KEBIJAKAN UMUM SEKTOR PERTAMBANGAN Disampaikan pada Diklat Evaluasi RKAB Perusahaan Pertambangan Batam, Juli 2011
Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
POKOK BAHASAN 1. Kondisi Saat Ini 2. Regulasi dan Kebijakan 3. Kegiatan Prioritas Tahun 2012 4. Kesimpulan
2
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL 3
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA
KONDISI SAAT INI TUGAS DAN FUNGSI Tugas : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral dan batubara. Fungsi : v perumusan kebijakan di bidang mineral dan batubara; v pelaksanaan kebijakan di bidang mineral dan batubara; v penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mineral dan batubara; v pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mineral dan batubara; dan v pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
KONDISI SAAT INI PERKEMBANGAN SEKTOR PERTAMBANGAN 1.
Sumber daya mineral dan batubara Indonesia masih cukup besar. ü Sumber daya batubara 105,18 miliar ton (MT) dan cadangan sebesar 21.13MT ; ü Sumberdaya komodiD utama : nikel 2,05 MT, tembaga sebesar 82,5 juta ton, bauksit sebesar 614 juta ton, Dmah 2,06 juta ton dan emas 6,5 ribu ton.
2.
Saat ini terdapat 13 KK (mineral), 49 PKP2B (batubara) yang sudah dalam tahap produksi dan IUP sebanyak 5.086 buah KP telah dirubah menjadi IUP (Status Maret 2011).
3.
Terbitnya UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan arah baru terhadap kebijakan pertambangan mineral dan batubara ke-‐depan, termasuk: pengaturan DMO, produksi minerba, nilai tambah produk pertambangan, good mining pracDce dll.
4.
Sektor pertambangan memberikan kontrbusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi IndonesiA (Investasi, Penerimaan negara, tenaga Kerja, Comdev, nilai tambah, dll)
5
5
KONDISI SAAT INI PENERIMAAN SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA Milyar Rp 80,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00
-
-
-
2009
2010*)
2011
Penerimaan Pertambangan Umum b. PNBP Pertambangan Umum
2012
a. Pajak Pertambangan Umum PNBP Panas Bumi * (Milyar Rp)
Realisasi
Rencana**)
2009 Penerimaan Pertambangan Umum a. Pajak Pertambangan Umum b. PNBP Pertambangan Umum PNBP Panas Bumi *
2010*)
2011
2012
51.138,90
66.738,00
66.000,12
70.400,00
36.087,90
48.038,00
49.500,00
52.507,67
15.051,00
18.700,00
16.500,12
17.892,33
425,07
-
-
*) PNBP Panas Bumi sejak tahun 2010 sudah tidak di Ditjen Mineral dan Batubara **) Rencana sementara/ akan berubah setelah APBN-P
-
6
KONDISI SAAT INI INVESTASI SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA Realisasi
Rencana
7
KONDISI SAAT INI PRODUKSI MINERAL Realisasi Mineral Tembaga Emas Perak Ni+Co in matte Logam Timah Bijih Nikel Feronikel Bauksit Bijih Besi Granit
Satuan (ton) (kg) (kg) (ton) (ton) (ton) (mt) (mt) (mt) (m3)
2009 999.259 128.844 327.794 68.228 54.801 6.099.673 12.550 5.424.113 5.172.443 1.730.370
Rencana 2010*) 878.376 104.536 278.780 77.185 49.496 7.522.759 18.688 15.595.048 3.865.385 2.343.133
2011 665.158 102.562 278.431 70.500 75.000 8.500.000 18.000 10.000.000 5.000.000 2.500.000
*) Update data 24 Februari 2011 Terjadi penurunan produksi disebabkan: - Terjadi tanah longsor di tambang PT FI dan NNT - Penggalian bahan tambang kadar tinggi (di daerah longsoran) tidak optimal, pemindahan penggalian di daerah aman namun kadar berkurang
8
KONDISI SAAT INI PRODUKSI BATUBARA Juta Ton 350 300 250 200 150 100 50 0 2008
2009 Produksi
2010 Domestik
2011
2012
Ekspor (Juta Ton)
Produksi Domestik Ekspor
2008 2009 2010 240 250 275 54 49 67 163 191 208
Rencana 2011 2012 327 332 79 82 248 250 9
SAAT INI MINERBA SASARAN KONDISI STRATEGIS BIDANG TAHUN MINERBA 2011 TAHUN 2011 SASARAN STRATEGIS Sumber Penerimaan Negara
Penerimaan negara 2011 : Rp 16.5 triliun *)
Pembangunan Daerah
Perkiraan CD 2011: Rp 1.2 triliun
Neraca Perdagangan
Rencana produksi batubara 2011 : 327 juta ton
Investasi
Rencana Investasi 2011: 3.372 juta USD
Energi & Bahan Baku Domestik
Rencana DMO batubara 2011: 79 juta ton
Efek Berantai/ Ketenagakerjaan
Perkiraan tenaga kerja 2011: 145.910 orang
Pembangunan Nasional
*) Hanya untuk komoditi strategis tertentu 10
