Sistem Kontrak dan Kewirausahaan dalam Kesehatan Masyarakat Laksono Trisnantoro, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Daftar Isi Bagian 1. Kerangka kerja Hubungan Pemerintah dan Swasta dalam sektor kesehatan
Bagian 2: Kerjasama Kontrak dengan Swasta dan Masyarakat Bagian 3. Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikontrakkan Bagian 4. Semangat Kewirausahaan: Adakah?
Bagian 1. Kerangka kerja Hubungan Pemerintah dan Swasta dalam sektor kesehatan
Assessment
Goal
Strategy
Cara
Pertumbuhan
Information / Recognition
PHSA Distribution
Delivery
(equity) Mostly Private Provision
Mixed
Mostly Gov’t Provision
Akreditasi
Financing Mostly OOP
Mixed or transition
Mostly Gov’t or Social Health Insurance
Pengaturan Pajak dan Subisidi
Efficiency
Intermediaries Facility & Professional Associations
Insurers
NGOs
Konversi
Kontrak
Relationship to Government
Kemitraan Pemerintah dan Swasta
Gov’t. Capacity Quality of Care
Committed Leadership
Dedicated Staff or PPP Unit
Experience
Pembatasan
Source: Adapted from Harding & Preker, Private Participation in Health Services, 2003.
Regulasi
Assessment
Goal
Strategy
Cara
Pertumbuhan
Information / Recognition
PHSA Distribution
Delivery
(equity) Mostly Private Provision
Mixed
Mostly Gov’t Provision
Akreditasi
Financing Mostly OOP
Mixed or transition
Mostly Gov’t or Social Health Insurance
Pengaturan Pajak dan Subisidi
Efficiency
Intermediaries Facility & Professional Associations
Insurers
NGOs
Konversi
Kontrak
Relationship to Government
Kemitraan Pemerintah dan Swasta
Gov’t. Capacity Quality of Care
Committed Leadership
Dedicated Staff or PPP Unit
Experience
Pembatasan
Source: Adapted from Harding & Preker, Private Participation in Health Services, 2003.
Regulasi
Bagian 2. Kerjasama dengan pihak SwastaMasyarakat dengan Sistem Kontrak
Definisi Contracting-out oleh Harding dan Preker (2003) mekanisme pembelian yang digunakan untuk mendapatkan pelayanan tertentu, dalam jumlah yang telah ditetapkan, mutu dan harga yang disepakati dari penyedia jasa untuk periode waktu tertentu (a purchasing mechanism used to acquire a specified service, of a defined quantity, quality, at an agreed-on price, from a specific provider, for a specified period)
7
Skema “contracting-out” Pelaksana Program
Sumber Anggaran
Pemerintah
Swasta
Pemerintah
1
2
Swasta
3
4
8
Pemikiran Konsep “Kontrak” di sektor kesehatan”: • Kemampuan dan Staf yang terbatas di kantor2 pemerintah menimbulkan Problem Penyerapan dan Pertanyaan akan Mutu Program; • Dianalogikan dengan pekerjaan di Dinas PU yang seluruhnya dilandasi konsep “contracting-out”; • Kemungkinan pihak swasta/NGO mampu untuk menyediakan pelayanan lebih baik; • Meletakkan pemerintah sebagai peran pemberi dana dan mempunyai peran kontrol yang lebih besar untuk pelayanan tersebut.
9
Di Asia Tenggara pada tahun 1999
• Departemen Kesehatan di Kamboja melakukan contracting out dan contracting in • Kerjasama dengan NGO dan perusahaan swasta nirlaba untuk memberikan paket pelayanan kesehatan esensial di 12 rumahsakit distrik, • menggunakan desain eksperimen random (Loevinsohn, 2000, seperti dikutip Waters et al., 2003 dan Marek et al., 2003; Soeters dan Griffiths, 2003).
