IV. KEADAAN UMUM
4.1. Regulasi Penataan Ruang Hasil inventarisasi peraturan perundangan yang paling berkaitan dengan tata ruang ditemukan tiga undang-undang, lima peraturan pemerintah, dan empat keputusan presiden. Hasil inventarisasi peraturan perundangan ini disajikan pada Lampiran 13. Ketiga undang-undang tersebut adalah Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria; Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang; Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang pokok-pokok agraria memberikan kewenangan yang besar kepada negara (pemerintah). Juga dengan adanya paradigma baru pada pemerintahan Indonesia, yaitu pengalihan kewenangan kepada daerah sesuai dengan UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah maka dibutuhkan perubahan
peraturan,
kebijakan
dan
administrasi
pertanahan,
termasuk
penyelarasan UUPA. Hal yang sama terjadi pada Undang-undang Nomor 24 tentang Penataan Ruang yang kurang relevan dengan kondisi pemerintahan Indonesia saat ini dengan adanya Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan terhadap daerah. Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penataan ruang ada lima buah yaitu Peraturan pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2004 tentang Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Inventarisasi keputusan presiden diperoleh empat keputusan yang mengatur pengelolaan kawasan lindung, pembentukan BKTRN, kebijakan pertanahan dan pembangunan kawasan industri serta pembentukan KAPET.
Keputusan-
keputusan ini ditetapkan untuk menunjang undang-undang dan peraturan pemerintah yang sudah ada berkaitan dengan masalah tata ruang.
Keempat
keputusan presiden ini lebih menekankan dalam pengembangan kawasan dan pembentukan institusi tata ruang. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut di atas, tampak bahwa kegiatan penataan ruang melibatkan berbagai pihak terutama masalah lahan atau tanah yang merupakan kewenangan departemen dalam negeri (agraria), masalah tata ruang yang berada dalam kewenangan departemen permukiman dan sarana wilayah. Hal tersebut karena awal pembentukan undang-undang penataan ruang yang diharapkan dapat mengakomodasi masalah tanah (agraria) dan masalah perencanaan tata ruang (Djoekardi & Ardiputra 2003). Rencana tata ruang merupakan dokumen pelaksanaan pembangunan yang harus dipatuhi oleh semua pihak termasuk masyarakat setempat. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka materi kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi antara lain: kerangka sistem perencanaan; prinsip, tujuan, kebijakan strategis; panduan penataan ruang kabupaten/kota; institusi, program dan prosedur untuk menyiapkan dan melaksanakan rencana tata ruang dan kebijakan penataan ruang; peraturan, ketentuan dan standar pengelolaan SDA; strategi sektoral penataan ruang (seperti kawasan lindung, hutan, pertambangan); dan indikator untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan penataan ruang (Haeruman 2004).
4.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Pemerintah Kabupaten Bandung menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2001 dan Rancangan Penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 1 tentang RTRW Kabupaten Bandung (2001-2010) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Nurzaman (2002) yang mengevaluasi kedua dokumen tersebut,
menyatakan bahwa terdapat konsekuensi dalam penetapan lahan untuk industri di Cipeundeuy dan Padalarang.
Kedua wilayah tersebut merupakan wilayah
pemukiman yang padat. Selain itu penetapan kawasan industri yang demikian
luas akan membutuhkan air tanah yang besar. Pada strategi penetapan kawasan non budidaya, direncanakan perluasan kawasan lindung dan areal hutan. Wilayah yang ditetapkan untuk perluasan kawasan ini ditetapkan pula untuk perluasan pemukiman dan industri. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat menetapkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan pada perda tersebut pada pasal 21 tentang rencana pengembangan sistem kota-kota, pada ayat 2, wilayah Bandung dijadikan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan istilah Metropolitan Bandung. Sedangkan pada pasal 27 ayat 3, wilayah Bandung ditetapkan sebagai salah satu kawasan andalan, yaitu kawasan andalan Cekungan Bandung dengan kegiatan utama pengembangan sumberdaya manusia, jasa, agribisnis, pariwisata dan industri. Rencana Struktur Ruang Metropolitan Bandung (2005-2025) merupakan penjabaran dari Perda Propinsi Jawa barat
Nomor 2 tahun 2003.
