Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Pokok Bahasan 1:
KEBIJAKAN DESENTRALISASI
Perkembangan Desentralisasi di Indonesia Law 32/04
Law 22/99
centralization De-centralization
Harapan 15 tahun yang lalu
Kebijakan Desentralisasi Dalam bentuk berbagai peraturan hukum
Input
Menghasilkan peningkatan
Lembaga Pemerintah Masyarakat dan Swasta
Faktor-faktor lain
Status Kesehatan Masyarakat
Pertanyaan-pertanyaan kritis setelah 15 tahun • Apakah kebijakan desentralisasi justru memperburuk status kesehatan masyarakat?
Apa kenyataannya? • Kematian ibu dan bayi serta penyakit AIDS tidak mendapat manfaat dari kebijakan desentralisasi • Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional ada kemungkinan memperburuk ketidak adilan geografis. • Mengapa? 15 tahun desentralisasi tidak berhasil menyeimbangkan fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan antar propinsi/kabupaten
Analisis kematian bayi
Desentralisasi Balitbang Kemenkes, UGM, University of Queensland
Mengapa? • Periode 2000 – 2007: Ketidak jelasan peran antar level pemerintah karena PP25 yang tidak jelas • 2007 – 2013: PP 38 2007 memperjelas peran pemerintah di berbagai level, ternyata masih banyak masalah
•Mengapa?
Kenyataan saat ini (2013):
Kebijakan Desentralisasi Dalam bentuk berbagai peraturan hukum
Input
Menghasilkan peningkatan
Lembaga Pemerintah Masyarakat dan
Masih banyak masalah
Swasta
Faktor-faktor lain
Status Kesehatan Masyarakat
Apa saja masalahnya? 1. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten belum memberikan perhatian besar terhadap sektor kesehatan, kecuali pengobatan gratis; 2. Politik di daerah (otonomi) mengakibatkan pembiayaan dan manajemen kesehatan di daerah kacau; 3. Pemerintah pusat belum maksimal dalam mengelola kesehatan secara desentralisasi.
1. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten belum memberikan perhatian besar terhadap sektor kesehatan, kecuali pengobatan gratis;
• Pilihan kepala daerah langsung merubah pelayanan kesehatan menjadi komoditi politik; • Komoditi Politik yang paling menarik adalah pelayanan kesehatan gratis; • Biaya tinggi dalam pemilihan kepala daerah menyebabkan banyaknya korupsi dan tidak perhatian pada kesehatan yang bersifat promotif dan preventif • Pembiayaan untuk Kerjasama lintas sektoral di daerah untuk kegiatan preventif dan promotif kesehatan belum maksimal.
2. Politik di daerah (otonomi) mengakibatkan pembiayaan dan manajemen SDM kesehatan di daerah kacau;
• Demokrasi di daerah menyebabkan pembiayaan untuk sektor kesehatan menjadi tidak terperhatikan • Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah, cenderung melihat kesehatan sebagai sumber pendapatan atau cash-flow; • Pengangkatan pejabat dinas kesehatan/rumahsakit terpengaruh oleh politik daerah
3. Pemerintah pusat belum maksimal dalam mengelola kesehatan secara desentralisasi • APBN kesehatan secara absolut meningkat tinggi namun ada hambatan (Bottleneck) dalam penyaluran ke daerah melalui mekanisme DAU, DAK, TP dan dana Dekonsentrasi; • Pencegahan dan promosi kesehatan banyak ditopang oleh dana asing yang mempunyai berbagai kendala penyaluran dan fragmentasi; • Fungsi pusat dalam NSPK belum maksimal; • Fungsi penyebaran SDM belum maksimal.
Ringkasan: • Kebijakan desentralisasi di sektor kesehatan merupakan masalah teknis rumit, diperburuk dengan aspek politik daerah, psikologis, dan problem penyaluran dana pusat.
