Laksono Trisnantoro Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada 1
Pembahasan 1. 2. 3. 4.
Makna Ekonomi Politik Makna Pemerataan Makna Mutu Implikasi terhadap pelaksanaan JKN
2
Kenaikan Iuran:
Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3
Perpres 111/2013
Perpres/201 3
Besar Kenaikan
59.500 42.500 25.500
80.000 51.000 30.000
20.500 (l.k 34%) 8.500 (l.k 20%) 4.500 (l.k 16%)
PBI naik dari 19.500 menjadi 23.000. Naik 4.500 3
Pernyataan Pemerintah • a. Pertama, Penyesuaian iuran TIDAK berlaku untuk semua peserta. Hanya untuk mereka yang mampu, dari kategori Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja. b. Kedua, Iuran masyakarat miskin dan tidak mampu ditanggung pemerintah, sesuai dengan UU BPJS. Bahkan saat ini sekitar 57 persen peserta BPJS Kesehatan (sekitar 92,4 juta peserta PBI) iurannya ditanggung pemerintah 4
Pembahasan: 1. Pemerintah menempatkan kenaikan ini lebih banyak ke PBPU (Non-PBI mandiri) dengan persentase terbesar di kelompok Klas 1. 2. Tidak menaikkan PBI menjadi tinggi sekali. Sudah benar… karena Klaim Rasio PBI masih di bawah 100 persen. Utilisasi PBI masih rendah karena berbagai faktor, termasuk akses. 3. Pemerintah sudah mulai menggunakan logika adanya pagar-pagar (kompartemen) dalam sistem Single Pool BPJS. 5
Pajak
Logika: Situasi 2014 dan 2105 rasio Klaim PBI di bawah 100% Rasio Klaim PBPU jauh di atas 100%
Pendapatan Negara bukan Pajak
Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll
BPJS APBN Rp
PBI
Rp Rp
Pekerja Bukan Penerima Upah
Kemenkes Kementerian lain Pemda Pendapatan Asli Daerah
Askes Swasta
Pelayanan Primer:
Pelayanan Rujukan
Dana dari Masyarakat langsung 6
Pajak
Pendapatan Negara bukan Pajak
Jika: PBI naik: Non-PBI tidak naik Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll
BPJS APBN Rp
PBI
Rp Rp
Kemenkes Kementerian lain Pemda Pendapatan Asli Daerah
Pekerja Bukan Penerima Upah Askes Swasta
Pelayanan Primer:
Pelayanan Rujukan
Dana dari Masyarakat langsung
Ketidak adilan semakin tinggi Subsidi salah sasaran 7
Pajak
Apa yang terjadi di Perpres 19/2016
Pendapatan Negara bukan Pajak
PBI naik, Non-PBI naik Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll
BPJS APBN Rp
PBI
Rp Rp
Pekerja Bukan Penerima Upah
Kemenkes Kementerian lain Pemda Pendapatan Asli Daerah
Askes Swasta
Pelayanan Primer:
Pelayanan Rujukan
Apakah cukup?
Membutuhkan perhitungan aktuarial
Dana dari Masyarakat langsung 8
Pandangan Ekonomi Politik • Apakah layak dana PBI (yang tidak terpakai) diberikan ke masyarakat tidak miskin? • Apakah layak masyarakat pembeli premi BPJS PBPU yang kelas I menerima dana APBN? Catatan: pajak yang dibayar masyarakat kaya tidak progressif dan rendah.
9
Situasi perpajakan di Indonesia 14,000,000.00
12,000,000.00
GDP Nasional (harga GDP
10,000,000.00
Miliar Rupiah
berlaku)
Penerimaan Pajak Tax Revenue
8,000,000.00
Non-Tax Revenue
Penerimaan Bukan Pajak
6,000,000.00
Hibah 4,000,000.00
Ada masalah dalam pengumpulan pajak di Indonesia
2,000,000.00
-
Sumber: Indonesia dalam Angka
Tahun
Pemerintah: • Mulai menerapkan logika keadilan dalam pemberian subsidi PBI • Tidak hanya membagikan saja • Konsep Single Pool perlu diberlakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan subsidi
11
Kekurangan Perpres 19/2016 • Belum membahas aspek Supply • Ketimpangan RS dan jumlah tenaga medik masih sangat besar • Berdampak pada pemerataan 12
Kemkes Pemprov Pemkab Pemko Kementerian lain
2012 2013 TNI
2014
10,126 16,654 16,420 17,063
POLRI Swasta non profit
Updated (Dec 2015)
47,060
Swasta / lainnya Perusahaan Perorangan
8,305 7,970 7,196 7,034
195 2,236 3,249 4,164
1,379 8,308 13,356 20,928
13,667 21,791 28,127 38,847
2,181 3,604 4,480 4,894
244 244 268 505
16,191 16,879 19,622 22,047
38,368
19,183 22,292 25,696 28,684
13,678 15,782 17,071 16,997
75,723 72,383
60,656
61,957 67,242 74,786
Data Nasional
Trend Jumlah TT di Indonesia Berdasarkan Kepemilikan RS
BUMN
Jumlah RS Berdasar Kelas No
Keterangan
1 Region 1 2 Region 2 3 Region 3 4 Region 4 5 Region 5
A
B
C
D
Per Dec 2015 39 208 442 240 8 32 140 70 8 78 213 86 2 6 25 11 2 16 67 67
Region 1: DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten Region 2: Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTB Region 3: NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar Region 4: Kalteng, Kalsel Region 5: Kep. Babel, NTT, Kaltim, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua
Non Kelas 355 81 189 11 65
Pertumbuhan RS per Regional Pertumbuhan RS per Regional 1,400 1,200
Rumah Sakit
1,000
Region 1
800
Region 2
600
Region 3 Region 4
400
Region 5
200 2012
2013
2014
Updated (Dec 2015)
Keterangan: Region 1: DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten Region 2: Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTB Region 3: NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar Region 4: Kalteng, Kalsel Region 5: Kep. Babel, NTT, Kaltim, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua
Pertumbuhan TT per Regional
TT
Pertumbuhan TT per Regional 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 -
Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 2012
2013
2014
Updated (Dec 2015)
Keterangan: Region 1: DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten Region 2: Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTB Region 3: NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar Region 4: Kalteng, Kalsel Region 5: Kep. Babel, NTT, Kaltim, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua
DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur Banten Sumatera Barat Riau Sumatera Selatan Lampung Bali NTB NAD Sumatera Utara Jambi Bengkulu Kepri Kalimantan Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kep. Babel NTT Kalimantan Timur Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua
Jumlah Spesialis 4 Dasar per Provinsi Spesialis 4 Dasar per Provinsi
1,200
1,000
800
600
400
200
-
SpA SpOG SpD SpB Per Dec 2015 Ketersediaan spesialis di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten lebih banyak dibanding di provinsi lain, di NTT hanya 0.2% dari total jumlah spesialis 4 dasar tersebut.