KONDISI SAAT INI TANTANGAN DAN PERMASALAHAN 1) Ketidakpastian hukum di bidang pertambangan dan tumpang tindih kebijakan lintas sektoral; 2) Masih belum sinkronnya beberapa legislasi lintas sektor (pertambangan, kehutanan, lingkungan, pertanahan, peraturan daerah dan tata ruang) dan/ atau antara pusat dan daerah; 3) Belum adanya legislasi peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian; 4) Masih lambatnya proses rekomendasi dari Pemerintah Daerah; 5) Investasi terhambat akibat kepastian hukum yang belum sepenuhnya kondusif 6) Terbatasnya sarana prasarana (infrastruktur) yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan (khususnya pembangunan rel kereta api angkutan batubara) 7) Masih adanya tumpang tindih lahan 8) Belum optimalnya sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan 11
KONDISI SAAT INI UPAYA PENYELESAIAN 1) Koordinasi dan sinkronisasi peraturan-peraturan terkait sektor pertambangan antar Kementerian dan/atau antara Pusat dan Daerah 2) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan melengkapi peraturan pelaksananya untuk mewujudkan kepastian hukum 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan pendidikan informal seperti diklat, in House Training, seminar, workshop, dll. 4) Meningkatkan investasi melalui : v Promosi pengusahaan pengolahan dan pemurnian, dll v Pelayanan informasi pengusahaan mineral terpadu (pusat dan daerah) v Mendorong tumbuhnya usaha jasa pertambangan v Inventarisasi investasi IUP dan usaha jasa 5) Memberikan insentif fiskal untuk menarik investasi khususnya investasi dalam bidang infrastruktur (jalan, pelabuhan, rel kerta api, dll) dan fasilitas pengolahan dan pemurnian 12
REGULASI LANDASAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
v ng UUD 1945 Pasal 33 ayat 3
UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Regulasi Pendukung (PP, Permen, Kepmen,dll)
Tujuan : Memanfaatkan Sumber daya Alam ,khususnya mineral dan batubara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya
REGULASI PERATURAN PEMERINTAH 22 pasal pada UU No. 4/2009 mengamanatkan diatur lebih lanjut dengan PP, yang selanjutnya dikelompokan menjadi PP. 3 PP yang sudah diterbitkan adalah sebagai berikut: 1. PP 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan (pelaksanaan dari Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 89); 2. PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (pelaksanaan dari : Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 116 dan Pasal 156); 3. PP 55/2010 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pelaksanaan dari Pasal 144 4. PP 78/2010 tentang reklamasi dan Pasca Tambang pelaksanaan dari Pasal 101
KEBIJAKAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN MINERAL DAN BATUBARA PENGEMBANGAN (IPTEK/SDM) Sub Sektor Pertambangan (Industri Primer)
Sub Sektor Perindustrian (Industri sekunder)
KONSERVASI • Pencadangan Minerba • Optimalisasi penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN INVENTARISASI Potensi kekayaan Minerba
Data hasil eksplorasi dan produksi
Pengaturan dan Perencanaan Pertambangan
PENDAYAGUNAAN • Nilai tambah mineral nasional • Manfaat lokal • Lingkungan • Kepentingan industri nasional • Devisa negara
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
Eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan/ atau pemurnian
USAHA INDUSTRI STRATEGIS (LISTRIK, FABRIKASI, MANUFAKTUR, dll)
ARAH KEBIJAKAN MINERAL DAN BATUBARA Kondisi yang Diharapkan
Kondisi saat ini 1. Sumber daya dan cadangan tersebar dan jumlahnya terbatas 2. Kebutuhan domestik meningkat 3. Pengolahan dan Pemurnian terbatas 4. Infrastruktur terbatas 5. Keahlian SDM masih terbatas 6. Kemampuan teknologi terbatas
2011
1. Tercapainya pelaksanaan good mining practice 2. Tercapainya peningkatan produksi, penjualan investasi dan penerimaan negara 3. Mendorong pengolahan mineral
1. Kaitan industri hulu dan hillir mineral nasional yang terjalin dengan kokoh 2. Industri nilai tambah produk pertambangan nasional berkontribusi pada perekonomian nasional 3. Kemampuan teknologi industri nilai tambah sudah kuat dan kokoh 4. Kemampuan SDM sudah berkembang dan menguasai teknologi.