10
Di Amerika Tengah, pemerintah El Salvador dan Guatemala melakukan eksperimen: • menandatangani kontrak dengan NGO dan organisasi swasta sukarela (Private Voluntary Organizaion, PVO) untuk • penyediaan pelayanan kesehatan primer di daerah dengan cakupan pelayanan kesehatan formal rendah (Rosenthal, 2000, seperti dikutip Waters et al., 2003). 11
Bagian 3:
Kontrak di sektor kesehatan
Jangkauan kegiatan yang dikontrakkan Pelayanan Preventif dan Promotif: Imunisasi, Promkes, Penyemprotan, Pemeriksaan makanan, Pelayanan Gizi Masyarakat; dll
Pelayanan Kuratif: Dalam JKN, RS Swasta dikontrak
pemerintah, RS Swasta dikontrak oleh Pemprop NTT dalam Sister Hospital;
13
Jangkauan kegiatan yang dikontrakkan Pelayanan Preventif dan Promotif: Imunisasi, Promkes, Penyemprotan, Pemeriksaan makanan, Pelayanan Gizi Masyarakat; dll
Pelayanan Kuratif: Dalam JKN, RS Swasta dikontrak
pemerintah, RS Swasta dikontrak oleh Pemprop NTT dalam Sister Hospital;
Lumrah dilakukan 14
Jangkauan kegiatan yang dikontrakkan Pelayanan Preventif dan Promotif: Imunisasi, Promkes, Penyemprotan, Pemeriksaan makanan, Pelayanan Gizi Masyarakat; dll
Pelayanan Kuratif: Dalam JKN, RS Swasta dikontrak
pemerintah, RS Swasta dikontrak oleh Pemprop NTT dalam Sister Hospital;
Jarang dilakukan 15
Mengapa sistem “Kontrak” dalam kesehatan masyarakat belum banyak? • Tidak ada tradisi contracting kelompok di sektor kesehatan masyarakat di Indonesia; • Belum adanya informasi untuk paket esensial dan unit cost; • Pihak Swasta dan NGO yang kompeten sebagai kontraktor sangat terbatas jumlahnya. • Bukan tradisi
16
Berbagai tantangan dalam kontrak di sektor kesehatan masyarakat
Tantangan tentang Spesifikasi • Pemberi kontrak tidak memiliki informasi yang cukup tentang unit cost, volume kerja, dan biaya total pelayanan yang akan dikontrakkan di sektor kesehatan masyarakat. • Bagaimana menerapkan margin keuntungan bagi kontraktor
+ • Tujuan Kegiatan tidak dapat dikuantifikasi • Masalah klasik dalam jasa yang non-fisik untuk indikator kinerja.
18
Tantangan kesiapan kontraktor • LSM (khususnya kemanusiaan dan keagamaan), ataukah • PT (for profit) • Universitas Siapa Kontraktor • ...
yang siap?
19
Tantangan Pembinaan kontraktor? Oleh siapa? • Pihak mana yang mengawasi mutu kontraktor? Apakah akan ada kegiatan pendampingan/pelatihan khusus bagi kontraktor? • Apakah ada sertifikasi kontraktor?
20
Tantangan Hukum Dasar Hukum
Keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2006 dengan seluruh amandemennya • Merupakan dasar hukum kuat untuk contractingout • Kepres ini memberikan kemungkinan untuk adanya “untung” dalam persentase yang wajar • Bagaimana kontrak untuk NGO/LSM. Mungkinkah? 21
Tantangan: Dari mana Pembiayaan Sistem Kontrak? Sumber Dana: • Pemerintah: Pusat, Propinsi, Kabupaten • Donor agencies: Global Fund ,USAID, DFAT dll • Masyarakat • Lembaga Swasta
Pengalaman saat ini di Indonesia: Lebih banyak berasal dari donor. APBN dan APBD masih jarang dipergunakan untuk sistem kontrak.
22
Daerah yang berpotensi untuk melakukan Sistem Kontrak dengan Dana APBD Kekuatan Kekuatan Ekonomi Rakyat Ekonomi Rakyat rendah tinggi Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi
1
2
Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah
3
4 23
Pemerintah pusat lebih bertanggung-jawab. Dana kontrak berasal dari APBN Kekuatan Kekuatan Ekonomi Rakyat Ekonomi Rakyat rendah tinggi Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi
1
2
Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah
3
4 24
Implikasi untuk APBN: • Dalam perencanaan, Kemenkes perlu memperhatikan aspek hukum, unit-cost, dan prosedur untuk sistem kontrak • Bagaimana mekanisme Dana Dekonsentrasi, DAK, TP dan berbagai cara lain dapat dipakai untuk kontrak; • Merupakan hal baru
• Perlu belajar dari Kementerian Pekerjaan Umum
Implikasi untuk APBD: • Bagaimana DAK dan dana-dana daerah dapat dipergunakan secara baik? • Apakah dapat dipakai untuk kontrak; • Merupakan hal baru
Perlu belajar dari Dinasdinas lain Pekerjaan Umum
Bagian 4 • Wirausaha dan Semangat Kewirausahaan • Adakah di sektor kesehatan Masyarakat?
