3/11/2016
Kebijakan Pembiayaan Penanggulangan dan Pencegahan HIV‐AIDS Dalam Sistem Kesehatan Indonesia Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran – UGM 11 Maret 2016
Isi • Pendahuluan • Pembiayaan Kesehatan dan Pembiayaan Penanggulangan dan Pencegahan HIV‐ AIDS dalam Sistem Kesehatan Indonesia • Tantangan Sekarang dan Masa Mendatang • Saran Kebijakan
1
3/11/2016
1. Pendahuluan – Refleksi Tahun 2015 Presiden baru Jokowi dengan NAWACITA – Anggaran Kesehatan menuju 5 % APBN di Tahun 2016
1) Dua tahun JKN, keberlanjutan JKN???? Bagaimana Program Kesehatan HIV‐AIDS dalam JKN???
2) Kesiapan Layanan Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV‐ AIDS 3) Perubahan Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan
Situasi Pembiayaan Penanggulangan dan Pencegahan HIV‐AIDS • Hasil NASA tahun 2009‐2010 memperlihatkan 80% pendanaan nasional terkait program AIDS bersumber dari Kemenkes dengan GF sebagai sumber utama dana. • Dengan proporsi pendanaan tersebut, biaya perkapita pertahun untuk program AIDS adalah sebesar 1.864 rupiah. Dengan beberapa rincian komponen sebagai berikut: Kegiatan preventif 573 rupiah, layanan kuratif 651 rupiah dan ART 371 rupiah (NASA, 2014)
2
3/11/2016
2. PEMBIAYAAN PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN HIV-AIDS DALAM SISTEM KESEHATAN INDONESIA
5
Kerangka Pikir Fungsi Sistem Kesehatan
Tujuan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan
Produksi Sumberdaya
Kualitas
Regulasi
Sistem Pembiayaan Kesehatan
Penarikan Dana
Keadilan Penggunaan dan Distribusi Sumberdaya
Pengumpulan Dana
Pembelian Pelayanan
Efisiensi
Penyediaan Pelayanan
Transparansi dan Akuntabilitas
Tujuan Sistem Kesehatan Peningkatan Status Kesehatan
Kesetaraan Kesehatan Perlindungan Keuangan Keadilan Pembiayaan Daya Tanggap
3
3/11/2016
Beberapa Regulasi Acuan Terkait Perencanaan, Penganggaran dan Pembiayaan Kesehatan 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014‐ 2019, 2) Undang‐undang No 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, 3) Undang‐undang APBN 2016, 4) Rencana Peraturan Pemerintah Tahun 2015, Tentang SPM 5) Permenkes No 828 Tahun 2008, Tentang Pengintegrasian dalam dokumen perencanaan kesehatan daerah, 6) Permenkes 75 Tahun 2014, Tentang PUSKESMAS, 7) Permendagri 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN 2007-2016 (dalam Triliun Rp.) ANGGARAN KEMENKES
ANGGARAN KESEHATAN
104,8
74.8
70.5
63,5
45.2 40.1
18.8 20.6
19.7 20.1
2007
2008
NO 1 2 3 4
20.2
23.2
2009
YEAR ANGGARAN KEMENKES ANGGARAN KESEHATAN TOTAL APBN % ANGGARAN KESEHATAN TERHDP TOTAL APBN
24.9
28.2
2010
27.7
2011
45.2
47.5
51.3
38.6 31.2
2012
2013
2014
2015
2016
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 18.8 19.7 20.2 24.9 27.7 31.2 38.6 47.5 51.3 63.5 20.6 20.1 23.2 28.2 40.1 45.5 45.2 70.5 74.8 104.8 752.4 989.5 937.4 1,056.5 1,229.6 1,418.5 1,418.5 1,876.9 1,984.1 2,095.7 2.7% 2.0% 2.5% 2.7% 3.3% 3.2% 3.2% 3.8% 3.8% 5.0%
Kemenkes, Sekjen, Simposium Forum Ilmiah Tahunan IAKMI ke‐1 , Jakarta, 22 Oktober 2015
4
3/11/2016
Contribusi Kesanggupan Pemerintah dalam Pembiayaan HIV‐AIDS
Willingness To Pay for HIV‐AIDS, 2012‐2017 Source: WTP Analysis for AIDS, TB and Malaria, Indonesia, GlobalFund, 2015
5
3/11/2016
