Regulasi Kebijakan Umum

BBM

Regulasi Kebijakan Umum • Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 • Peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak

Nilai dan Volume BBM Bersubsidi

Sumber: Kementerian Keuangan RI (diolah)

Produksi BBM

Sumber : Ditjen Migas Kementerian ESDM

Konsumsi BBM Bersubsidi Januari- Maret 2013 Konsumsi Premium 7,04 Solar 3,7 Total 10,74

Kuota (Jan-Mar) 7,16 3,52 10,68

Sumber : Ditjen Migas Kementerian ESDM

Realisasi Konsumsi BBM

Besar Subsidi Pemerintah

Sumber : Nota keuangan dan RAPBN 2013

Persentase Anggaran Pemerintah

Sumber : Nota keuangan dan RAPBN 2013

Subsidi BBM Tahun 2008-2013 (Rp Triliun)

*) APBN-P Sumber: APBN

Produksi BBM dibeberapa Negara Negara

Produksi per tahun (ribu barel)

Norwegia Inggris Brazil Kanada China Iran

1.900 1.099 2.600 3.592 10.730 4.231

Sumber: Kompas, diolah

Rencana Penaikan Harga BBM Bersubsidi Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. • Peraturan ini menetapkan, mulai 1 Februari 2013, kendaraan dinas di seluruh provinsi di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Pulau Kalimantan, dilarang menggunakan bensin. • Sedangkan larangan yang sama berlaku di seluruh provinsi di Pulau Sulawesi mulai 1 Juli 2013. • Mulai 1 Februari 2013, kendaraan dinas di wilayah Jabodetabek juga dilarang menggunakan bahan bakar jenis solar. • Kendaraan dinas di Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Bali juga dilarang menggunakan solar mulai 1 Maret 2013. • Pemerintah juga melarang penggunaan solar untuk pengangkutan hasil kehutanan mulai 1 Maret 2013.

Usulan Pengurangan Subsidi BBM • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “Jadi intinya mengurangi volume bahan bakar minyak yang disubsidi. Ada banyak pilihan yang menurut kami realistis kita jalankan dan adil. Oleh karena itu, kita tengah merumuskan subsidi ini harus tepat sasaran. Kalau membantu, harus membantu rumah tangga atau orang per orang yang memang tergolong miskin atau hampir miskin. Subsidi dimasa depan harus menuju ke arah itu.” • Chairul Tanjung, Ketua Komite Ekonomi Nasional “Kami merekomendasi penghentian subsidi kepada orangorang kaya dengan mengambil subsidi dari kendaraan pribadi.” • Achmad Rilyadi, anggota Komisi VII DPR “Kebijakan BBM bersubsidi yang tepat adalah mengurangi subsidi BBM dengan cara menaikkan harga BBM bersubsidi.”

Usulan Pengurangan Subsidi BBM Lanjutan… • Jusuf Kalla, Mantan Wakil Presiden RI “Kenapa tidak memakai cara yang sederhana saja, yaitu mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM bersubsidi?” • Raja Sapta Oktohari, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia “Tidak masalah harga BBM naik. Namun, infrastruktur juga harus tetap dibangun agar dunia usaha tetap bisa berjalan.”

Tiga Opsi Kebijakan BBM • Kenaikan harga BBM yang disertai kompensasi • Pembatasan pemakaian BBM untuk kendaraan pribadi • Pembuatan Varian baru RON (oktan) 90 dengan kisaran harga 7000-7500 rupiah dengan kualitas yang lebih tinggi.

Sikap Sementara Fraksi soal Penaikan BBM

Sumber: Pemberitaan

Sikap PKS Terhadap Sejumlah Kebijakan Koalisi

Sumber: Litbang Kompas

Lima Kebijakan Pengganti Pembatasan BBM Subsidi  Penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah, baik berpelat merah maupun hitam, dan kendaraan badan usaha milik negara, dibatasi. • Kendaraan berpelat hitam milik BUMN akan ditempeli stiker untuk memperlancar pengawasan. • Bakal diberlakukan lebih dulu di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan berlanjut di seluruh Jawa-Bali.  Kendaraan untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan dilarang menggunakan BBM bersubsidi.  Melanjutkan konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas di Jawa.  PT PLN (Persero) dilarang membangun dan mengoperasikan pembangkit berbasis BBM.  Kebijakan penghematan pada gedung-gedung pemerintahan. Sumber: Sidang Kabinet (03 Mei 2012)