Wirausaha Kemampuan dan kesediaan untuk mengembangkan, mengorganisir dan mengelola kegiatan usaha yang mempunyai risiko dalam rangka mendapatkan keuntungan Contoh nyata adalah memulai suatu bisnis baru. http://www.businessdictionary.com/definition/entrep reneurship.html
Semangat kewirausahaan: Mempunyai ciri: • Inovatif • risk-taking
Merupakan bagian esensial dari kemampuan negara untuk berhasil dalam dunia yang kompetitif
Social Entrepreneurship • Sekelompok orang bisnis independent yang bertindak sebagai agen perubah untuk masyarakat. • Mereka bekerja dengan pendekatan inovatif untuk memperbaiki sistem sosial yang ada dengan memanfaatkan kesempatan yang tidak dipergunakan oleh pihak lain • Mereka bekerja untuk mengembangkan solusi yang berkelanjutan dalam usaha memperbaiki sebuah masyarakat
http://www.businessdictionary.com/de finition/entrepreneurship.html
Semangat Kewirausahaan • Dasar untuk ketersediaan kontraktor • Pertanyaan kunci: Apakah ada di sektor kesehatan masyarakat di Indonesia?
Pertanyaan Praktis: Apakah ada sekelompok ahli kesehatan masyarakat yang bersemangat untuk mendirikan: - PT, CV, atau Yayasan yang bergerak dalam Imunisasi; - PT, CV, atau Yayasan yang bergerak dalam Penyuluhan Kesehatan secara tatap muka atau online; - PT, CV, atau Yayasan yang bergerak dalam pengiriman Tenaga Kerja Kesehatan ke daerah terpencil; - PT, CV, atau Yayasan yang bergerak dalam pelayanan gizi dan kuliner sehat; - PT, CV, atau Yayasan yang bergerak dalam kesehatan lingkungan; - …
Mekanisme Pasar, perlu dibangun
Demand Dari Pemberi Kontrak yang berasal dari: - Pemerintah pusat - Pemerintah daerah - Lembaga Swasta - Masyarakat
Supply Semangat wirausaha dalam bentuk PT , CV, atau lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat
Cakupan Pembeli Wirausaha dalam bentuk PT, CV, atau lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat
Pembeli Lembaga (dalam bentuk kontrak)
Pembeli Perorangan (keputusan sendiri)
Ataukah: Lulusan lulusan S1 dan S2 Kesehatan Masyarakat ingin menjadi PNS? Mengapa? - Tidak paham kalau ada peluang wirausaha - Di dalam pendidikan, tidak ada materi mengenai kewirausahaan - Tradisi lama: ingin jadi PNS kalau perlu dengan pemaksaan.
Catatan mengenai GDP dan penerimaan pajak di Indonesia
GDP Tax Revenue Non-Tax Revenue
14,000,000.00
Potensi dana di masyarakat untuk kontrak dan usaha di kesehatan masyarakat 12,000,000.00 GDP Nasional (harga berlaku)
GDP
Penerimaan Pajak
8,000,000.00
Tax Penerimaan Bukan Pajak Revenue Non-Tax
6,000,000.00
Revenue
Hibah 4,000,000.00
2,000,000.00
Sumber: Indonesia dalam Angka 2015, BPS; UU APBN 2016
Tahun
*) 16
20
15 20
20 14
20 13
20 12
11 20
20 10
20 09
20 08
-
20 07
Miliar Rupiah
10,000,000.00
Potensi dana pemerintah untuk kontrak kesehatan masyarakat dan jadi PNS
Hubungan swasta - pemerintah Pelaksana Program
Sumber Anggaran
Pemerintah
Swasta
Pemerintah
1
2
Swasta
3
4
38
Mari kita diskusikan
Terimakasih 39
