QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PANGLIMA POLEM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA BUPATI ACEH BESAR Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Panglima Polem Kabupaten Aceh Besar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dalam suatu Qanun. Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 2. Undang-Undang
Nomor
3
Tahun
1982
tentang
Wajib
Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892); 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah(Lembaran
Negara
Tahun
2000
Nomor
246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanan telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 11. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik; 16. Instruksi
Presiden
Nomor
5
Tahun
1984
tentang
Pedoman
Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03).
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR DAN BUPATI ACEH BESAR
MEMUTUSKAN Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PANGLIMA POLEM. BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
berdasarkan
Undang-Undang
Dasar
Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati; 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten
yang
terdiri
atas
Bupati
dan
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Aceh Besar; 3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang Anggotanya di pilih melalui Pemilihan Umum; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Lembaga penyiaran publik lokal Radio Panglima Polem adalah Lembaga penyiaran publik lokal yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar, yang bersifat non struktural serta menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independent, netral, dan tidak komersial, serta berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan RRI; 8. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/ atau sarana transmisi didarat, dilaut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; 9. Penyiaran radio adalah komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan; 10. Siaran
adalah
pesan
atau
rangkaian
pesan
dalam
bentuk
suara,
baik
yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran; 11. Siaran
Islami
adalah
siaran
yang
bernafaskan
Islam
dengan
tujuan
memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau menyampaikan pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai syari’at isalam; 12. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersil dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat di manfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan; 13. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersil yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, masyarakat, dan/ atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;
14. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan yang non komersial yang disiarkan
melalui
penyiaran
radio
dengan
tujuan
memperkenalkan,
memasyarakatkan, dan/ atau pesan- pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/ atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut; 15. Dewan pengawasan adalah Organ Lembaga penyiaran publik lokal Radio Panglima Polem yang bertugas mewakili masyarakat, Pemerintah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Loka; yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal; 16. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal; 17. Direktur Utama adalah Pemimpin dan pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Panglima Polem yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Aceh Besar melalui Badan Pengawas; 18. Direktur adalah pimpinan dan pengelola direktorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur utama; 19. Divisi adalah unsur pelaksana Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Panglima Polem yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 1. Dengan Qanun ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Panglima Polem yang merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar; 2. Lembaga penyiaran publik lokal radio Panglima Polem selanjutnya di beri nama Radio Panglima Polem.
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 3 1. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Panglima Polem adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independent, netral, dan tidak komersial. 2. Radio Panglima Polem dipimpin oleh seorang Direktur yang secara tehnis fungsional bertanggung jawab kepada Bupati. Pasal 4 Radio Panglima Polem mempunyai tugas menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya
sikap
mental
masyarakat
yang
beriman
dan
bertaqwa,
cerdas,
memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokrasi, adil, sejahtera, serta menjaga Citra Positif Bangsa. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4 Qanun ini, Radio Panglima Polem mempunyai fungsi sebagai media informasi, promosi, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perangkat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan semata berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pasal 6 Radio Panglima Polem dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan didalam siaran, evaluasi, dan sumbangan, sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 7 (1) Susunan organisasi dan tata kerja Radio Panglima Polem Terdiri dari: a. Dewan Pengawas; b. Dewan Direksi yang terdiri dari : 1) Direktur Utama; 2) Direktorat Administrasi dan Keuangan; 3) Direktorat Penyiaran dan Teknik; 4) Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha c. Divisi (2) Bagan susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Panglima Polem sebagaimana tercantum dalam lampiran I qanun ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan qanun ini. Paragraf 1 Dewan Pengawas Pasal 8 Dewan pengawas mempunyai tugas : a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan; b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran; c. melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi; d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi; e. Menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama untuk diusulkan kepada