PELAYANAN KESEHATAN
Dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera , untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dibawah ini diuraikan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan serta gambaran hasil yang bisa dicapai selama kurun waktu satu tahun utamanya upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas khususnya untuk tahun 2011.
A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan kesehatan dasar secara tepat dan cepat, diharapkan sebagian besar masalah kesehatan masyarakat sudah dapat diatasi. Berbagai pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan adalah mengacu pada Standart Pelayanan Minimal ( SPM ) sebagai berikut :
. 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Seorang ibu mempunyai peran yang sangat besar di dalam pertumbuhan bayi dan perkembangan anak, gangguan kesehatan yang dialami seorang ibu yang sedang hamil bisa berpengaruh pada kesehatan janin dalam kandungan hingga kelahiran dan masa pertumbuhan bayi dan anaknya.
a. Pelayanan Antenatal ( K1 dan K4 ) Pelayanan Antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional ( dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat ) seperti pengukuran berat badan dan tekanan darah, pemeriksaan tinggi fundus uteri, imunisasi Tetanus Toxoid ( TT ) serta pemberian tablet besi kepada ibu hamil selama masa kehamilannya sesuai pedoman pelayanan Antenatal yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif. Hasil pelayanan Antenatal dapat dilihat dari cakupan pelayanan K1 dan K4. Cakupan K1 atau juga disebut akses pelayanan ibu hamil merupakan gambaran besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan Antenatal . Sedangkan cakupan K4 ibu hamil adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai dengan standart serta paling sedikit empat kali kunjungan, dengan distribusi sekali pada trismester pertama, sekali pada trismester dua dan dua kali pada trismester ketiga. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. Target cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Blitar tahun 2011 adalah 19.467, sedangkan dari target tersebut capaian K4 di Kabupaten Blitar adalah 17.500 atau 89,90 % jadi presentase capaian K4 adalah 89,90 %. Dengan demikian presentase capaian K4 belum tercapai atau ada kesenjangan 1,1 %. . Persentase Cakupan K1 dan K4 Ibu Hamil Tahun 2007 - 2011 No.
Tahun
1. 2. 3. 4. 5.
2007 2008 2009 2010 2011
Cakupan K1 (%) 91,29 91,86 92,37 93,00 97,90
Cakupan K4 (%) 86,36 86,89 87,38 88,38 89,90
Sumber : Bidang Yankes Dinkes Kab. Blitar
b. Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan ( Kompetensi Kebidanan ) Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini antara lain disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional ). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, di kabupaten Blitar perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan semakin meningkat. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2007 - 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
No 1. 2. 3. 4. 5.
Tahun 2007 2008 2009 2010 2011
Cakupan ( % ) 97,79 97,96 98,35 97,10 98,30
Sumber: Bidang Yankes Dinkes Kab. Blitar
c. Rujukan Kasus Risti dan Penanganan Komplikasi Dalam memberikan pelayanan khususnya oleh tenaga bidan di desa dan Puskesmas beberapa ibu hamil yang memiliki resiko tinggi ( Risti ) dan memerlukan pelayanan kesehatan karena terbatasnya kemampuan dalam memberikan pelayanan, maka kakus tersebut perlu dilakukan upaya rujukan ke unit pelayanan kesehatan yang memadai. Risti / komplikasi adalah keadaan penyimpangan dari normal, yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi. Risti/komplikasi kebidanan meliputi Hb < 8 g %, Tekanan darah tinggi ( sistole > 140 mmHg, diastole > 90 mmHg ) oedeme nyata, eklamsia, perdarahan pervaginam, ketuban pecah dini, letak lintang pada usia kehamilan > 32 minggu, letak sungsang pada primigravida, infeksi berat /sepsis,persalinan prematur. Neonatus risti / komplikasi meliputi asfiksia, tetanus neonatorum, sepsis, trauma lahir, BBLR (Berat Badan Lahir Rendah / < 2.500 gram ), sindroma gangguan pernafasan dan kelainan neonatal. Neonatus risti / komplikasi yang tertangani adalah neonatus risti / komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter, dan bidan di polindes, Puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani untuk tahun 2011 adalah 3.109. d. Kunjungan Neonatus ( KN1 dan KN2 ) Bayi hingga usia kurang satu bulan, merupakan golongan umur yang memiliki resiko gangguan kesehatan paling tinggi. Upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut antara lain dengan melakukan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan pada neonatus ( 0 -28 hari) minimal dua kali, satu kali pada umur 0-7 hari ( KN1) dan satu kali lagi pada umur 8-28 hari (KN2). Dalam melaksanakan pelayanan neonatus, petugas kesehatan disamping melakukan pemeriksaan kesehatan bayi juga melakukan konseling perawatan bayi kepada ibu. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan kesehatan neonatal dasar ( tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI dini dan Eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, kulit dan pemberian imunisasi.; pemberian vitamin K; management terpadu balita muda ( MTBM) dan penyuluhan perawatan neonatus di rumah menggunakan buku KIA.
