Kebijakan Desentralisasi untuk pembangunan bangsa di sektor Kesehatan Laksono Trisnantoro FK UGM/Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
Law 22/99 Law 32/04
centralization Kongres Nasional IAKMI XII di Kupang, 5 September 2013
De-centralization
Isi • Apakah kebijakan desentralisasi memberikan hasil? • Mengapa terjadi situasi ini? • Masih adanya ketidak pastian landasan hukum • Kegiatan yang sebaiknya dilakukan IAKMI dalam ketidak pastian ini
Kebijakan Desentralisasi
Harapan 15 tahun yang lalu
Dalam bentuk berbagai peraturan hukum
Input
Lembaga Pemerintah Masyarakat dan Swasta Faktor-faktor lain
Menghasilkan peningkatan Status Kesehatan Masyarakat
Pertanyaan-pertanyaan kritis setelah 15 tahun • Apakah kebijakan desentralisasi justru memperburuk status kesehatan masyarakat?
• Bagaimanakah respons IAKMI?
Apa kenyataannya? Dalam pertemuan Forum Jaringan Kebijakan Kesehatan IV (sebagai penerus forum Desentralisasi Kesehatan) kemarin:
• Kematian ibu dan bayi serta penyakit AIDS tidak mendapat manfaat dari kebijakan desentralisasi • Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional ada kemungkinan memperburuk ketidak adilan geografis. • Mengapa? 15 tahun desentralisasi tidak berhasil menyeimbangkan fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan antar propinsi/kabupaten
Analisis kematian bayi
Desentralisasi Balitbang Kemenkes, UGM, University of Queensland
Mengapa? • Periode 2000 – 2007: Ketidak jelasan peran antar level pemerintah karena PP25 yang tidak jelas • 2007 – 2013: PP 32 2007 memperjelas peran pemerintah di berbagai level, ternyata masih banyak masalah
•Mengapa?
Kebijakan Desentralisasi
Kenyataan saat ini (2013):
Dalam bentuk berbagai peraturan hukum
Input
Lembaga Pemerintah Masyarakat dan
Masih banyak masalah
Swasta Faktor-faktor lain
Menghasilkan peningkatan Status Kesehatan Masyarakat
Apa saja masalahnya? 1. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten belum memberikan perhatian besar terhadap sektor kesehatan, kecuali pengobatan gratis; 2. Politik di daerah (otonomi) mengakibatkan pembiayaan dan manajemen kesehatan di daerah kacau; 3. Pemerintah pusat belum maksimal dalam mengelola kesehatan secara desentralisasi.
1. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten belum memberikan perhatian besar terhadap sektor kesehatan, kecuali pengobatan gratis; • Pilihan kepala daerah langsung merubah pelayanan kesehatan menjadi komoditi politik; • Komoditi Politik yang paling menarik adalah pelayanan kesehatan gratis; • Biaya tinggi dalam pemilihan kepala daerah menyebabkan banyaknya korupsi dan tidak perhatian pada kesehatan yang bersifat promotif dan preventif • Pembiayaan untuk Kerjasama lintas sektoral di daerah untuk kegiatan preventif dan promotif kesehatan belum maksimal.
Catatan untuk kegiatan preventif dan promotif dan kuratif dalam model hulu-hilir Hulu
Hilir
• Penggunaan konsep hulu ke hilir belum banyak dipahami • Kegiatan preventif dan promotif oleh berbagai sektor (Lintas Sektor) dan masyarakat di hulu belum dikembangkan secara maksimal • Sumber daya kesehatan tergantung pada dana Kementerian Kesehatan yang sulit mendanai kegiatan hulu.
2. Politik di daerah (otonomi) mengakibatkan pembiayaan dan manajemen SDM kesehatan di daerah kacau;
• Demokrasi di daerah menyebabkan pembiayaan untuk sektor kesehatan menjadi tidak terperhatikan • Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah, cenderung melihat kesehatan sebagai sumber pendapatan atau cash-flow; • Pengangkatan pejabat dinas kesehatan/rumahsakit terpengaruh oleh politik daerah
3. Pemerintah pusat belum maksimal dalam mengelola kesehatan secara desentralisasi • APBN kesehatan secara absolut meningkat tinggi namun ada hambatan (Bottleneck) dalam penyaluran ke daerah melalui mekanisme DAU, DAK, TP dan dana Dekonsentrasi; • Pencegahan dan promosi kesehatan banyak ditopang oleh dana asing yang mempunyai berbagai kendala penyaluran dan fragmentasi; • Fungsi pusat dalam NSPK belum maksimal; • Fungsi penyebaran SDM belum maksimal.