Sektor yang terkena Pengendalian BBM Subsidi • • • •

•

• • • • • •

Pentahapan pembatasan penggunaan premium untuk kendaraan dinas instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD: Pentahapan pembatasan penggunaan solar untuk kendaraan dinas, instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD: Mobil barang dnegan jumlah roda lebih dari 4 untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan solar subsidi Mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 untuk pengangkutan hasil kegiatan kehutanan dilarang menggunakan solar subsidi terhitung mulai 1 Maret 2013 Transportasi laut berupa kapal barang non-perintis dan non-pelayaran rakyat terhitung mulai 1 Februari 2013 dilarang menggunakan solar subsidi. Pengecualian Untuk kendaraan dinas berupa ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah Untuk mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil kegiatan: Usaha perkebunan rakyat dengan skala usaha kurang dari 25 hektare Pertambangan rakyat dan komoditas bantuan Hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat. Sumber: Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2013

Perbandingan Harga BBM ASEAN

Sumber: Kementerian Keuangan/Bank Dunia

Harga BBM dibeberapa Negara

Sumber: Kompas, diolah

Rekam Jejak Penaikan Harga BBM

Sumber: Media Indonesia, 20 Juni 2013

Penaikan Harga BBM

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Kompensasi Penaikan Harga BBM

Kompensasi Penaikan Harga BBM


Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) • Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) • Program Keluarga Harapan (PKH)

• Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Program Kompensasi Khusus  Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)  Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I), terdiri dari: • Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP). • Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4SPAM). • Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (P4ISDA).

Penerima Manfaat P4S 2013  Raskin mencakup 15,5 juta Rumah Tangga  BSM mencakup 16,6 juta siswa yang berasal dari 15,5 juta Rumah Tangga, terdiri dari: • SD/MI 10,2 juta Siswa • MP/MTs 4,1 juta Siswa • SMA/SMK/MA 2,3 juta Siswa  BLSM mencakup 15,5 juta Rumah Tangga  PKH mencakup 2,4 juta Rumah Tangga

Penerima Manfaat Program Kompensasi Khusus  P4-IP mencakup: • 2.450 desa, dengan tingkat kemiskinan di atas 50%. • 1.200 kelurahan, dengan tingkat kemiskinan di atas 40%. • 6.040 desa penerima program P4-IP reguler akan mendapat tambahan biaya langsung masyarakat sebesar Rp. 100 juta per desa.  P4-SPAM mencakup: • 159 kawasan di 28 provinsi, dengan masyarakat penerima manfaat 159 ribu orang. • 260 desa rawan air di 29 provinsi dan 35 ibukota kecamatan rawan air di 10 provinsi, dengan masyarakat penerima manfaat 491 ribu orang. • 341 kawasan perkotaan di 31 provinsi, dengan masyarakat penerima manfaat 940 ribu orang.

Penerima Manfaat Program Kompensasi Khusus Lanjutan…  P4-ISDA mencakup: • 27 provinsi rawan air, dengan masyarakat penerima manfaat 3,1 juta orang. • 140.803 Ha layanan irigasi dan rawa, 111 embung di 26 provinsi. • 19 km pengaman pantai dan normalisasi sungai di kampung nelayan di 2 provinsi.

Alokasi Anggaran dan Waktu Penerimaannya

Sumber: Sekretariat Wakil Presiden RI

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) adalah Kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka Program Percepatan dan Perluasan Sosial (P4S). Dengan memiliki KPS, rumah tangga berhak menerima program-program perlindungan sosial, seperti : Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga tahun 2014. Kartu Perlindungan Sosial dikirimkan langsung ke alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS) oleh PT Pos Indonesia (Persero).

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) • Kartu Perlindungan Sosial sebanyak 15,5 juta, mencakup 25% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah.

• Kartu Perlindungan Sosial dikirimkan langsung ke Rumah Tangga oleh PT. Pos Indonesia.

Syarat dan Ketentuan KPS 1.

2.

3.

4. 5.