Bupati; f. Menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 9 (1) Anggota dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas; (2) Dewan pengawas terdiri dari unsur pememrintah, utama dan masyarakat yang mengetahui/ berpengalaman dan profesional dibidang penyiaran radio publik lokal; (3) Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; (4) Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat ang secara administratif berada di bawah dewan direksi. Pasal 10 Besaran dan jenis penghasilan dewan pengawas ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Bagian Ketiga Dewan direksi Pasal 10 (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 4 (empat) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang sesuai dengan kebutuhan, dan salah satu dari anggoat dewan direksi adalah direktur utama; (2) Dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 11 (1) Dewan Direksi mempunyai tugas menyusun rencana strategis dalam rangka mengembangkan dan memajukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Panglima Polem; (2) Dewan direksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas melalui Direktur Utama; (3) Rencana strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, paling sedikit memuat : a. Evaluasi Pelaksanaan rencana induk sebelumnya; b. Posisi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Panglima Polem; c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang; d. Penetapan sasaran, strategis, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan unsur tersebu. (4) Bentuk, sisi, dan tata cara penyusunan renstra tersebut didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; (5) Rencana strategis yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui; (6) Rencana strategis Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Panglima Polem yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Bupatipaling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana strategis berlaku secara efektif. Bagian Keempat Direktur Utama Pasal 12 (1) Direktur Utama berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab lansung kepada Bupati melalui Badan Pengawas; (2) Direktur Utama mempunyai tugas :
a. Memimpin dan membina Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Panglima Polem dalam pelaksanaan tugas ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan kebijakan daerah; b. Menyiapkan kebijakan umum dibidang penyiaran; c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang penyiaran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkjan oleh Dewan Direksi; d. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakankelembagaan dan sumber daya. Pasal 13 Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama mempunyai fungsi : a. Melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan mengawasi pelaksaan tugas LPPL Radio Panglima Polem sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah; b. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran; c. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai UndangUndang yang berlaku; d. Menyiapkan laporan tahunan dan Laporan berkala; e. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku; f. Mengwakili lembaga didalam dan diluar pengadilan; g. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik didalam maupun luar Negeri. Bagian Kelima Direktorat Administrasi dan Keuangan
Pasal 14 (1) Direktorat Administrasu dan Keuangan adalah unsur pembantu Direktur utama dibidang administrasi keuangan; (2) Direktorat Administrasi dan Keuangan dipimpin seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama; Pasal 15 Direktur Administrasi dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja LPPL Radio Panglima Polem, Pengelolaan Administrasi Umum, Perlengkapan, Penyusunan Anggaran, Keuangan, Perbendaharaan, Kepegawaian/ Karyawan hubungan masyarakat, dokumentasi, penata arsip, organisasi dan ketatalaksaan, serta pelayanan administrasi; Pasal 16 Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pasal 15 qanun ini Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan penyusunan program kegiatan Kesekretariatan.perencanaan dan penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan, akutansi dan mobilisasi dana; b. Pengelolaan dan pembinaan administrasi uUmum, Kepegawaian/ Karyawan, keuangan, perlengkapan, Rumah Tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi; c. Penyusunan Progran kerja/ kegiatan operasional Radio dan mempersiapkan laporan; d. Mengawasi
dan
Mengendalikan
pelaksanaan
kegiatan
perencanaan
penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan, Akutansi, serta Mobilisasi Dana; e. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan direktur utama. Pasal 1
dan
(1) Direktorat Administrasi dan Keuangan terdiri dari : a. Difinisi administrasi; b. Devisi Keuangan. (2) Masing-masing divisi dipimpin oleh seorang kepala divisi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur Administrasi dan Keuangan. Pasal 18 (1) Dvisi
administrasi
mempunyai
tugas
mengelola
administrasi
umum
dan
kepegawaian/ karyawan; (2) Divisi keuangan mempunyai tugas pengelola Keuangan LPPL Radio Panglima Polem. Bagian Keenam Direktorat Penyiaran dan Teknik Pasal 19 (1) Direktorat penyiaran dan teknik adalah unsur pembantu direktur utama dibidang penyiaran dan teknik; (2) Direktorat penyiaran dan teknik dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepad direktur utama. Pasal 20 Direktorat penyiaran dan teknik mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan siaran, teknik transmisi dan studio. Pasal 21 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 20 Qanun ini direktorat Penyiaran dan teknik mempunyai fungsi: a. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan, program siaran, peralatan studio dan transmisi;