Ringkasan: • Kebijakan desentralisasi di sektor kesehatan merupakan masalah teknis rumit, diperburuk dengan aspek politik daerah, psikologis, dan problem penyaluran dana pusat.
Masalah teknis: •Aspek pembiayaan •Aspek sumber daya manusia •Aspek kewenangan •Aspek Informatika •……
Bagaimana masa depannya? Apakah kita akan merubah kembali UU dan PPnya?
Law 22/99 Law 32/04
centralization De-centralization Saat ini sedang dirancang perubahan aturan hukum untuk desentralisasi
Apakah UU dan PP akan lebih tersentralisasi? Law 32/04
Law 22/99
centralization De-centralization
Masih ada ketidak pastian
Catatan dari Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Akan ada perubahan pada: 1. Lampiran PP 38/2007 dan Permenkes 922 tahun 2008 tentang Pembagian Urusan antara Pusat dan Daerah 2. Revisi PP 41/2007 dan Permenkes 267/2008 tentang SOTK 3. Revisi Permenkes no 741, 828, 2008 dan Kepemenkes 317/2009 tentang SPM
Bagaimana respon IAKMI Pusat dan Pengurus Daerah dalam ketidak pastian ini? • Apakah akan sebagai penonton saja? • Atau ikut aktif membahas dan bertindak dalam isu desentralisasi kesehatan;
Apa yang dapat dilakukan anggota
IAKMI? 1. Bagi yang masih aktif menjadi pelaku di sektor kesehatan dan yang terkait 2. Bagi yang sudah purna tugas dan yang bekarier sebagai tenaga ahli
1. Bagi yang masih aktif menjadi pelaku di sektor kesehatan dan yang terkait Hulu Memperkuat penggunaan pandangan kesehatan di kabupaten/prop insi
IAKMI harus memperlebar keanggotaan di hulu: -Dinas PU -Dinas Pendidikan -Dinas Pendapatan Daerah -Bappeda, dll -LSM Memperkuat pendekatan kesehatanmasyarakat di SDM hilir: -Perawat -Dokter -Dokter Spesialis,….
Hilir
2. Bagi yang sudah purna tugas dan yang berkarier sebagai tenaga ahli • Berfungsi sebagai tenaga ahli/technical consultants untuk pengembangan sistem kesehatan yang terdesentralisasi
• Sebagai kebijakan kesehatan yang mempunyai aspek teknis kuat, desentralisasi membutuhkan banyak tenaga ahli
Pemetaan tenaga ahli Jaminan Kesehatan
Ahli desentralisasi Ahli pembiayaan kesehatan Ahli SDM kesehatan Ahli Sistem Informatika …….
Kesehatan Ibu dan Anak
AIDS, Malaria, Penyakit Tidak menular dll
Penutup: kegiatan riil yang dapat dilakukan • Mencermati perubahan aturan hukum yang saat ini sedang disiapkan oleh Kemendagri • Mengembangkan cara pandang kesehatan masyarakat ke berbagai profesi antara lain: Insinyur di Bappeda, Ekonom di Dinas Pendapatan, Sarjana sosial di berbagai SKPD dan LSM. • Diharapkan ada pelatihan tentang Kesehatan Masyarakat untuk tenaga Bappeda dan SKPD terkait kesehatan mengenai kesehatan (Misal One Health, atau Determinan Sosial) • Mengembangkan kemampuan menjadi tenaga ahli
Terimakasih dan Silahkan klik di www.desentralisasikesehatan.net dan www.kebijakankesehatanindonesia.net untuk mengikuti perkembangan lebih lanjut. Catatan: KONAS IAKMI ini ditayangkan langsung melalui video streaming di web ini. Anda dapat mengakses berbagai makalah dan video Forum Nasional IV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan KONAS IAKMI di Kupang.