Pajak
Pendapatan Negara bukan Pajak
Risiko: Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll
BPJS APBN Rp
PBI
Rp Rp
Pekerja Bukan Penerima Upah
Kemenkes Kementerian lain Pemda Pendapatan Asli Daerah
Askes Swasta
Pelayanan Primer:
Pelayanan Rujukan
Dana dari Masyarakat langsung
Tanpa perbaikan supply pelayanan, ketidak adilan: - antar wilayah (ketimpangan) - antar peserta akan meningkat 18
Pencapaian Universal Coverage Skenario Ketidak merataan DIY
NTT
Zero 2014 I: Maret
2015 II: Nov
maret
2016 Nov
Maret
2017 Nov
Maret
2018 Nov
Maret
2019 Nov
Perpres 19/2016 menempatkan fraud sebagai masalah serius. Regulasi kendali mutu dan kendali biaya perlu menggunakan konsep fraud agar lebih efektif. 20
Implikasi untuk pelaksanaan JKN 1. Menggunakan perhitungan aktuarial yang baik untuk mencegah salah subsidi. 2. Mengaktifkan kebijakan dana Kompensasi BPJS 3. Meningkatkan peran Kemenkes dan DInKes dalam pencegahan dan pengurangan fraud. Jangan sampai dilakukan oleh penegak hukum. 21
Pajak
Pendapatan Negara bukan Pajak
Perhitungan aktuarial. Berlawanan dengan prinsip askes sosial. Namun perlu dilakukan Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll
BPJS APBN Rp
PBI
Rp Rp
Kemenkes Kementerian lain Pemda Pendapatan Asli Daerah
Pekerja Bukan Penerima Upah Askes Swasta
Pelayanan Primer:
Apakah 80 ribu cukup?
Pelayanan Rujukan
Dana dari Masyarakat langsung 22
Atau perlukah? • Batas atas untuk non PBI • Di atas …misal 150 juta rupiah, harus membayar sendiri
• Perlu asuransi kesehatan katastrofik
23
Logika: Benefit Package
Catastrophic Insurance
Standard minimum package Kebijakan kompensasi untuk mendatangkan tenaga kesehatan Propinsi-propinsi maju seperti DKI
Propinsi-porpinsi sulit 24
Kebijakan Kompensasi: • Kenaikan PBI ke arah 23.000 tanpa penambahan supply side dapat mengecilkan Klaim Rasio • Dana harus diarahkan ke masyarakat miskin secara tepat sasaran • Penambahan faskes misal RS butuh waktu sekitar 3-4 th
• BPJS dengan kenaikan PBI sebaiknya menggunakan dana APBN ini untuk membiayai kebijakan Kompensasi
25
Dana Kompensasi BPJS (berdasar UU SJSN di tahun 2004) Diatur lebih lanjut dengan Permenkes no 71 tahun 2013 Bagian Kedelapan Permenkes 2013 Pemberian Kompensasi Pasal 30 (1) Dalam hal di suatu daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi. (2) Penentuan daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta ditetapkan oleh dinas kesehatan setempat atas pertimbangan BPJS Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan. (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk : • penggantian uang tunai; • pengiriman tenaga kesehatan; dan • penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu.
(4) Kompensasi dalam bentuk penggantian uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penggantian atas biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. (5) Besaran penggantian atas biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetarakan dengan tarif Fasilitas Kesehatan di wilayah terdekat dengan memperhatikan tenaga kesehatan dan jenis pelayanan yang diberikan. (6) Kompensasi dalam bentuk pengiriman tenaga kesehatan dan penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat bekerja sama dengan dinas kesehatan, organisasi profesi kesehatan, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan. Aturan lebih lanjut mengenai kriteria kompensasi ditetapkan dengan Peraturan BPJS Kesehatan.
Dalam hal fraud • Meningkatkan peran Kemenkes dan DInKes dalam pencegahan dan pengurangan fraud.
• Perlu ada peningkatan kemampuan Dinas Kesehatan dan lembaga independen untuk mengurangi fraud • Jangan sampai kegiatan penindakan fraud dilakukan oleh Penegak Hukum saja
28
Terimakasih
29
