Contracting Out Pelayanan Kesehatan Ignatius Praptoraharjo
Peran sektor non-pemerintah dalam pelayanan kesehatan • Luas, beragam dan berkembang • Sejak lama ada kebijakan mendukung perkembang sektor non-pemerintah • Pelayanan kesehatan antara sektor pemeritnah dan non-pemerintah tidak jelas : – Sulit menentukan ruang lingkup pelayanan sektor non-pemerintah – Pada sisi lain menunjukkan kebijakan yang kondusif terhadap partisipasi sektor non-swasta dalam pelayanan kesehatan
• Kurang adanya data yang tepat tentang pelayanan kesehatan yang disediakan oleh sektor non-pemerintah • Distribusi layanan kesehatan, termasuk sektor non-pemerintah, tidak merata dan cenderung terpusat di kota • Kualitas pelayanan masih jadi isu utama baik di kedua sektor • Sektor swasta cenderung dipersepsikan memiliki kualitas yang lebih baik dalam arti kemudahan dan kenyamanan (misalnya: waktu tunggu, fasilitas)
Sumber:PSP-one, Private Sector Health Care In Indonesia, 2009
Mengapa kurang melibatkan sektor non-pemerintah? • Kurangnya pengetahuan atau kapasitas dari sektor publik • Penolakan atau kurangnya dukungan dari staf di sektor publik • Keterbatasan dana atau mekanisme pendanaan yang tidak memungkinkan • Tidak adanya sebuah kerangka kebijakan untuk melibatkan sektor non-pemerintah • Kurang adanya dukungan pada tingkat politis • Kurang tersedianya dukungan dari donor atau lembaga teknis (Sumber: CGD Survey 2008 dalam Harding, Public Policy toward the Private Health Sector, Bangkok 2011)
Kerangka kerja melibatkan sektor nonpemerintah dalam pelayanan kesehatan
Policy and Programmatic Instruments • • • • • • • • • • • •
Sumber: Harding, Public Policy toward the Private Health Sector, Bangkok 2011
Regulation Contracting Training/Information Social marketing Social franchising Info. to patients Demand-side (incl. Vouchers) EQA / Accreditation PPP transactions Enabling environment improvement
Apa itu pengontrakan (Contracting) • Pengontrakan merupakan mekanisme pembelian yang digunakan untuk : – – – –
memperoleh layanan tertentu, berdasarkan kuantitas dan kualitas yang telah ditentukan, pada harga tertentu, untuk periode tertentu
dari sebuah pemberi layanan
Inovasi kunci dalam model pengontrakan ini adalah pemisahan antara fungsi pembiayaan dan fungsi pelaksanaan
Perbedaan antara Layanan Publik dan Swasta
Kategori
Tujuan
Organisasi
Publik (Pemerintah Nasional, Badan Dunia)
Promosi kepentingan publik
Pemerintah
Swasta (profit) – Perusahaan
Promosi kepentingan sendiri
Non-Pemerintah
Organisasi Masyarakat Sipil
Promosi kepentingan publik
Non-Pemerintah
Alasan utama pengontrakan Organisasi Tradisional Sektor Publik Sifat: • Produksi langsung • Monopoli dan Koordinasi • Kontrol kementrian yang kuat Karakteristik organisasi:
• Departementalisasi dan hirarkis • Karir dalam layanan publik • Sentralistis
Konsekuensi • Pengambil keputusan memperoleh insentif yang kurang mencukupi untuk bertindak secara efisien property rights theory. • Pihak yang mengendalikan birokrasi mungkin tidak bertindak untuk kepentingan publik public choice theory.
Sumber: Berman, Peter, Contracting: Overview in Strategies for Private Sector Engagement and PPPs in Health, Bangkok, 2011
Kontrak: memperkenalkan mekanisme pasar Konsekuensi lebih jauh: Sektor publik yang kurang efisien
mengganti struktur manajemen yang hirarkis dan langsung dengan hubungan kontraktual antara pembeli dan penyedia, dimana insentif merupakan kunci utama dalam mempromosikan kinerja yang lebih baik
Alasan lain… • Memperbaiki efisiensi • Memperbaiki aksesibilitas/cakupan • Membangun kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah • Desentralisasi layanan • Tidak adanya fasilitas atau layanan • Kurang tersedianya layanan kesehatan publik • Memperbaiki kualitas perawatan • Masalah yang secara kultural sensitif - HIV/AIDS
Memisahkan pembiayaan dari penyediaan layanan
Contracting in: Membawa manajemen non-pemerintah untuk bekerja di dalam layanan pemerintah Contracting out: Membeli layanan dari sumber nonpemerintah yang menyediakan layanan dengan menggunakan sumber daya dan tenaga dari luar
Menyediakan Langsung vs. Mengontrak
Hubungan Kontraktual
Proses Pengontrakan Mendisain Tujuan/Prosedur Pengontrakan Penawaran Tender Monitoring dan Evaluasi Atas kontrak dan kegiatan Penentuan Pemenang Kontrak
Pelaksanaan Kontrak oleh LSM/Swasta
Apa yang dikontrakkan? • • • •
layanan klinis atau non klinis Layanan kesehatan dasar Rawat inap dan rawat jalan Layanan preventif atau kuratif
Potensi Keuntungan Mendorong kompetisi: mendorong peningkatan kinerja baik harga maupun kualitas.