Persentase Cakupan Neonatus ( KN1 dan KN2 ) Tahun 2007 - 2011 NO TAHUN KN1 ( % ) KN2 ( % ) KETERANGAN 1. 2007 99,72 98,56 2. 2008 99,79 98,56 3. 2009 99,78 98,78 4. 2010 99,78 98,78 5. 2011 99,90 98,90 Sumber : Bidang Yankes Dinkes Kab. Blitar
2. Pelayanan Keluarga Berencana ( KB ) Tingkat pencapaian pelayanan keluarga berencana dapat digambarkan melalui cakupan peserta KB yang ditunjukkan melalui kelompok sasaran program yang sedang/pernah menggunakan alat kontrasepsi yang digunakan akseptor. Proporsi WUS Akseptor KB Berstatus Kawin Tahun 2007 - 2011 NO TAHUN % KETERANGAN 1. 2007 76,79 2. 2008 79,85 3. 2009 84,88 4. 2010 96,85 5. 2011 99,00 Sumber : Umpan Balik 2011 Badan PP dan KB Kab. Blitar
Jenis alat kontrasepsi yang digunakan peserta KB periode 2007 - 2011. TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011
PIL
SUNTIK
32.003 32.291 32.385 36.851 34.557
82.010 81.905 82.041 103.612 91.350
AKDR (IUD) 47.029 47.801 48.079 57.422 60.574
SUSUK
LAIN LAIN
8.511 8.525 8.870 11.534 13.069
6.419 6.934 7.213 8.220 6.479
Sumber : Badan PP dan KB Kab. Blitar
3. Pelayanan Imunisasi Kegiatan Imunisasi rutin meliputi pemberian imunisasi untuk bayi umur 0 – 1 tahun ( BCG, DPT, Polio, Campak, HB ), imunisasi untuk wanita usia subur /ibu hamil ( TT ) dan imunisasi untuk anak SD ( kelas 1 DT dan kelas 2-3 TT ), sedangkan kegiatan imunisasi tambahan dilakukan atas dasar ditemukannya masalah seperti desa non UCI potensial/risti KLB, ditemukan/diduga adanya virus polio liar atau kegiatan lainnya berdasarkan kebijakan teknis. Pencapaian Universal Child Immunization ( UCI ) pada dasarnya merupakan proksi terhadap cakupan atas
imunisasi secara lengkap pada kelompok bayi.. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut tergambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat atau bayi (herd immunity) terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I ). Dalam hal ini targetnya adalah pencapaian UCI pada wilayah administrasi desa / kelurahan. Suatu desa / kelurahan telah mencapai target UCI apabila > 80 % bayi di desa / kelurahan tersebut mendapat imunisasi lengkap. Untuk tahun 2012 target pencapaian UCI di Kabupaten Blitar belum tercapai, hal tersebut dikarenakan dua hal yaitu : 1.Adanya Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional UCI dimana terjadi kenaikan target capaian Imunisasi BCG,DPT dan Polio dari 90 % menjadi 95 %, serta DPT3, Polio 4, Campak dari 85 % menjadi 90 % 2.Adanya Kampanye Imunisasi Campak dan Polio pada bulan September-Oktober yang hasilnya harus dilaporkan tersendiri dan tidak boleh digabungkan dengan hasil imunisasi rutin, sehingga kehilangan kesempatan hasil satu bulan untuk dilaporkan. Persentase Pencapaian UCI Di Tingkat Desa / Kelurahan Tahun 2007 – 2011 NO
TAHUN
1. 2. 3. 4. 5.
2007 2008 2009 2010 2011
PENCAPAIAN UCI (%) 76,93 78,46 79,00 82,22 63,31
KETERANGAN
Target Th. 2011 > 95
Sumber: Bidang PPMK Dinkes Kab. Blitar
Target jangkauan imunisasi bayi ditunjukkan dengan cakupan imunisasi DPT1 karena imunisasi ini merupakan salah satu antigen kontak pertama dari semua imunisasi yang diberikan kepada bayi. Sedangkan target tingkat perlindungan imunisasi bayi ditunjukkan dengan cakupan imunisasi campak karena imunisasi ini merupakan antigen kontak terakhir dari semua imunisasi yang diberikan kepada bayi. Persentase Cakupan Imunisasi DPT-1 dan Campak 2007 - 2011 NO TAHUN DPT - 1 CAMPAK KETERANGAN 1. 2007 100,31 98,27 2. 2008 100,49 98,41 3. 2009 100,68 98,53 4. 2010 102,78 98,67 5. 2011 98,50 95,40 Sumber : Bidang PPMK Dinkes Kab. Blitar
Maternal and Neonatal Tetanus Elimination ( MNTE ) merupakan salah satu kegiatan imunisasi tambahan yang bertujuan untuk menurunkan jumlah kasus Tetanus Neonatal hingga < 1 kasus per 1000 kelahiran hidup pertahun.. Sasaran MNTE adalah pemberian TT 5 dosis pada seluruh wanita usia subur termasuk ibu hamil ( usia 15 - 39 tahun ).
B. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN PENUNJANG Salah satu program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2007 – 2011 adalah upaya kesehatan perorangan yang bertujuan meningkatkan akses, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang aman melalui sarana pelayanan kesehatan perorangan (Puskesmas,Fasilitas kesehatan,RSU dll). Beberapa kegiatan pokok upaya kesehatan perorangan adalah peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III di rumah sakit dll. 1. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Upaya kesehatan perorangan dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara, meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan /memulihkan kesehatan perseorangan. Upaya pelayanan tersebut dilakukan secara rawat jalan untuk gangguan kesehatan ringan dan rawat inap baik secara langsung maupun melalui rujukan pasien bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan sedang hingga berat. * > Kunjungan Rawat Inap/Rawat Jalan, Pelayanan Unit Darurat dan Rujukan Sarana pelayanan Puskesmas dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi kunjungan rawat jalan, sedangkan rumah sakit disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan. Kunjungan pasien di Unit Darurat sebagian besar umumnya berasal dari pasien rujukan dan hanya sebagian kecil pasien non rujukan, hal ini menyebabkan beban ganda bagi rumah sakit. Dari data kunjungan dan jenis gangguan kesehatan yang di tangani dirumah sakit masih banyak melayani pasien yang seharusnya ditangani oleh tingkat pertama ( Puskesmas, praktek dokter, Balai Pengobatan dll ).
2. Pelayanan Kesehatan Penunjang Pelayanan Kesehatan Penunjang meliputi Pemeriksaan laboratorium dan radiodiagnostik dalam menegakkan suatu diagnosa penyakit. Institusi yang memiliki sarana pelayanan penunjang di kabupaten Blitar meliputi rumah sakit, baik milik Pemda maupum swasta serta Puskesmas ( Khusus Laboratrium Klinik ). 3.Pelayanan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin ( JAMKESMAS ) Program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin ( Jamkesmas ) merupakan program Pemerintah yang strategis dan telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Program ini bertujuan untuk menigkatkan aksesibilitas masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pendanaan Program Jamkesmas berasal dari Pemerintah Pusat, dimana kuota yang tersedia tidak menjangkau semua masyarakat miskin. Untuk masyarakat yang masuk kategori miskin yang tidak terkafer dalam Program Jamkesmas tersebut di tanggung oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provins Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam program Jamkesmasda. Pembiayaan Program Jamkesmasda merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dengan porsi 50 % Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 50 % Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Namun demikian dalam perkembangannya masih ada sebagian anggota masyarakat yang saat dilakukannya pendataan tidak termasuk kategori miskin tetapi karena sesuatu hal mereka menjadi miskin, untuk kasus tersebut masih bisa dilayani dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM ) atau Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ). Proses pemberian SKTM tersebut melibatkan Ketua RT, Ketua RW, Bidan Desa, Kepala Desa / Kelurahan, Kepala Puskesmas dan Camat setempat untuk menentukan bahwa pasien tersebut memang benar miskin dan tidak mampu serta dapat diusulkan untuk menerima SPM. Jumlah pemegang kartu Jamkesmas ( Jamkesmas dan Jamkesmasda ) sebanyak 253.118 orang. Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar yang dibiayai Jamkesmas dan Jamkesmasda tahun 2011 sebanyak 67.284 orang dan yang mendapakan rujukan pelayanan kesehatan sebanyak 6.330 orang. 4. Penanganan Penyalahgunaan Napza ( Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya ) Penanganan penyalahgunaan Napza terdiri dari kegiatan kuratif, rehabilitatif dan promotif. Kegiatan penanganan korban penyalahgunaan napza melalui tindakan kuratif, rehabilitatif dan afftercare yang dilaksanakan oleh rumah sakit yang memiliki fasilitas dan kemampuan dalam hal ini dilakukan oleh Rumah Sakit Ngudi Waloyo Wlingi. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar juga telah bekerja sama dengan lintas sektor dan para stek holder yang terkait terutama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar telah menetapkan Puskesmas Sutojayan sebagai Pusat layanan wajib lapor bagi pengguna narkotika di Kabupaten Blitar. Untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar juga telah melaksanakan kegiatan prefentif
berupa promosi kesehatan seperti kegiatan penyuluhan kepada kelompok potesial. Jumlah penderita / pengguna narkotika yang dilaporkan sampai dengan 31 Desember 2011 adalah 298 orang. ( sumber : BNN Kab. Blitar ) C. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT Program pencegahan dan pemberantasan penyakit bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan dari penyakit menular dan mencegah penyebaran serta mengurangi dampak sosial akibat penyakit sehingga tidak menjadi masalah kesehatan. Upaya pemberantasan penyakit menular lebih ditekankan pada pelaksanaan surveilans epidemiologi dengan upaya penemuan penderita secara dini yang ditinaklanjuti dengan penangnan secara cepat melalui pengobatan penderita. Di samping itu adalah upaya pencegahan dengan pemberian imunisasi, upaya pengurangan faktor resiko melalui kegiatan untuk peningkatan kualitas lingkungan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan penyakit menular. 1. Pengendalian Penyakit Polio Sebagaimana kita ketahui bersama, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit polio telah dilakukan melalui gerakan imunisasi polio. Upaya ini juga ditindaklanjuti dengan kegiatan surveilans epidemiologi secara aktif terhadap kasus kasus Acute Flacicid Paralysis ( AFP ) kelompok umur < 15 tahun hingga dalam kurun waktu tertentu, untuk mencari kemungkinan adanya virus polio liar yang berkembang di masyarakat dengan pemeriksaan specimen tinja dari kasus AFP yang di temukan. Jumlah penemuan kasus AFP Tahun 2011 dikabupaten Blitar adalah 5 kasus, hal tersebut melibihi istimasi yang hanya 4 kasus. 2. Pengendalian TB Paru Upaya pencegahan dan pemberantasan TB – Paru dilakukan dengan pendekatan DOTS ( Directly Observed Treatment Shortcource Chemotherapy ) atau pengobatan TB – Paru dengan pengawasan langsung oleh pengawas menelan obat ( PMO ). Kegiatan ini meliputi upaya penemuan penderita dengan pemeriksaan dahak di sarana pelayanan kesehatan yang ditindaklanjuti dengan paket pengobatan. Namun demikian dalam proses selanjutnya tidak tertutup kemungkinan terjadi kegagalan pengobatan akibat dari paket dari pengobatan yang tidak terselesaikan atau drop out ( DO ), terjadinya resistensi obat atau kegagalan dalam penegakan diaknosa di akhir pengobatan. Tingkat kesembuhan TB Paru mencapai 80 % dari target 85 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 tahun 2011 mengalami kenaikan jumlah kasus penemuan TB BTA positif dari 452 menjadi 492 kasus; meskipun demikian untuk tahun 2011 belum mencapai target yang direncanakan yaitu 1.263 kasus TB BTA positif.