Masalah teknis: •Aspek pembiayaan •Aspek sumber daya manusia •Aspek kewenangan •Aspek Informatika •……
Bagaimana masa depannya? Law 22/99 Law 32/04
centralization De-centralization Saat ini sedang dirancang perubahan aturan hukum untuk desentralisasi
Apakah UU dan PP akan lebih tersentralisasi? Law 32/04
Law 22/99
centralization De-centralization
Masih ada ketidak pastian
Perkembangan Regulasi Desentralisasi Revisi UU No. 32/ 2004
Revisi PP No. 38/ 2007
UU No. 6/2014 Desa
Revisi PP No. 41/ 2007
RUU Pilkada
Revisi UU No. 33/ 2004
Pokok Bahasan 2:
TATA KELOLA SEKTOR KESEHATAN
Beberapa Implikasi Penting PP 38 dan PP 41 dalam Tata Kelola Sektor Kesehatan 19
Beberapa Implikasi, antara lain:
1. Hubungan Pusat, Propinsi, dan Kabupaten 2. Hubungan antar berbagai lembaga di sektor kesehatan: misal, Dinas Kesehatan dan RS. 3. Perubahan Struktur DepKes, DInas Kesehatan
20
Implikasi 1: Hubungan Pusat, Propinsi, dan Kabupaten
Perbedaan Utama antara PP 25/2000 and PP 38/2007 11 Fungsi Pemerintah Pusat 5 Fungsi Pemerintah Propinsi Sisanya ada di Pemerintah Kabupaten/Kota
Pendekatan Konkuren dalam Pembagian Fungsi
21
Pendekatan Concurrent Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah Propinsi
Pemerintah Daerah Kota/Kabupa ten
Fungsi Regulasi
Fugsi Pelayanan Fungsi Pembiayaan
22
Arti Konkuren ...setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
23
Hubungan pusat dan propinsi-kabupaten kota: • Mempengaruhi Sistem Kesehatan Kabupaten • Mempengaruhi Rencana Strategis: sejak dari misi sampai program. • Mempengaruhi sistem manajemen di Dinas Kesehatan dan DepKes
24
Implikasi 2: Hubungan antar berbagai lembaga di sektor kesehatan
Menggunakan Konsep Governance 25
Pemerintah Sebagai pemberi dana dan pelaksana.
masyarakat Sebagai regulator, pemberi dana dan pelaksana.
Usaha Profit dan Non-profit. Milik Pemerintah-Swasta Sebagai pelaksana. 26
PP 38 dan PP 41 Menempatkan DInas Kesehatan sebagai regulator Menempatkan berbagai lembaga pemerintah sebagai unit pelayanan:
RSD sebagai unit pelayanan Jamkessosda ---) UPT Dinas
27
1. Aspek Filosofi dan Sosiologis Filosofi: • sektor kesehatan membutuhkan penetap kebijakan/regulator yang kuat
Mengapa? • karena adanya kemungkinan lembaga pelayanan kesehatan (operator) tidak baik mutunya dan tidak safe. • Masyarakat harus dilindungi oleh sistem regulasi yang kuat
Aspek Filosofi dan Sosiologis • Secara sosiologis: sektor kesehatan mirip dengan sektor penerbangan. • Jika sektor kesehatan tidak diawasi dengan baik, akan banyak pelanggaran yang membahayakan kehidupan manusia.
Kesalahan dalam penanganan kesehatan akan dapat menimbulkan
- kematian ataupun - kecacatan permanen yang tidak dapat dikembalikan seperti semula.
Aspek Filosofi dan Sosiologis Sektor • Secara sosiologis: Penerbangan sektor kesehatan mirip dengan sektor Sektor penerbangan. Kesehatan • Jika sektor Sektor kesehatan tidak Pendidikan diawasi dengan baik, akan banyak Sektor Seni pelanggaran yang suara, seni membahayakan lukis, seni kehidupan manusia. lawak
Kesalahan dalam penanganan kesehatan akan dapat menimbulkan
- kematian ataupun - kecacatan permanen yang tidak dapat dikembalikan seperti semula.
Fungsi melindungi masyarakat di sektor kesehatan: Dari apa?
• Lembaga pelayanan kesehatan yang bermutu rendah; • Tenaga Kedokteran dan Kesehatan yang tidak kompeten; • Pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan; • Jaminan kesehatan yang tidak bermutu dan banyak fraud; • Bisnis obat yang buruk; • Salon kecantikan dan pelangsingan tubuh yang tidak jelas manfaatnya • Penjualan makanan dan minuman yang buruk; • …
Fungsi melindungi masyarakat di sektor kesehatan: Dari apa?