Pengembangan kebijakan dan perencanaan Informasi lebih tersedia dan bisa diakses oleh pihak lain: jenis layanan, volume kerja, biaya, kepekaan, populasi yang dilayani, kebutuhan kesehatan dan isu lain
Stabilitas harga: Memungkinkan untuk memperkirakan biaya layanan kesehatan yang lebih pasti.
Meningkatkan pemerataan akses: Bisa diarahkan untuk kelompok-kelompok yang tertentu yang kurang terlayani
Potensi hambatan • Sedikit lembaga non-pemerintah di wilayah target, lemah dari sisi manajemen atau kurang tertarik untuk tender • Kontrak kurang didisain dan dikelola dengan baik karena masih lemahnya kemampuan pembeli layanan (pemerintah) • Sulitnya menentukan harga (terlalu tinggi mengestimasikan kebutuhan sehingg membayar kontraktor terlalu tinggi) • Pembayaran yang tertunda • Penafasiran atas isi kontrak • Ada kepentingan-kepentingan pribadi atas disain kontrak • Masih lemahnya kapasitas monitoring dan evaluasi
Akhirnya… • •
Contracting tidak berarti privatisasi layanan kesehatan Elemen-elemen yang perlu diperhatikan di dalam hubungan kontraktual antara lain: – – – – –
• • •
Perlu kejelasan deliverablesnya Perlu dukungan dari pemangku kepentingan Kepercayaan antara kontraktor dengan lembaga yang memberi kontrak Informasi untuk monitoring yang independen Lingkungan politik dan hukum yang mendukung
Pemerintah memerlukan kapasitas untuk mendisain, mengembangkan tender, mengelola dan memonitor kontrak Memperkuat kapasitas sektor swasta untuk melaksanakan kontrak Pengontrakan adalah merupakan alat dan bukan merupakan tujuan dari upaya kesehatan masyarakat
Assessment untuk contracting out pelayanan imunisasi di Kab. Rajaampat Papua Barat dan Kab. Pegunungan Bintang Papua
Tujuan Assessment – Tersusunnya desain dan mekanisme kerja contracting out – Tersusunnya spesifikasi pelayanan yang diinginkan termasuk unit cost-nya – Tersedianya calon ”kontraktor” yang memenuhi spesifikasi yang diinginkan – Diperolehnya dukungan kebijakan dari Kepala Daerah dan dukungan politis dari DPRD Papua
Proses Assessment
1. Dialog dengan stakeholder
2. Menentukan jenis layanan dan lokasi
3. Disain sistem monitoring dan evaluasi
4. Menentukan cara untuk memilih kontraktor
5. Menyusun manajemen kontrak dan mengembang kan rencana kontrak
6. Menyusun draf kontrak dan dokumen tender
7. Melaksanakan tender dan mengelola kontrak
Kerangka kerja
Kemenkes/GAVI
Swasta/LSM Kesehatan Input
Pendanaan
Kontrak
Bimbingan Teknis Pemerintah Daerah tk II -Monitoring
Proses
-Evaluasi
Output/Outcome Imunisasi di desa-desa yang belum mencapai 80% UCI
Analisis Situasi: – Konteks otonomi khusus dalam bidang kesehatan (kebijakan/pendanaan) – Pemetaan wilayah (sasaran, aksesibilitas) – Pemetaan ketersediaan sumber daya (tenaga, peralatan, unit pelayanan) – Peran sektor non-pemerintah di dalam program kesehatan – Identifikasi faktor penghambat/potensial
Analisis kegiatan yang akan dikontrakkan – Fokus pada output • Prioritas wilayah kegiatan dan populasi target • Pemerataan • Kuantitas – Peningkatan cakupan UCI ?% – Pengurangan Drop Out ?%
• Kualitas (Sistem kerja mengacu pada SK Menkes 1611/2005 dan SK Menkes 485/2010)
– Kapasitas pelaksana kegiatan – Peran para stakeholder lokal (pemda provinsi, pemda kab, puskesmas, tokoh masyarakat/agama, bidan/perawat, LSM/swasta) dalam pelayanan imunisasi – Sistem monitoring dan evaluasi
Pembiayaan (daerah ‘mudah’ vs ‘sulit’) • Kegiatan Imunisasi Dasar: – – – – – – – – –
Pengadaan vaksin (DPT, Campak, BCG, Polio) Perlengkapan Suntik Personel (gaji, per diem untuk turun lapangan) Transportasi Training Pemeliharaan Pelatihan Mobilisasi sosial dan KIE Manajemen Program
• Pembiayaan modal – Cold Chain Supply
Pengembangan Disain dan Dokumen Kontrak •
Persiapan dan Proses Pemilihan Kontraktor – – – –
•
Isi Kontrak – – – – – –
•
Pengembangan TOR Kontrak Penetapan Kriteria Evaluasi Teknis Pengembangan Pedoman bagi Calon Kontraktor Undangan untuk mengikuti kontrak Scope of work Performance target Mekanisme kerja (manajemen program, sistem keuangan dll) Sistem Pembayaran Sistem Monitoring dan Evaluasi Lain-lain (dispute, pemutusan kontrak, force majeure, dll)
Rencana Monitoring dan Evaluasi Kontrak
Diskusi