Tahun
2007 2008 2009 2010 2011
Penanganan TB Paru ( TB BTA Positif ) Tahun 2007 - 2011 Jumlah Penemuan Succes Rate Jumlah Jumlah TB Kasus Baru TB Penderita Baru Penderita Lain BTA Positif TB BTA Positif TB BTA + 21 169 752 19 214 529 216 204 309 452 329 492 304 492
Sumber : Bidang PPMK Dinkes Kab. Blitar
3. Pengendalian Penyakit ISPA Upaya dalam rangka pemberantasan penyakit infeksi saluran pernafasan akut ( P2ISPA ) lebih difokuskan pada upaya penemuan secara dini dan tata laksana kasus yang cepat dan tepat terhadap penderita pneumonia balita yang ditemukan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui suatu management terpadu dalam penanganan balita sakit yang datang ke unit pelayanan kesehatan atau lebih di kenal dengan Management Terpadu Balita Sakit ( MTBS ). Melalui pendekatan MTBS semua penderita ISPA langsung ditangani di unit yang menemukan, namun bila kondisi balita sudah berada dalam pneumonia berat maka penderita langsung dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap.Jumlah kasus Pneumonia pada balita tahun 2011 adalah 1.585 kasus 4. Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS dan PMS Upaya pelayanan kesehatan untuk penanggulangan penyakit HIV/AIDS, disamping ditujukan pada penanganan penderita yang ditemukan, juga diarahkan pada upaya pencegahan melalui penemuan penderita secara dini yang dilanjutkan dengan kegiatan konseling. Upaya penemuan penderita dilakukan melalui skrining HIV/AIDS terhadap darah donor, pemantauan pada kelompok beresiko penderita penyakit menular seksual ( PMS ) seperti wanita penjaja seks ( WPS ). Dalam perjalanan penyakit dari HIV positif menjadi AIDS dikenal istilah ” Windows Periods ” yang tidak diketahui dangan pasti periodisasinya sehingga kelompok ini menjadi sangat potensial dalam menularkan penyakit. Untuk kelompok ini di samping dilakukan pengobatan yang lebih utama adalah dilakukan konseling untuk menumbuhkan rasa tangung jawab dalam ikut aktif mencegah terjadinya penularan lebih lanjut. Untuk penanggulangan AIDS di Kabupaten Blitar telah dilakukan upaya sebagai berikut : a. Dinas Kesehatan telah melakukan pelatihan pemandian jenazah orang dengan HIV AIDS ( ODHA) yang benar dan sesuai dengan kriteria kesehatan bagi pengelola program HIV/AIDS Puskesmas, Kepala KUA Kecamatan dan Modin di wilayah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah kemungkinan terjadinya penularan HIV/AIDS. b. Dinas Kesehatan dengan dukungan dari poli VCT RS Ngudi Waloyo Wlingi serta kerja sama dengan lintas sektor, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat,
tokoh agama untuk meningkatkan penemuan penderita HIV secara dini sehingga bisa mencegah penularan lebih lanjut dan mencegah terjadinya peningkatan kasus HIV/AIDS. c. Bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS ( KPAD ) , LSM dan dinas terkait melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat , sekolah, pondok pesantren dengan harapan masyarakat mengetahui bahaya HIV/AIDS dan pencegahannya. d. Rapat koordinasi secara rutin dengan stake holder dalam upaya penanggulangan penyebaran HIV/AIDS. Penemuan Penderita HIV / AIDS Tahun 2007 – 2011
Tahun
Pengidap HIV
2007 2008 2009 2010 2011
6 7 23 66 63
Penderitan AIDS 29 31 36 66 62
Penderita AIDS Meninggal 5 2 5 7 42
Sumber : Bidang PPMK .Dinkes Kab. Blitar
5. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue ( DBD ) Upaya pemberantasan demam berdarah terdiri dari 3 hal yaitu 1). Peningkatan kegiatan surveilans penyakit dan surveilans vektor , 2) Diaknosis dini dan pengobatan dini, 3) Peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya pemberantasan demam berdarah dengue dititik beratkan pada peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk ( PSN ) melalui 3 M plus ( menguras, menutup dan mengubur ) plus menabur larvasida, penyebaran ikan pada tempat penampungan air serta kegiatan lainya yang dapat mencegah/memberatas nyamuk Aedes berkembang biak. Angka bebas jentik ( ABJ ) sebagai tolok ukur upaya pemberantasan vektor melalui PSN – 3 M menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mencegah DBD. Oleh karena itu pendekatan pemberatasan DBD yang berwawasan kepedulian masyarakat merupakan salah satu alternatif pendekatan yang efektif. Untuk tahun 2011 penyakit DBD terjadi penurunan kasus yang sangat siknifikan dari 915 kasus menjadi 35 kasus. Penurunan kasus BDB tersebut dimungkinkan selain karena faktor cuaca yang mendukung juga terutama karena tingkat kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat termasuk para tokoh masyarakat, tokoh agama , lembaga swadaya masyarakat serta kerja sama lintas sektor juga dukungan penuh dari para stake holder dalam upaya pemberantasan penyakit DBD.
