Penggunaan Web untuk perbaikan kearah Evidence-Based Policy
Laksono Trisnantoro Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Pengantar • Di berbagai negara, proses keputusan kebijakan di sektor kesehatan diusahakan dilakukan berdasarkan kajian bukti yang tepat (evidence based policy making). • Sementara itu di negara lain, keputusan dilakukan berdasarkan tekanan politik atau naluri belaka. • Pengambilan kebijakan di Indonesia menunjukkan gejala yang belum memberikan tempat bagi evidence based policy making. • Bagaimana web dapat dipergunakan untuk menambah peluang terjadinya evidence based medicine
Prinsip-prinsip Evidence Based Policy Making Evidence Based Medicine • Sackett dkk mendefinisikan EBM sebagai: “The conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the case of individual patient”. – (Sackett DL, Rosenberg WMC, Muir Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidencebased medicine: what it is and what it isn’t. BMJ 1996: 312:71-2)
Evidence Based Policy • Cookson memberikan definisi yang serupa, namun berfokus pada keputusan public tentang kelompok atau masyarakat, bukan sebuah keputusan tentang individu pasien – (Cookson R. Evidence-based policy making in health care: what it is and what it isn’t. Journal of Health Service Research Policy. Vol 10 No 2 April 2005).
Diagram 1. Evidence Based Policy Making Sumber: Cookson, 2005
Bukti Ilmiah
Pengalaman Bukti Anekdot Opini
Nilai-nilai
Kepercayaan
Keputusan
Hambatan: Politis, ekonomi, hukum, dan etika
Situasi pengambilan keputusan • Berdasarkan konsep EBP saat ini ada dua golongan besar pengambilan keputusan: – (1) Pengambilan keputusan dilakukan tanpa tersedianya dukungan bukti ilmiah; – (2) Pengambilan keputusan dilakukan dalam situasi tersedianya dukungan bukti ilmiah.
Situasi A: Tidak Ada bukti Ilmiah.
Pengalaman Bukti Anekdot Opini
Tidak ada Bukti Ilmiah yang berasal dari Riset
Nilai-nilai
Kepercayaan
Keputusan
Hambatan: Politis, ekonomi, hukum, dan etika
Situasi tanpa bukti ilmiah,namun keputusan harus dilakukan Contoh: • Alokasi anggaran kesehatan untuk propinsi dan kabupaten dari pemerintah pusat • Penyebaran tenaga dokter di daerah-daerah terpencil dan sulit • Kebijakan JKN.. • …. • ….
Situasi B: Ada Bukti Ilmiah.
Pengalaman Bukti Anekdot Opini
Ada Bukti Ilmiah Berasal dari Riset
Nilai-nilai
Kepercayaan
Keputusan
Hambatan: Politis, ekonomi, hukum, dan etika
Dalam situasi B ini ada beberapa kemungkinan: B1. Ada Bukti Ilmiah dari riset dasar dan klinik, dan proses Evidence Based Policy dilakukan. Contohnya adalah: Program TB DOTS Program IMCI
B2. Ada Bukti Ilmiah dari Riset Dasar namun Proses Evidence based Policy tidak berjalan, misalnya: Kebijakan penyemprotan DHF (fogging) Pemberian makanan tambahan …….
Apa yang diperlukan untuk Evidence Based Medicine
Policy Maker yang mau mendengarkan/me mbaca bukti dari penelitian
Lembaga Penelitian, Think-Tank Analis-analis kebijakan kesehatan yang tangguh
BAGAIMANA PENGGUNAAN WEB?
Penggunaan web untuk penyebaran bukti ilmiah
Bukti Ilmiah
Pengalaman Bukti Anekdot Opini
Nilai-nilai
Kepercayaan
Keputusan
Hambatan: Politis, ekonomi, hukum, dan etika
Tugas Lembaga Peneliti/Think Tank • Secara terus menerus membawa suasana ilmiah di proses pengambilan kebijakan • Memberikan himbauan terus agar terjadi penetapan kebijakan berbasis bukti-ilmiah yang tepat • Melakukan proses detailing kebijakan
Web menjadi alternatif menarik untuk pengembangan hal ini
Apa fungsi Web Policy Maker yang mau mendengarkan bukti dari penelitian:
Mencari berbagai referensi dan pollcy brief di web
Lembaga Penelitian, Think-Tank Analis-analis kebijakan kesehatan Menggunakan web untuk basis tempat menulis dan pengiriman analisis kebijakan/policy brief
VSAT
Policy Makers Di seluruh Indonesia
PT Telkom
Sistem Alert Lobbyst Komunikasi Jarak Jauh
Penyusun Policy Brief-Rekomendasi kebijakan
Pengiriman • Policy Brief dipostingkan di web tertentu • Alert (pemberitahuan) dapat dilakukan ke policy maker melakui email, SMS, ataupun What App • Dapat pula dikirimkan melalui cetakan (lebih mahal dan butuh waktu lebih lama) • Memberikan fasilitas untuk komunikasi antara policy maker dengan analist kebijakan/thinktank
Catatan: • Web tetap tidak bisa menggantikan tatap muka • Masih diperlukan lobbyst-lobbyst untuk mempengaruhi kebijakan
Terimakasih