Funding Landscape analysis for HIV‐AIDS, 2012‐2017 Source: National Aids Spending Assessment (NASA) report, Mardiati, et al, FKM UI, 2014. National Strategic Plan (draft) HIV‐AIDS, 2015‐2017
Financial gap analysis for HIV‐AIDS, 2012‐2017 Source: National Aids Spending Assessment (NASA) report, Mardiati, et al, FKM UI, 2014. National Strategic Plan (draft) HIV‐AIDS, 2015‐2017
6
3/11/2016
Kesimpulan • Peningkatan Anggaran Kesehatan 5% APBN perlu dimaknai dengan peningkatan anggaran program kesehatan untuk setiap tingkatan layanan (UKM dan UKP) • Kebijakan AIDS belum mempunyai kerangka peta jalan pendanaan pemerintah (pusat dan daerah) yang mencukupi dan berkelanjutan. • Perlu Exit Strategi untuk re‐alokasi pendanaan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS yang bersumber dari donor.
Tantangan Sekarang dan Masa Mendatang • Bab VII Pasal 41 Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS menyatakan bahwa setiap Penderita HIV‐IDS berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan sehingga fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. • Pasal 44, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan untuk penanggulangan HIV dan AIDS. • Kebijakan pembiayaan kesehatan terhadap penderita HIV‐AIDS, harus masuk ke dalam upaya kesehatan perorangan sehingga termasuk penyakit yang dijamin masuk di dalam pelayanan yang dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
7
3/11/2016
Tantangan Sekarang dan Masa Mendatang • Pasal 47 mengatur bahwa setiap penyelenggara asuransi kesehatan wajib menanggung sebagian atau seluruh biaya pengobatan dan perawatan tertanggung yang terinfeksi HIV. • Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan bagi peserta penderita HIV dan AIDS dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (bagian pembayaran kapitasi) dan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (bagian tarif INA‐CBGs) sedangkan obatnya menggunakan obat program.
Tantangan Sekarang dan Masa Mendatang • Peningkatan Pembiayaan HIV‐AIDS melalui skema JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, bersama dengan pembiayaan Pemerintah lainnya untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). • Penghitungan Besaran premi peserta JKN, dihitung berdasarkan tingkat utilisasi dan biaya satuan berdasarkan experience rate yang diproyeksikan dengan memperhitungkan estimasi perubahan yang terjadi akibat asuransi (Berita Kemkes, 2015). • Pendanaan Obat‐obatan program ATM untuk program vertikal dimasukan dalam perhitungan iuran premi peserta JKN (Berita Kemkes, 2015).
8
3/11/2016
Saran Kebijakan • Kemkes dan BPJS Kesehatan; seharusnya berperan lebih besar dalam pembiayaan baik pada Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Kesehatan Masyarakat (UKM). Khususnya untuk pembiayaan AIDS TB dan Malaria, masuk dalam benefit package JKN‐BPJS Kesehatan. • Kemkes dan Dinas Kesehatan; Kegiatan Preventif, Promosi, dan Informasi/Edukasi seharusnya tetap dibiayai anggaran Kemenkes baik di tingkat pusat maupun daerah dalam melalui Dana Alokasi Khusus non Fisik (DAK non‐Fisik). • Pemerintah Pusat, Lembaga Donor dan CSO; perlu bersinergi dan membuat analisis terhadap kegiatan yang masih didominasi oleh donor, sehingga alokasi pembiayaan dalam rangka exit strategy menjadi lebih tepat.
TERIMA KASIH
[email protected]
9