Kegiatan Penanganan DBD Tahun 2007 – 2011 No.
1. 2. 3. 4. 5.
Tahun
Pelacakan Kasus ( Surveilans )
2007 2008 2009 2010 2011
381 491 723 915 35
Puskesmas Pemberantasan Melakukan Vektor PSN 1 1 * 49 2 * 64 2 * 38 1 * 35
Keterangan
* Pengasapan
6. Pengendalian Penyakit Kusta Upaya pengendalian penyakit kusta antara lain adalah melakukan penemuan penderita melalui survei anak sekolah, survei kontak dan pemeriksaan intensif penderita yang datang ke pelayanan kesehatan dengan keluhan atau kontak dengan penderita penyakit kusta. Semua penderita yang ditemukan langsung diberikan pengobatan paket MDT yang terdiri dari Rifamipicin, Lampren, dan DDS selama kurun waktu tertentu. Sedangkan untuk penderita yang ditemukan sudah dalam kondisi parah akan dilakukan rehabilitasi melalui institusi pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas pelayanan lebih lengkap. Tabel Tahun 2007 2008 2009 2010 2011
Suspek Diperiksa 72 48 96 146 109
Penanganan Penyakit Kusta Tahun 2007 – 2011 Suspek PB 3 2 4 4 3
Positif MB 7 16 13 13 11
CDR 0,0022 0.0032 0,0039 0,0031 -
Penderita Cacat 2 3 3 4 4
Penderita Diobati 10 19 17 17 14
Sumber : Bidang PPMK Dinkes Kab. Blitar
7. Pengendalian Penyakit Flu Burung Penyakit flu burung atau Avian Influensa ( AI ) disebabkan oleh virus influensa tipe A dari family Orthomyxomiridae.Virus Influensa ada tiga tipe, yaitu tipe A ( pada unggas), tipe B dan C ( pada manusia ). Influensa tipe A terdiri dari strain H1N1, H3N2, H5N1 dll. H5N1 merupakan penyebab wabah flu burung yang sangat mematikan. Upaya pencegahan penularan dilakukan dengan cara menghindari bahan yang terkontaminasi tinja dan sekret unggas, dengan tindakan seperti : - Mencuci tangan dengan sabun cair pada air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan suatu pekerjaan; - Melaksanakan kebersihan lingkungan ; - Melakukan kebersihan diri ( personal higiene ) ; - Menggunakan alat pelindung diri ( masker, kacamata khusus ) bagi pekerja yang berhubungan dengan bahan yang berasal dari saluran cerna unggas;.
- Bahan / limbah / kotoran unggas harus ditatalaksana dengan baik ( ditanam atau dibakar ) agar tidak menjadi sumber penularan bagi masyarakat sekitar; - Peralatan yang digunakan dalam peternakan harus dicuci dengan disinfektan; - Kandang dan kotoran / tinja tidak boleh dikeluarkan dari lokasi peternakan; - Daging dan telur ayam yang dikomsumsi harus dimasak terlebih dahulu. 8. Surveilans Vektor Surveilans vektor dilakukan melalui kegiatan pemantauan jentik oleh petugas kesehatan maupun kader / juru pemantau jentik ( jumantik ). Pengembangan sistem surveilans vektor secara berkala dilakukan kaitannya dengan perubahan iklim dan pola penyebaran kasus. Di kabupaten Blitar untuk kasus yang paling banyak menimbulkan kesakitan adalah vektor DBD dan Chikungunya. Vektor yang berperan dalam penularan DBD dan Chikungunya yaitu nyamuk Aedes aegypti dan vektor potensialnya nyamuk Aedes albopictus. Penyebaran penyakit Deman Berdarah Dengue di kabupaten Blitar sudah ke seluruh kecamatan dan desa. Rata Rata Angka Bebas Jentik Nyamuk menunjukkan partisipasi masyarakat untuk mencegah penyakit DBD dengan cara 3 PSN dilingkungannya masing masing. D. PEMBINAAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI DASAR 1. Pembinaan Penyehatan Lingkungan Permukiman ( Rumah Sehat ) . Jumlah rumah seluruhnya di kabupaten Blitar 301.795, yang di bina 30.333 dengan jumlah rumah yang sehat sebanyak 19.913 ( 65,60 % ). 2. Pembinaan Kesehatan Tempat Tempat Umum a. Peningkatan/Pembinaan Lingkungan Pondok Pesantren, dengan kegiatan seperti : - Inspeksi sanitasi pondok pesantren - pelatihan kader dan pembentukan pokja kesling pada pondok pesantren - Perbaikan sarana sanitasi pada pondok pesantren berupa stimulan dll. b. Pembinaan tempat ibadah, seperti masjid, musholla gereja, wihara dan pura . Jumlah Masjid dan musholla dengan sarana sanitasi yang sehat terbanyak di kecamatan Wonadadi dan yang paling sedikit di kecamatan Wates. NO 1. 2. 3. 4. 5.