• Lembaga pelayanan kesehatan yang bermutu rendah; • Tenaga Kedokteran dan Kesehatan yang tidak kompeten; • Pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan; • Jaminan kesehatan yang tidak bermutu dan banyak fraud; • Bisnis obat yang buruk; • Salon kecantikan dan peangsingan tubuh yang tidak jelas manfaatnya • Penjualan makanan dan minuman yang buruk; • … Di sebuah Kabupaten padat di Jawa bisa jumlahya 1.3 juta manusia
Fungsi Perlindungan ini secara sosiologis: • Sangat strategis • • Sangat mulia namun juga • Sangat sulit sehingga harus fokus
Fungsi ini harus ada di pemerintah dan berada di Dinas Kesehatan.
Aspek Hukum Dalam 10 tahun terakhir ini, fungsi regulator dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota telah dinyatakan tegas dalam: • UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 37 ayat (1) (terkait Surat Izin Praktik); • UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 182 ayat (3) (terkait Pengawasan); • UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 26 ayat (1), (3), dan (4) (terkait Perizinan Rumah Sakit). • Lampiran PP No. 38 Tahun 2007 khususnya Bidang Kesehatan pada sub bidang 1, 3, 4, dan 6.
•
Dalam perubahan PP 38 dan PP 41 serta Permenkes, keberadaan UU tersebut tidak dapat diabaikan
Dalam Konteks Rumahsakit Sebagai yang dilayani. Pemerintah
masyarakat Dinas Kesehatan sebagai perumpunan Dinas yang berfungsi sebagai regulator (pmeberi perijinan), pemberi dana dan pelaksana.
Usaha
RS Daerah sebagai lembaga non Dinas, menggunakan sistem keuangan BLU. Harus punya ijin
Sebagai pelaksana. 35
• PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN
• Rumpun urusan wajib dan urusan pilihan yang diwadahi dalam bentuk Dinas • • • • • • • • • • • • •
bidang pendidikan, pemuda dan olah raga bidang kesehatan; bidang Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika; bidang kependudukan dan catatan sipil bidang kebudayaan dan pariwisata bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang; bidang perekonomian meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan; bidang pelayan pertanahan bidang pertanian meliputi tanaman pangan, ketahanan pangan, peternakan, perikan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan, dan kehutanan; bidang pertambangan dan energi; bidang kelautan dan perikanan. bidang pendapatan 3620
Rumpun urusan wajib dan fungsi pendukung yang akan diwadahi dalam bentuk badan, kantor dan rumah sakit umum daerah • • • • • • • • • • • •
bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik; bidang penelitian dan pengembangan; bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; bidang penanaman modal bidang lingkungan hidup; bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi; bidang pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan desa; bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; bidang kepegawaian dan diklat; bidang pengelolaan keuangan dan asset; bidang pengawasan; dan bidang pelayanan kesehatan. 3721
Dalam Konteks Jaminan Sosial
Pemerintah
Sebagai yang dilayani.
masyarakat Dinas Kesehatan sebagai perumpunan Dinas yang berfungsi sebagai pengawas mutu jaminan kesehatan
Usaha
Lembaga pemberi Jaminan Kesehatan Nasional ataupun daerah.
Sebagai pelaksana. 38
Suasana sebelum Desentralisasi
DitJen BinKesMas Ada kecenderungan pemisahan antara DinKes Propinsi Dinas Kesehatan dan RS DinKes Kabupaten
DitJen YanMed
RSUP
RSUD
39
Suasana yang diharapkan setelah Desentralisasi DitJen BinKesMas
DitJen YanMed
DinKes Propinsi
UKP RSUP, RS Swasta, dll
UKM
DinKes Kabupaten UKP
UKM
RSD, RS Swasta, dll 40
Pengaruh Praktis • RSD menjadi bukan lagi UPT Dinas, namun RS yang bertanggung jawab pada Bupati dengan sistem keuangan BLU. • Dinas Kesehatan memegang fungsi perijinan • Mempengaruhi SKD
41
HP: 08156751227 E-mail:
[email protected]
TERIMA KASIH
