2/25/2016
Organisasi Sistem Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan
PKMK FK UGM Blended Learning Kebijakan AIDS, Angkatan III, 2016
Outline Pengertian organisasi atau tatakelola sistem kesehatan Desentralisasi sistem kesehatan Pembiayaan kesehatan Integrasi Pelayanan Kesehatan
1
2/25/2016
Organisasi atau Tata kelola
Organisasi atau Tata Kelola kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian atau komponen (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu;
kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama;
2
2/25/2016
Sistem Kesehatan Masyarakat Sebagai pemberi dana dan pelaksana.
Pemerintah Sebagai regulator, pemberi dana dan pelaksana.
Usaha Profit dan Non-profit. Milik Pemerintah atau Swasta Sebagai pelaksana.
Organisasi Kesehatan dalam Kerangka SKN Berjenjang dari tingkat pusat sampai daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Ada pembagian kewenangan di setiap tingkat.
3
2/25/2016
Implikasi tata kelola Struktur Organisasi Kemenkes, Dinkes, RS, Puskesmas dan institusi lain yang terkait
Hubungan antar organisasi dan lembaga Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota secara vertikal
-> hubungan
Dinas Kesehatan dan RS -> hubungan secara horisontal UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
Mengapa perlu tata kelola yang baik? Filosofi
Sosiologis
Sektor kesehatan membutuhkan penetap kebijakan/regulator yang kuat untuk menjaga kualitas lembaga pelayanan sehingga mutunya lebih terjaga dan aman
Sektor kesehatan mirip dengan sektor penerbangan -> Kesalahan dalam penanganan kesehatan dapat menyebabkan kematian ataupun kecacatan permanen
Masyarakat harus dilindungi oleh sistem regulasi yang kuat
4
2/25/2016
Tata Kelola Sistem Kesehatan (UU 23/2014 Pemda dan Perpres 72/2012 SKN)
Peran pemerintah (Kemenkes, Dinkes Prov/Kab/Kota) Regulator fungsi stewardship, tata kelola atau kepemimpinan Pembiayaan Pelaksana kegiatan (layanan kesehatan) Pengembangan SDM dan sumber daya lainnya
Tata Kelola Sistem Kesehatan (UU 23/2014 Pemda dan Perpres 72/2012 SKN)
Rumit Konkuren dalam berbagai level Dari strategi (legislasi, regulasi) hingga ke operasional Keterlibatan banyak aktor termasuk di luar sistem kesehatan dimensi politik, finansial, klinis, institusional, profesional, legal, dan ekonomi
5
2/25/2016
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (UU 23/2014 Pemerintahan Daerah)
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (UU 23/2014 Pemerintahan Daerah)
6
2/25/2016
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (UU 23/2014 Pemerintahan Daerah)
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (UU 23/2014 Pemerintahan Daerah)
7
2/25/2016
Pemerintah/Dinas Kesehatan/Dinas lainnya Pusat
Propinsi
Kab/Kot a
Lembaga Swasta
Masyarakat
Manajemen dan regulasi Pembiayaan SDM Penyediaan farmasi dan alat kesehatan Informasi strategis Partisipasi masyarakat Upaya Kesehatan
Desentralisasi Sistem Kesehatan
8
2/25/2016
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan Perkembangan desentralisasi
Law 23/14
centralization
Law 32/04
Law 22/99
De-centralization
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan Kebijakan Desentralisasi Dalam bentuk berbagai peraturan hukum
Input
Harapan 16 tahun yang lalu masalah
Lembaga Pemerintah
masalah
Menghasilka n peningkatan Status Kesehatan Masyarakat
masalah
Masyarakat dan Swasta Faktor-faktor lain
masalah
9
2/25/2016
Pembiayaan Kesehatan
10
2/25/2016
Lanjutan….
ALUR DANA APBN KE DAERAH (MONEY FOLLOWS FUNCTION Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan) DAERAH
(K/L menugaskan wewenang kepada Gubernur
Dinas Kesehatan Provinsi
Dana Dekonsentrasi
Kepmenkes No 71 th 2012 (alokasi dan Petunjuk Teknis
Dinas Kesehatan Provinsi
DanaTugas Pembantuan
Dinas Kesehatan Kab/Kota
(K/L menugaskan wewenang kepada Gubernur/Bupati/Walikota)
APBD
Sumber pendanaan lainnya Pembiayaan kesehatan dari BPJS
FKTP melalui kapitasi
FKTL melalui klaim menggunakan Ina CBGs
Dana Otsus dan Keistimewaan •
Aceh, Papua, DIY (kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang)
MPI -> dana hibah/pinjaman Dana Kemitraan -> Swasta, CSR
11
2/25/2016
Integrasi Pelayanan Kesehatan Pendekatan Horizontal Pendekatan Vertikal
Pendekatan horisontal Diselenggarakan melalui sistem kesehatan yang ada Berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif. Berupaya untuk mengatasi masalah kesehatan dalam lingkup yang luas dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem yang permanen. Sering disebut dengan pelayanan kesehatan umum Keterlibatan semua fungsi dalam dan antar organisasi untuk memecahkan masalah kesehatan, Mengembangkan komitmen untuk mencapai visi bersama
12
2/25/2016
Kelebihan Pendekatan Horizontal Muncul sejak deklarasi Alma Ata 1978 Bersifat komprehensif Mengedepankan keberlanjutan dan lebih permanen Mudah menyesuaikan diri dengan perubahan pola penyakit Terintegrasi dalam sistem kesehatan yang ada
Pendekatan vertikal tidak terintegrasi penuh dengan program-program kesehatan lainnya; Intervensi atau pelayanan yang dilakukan hanya pada target tertentu; Dana: bisa dari mana saja (pemerintah, kemitraan atau donor)
13
2/25/2016
Kelebihan Pendekatan Vertikal Unggul dalam mengatasi masalah kesehatan tertentu pada populasi tertentu secara cepat, Lebih mudah dikelola karena scope of work yang lebih kecil
Daya tarik Program Vertikal Bagi donor agency: dapat menunjukkan hasil yang cepat lebih mudah dikelola Bagi pemerintah: dapat memecahkan masalah keterbatasan SDM anggaran yang ada
14
2/25/2016
TERIMA KASIH
15