T T U Memenuhi Syarat Tahun 2007 - 2011 TAHUN % TTU MEMENUHI SYARAT Sekolah Tempat Ibadah Perkantoran Lokasi Wisata 2007 65,55 62,50 67,25 60,00 2008 67,45 64,75 72,50 60,75 2009 70,20 65,25 75,75 61,25 2010 74,35 66,75 77,50 61,75 2011 79,05 67,50 82,75 62,50
Sumber : Bidang PPMK Dinkes Kab. Blitar
c. Membuat rencana kegiatan penyehatan lingkungan untuk 24 wilayah Puskesmas.
3. Kegiatan Penyehatan Makanan dan Minuman a.Pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian TPM di seluruh wilayah kabupaten Blitar. b.memberikan pelatihan higiene sanitasi makanan dan minuman, rekomendasi dan pemberian sertifikat terhadap industri makanan dan minuman(rumah makan, restoran dan industri makanan minuman ). c.Membuat rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan TPM yang ada di wilayah kabupaten Blitar ( wilayah kerja 24 Puskesmas ). d.Melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor terkait dengan pembinaan dan pengawasan produk makanan dan minuman yang ada di wilayah Kabupaten Blitar.
NO
TAHUN
1. 2007 2. 2008 3. 2009 4. 2010 5. 2011 Sumber : Bidang
Jumlah TPM Di Bina Tahun 2007 - 2011 HOTEL / RESTORAN / P-IRT PENGINAPAN R. MAKAN 2 10 219 2 11 277 3 14 326 5 14 379 2 13 242 PPMK Dinkes Kab. Blitar
TPM LAINNYA 11 11 2 2 2
4. Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan. Kegiatan pengawasan kualitas air dan lingkungan meliputi kegiatan : a. Pendataan cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan air besih baik wilayah perkotaan maupun perdesaan. b. Pemeriksaaan kualitas air bersih yang dikomsumsi masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan. E. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT. Upaya perbaikan gizi masyarakat pada hakekatnya untuk manangani permasalahan gizi yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan hasil menitoring dan evaluasi program perbaikan gizi masyarakat ditemukan beberapa permasalahan gizi yang sering dijumpai pada kelompok masyarakat adalah kekurangan vitaminA dan anemia gizi besi.
1. Pemberian Kapsul Vitamin A Upaya perbaikan gizi juga dilakukan pada beberapa sasaran yang diperkirakan banyak mengalami kekurangan terhadap vitamin A, yang dilakuka melalui pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada bayi, balita dan ibu nifas yang diberikan sebanyak 2 kali dalam satu taun ( bulan Februari dan Agustus ) dan pada ibu nifas diberikan 1 kali. Kekurangan vitamin A dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan gangguan pada mata dan bila anak tidak segera mendapat vitamin A akan mengakibatkan kebutaan. Jumlah Bayi Mendapat Kapsul Vitamin A Tahun 2007 - 2011 Tahun Bayi Balita Ibu Nifas 2007 16.417 43.092 16.018 2008 17.015 47.911 16.793 2009 18.194 51.376 17.366 2010 18.955 51.376 17.876 2011 19.095 58.345 15.532 Sumber : Bidang PPKM Dinkes Kab. Blitar
2. Pemberian Tablet Besi Pelayanan pemberian tablet besi dimaksudkan untuk mengatasi kasus Anemia serta meminimalisasi dampak buruk akibat kekurangan zat besi ( Fe ) khususnya yang dialami ibu hamil. Persentase Cakupan Pemberian Tablet Besi Pada Ibu Hamil 2007 - 2011 No. 1. 2. 3. 4. 5.
