Inovasi Kebijakan : Pola Redistribusi Penerimaan Sektor Pertambangan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di Kabupaten Aceh Besar
Oleh GeRAK Aceh Aceh Besar, 22 Januari 2015
• • 1.
2. 3.
Melihat Penerimaan sektor tambang dengan kewenangan di tingkat Bupati : Pertambangan Mineral Dan Batubara Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Penerimaan Hibah/Donasi Perusahaan Pertambangan Penerimaan lain yg berhubungan Objek Studi Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Selatan
• •
•
•
Ada Peningkatan penerimaan dari sektor tambang (ada implementasi MoU, Donasi, dsb) Apakah penerimaan yang diperoleh juga turut dibelanjakan untuk kepentingan urusan pertambangan dan lingkungan hidup. Mencari rekomendasi inovasi kebijakan daerah untuk tatakelola pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Mendorong keterbukaan informasi publik sektor tambang
Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar = 2.974,12 Km2
Hutan Lindung = 72.244,2 Ha Cagar Alam Jantho = 16.640 Ha Hutan Produksi Tetap = 66.611 Ha Luas Konsensi Tambang = 6.265,22 Ha Ada 8 Perusahaan IUP Eksplorasi =5 IUP Operasi Produksi = 3
Komoditas Tambang Kab. Aceh Besar 0%
40%
60%
Bijih Besi Pasir Besi Lain-lain
Dana Perimbangan Rp 729,7 Milyar atau 85%. Lain-lain Pendapatan yang Sah meningkat Rp 127 M atau 14% . Pendapatan Asli Daerah Rp 76 Milyar atau 14% dari penerimaan daerah di TA 2013-Realisasi.
Alokasi Penerimaan DBH mineral dan Batubara mengalami fluktuasi sempat turun di tahun 2012 namun kembali meningkat tajam di TA 2014 mencapai yg asumsinya mencapai Rp 1,6 Milyar.
No
Uraian
2013R
1
Bagi Hasil dari iuran tetap (Landrent)
58.876.175
2
Bagi Hasil dari Iuran Produksi (royalti)
322.547.470
3
Sumbangan Pihak ketiga
5.464.259.591
5
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
25.341.758.901
Jumlah Rp 31,18 Milyar
•
•
•
Penerimaan didominasi dari kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 25 Milyar dan sumbangan pihak ketiga Rp 4,6 Milyar pada TA 2013Realisasi. Alokasi belanja program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan sebesar 6 % dan program pengawasan dan penertiban pertambangan rakyat yang merusak lingkungan sebesar 1% sangat kecil sekali dianggarkan pd TA 2013. Alokasi belanja program untuk aparatur dan administrasi 74%. Sangat kecil sekali alokasi untuk program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam sebesar 8% dan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hanya sebesar 1%.
•
•
Keterbukaan informasi publik sektor pertambangan merupakan hal yang penting harus didorong dalam mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik. Dalam skema nasional kaharusan pemerintah daerah menyajikan informasi publik telah menjadi kesepakatan perubahan paradigma yang mendasar. Keberadaan Forum Bersama Pemantau Tambang Aceh Besar (FORBES) PETAB sebagai representatif dari peran masyarakat dalam pembangunan
* Lahirnya UU14/2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik
1. Kewenangan Pijakan mendasar didalam membangun aceh berpijak pada UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai lex specialist. Kewenangan kekhususan ini seharusnya menjadi dasar pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam.
UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XXII – bagian Kelima
No
Kabupaten
Belanja Daerah (Rp)
Penerimaan Tambang (Rp)
Persentase
1
Aceh Besar
863.830.390.408
31.187.442.137
3,61%
2
Aceh Barat
736.860.767.462
3.340.843.632
0,45%
3
Aceh Selatan
737.659.975.006
11.555.081.782
1,57%
Kapasitas penerimaan Tambang Kabupaten Aceh Besar TA 2013Realisasi sebesar Rp 31,18 Milyar atau 3,61%.
Sebagaimana
tertuang dalam misi keempat dan kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2012-2017 yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah pada optimalisasi SDA dan lingkungan hidup. Qanun Aceh 15 tahun 2013 tentang pertambangan mineral dan batubara.
* Peraturan Gubernur No.70 Tahun 2012 tentang RPJM Aceh 2012-2017
1.
2.
3.
4.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai daerah penghasil seharusnya mengambil langkah kebijakan anggaran untuk melakukan Redistribusi Penerimaan sektor pertambangan menjadi belanja program untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan pertambangan dan mewujudkan kelestarian lingkungan. Pemerintah Kabupaten perlu membuat kebijakaan untuk memprioritaskan sebagian proporsi belanja pembangunan di kecamatan penghasil tambang dan hal lain adalah dengan kebijakan daerah terkait dana CSR dari Perusahaan pertambangan.
Pemkab Perlu memperkuat keberadaan Inspektur Tambang sebagai lead dalam pembinaan dan pengawasan pertambangan di Aceh Besar. Pemkab harus mengupayakan strategi untuk mendukung reklamasi tambang bagi perusahaan yang telah melakukan kegiatan penambangan.
5.
6.
7.
8.
Pemerintah Kabupaten Sebagai daerah penghasil harus mendukung upaya untuk memperkuat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) khususnya sektor pertambangan guna meningkatkan upaya pengawasan publik dan mendukung tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Perlu dilakukan upaya sinkronisasi data antara pemerintah pusat, prvovinsi dan kabupaten seperti mendukung one map untuk sektor SDA. Pemkab Aceh Besar perlu mempublikasikan penerimaan sektor pertambangan di website pemerintah sebagai wujud replikasi Extractive Industry Tranperency Inisiatif (EITI) sesuai dengan Perpres 26 tahun 2010. Perlu diupaya penguatan Forum Bersama Pemantau Tambang Aceh Besar sebagai wadah pengawasan pertambangan lintas stakeholders di Kabupatean Aceh Besar.