Menurut
dokumen ini, wilayah Metropolitan Bandung adalah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan tiga kecamatan dari Kabupaten Sumedang. Substansi dari rencana ini meliputi strategi pembangunan perkotaan, rencana pengembangan zona
wilayah,
rencana
pengembangan
sistem
kota-kota
dan
rencana
pengembangan infrastruktur wilayah yang terdiri dari rencana pengembangan prasarana
permukiman,
rencana
pengembangan
transportasi,
rencana
pengembangan sumberdaya air dan rencana penanganan lingkungan (Distarkim Propinsi Jawa Barat 2005). Berdasarkan Gambar 17, Metropolitan Bandung dibagi menjadi tujuh zona pembangunan yaitu zona Bandung, Lembang, Padalarang, Gunung Halu-Ciwidey, Soreang, Jatinangor dan Rancaekek. Zona Bandung disebut dengan zona inti merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan dan jasa. Zona Lembang dan Gunung Halu–Ciwidey, direncanakan sebagai zona konservasi. Zona lainnya direncanakan sebagai zona industri, perdagangan dan jasa.
Gambar 17 Pembagian Zona Metropolitan Bandung (Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Jawa Barat 2005) Pada wilayah yang diproyeksikan sebagai zona konservasi yaitu Lembang dan Gunung Halu-Ciwidey, selain itu direncanakan untuk mempunyai fungsi pertanian dan pariwisata. Untuk Zona Lembang, kriteria pemanfaatan ruang adalah untuk pemukiman dan koefisien dasar bangunan (KDB) rendah, perdagangan yang berorientasi agribisnis, pariwisata berbetuk ekowisata dan kegiatan pertanian pada perkebunan dan hortikultura. Pada Zona Gunung Halu dan Ciwidey, kriteria pemanfaatan ruang adalah permukiman skala kecil di setiap kecamatan, ekowisata, agroindustri dan terminal untuk agribisnis Pangalengan. 4.3. Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Bandung Peta penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Bandung tahun 2003 didominasi oleh pertanian lahan kering. Sebesar 56% dari wilayah Kabupaten Bandung didominasi oleh jenis penggunaan lahan kering. Jenis penggunaan lahan kering ini terdiri dari kebun, tegalan, dan sawah tadah hujan. Luas kawasan hutan sebesar 21% dan kawasan terbangun sejumlah 13%. Kawasan terbangun ini
sebagian besar ada di pusat wilayah yaitu di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Luas wilayah sawah sejumlah 5% yang sebagian besar berada berada dibagian timur dari Kota Bandung (Tabel 15, Gambar 16) Tabel 15 Luas Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Bandung (Hasil analisis) Penggunaan Lahan
Luas (ha)
Persen
Air
6675,00
2
Hutan
67331,25
21
Lainnya
4968,75
2
Kawasan Terbangun
41100,00
13
Perkebunan
7875,00
2
Pertanian Lahan Kering
182118,75
56
Sawah
15775,00
5
Total
325843,75
100
Gambar 18 Peta penggunaan lahan eksisting wilayah Bandung tahun 2003 (interpretasi citra)
4.4. Keadaan Sosial Ekonomi dan Geofisik Wilayah di Kabupaten Bandung Jumlah penduduk selama 20 tahun di wilayah Bandung yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung secara keseluruhan dan jumlah penduduk Kabupaten Bandung disajikan pada Gambar 19. Tampak bahwa pada tahun 1983 jumlah penduduk wilayah Bandung pada tahun 1983 adalah sekitar empat juta jiwa, yang meningkat hampir mencapai tujuh juta pada tahun 2003. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 1983 kurang dari tiga juta jiwa dan pada tahun 2023 berjumlah sekitar tiga juta. Bila dilihat dari kurun waktu 20 tahun, pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Bandung sendiri relatif rendah. Pada tahun 1989, terjadi penurunan jumlah penduduk Kabupaten Bandung, dari lebih dari tiga juta jiwa pada tahun 1988 menjadi kurang dari tiga juta jiwa, hal ini disebabkan oleh pengurangan wilayah Kabupaten Bandung. Pengurangan wilayah kabupaten dengan adanya pemekaran Kotamadya Bandung yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Penurunan jumlah penduduk Kabupaten Bandung terjadi lagi pada tahun 2000. Penurunan jumlah penduduk ini disebabkan karena adanya penurunan luas wilayah kabupaten dengan pemisahan Kecamatan Cimahi Utara, Tengah dan Selatan menjadi Kota Cimahi.