Tahun 2007 2008 2009 2010 2011
Cakupan ( % ) 90,36 90,49 90,72 88,40 93,21
Sumber : Bidang PPKM Dinkes Kab. Blitar
F. PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Pengelolaan perbekalan - Mengelola kurang lebih 217 item obat ; - Mengelola alat kesehatan operasional mobile maupun statis ( dalam gedung). b. Penerimaan 1. Melaksanakan penerimaan obat dari : - Dana DAU,dan DAK 147 item obat - Program P2PL 14 item obat - Obat Askes 64 item obat - Obat Gisi 2 item obat
2. Melaksanakan penerimaan alat kesehatan dari : - Dana AU dan DAK - Program P2PL - Yankes ( Kesga ) c. Penyimpanan Melaksanakan stok operasional satu kali setahun untuk seluruh program obat sejumlah 217 item dari empat macam program obat dan alkes. d. Pendistribusian Sebelum melaksanakan pendistribusian terlebih dahulu dilakuka pengecekan / pemilahan terhadap kemungkinan rusak, kadaluwarsa, berubah warna dan melaksanakan pengepakan obat untuk pendistribusian ke Puskesmas. G. PELAYANAN KESEHATAN DALAM SITUASI BENCANA Bencana dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu bencana lingkungan hidup dan bencana alam. Bencana lingkungan hidup terjadi akibat dari kerusakan lingkungan seperti anjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, kecelakaan industri dan tumpahan minyak di laut.Bencana alam terjadi sebagai akibat aktifitas lapisan / kerak bumi / fenomena alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, , letusan gunung berapi, badai atau angin ribut yang kejadiannya sulit diprediksi. Mengantisipasi kejadian bencana tersebut, Dinas kesehatan Kabupaten Blitar telah membentuk tim gerak cepat yang bertugas memberikan bantuan penanganan / pelayanan kegawatdaruratan pada korban mana kala terjadi becana sebagaimana tersebut diatas. Selain pembentukan tim gerak cepat penanganan bencana tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar sebagai bagian dari Badan Penanggulangan dan Penanganan Bencana Daerah senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait. Untuk tahun 2011 diwilayah Kabupaten Blitar tidak terjadi kejadian bencana baik bencana angin ribut ( puting beliung ) maupun banjir dan tanah tanah longsor . H. INDIKATOR KINERJA STANDART PELAYANAN MINIMAL ( SPM ) Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah banyak dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Program pembangunan kesehatan yang telah dilakukan tentu masih memerlukan upaya optimalisasi, sebab diakui bahwa selama ini dalam implementasi program pembangunan kesehatan masih dijumpai kendala atau hambatan yang cukup signifikan. Upaya optimal untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kerap kali terkendala oleh lemahnya kordinasi antar bagian di instansi kesehatan maupun institusi terkait baik di tingkat Pemerintah Kabupaten, Propinsi serta Pusat. Oleh sebab itu tetap diperlukan upaya serius dan berkesinambungan untuk mereduksi dan mengeliminasi adanya kendala serta kesenjangan antara target dalam perencanaan dengan realisasi pelaksanaan, sehingga kinerja pembangunan kesehatan dapat terus ditingkatkan.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota, bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal ( SPM ). SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Daerah Kabupaten / Kota. Standar pelayanan minimal tersebut berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahun 2010 – 2015. H. a. INDIKATOR DAN TARGET SPM NASIONAI 1. Pelayanan Kesehatan Dasar : a. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95 % pada tahun 2015 b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80 % pada tahun 2015 c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90 % pada tahun 2015 d. Cakupan pelayanan nifas 90 % pada tahun 2015 e. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80 % pada tahun 2010 f. Cakupan kunjungan bayi 90 % pada tahun 2010 g. Cakupan desa / kelurahan Universal Child Immunization ( UC I ) 100 % pada tahun 2010 h. Cakupan pelayanan anak balita 90 % pada tahun 2010 i. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100 % pada tahun 2010 j. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 % pada tahun 2010 k. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 % pada tahun 2010 l. Cakupan peserta KB aktif 70 % pada tahun 2010 m. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100 % pada tahun 2010 n. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100 % pada tahun 2015 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan : a.Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 % pada tahun 2015 b.Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan ( RS ) di Kabupaten / Kota 100 % pada tahun 2015. 3. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa ( KLB ). Cakupan Desa . Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100 % pada tahun 2015 4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat . Cakupan Desa Siaga Aktif 80 % pada tahun 2015
H. b. INDIKATOR DAN TARGET SPM PROVINSI JAWA TIMUR ( Revisi 6 Mei 2011 ) 1. Pelayanan Kesehatan Dasar : a. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 91 % pada tahun 2011 b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80 % pada tahun 2011 c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 93 % pada tahun 2011 d. Cakupan pelayanan nifas 93 % pada tahun 2011 e. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 73 % pada tahun 2011 f. Cakupan kunjungan bayi 90 % pada tahun 2011 g. Cakupan desa / kelurahan Universal Child Immunization ( UCI ) > 95 % pada tahun 2011 h. Cakupan pelayanan anak balita 81 % pada tahun 2011 i. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100 % pada tahun 2011 j. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 % pada tahun 2011 k. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 % pada tahun 2011 l. Cakupan peserta KB aktif 70 % pada tahun 2011 m. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : - Penemuan penderita AFP > 2 - Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita 70 % - Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif 70 % - Penemuan dan penenganan BDB 100 % - Penanganan penserita diare 75 % n. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 95 % pada tahun 2011 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan : a. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 % pada tahun 2011 b. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan ( RS ) di Kabupaten / Kota 85 % pada tahun 2011. 3. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa ( KLB ). Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100 % pada tahun 2011 4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat . Cakupan Desa Siaga Aktif 40 % pada tahun 2011 Berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 828/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota, juga Revisi capaian target SPM untuk Provinsi Jawa Timur maka sebagai pembanding untuk tingkat pencapaian kinerja pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :
Pencapaian Kinerja SPM Tahun 2011 Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar No
NAMA INDIKATOR
1
2 Cakupan kunjungan ibu 1. hamil K4 Cakupan komplikasi 2. kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan 3. persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
HASIL / TARGET / REALISASI SASARAN (A) SETAHUN (B) 3 4 17.500 19.467
(A)/(B) (%)
5 89,90
KET
6
3.109
3.893
79,85
17.573
17.874
98,32
4. Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan 5. komplikasi yang ditangani
17.630
17.874
98,63
1.639
2.655
61,74
6. Cakupan kunjungan bayi Cakupan desa / kelurahan 7. Universal Child Immunization Cakupan pelayanan anak 8. balita Cakupan pemberian 9. makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan Cakupan balita gizi buruk 10. mendapat perawatan Cakupan penjaringan 11. kesehatan siswa SD dan setingkat
16.411
17.697
92,73
157
248
63,31
55.848
67.537
82,69
85
1.504
5,65
128
128
100,00
17.637
18.578
94,93
205.929
227.814
5
4
1.585
8.523
2,5 DO tersendiri 18,60
492
1.263
38,95
12
Cakupan peserta KB aktif Cakupan penemuan dan 13. penanganan penderita penyakit : a. AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun b. Penemuan penderita pneumonia balita c. Penemuan pasien baru BTA positif
90,39
14.
15.
16.
17.
d. Penemuan BDB yang ditangani e. Penemuan penderita diare Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin - Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
18. Cakupan desa siaga aktif
35
35
100,00
48.474
53,78
67.284
272.888
24,66
6.330
4.093
154,64
4
4
100,00
30
30
100,00
236
248
95,16
Mencermati hasil kinerja pencapaian SPM tersebut diatas, khususnya untuk program yang belum mencapai target, hal tersebut dikarenakan beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi dibidang kesehatan seperti : 1. Adanya disparitas status kesehatan. Meskipun program kesehatan telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat, tetapi disparitas status kesehatan antar strata sosial ekonomi, antar kawasan/wilayah relative masih ada. Angka kematian bayi pada penduduk miskin misalnya akan juga relatif lebih tinggi dari golongan masyarakat dengan strata sosial ekonomi yang mapan. Prosentase anak balita yang mengalami kekurangan gizi juga akan lebih banyak ditemukan di daerah pedesaan dibandingan dengan daerah perkotaan. Demikian halnya dengan angka kematian bayi dan ibu melahirkan pada masyarakat desa kemungkinannya juga relatif lebih tingggi dibandingkan dengan perkotaan. 2. Kinerja pelayanan kesehatan. Kinerja pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas masih dapat ditingkatkan lagi terutama pelayanan pasien oleh tenaga medis. Untuk pelayanan oleh tenaga medis belum dapat dilaksanakan secara ideal karena selain kendala tenaga medis di Puskesmas ( terutama Puskesmas Perawatan )
jumlahnya terbatas ( antara 1 – 2 orang ), juga karena Puskesmas belum berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sehingga dokter Puskesmas masih merangkap jabatan sebagai kepala Puskesmas sekaligus sebagai tenaga fungsional. 3. Pemerataan dan keterjangkauan layanan kesehatan. Dalam hal pusat layanan kesehatan yang ada belum mencapai tingkat ideal, selain jumlahnya relatif sedikit kualitas dan pemerataan serta keterjangkauan pelayanan kesehatan kerap kali masih menjadi kendala , terutama pelayanan spesialistik. Jumlah Puskesmas juga belum memadahi bila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Blitar, idealnya di Kabupaten Blitar ada 37 Puskesmas sehingga masih kurang 13 Puskesmas. 4. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang kurang merata. Kenyataan masih ada Puskesmas yang memiliki tenaga dokter umum, dokter gigi dengan jumlah terbatas hanya satu orang, disamping juga tenaga bidan dan perawat atau para medis dengan jumlah yang tidak merata disemua Puskesmas di Kabupaten Blitar . 5. Terbatasnya Dana Operasional Sebagaimana kita ketahui bahwa ketersediaan dukungan dana yang memadahi pada suatu program kegiatan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan program, sebaliknya jika dukungan dana tidak tersedia secara memadai kemungkinan pencapaian keberhasilan program juga tidak maksimal, sebagaimana pada tahun 2011 dimana jumlah dana operasional program terutama kegiatan program preventif dan promotif yang dibiayai dari dana APBD II mengalami penurunan. I. UPAYA PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA Disamping program kegiatan sebagaimana diuraikan sebelumnya, masih ada upaya pelayanan kesehatan khusus yang dilaksanakan yaitu berupa kegiatan yang sifatnya insidentil berupa penyediaan unit pelayanan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan ( P3K ) seperti pada acara : 1. Peringatan hari besar nasional 2. Perayaan dan / atau lomba yang melibatkan massa 3. Perayaan Hari Besar Keagamaan, dll
