FORUM NASIONAL II : Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
Ignatius Praptoraharjo, Laksono Trisnantoro, Dwi Handono PMPK – FK - UGM
HOTEL HORISON MAKASSAR, 28-29 September 2011
Cakupan layanan kesehatan yang rendah di wilayah-wilayah terpencil ◦ ◦ ◦ ◦
Keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, Keterbatasan infrastruktur pelayanan kesehatan Tidak maksimalnya pengelolaan program
Peningkatan cakupan layanan kesehatan: ◦ memperkuat aspek ketenagaan kesehatan yang bertumpu pada pegawai negeri ◦ kemitraan antara sektor pemerintah dan nonpemerintah masih belum dilakukan secara meluas
Sensitisasi isu kemitraan antara sektor pemerintah dan non-pemerintah dalam pelayanan kesehatan Memetakan potensi sektor non-pemerintah di dalam pelayanan kesehatan dasar Mengembangkan disain kemitraan dalam bentuk contracting out pelayanan kesehatan dasar Mengestimasi unit cost untuk layanan kesehatan dasar yang dikontrakkan
Lokasi Assessment: ◦ Kabupaten Pegunungan Bintang, Propinsi Papua ◦ Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat
Metode Assessment: ◦ Private Health Sector Assessment (Harding et.al, 2011)
Pengumpulan Data ◦ Kajian dokumen kegiatan: Laporan Monev, BPS, SDKI ◦ Wawancara: Kepala Dinas (Prop + Kab), Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staf Seksi, Pimpinan LSM, Forum LSM, UNICEF, FHI
◦ Kelompok Diskusi Terarah: Bidan, staf Dinkes Kab. ◦ Observasi yankes di kota kabupaten
Sumber: Harding & Montagu, Public Policy toward the Private Health Sector: Introduction and Course Analytical Framework, Bangkok 2011
Cakupan yang rendah untuk program KIA dan Imunisasi: ◦ Kurangnya nakes di tingkat desa/distrik ◦ Keterbatasan dana operasional untuk kunjungan ke desa ◦ Monitoring dan evaluasi kurang berjalan (kabupaten ke puskesmas dan dari puskesmas ke desa/pustu/polindes) ◦ Mobilisasi masyarakat kurang maksimal ◦ Perlengkapan kurang memadai ◦ Bidan menjadi penentu berjalannya layanan KIA dan Imunisasi
Tidak ada alternatif lain kecuali menambah tenaga kesehatan sebagai pegawai negeri atau kontrak nakes secara individual Komitmen pemerintah daerah masih lemah untuk pembangunan kesehatan
Kemitraan dengan Sektor non-pemerintah: ◦ Sebagai terobosan untuk mengurangi beban pemerintah daerah:
Meningkatkan cakupan layanan Mengatasi sementara kebutuhan nakes (menunggu putra daerah yang dikirim sekolah) Sumber daya tambahan untuk kegiatan rutin ◦ Perlu ditempatkan dalam konteks kebijakan dan sistem di dinas kesehatan (propinsi/kab)
Menentukan standar layanan Pelatihan nakes yang digunakan di dalam CO Koordinasi dengan Puskesmas/Nakes di lokasi proyek Pelaporan kegiatan ke Puskesmas atau Dinkes setempat
◦ Jangan sampai ada kesan ‘merebut’ lahan pekerjaan nakes yang ada
Pembeli Kontrak
Pembayaran Penyedia Layanan
Monitoring & Evaluasi
Layanan
Pemanfaat Layanan
Sumber: Berman, Peter, Contracting: Overview in Strategies for Private Sector
Engagement and PPPs in Health, Bangkok, 2011
Meningkatkan cakupan layanan KIA dan Imunisasi Mobilisasi dan pendidikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Memperkuat sistem manajemen pelayanan kesehatan di distrik Memperbesar peran organisasi masyarakat sipil dalam upaya kesehatan dasar
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pelayanan Antenatal Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan terampil Pelayanan Nifas Kunjungan Bayi Pelayanan Kesehatan Bayi Pelayanan Kesehatan Balita Imunisasi Bayi Lengkap Imunisasi Ibu Hamil dan Wanita Usia Subur Penguatan dan Mobilisasi Masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan
No 1
Distrik Bime
Kampung
2
Okbibab Abmisibil, Manunggal
Bob, Bordamban Bime
# Populasi 21,601
# Nakes
8,986
17 (perawat)
5 (1 bidan 4 perawat)
Inding, Okbisifil, Sabin Tupoplom, Borban Maksum, Pedam Kirimu, Yapil, Dumpasik, Atolodol
Kab. Raja Ampat
No Distrik 1 Teluk Mayalibit 2
Meos Mansar
Kampung
Kab. Pegunungan Bintang
# Populasi 2021
Warsambin, Mumes Waifoi, Warimak, Lopintol, Go, Beo Kabilol, Kalitoko, Arawai Yanbekwan, Yenbuba 2203 Sawinggrai, Yapisawar, Kurkapa, Saundarek, Yenwaupor, Arborek Kabui,
# Nakes 9 (7 perawat, 2 bidan)
10 (7 perawat, 3 bidan)
Kemenkes akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten menyusun sebuah dokumen tender untuk kegiatan ini termasuk kompetensi dari lembaga non-pemerintah yang diharapkan. Dibentuk tim seleksi yang terdiri dari staf kemenkes/GAVI, staf dinas kesehatan propinsi dan kebupaten dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil Tender diumumkan melalui dua cara: ◦ Pengumuman melalui jaringan LSM di Papua dan Papua Barat (Foker LSM) ◦ Undangan kepada organisasi masyarakat sipil yang dinilai memiliki potensi besar dalam melaksanakan proyek ini
Pemenang Tender diumumkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Kemitraan antara sektor pemerintah dan nonpemerintah dalam pelayanan kesehatan di dua propinsi memiliki potensi untuk dikembangkan Contracting out bisa dianggap sebagai terobosan untuk menutup kesenjangan dalam kebutuhan nakes dalam jangka pendek dan cakupan layanan Kemitraan perlu ditempatkan dalam sistem yang dibangun oleh dinas kesehatan agar mampu memperkuat sistem kesehatan daerah Pada tingkat operasional diharapkan mampu memberdayakan nakes dan pelayanan di puskesmas
Acknowledgement: Studi ini didanai oleh GAVI – HSS, Kementerian Kesehatan RI