Hal tersebut
ditetapkan melalui
Undang-undang Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.
7000
jiwa (dalam ribuan)
6000 5000 4000 3000 2000 1000
ta hu n ta 1 9 hu 83 n ta 1 9 hu 84 n ta 1 9 hu 85 n ta 1 9 hu 86 n ta 1 9 hu 87 n ta 1 9 hu 88 n ta 1 9 hu 89 n ta 19 hu 9 0 n ta 19 hu 9 1 n ta 1 9 hu 92 n ta 1 9 hu 93 n ta 1 9 hu 94 n ta 1 9 hu 95 n ta 1 9 hu 96 n ta 1 9 hu 97 n ta 1 9 hu 98 n ta 1 9 hu 99 n ta 2 0 hu 00 n ta 2 0 hu 01 n ta 2 0 hu 02 n 20 03
0
Kabupaten Bandung
Gambar 19
Kota Bandung, Cimahi & Kab. Bandung
Grafik jumlah penduduk Kabupaten Bandung dan seluruh wilayah Bandung (Kota Bandung, Cimahi dan Kabupaten Bandung) tahun 1983 -2003 (BPS 1983 -2003)
Tabel 16 Jumlah dan kepadatan penduduk di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung pada tahun 2003 (BPS 2003) Kota/Kabupaten
Kota Bandung Kota Cimahi Kabupaten Bandung
Luas Wilayah (Ha)
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kepadatan penduduk (jiwa/ha)
16.729
2.228.268
133
4.023
483.242
120
307.370
4.017.582
13
Tabel 16 menggambarkan jumlah dan kepadatan penduduk di tiga wilayah pada tahun 2003. Kepadatan penduduk Kota Bandung adalah 133 jiwa per hektar yang tidak berbeda jauh dengan Kota Cimahi dengan kepadatan penduduk 120 jiwa per hektar.Berbeda dengan wilayah Kabupaten Bandung dengan kepadatan sebesar 13 jiwa per hektar. Pada Lampiran 1 Tabel lengkap kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan terlihat bahwa terdapat kecamatan dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah yaitu tiga jiwa per hektar (Kecamatan Rancabali),
dan cukup tinggi yaitu 97 jiwa per hektar (Kecamatan Margahayu). Meskipun kepadatan penduduk Kabupaten Bandung secara total rendah yaitu 13 jiwa per hektar, secara parsial kepadatan penduduk wilayah kabupaten terdapat kecamatankecamatan dengan kepadatan cukup tinggi diatas 50 jiwa per hektar. Tabel 17 berikut menunjukkan distribusi PDRB Kabupaten Bandung tahun 2001, 2002 dan 2003. Lapangan usaha dominan adalah pada sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sekitar 54%.
Sektor terbesar kedua
adalah perdagangan, hotel dan jasa sekitar 17%. Lapangan usaha pertanian hanya menyumbang 10% dari keseluruhan PDRB. Berdasarkan Tabel 17 tampak terjadi penurunan pada sektor pertanian dan industri pengolahan.
Sedangkan sektor
pertambangan dan penggalian persentasenya tetap selama tiga tahun tersebut. Keenam sektor lainnya mengalami peningkatan dalam persentase. Tabel 17 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam persen Kabupaten Bandung Tahun 2001, 2002, 2003 (BPS 2003) No 1 2 3 4 5 6 7
Lapangan Usaha
Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan/Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa 8 Perusahaan 9 Jasa-jasa PDRB Bruto (persen)
Tahun 2001 10,1 0,7 54,2 3,4 2,2 17,4 4,9
Tahun 2002 9,9 0,7 54,2 3,5 2,3 17,3 4,9
Tahun 2003 9,4 0,7 53,7 3,5 2,4 17,5 5,1
2,1 5,0 100,0
2,1 5,1 100,0
2,2 5,5 100,0