b. Mengawasi dan pengembalian penggunaan fasilitas serta kegiatan siaran; c. Pengelolaan teknik studio, teknik transmisi serta operasional radio; d. Melaksanakan perawatan peralatan teknik studio dan transmisi; e. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh direktur utama. Pasal 22 (1) Direktorat penyiaran dan teknik terdiri dari: a. Divisi program dan siaran; b. Divisi Teknik; c. Divisi Pemberitaan. (2) Masing-masing divisi dipimpin oleh seorang kepala divisi yang berada dibawah, dan bertanggung jawab kepada direktur penyiaran dan teknik. Pasal 23 (1) Divisi progran dan siaran mempunyai tugas mengelolaprogram dan siaran; (2) Divisi Teknik mempunyai tugas mengelola bidang teknik studio dan transmisi; (3) Divisi pemberitaan mempunyai tugas mengelola bidang pemberitaan. Bagian Ketujuh Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha Pasal 24 (1) Direktorat pemasaran dan pengembangan usaha adalah unsur pembantu direktur utama dibidang pemasaran dan pengembangan usaha; (2) Direktorat pemasaran dan pengembangan usaha dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur utama. Pasal 25
Direktur pemasaran dan pengembangan usaha mempunyai tugas dan memimpin penyelenggaran dan pengelolaan kegiatan pemasaran dan pengembangan usaha. Pasal 26 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 25 qanun ini, direktur pemasaran dan pengembangan usaha mempunyai fungsi: a. Melakukan upaya pemasaran, pemasangan iklan dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan penyiaran; b. Menyelenggarakan produksi, perekaman iklan niaga, iklan layanan masyarakat dan dokumenter; c. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh direktur utama. Pasal 27 (1) Direktorat pemasaran dan pengembangan usaha terdiri dari: a. Divisi produksi dan periklanan; b. Divisi promosi usaha. (2) Masing-masing divisi dipimpin oleh seorang kepala divisi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur pemasaran dan pengembangan usaha. Pasal 28 (1) Divisi produksi dan periklanan mempunyai tugas mengelola bidang produksi dan periklanan; (2) Divisi promosi uasaha mempunyai tugas mengelola bidang promosi usaha.
BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 29
(1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRK setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan (Fit and proper test ) oleh DPRK secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/ atau masyarakat; (2) Masa kerja dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya; (3) Dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas. Pasal 30 (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas adalah warga negara indonesia yang : a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Sehat Jasmani dan Rohani; d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakukan tidak tercela; e. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara; f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; g. Memiliki kepedulian, wawasan dan pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik; h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikanpengurusan media massa lainnya; i.
1) Direktur, Kepala Bidang dan Kepala Sub. Tata Usaha diangkat Dan diberhentikan dengan berlaku.
berpedoman
kepada
ketentuan
perundang-
undangan
yang
2) Dilingkungan pelaksanaan tehnis radio Panglima Polem dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan
yang
berlaku
dan
sesuai
dengan
kebutuhan
serta
kemampuan daerah berdasarkan hasil analisis jabatan.
BAB V TATA KERJA Pasal 17 1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unit organisasi dilingkungan radio Panglima Polem wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing- masing. 2) Radio Panglima Polem secara fungsional dibina oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Pasal 19 Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur- unsur pembantu dan pelaskanaan yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya. Pasal 20 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 21 Apabila Direktur berhalangan menjalankan tugas, Direktur dapat menunjukkan salah seorang Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas.
BAB VI DEWAN PENGAWAS Pasal 22 1) Radio Panglima Polem dibentuk Dewan Pengawasan yang bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Besar (DPRK). 2) Dewan Pengawasan tersebut melaksanakan pengawasan terhadap radio Panglima Polem termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran radio Panglima Polem. Pasal 23 Dewan Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban: a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran radio Panglima Polem serta perubahan/ tambahannya, dan laporanlaporan lainnya dari Direktur. b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran radio Panglima Polem serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusannya kepada Direktur. c. Mengikuti perkembangan kegiatan radio Panglima Polem dan dalam hal radio Panglima Polem menunjukkan gejala kemunduran, serta melaporkan kepada Bupati disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh ke depan. d. Memberi pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan radio Panglima Polem. e. Melakukan tugas- tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati. f. Memberi laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan radio Panglima Polem dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Pengawasan. Pasal 24 Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawasan wajib memperhatikan:
a. Pedoman dan petunjuk- petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi radio Panglima Polem b. Peraturan pendirian radio Panglima Polem serta ketentuan- ketentuan perundangundangan yang berlaku. c. Pemisahan tugas pengawasan dan tugas pengurus radio Panglima Polem yang merupakan tugas dan tanggungjawab Direktur. Pasal 25 Dalam
melaksanakan
tugas
dan
kewajiban,
Dewan
Pengawasan
mempunyai
