaan teknis. 5
2. Pelimpahan asset dari sudin teknis ke kecamatan juga belum ada tindak lanjutnya. 3. Pemeliharaan
kantor
juga
masih
belum
ada
tanggapan terkait perencanaannya. Arahan : Proses pelimpahan asset jalan sudah tahap proses verbal, minggu ini target selesai. 18.
Inspektur Kabupaten
:
1. Terkait Saber pungli, masih ada skpd yang belum mengirimkan formulir. 2. Skpd membuat banner himbauan anti pungli dan mencantumkan nomer pengaduan 3. Pengumuman RUP dari SKPD yang masih belum disampaikan ke inspektorat. 4. Terkait perencanaan teknis perlu dirapatkan khusus dan diambil keputusan tertulis yang menjadi dasar dalam perencanaan tersebut. 5. Pekerjaan yang ada indikasi bermasalah segera dilaporkan terutama yang melibatkan pihak ketiga.
19.
RSUD
1. Sudah ada dokter spesialis kandungan namun ada kendala transport dari rumah ke RSUD 2. Diprogramkan kegiatan jemput bola pasien. 3. Tidak ada dermaga dimarina, sehingga memakai SPBU dalam naik turun penumpang. Arahan : 1. Bagian umum tidak boleh gagal lelang docking kapal untuk menbackup kapal dalam jemput bola pasien 2. Kapal bisa bersandar di dermaga milik kabupaten di marina ancol. 3. Peningkatan status RSUD, dengan nota dinas ke gubernur untuk peningkatan status RS dengan sama dengan di Koja. Dengan pelengkapan kebutuhan sesuai sarana yang masih belum ada, seperti ruang operasi, fasilitas kesehatan. 1. Harus ada kesamaan persepsi terkait kekhususan pulau
di
bidang
perijinan
untuk
mengejar
ketertinggalan dari wilayah di darat, sehingga perlu terobosan
sepanjang
masih
dalam
koridor
perundang-undangan. 2. Kunjungan wisatawan di pulau yang semakin meningkat, menimbulkan dampak negative, perlu langkah antisipasi 6
3. Pembenahan dermaga kaliadem sebagai pintu masuk pulau seribu perlu disegerakan. Kesimpulan dan tindak lanjut : 1. Tindak lanjut rapat khusus dan teknis sebagai berikut : •
Dibawah koordinasi Aspemkesra: -
•
Kabag HKK buat banner terkait saber pungli
Dibawah koordinasi Asekminbang : -
Rapat terkait ponton (alas beko)
2. Agenda Rapim minggu depan paparan program kerja 2017 dari Sudin LH, dan UPT Balai Benih
Demikian laporan ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Jakarta, 6 Maret 2017 Mengetahui, Kabag Tata Pemerintahan
Notulen,
ttd
ttd
Agni Kurnia Asdianto, M.Si NIP.198008151998101001
Emil Rozaki, S.T NIP.198205262010011018
7