Kepala Rumah Tangga beserta seluruh Anggota Rumah Tangganya berhak menerima Program Perlindungan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku Kartu ini harus disimpan dengan baik, kehilangan atau kerusakan Kartu menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu Penerima Program Perlindungan Sosial harus dapat menunjukan kartu ini pada saat pengambilan manfaat program Kartu tidak dapat dipindahtangankan Nomor Kartu Keluarga yang tercantum pada KPS tidak menjadi persyaratan utama bagi penerima kartu untuk memperoleh manfaat dari program perlindungan sosial

Manfaat KPS KPS membantu memastikan agar rumah tangga miskin dan rentan dapat menerima manfaat dari semua Program Perlindungan Sosial yang berhak diterimanya sehingga membantu upaya rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan.

Sumber Data KPS Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pendataan RTS telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu: Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) pada tahun 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2008, dan yang terakhir PPLS pada tahun 2011.

Sasaran KPS Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), diputuskan bahwa KPS diberikan kepada 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan September 2012 adalah 11,66%. Maka, pemberian KPS tidak hanya mencakup mereka yang miskin namun juga mencakup mereka yang rentan.

Contoh Kartu Perlindungan Sosial (KPS)


Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) 2013  Distribusi Persentase Komoditas Dalam Penghitungan Indeks Harga Konsumen dan Garis Kemiskinan

 Anggaran Program Raskin (Subsidi Pangan) Tahun 2013


Mekanisme Peyaluran Beras Raskin


Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kartu Perlindungan Sosial (KPS) diberikan kepada Rumah Tangga miskin dan rentan. Setelah menerima KPS, siswa/orang tua membawa KPS (asli dan fotokopi) ke sekolah/madrasah tempat siswa terdaftar paling lambat pada minggu pertama dimulainya Tahun Pelajaran 2013/2014 disertai salah satu bukti tambahan di bawah: a. Kartu Keluarga (KK) yang nama kepala keluarganya sama dengan nama KRT (Kepala Rumah Tangga) di KPS atau; b. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)/Dusun/Setara jika: • Nama kepala keluarga tidak sama dengan nama di KPS namun alamat di KK sama dengan alamat di KPS atau; • Keluarga/Rumah Tangga tidak memiliki KK.

Anggaran Program BSM Tahun 2013


Penetapan Sasaran BSM Berbasis Rumah Tangga


Mekanisme Pelaksanaan Program BSM


Kartu Calon Penerima BSM TA 2013-2014


Program Bantuan Langsung Sementara (BLSM)  Anggaran Program BLSM Tahun 2013


 Penyaluran BLSM dibagi menjadi 2 (dua) kali penyaluran dengan jadwal sebagai berikut: 1. Pembayaran pertama pada bulan Juni/Juli 2013 sebesar Rp. 450.000. 2. Pembayaran kedua pada bulan September 2013 sebesar Rp. 300.000.

Jumlah RTS Penerima BLSM

Realisasi BLSM 2013

Sumber: Kompensasi.info

Mekanisme Penyaluran BLSM


Program Keluarga Harapan (PKH)  PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, anak balita atau anak usia 518 tahun yang belum tamat pendidikan dasar.  Penerima manfaat: 1. Memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau 2. Memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau 3. Memiliki anak yang bersekolah SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Program Keluarga Harapan (PKH)  Anggaran Program Raskin (Subsidi Pangan) Tahun 2013


 Proses Verifikasi dan Jadwal Pembayaran Verifikasi dilaksanakan untuk memantau kewajiban yang harus dipenuhi oleh Peserta PKH. Verifikasi dilakukan sebelum tahap pembayaran, kecuali pada pembayaran pertama di awal tahun kepesertaan PKH. Jadwal pembayaran PKH di tahun 2013: • Periode I : Maret 2013 • Periode II : Juni 2013 • Periode III : September 2013 • Periode IV : November/Desember 2013

Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I)  P4I merupakan bagian dari Program Kompensasi Khusus yang berupa penyediaan infrastruktur permukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan sistem penyediaan air minum dan sumber daya air lainnya untuk desa nelayan, daerah rawan air, pemukiman kumuh, maupun wilayah miskin perkotaan.  Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar di perdesaan dan perkotaan serta meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat miskin dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut.

Rincian Nilai Bantuan PKH


Dampak Penaikan Harga BBM

Sumber: Ditjen Hubungan Laut, Kementerian Perhubungan

Tarif Angkot Setelah Penaikan Harga BBM


Subsidi dan Perkiraan Penggunaan BBM 2014

Sumber: Rapat Badan Anggaran dan ESDM 25/9/2013

TERIMA KASIH

Regulasi Kebijakan Umum

Recommend Documents