kewenangan sebagai berikut: a. Melihat buku- buku dan surat- surat serta dokumen lainnya, memeriksa keadaan Kas ( untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan radio Panglima Polem. b. Memasuki perkarangan-perkarangan, gedung- gedung, dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh radio Panglima Polem. c. Meminta penjelasan- penjelasan dari Direktur mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan radio Panglima Polem. d. Meminta Direktur atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direktur untuk menghadiri rapat Dewan Pengawasan. e. Menghadiri setiap rapat yang diselenggarakan pada radio Panglima Polem dan memberikan pandangan- pandangan terhadap hal- hal yang dibicarakan. f. Hal- hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Qanun ini. Pasal 26 a. Dewan Pengawasan mengadakan rapat sekurang- kurang 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan; b. Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibicarakan hal- hal yang berhubungan dengan radio Panglima Polem sesuai dengan tugas pokok,dan fungsi serta hak- hak dan kewajiban;. c. Keputusan rapat Dewan Pengawasan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat. d. Untuk setiap rapat risalah rapat
Pasal 27 Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawasan, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretarias dari anggota Dewan Pengawasan. Pasal 28 a. Dewan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Qanun ini terdiri dari unsur- unsur Pejabat Pemerintah Daerah/ Instansi lain yang kaitannya berhubungan dengan radio Panglima Polem dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Dewan Pengawasan; b. Bupati secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawasan atau dapat menunjuk pejabat lain sebagai Ketua Dewan Pengawasan. Pasal 29 Syarat- syarat pengangkatan anggota Dewan Pengawasan; a. Warga Negara Indonesia; b. Memilki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik c. Mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan radio Panglima Polem. d. Tidak dibenarkan memilki kepentingan yang bertentangan dengan atau menggangu kepentingan radio Panglima Polem; e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara dan atau tindakan yang tercela; f. Antara sesama anggota Dewan Pengawasan dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus, maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati setelah mendengar pertimbangan DPRK;
g. Tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan radio Panglima Polem kecuali dengan pertimbangan DPRK; h. Bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Pasal 30 a. Anggota Dewan Pengawasan terdiri dari atas sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri atas ketua dan anggota; b. Masa jabatan ketua dan anggota Dewan Pengawasan adalah 3 (tiga) tahun; c. Anggota Dewan Pengawasan setelah selesai masa jabatannya sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Qanun ini; d. Sebelum dikeluarkan surat keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawasan, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip DPRK; e. Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan anggota Dewan Pengawasan disampaikan Bupati secara lengkap kepada DPRK dengan melampirkan keterangan identitas calon anggota Dewan Pengawasan yang lama berakhir; f. Anggota Dewan Pengawasan sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah. janji oleh Bupati. Pasal 31 1) Anggota Dewan Pengawasan diberhentikan dan atau dapat diberhentikan oleh Bupati, Bila: a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; c. Melakukan sesuatu yang bersikap merugikan radio Panglima Polem; d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; e. Habis masa jabatan;
Pemberhentian tersebut pada huruf c dan d dilakukan dengan surat keputusan Bupati setelah ada persetujuan DPRK. 2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini, anggota Dewan Pengawasan yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara oleh Bupati; 3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Pengawasan yang bersangkutan, Direktur dan anggota Dewan Pengawasan lainnya disertai alasan- alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut; 4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dilakukan hal- hal sebagai berikut; a. Anggota Dewan Pengawasan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Dewan Pengawasan yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut dianggap menerima apapun yang telah diputuskan; b. Dalam sidang itu diputuskan apakah anggota Dewan Pengawasan yang bersangkutan
tetap
diusulkan
untuk
diberhentikan
atau
pemberhentian
sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati; c. Selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang dimaksud dalam huruf b ayat 4, Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Dewan Pengawasan lainnya. Dalam hal menyampaikan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum; 5) Jika sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan keputusan pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati menjadi batal menurut hukum;
a. Jika keputusan Bupati sebagai dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat disetujui oleh anggota Dewan Pengawasan yang bersangkutan maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada DPRK dengan disertai alasan- alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan dimaksud diterimanya; b. Apabila DPRK tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka keputusan Bupati tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan diterimanya.
Pasal 32 Ketua dan anggota Dewan Pengawasan menerima uang honorium yang besarnya ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dibebankan pada radio Panglima Polem;
BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN Pasal 33 1) Sumber pembiayaan radio Panglima Polem berasal dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Aceh Besar; b. Iklan; c. Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Operasional radio Panglima Polem sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN LAIN- LAIN Pasal 34
Hal- hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Dengan berlakunya Qanun ini semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 36 Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Aceh Besar . Ditetapkan di : Kota Jantho Pada tanggal : BUPATI ACEH BESAR BUKHARI DAUD Diundangkan di : Kota Jantho, Pada Tanggal :
2009 M 1430 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR ZULKIFLI AHMAD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2009 NOMOR : 07
2009 M 1430 H