2011-2015
2015-2025
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KEBIJAKAN: 1.
Melaksanakan prioritas pemenuhan mineral dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri
2.
Memberikan kepastian dan transparansi didalam kegiatan pertambangan (regulasi pendukung UU Minerba, sanksi pelanggaran ketentuan, dll)
3.
Melaksanakan peningkatan pengawasan dan pembinaan
4.
Mendorong peningkatan investasi dan penerimaan negara Mendorong pengembangan nilai tambah produk komoditi hasil tambang (a.l. pengolahan, pemurnian, local content, local expenditure, tenaga kerja dan CSR)
UU No.4/2009 dan Peraturan Pendukungnya
KEBIJAKAN DMO MINERAL DAN BATUBARA 1.
UU Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) , bahwa : “Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri”.
2.
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Pasal 84 ayat (1) : “Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.”
3.
Peraturan Menteri Nomor. 34 Tahun 2009 Tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri.
4.
Keputusan Menteri Nomor. 1604.K/30/MEM/2010 Tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri tahun 2010 Keputusan Menteri ESDM No. 2360 K/30/MEM/2010 : Perkiraan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri (end user domestic) oleh pemakai batubara Tahun 2011
5.
17
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PENYELESAIAN REGULASI PENDUKUNG § Telah diselesaikan 4 PP ( PP 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP 23/2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No.55/2010 Tentang Pembinaan Pengawasan, PP No.78/2010 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang ) § Telah diterbitkannya 3 (tiga) Permen ESDM dan 5 (lima) Kepmen ESDM § Saat ini 20 Permen masih dalam proses penyelesaian (Peningkatan nilai tambah, Tatacara Penetapan WUP, WIUP, dll)
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN § Sebanyak 5.086 buah KP telah dirubah menjadi IUP (Status Maret 2011). § Pelaksanaan peningkatan pengawasan dan pembinaan ü Inspeksi terpadu Pemerintah Pusat dan Daerah ü Pengawasan pelaksanan DMO minerba seluruh wilayah ü Penyiapan inspektur tambang § Kerjasama dengan Tim OPN BPKP untuk melakukan audit terhadap perusahaan tambang di daerah.
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI DAN PENERIMAAN NEGARA
§ Pelayanan informasi pengusahaan mineral dan batubara terpadu (pusat dan daerah) § Inventarisasi data potensi pengembangan hilir § Peningkatan promosi investasi pertambangan mineral § Mendorong pemberian insentif untuk industri pengolahan dan pemurnian mineral § Fasilitasi penanganan permasalahan investasi (desk crisis) § Pengembangan infrastruktur untuk industri pertambangan § Fasilitasi pengembangan infrastruktur pertambangan § Mendorong tumbuhnya usaha jasa pertambangan
KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH
PERTAMBANGAN
MINERAL LOGAM Bauksit, Pasir besi, Bijih besi, Nikel, Tembaga, Timah MINERAL NON-‐LOGAM Zirkon, Felspar, Batu Gamping, Bentonit, Kaolin BATUAN Batu Mulia,Granit, Marmer, Andesit BATUBARA
Bahan Baku Industri Bahan Bangunan
§ Optimalisasi nilai tambang § Penyediaan bahan baku industri § Penyerapan tenaga kerja § Peningkatan penerimaan negara
KETAHANAN ENERGI
Pemilahan Tergantung Kepada Kebutuhan dan Kebijakan Pembangunan Nasional
21
KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012 NO
KEGIATAN
1.
Peningkatan pengawasan kegiatan pertambangan
2.
Penerapan Good Mining Practice
3.
Pengawasan kebijakan DMO mineral dan batubara
4.
‒ Menyelesaikan regulasi terkait subsektor mineral dan batubara (Permen dan Kepmen) ‒ Harmonisasi regulasi bidang pertambangan mineral dan batubara dengan sektor lain
5.
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sub sektor mineral dan batubara
6.
Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tambang
22
PENUTUP 1.
Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan diharapkan akan memajukan dan mengembangkan sub sektor pertambangan mineral dan batubara Indonesia yang akan semakin meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan nasional.
2.
Prinsip dari kebijakan tersebut akan mengutamakan kepentingan nasional dan prinsip berkelanjutan (sustainable).
3.
Kebijakan Pengusahaan Mineral dan Batubara dikelola berdasar asas manfaat, keadilan, keseimbangan dan bersifat strategis sehingga dapat menguntungkan bagi para investor dan tentu saja mendatangkan manfaat bagi negara.
23
Terima Kasih www.djmbp.esdm.go.id
