Octavery Kamil, Irwanto, Ignatius Praptoraharjo, Anindita Gabriella, Emmy, Siska Natalia Gracia Simanullang, Natasya Evalyne Sitorus, Sari Lenggogeni
Jumlah kasus AIDS yang tercatat adalah sebesar 33.364 orang (Desember 2010) 90% adalah kelompok usia produktif Sekitar 70% masuk dalam kriteria untuk memperoleh terapi ARV. Hampir 30% dari mereka tidak memperoleh terapi yang tersedia. 59% dari yang pernah memperoleh terapi, masih meneruskan terapi Angka kematian terkait dengan AIDS sebesar 46% (2001) menurun menjadi 18% (2009).
penurunan pendapatan yang signifikan karena untuk perawatan anggota keluarga yang sakit pengeluaran untuk kesehatan menjadi lebih besar, kemungkinan kehilangan asset rumah tangga menjadi lebih besar, kesempatan bersekolah bagi anak-anak menjadi lebih kecil. perempuan cenderung mengalami dampak sosial ekonomi yang lebih besar dari pada laki-laki.
Survei Dampak Sosial Ekonomi Pada Individu dan Rumah Tangga Dengan HIV di Tujuh Provinsi di Indonesia (Jothi & BPS, 2009)
Semua upaya yang diarahkan untuk: o Menyediakan pendapatan atau konsumsi kepada kelompok miskin, o Melindungi kerentanan terhadap berbagai risiko yang berpengaruh
terhadap kesehteraannya, dan o Memperkuat status dan hak sosial dari kelompok yang termarginalisasi.
UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional: o menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi
masyartakat Indonesia melalui jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian
Asuransi Sosial o Jamsostek (pekerja formal) o Askes (Asuransi Kesehatan untuk Pegawai Negeri) o Asabri (Polisi/Tentara dan PNS di TNI/Polri) o Taspen (PNS) o Jamkesmas, Jamkesos, Jamkesda (masyarakat miskin) o Jampersal (Bumil/Bulin)
Asuransi Swasta Bantuan Sosial o Bansos dari Kementrian Sosial
Program Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jaminan Kesehatan Daerah Jaminan Sosial Kesehatan untuk Pegawai Negeri (PT Askes) Jamsostek untuk pegawai swasta Jaminan Kesehatan untuk tentara dan polisi Asuransi Komersial Swasta Total
Sumber: Kompas Februari 13, 2010
Jumlah Peserta (dalam juta) 76.4 10.8 14.9 3.9 2.0 8.8 116.8
Mengidentifikasi jenis dan karakteristik skema perlindungan sosial di Indonesia. o Struktur, mekanisme dan proses setiap skema perlindungan sosial o Implementasi masing-masing skema di daerah o Kemungkinan pemanfaatan setiap jenis skema oleh ODHA o Kendala dan peluang dalam pemanfaatannya oleh ODHA
Menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk mengembangkan jaminan sosial bagi ODHA dan keluarganya.
Metode: Studi Kasus Lokasi: Yogyakarta, Semarang, Pontianak Pengumpulan Data: o Data Primer: FGD dan Interview mendalam bagi Pemanfaat
Layanan, Pengelola, Pemerintah Daerah, LSM o Data Sekunder: Artikel yang dipublikasi, Laporan Penelitian, Dokumen Perundang-undangan
Analisis: Deskriptif Analitik
Yogyakarta FGD Stakeholder FGD ODHA Wawancara mendalam
Asal peserta/ Lembaga KPA Provinsi, Dinkes Provinsi, Dinsos Provinsi, RSUD Sardjito, Puskesmas Gedong Tengen, LSM Kebaya, LSM Victory Plus, Jothi Provinsi Subdit Pembiayaan Jamkesmas, Subdit Perlindungan Anak Dinsos Provinsi, Bapel Jamkesos, LSM Kebaya, LSM Victoria Plus, Puskesmas Gedong Tengen, Pakar Jam Sosial
Semarang FGD Stakeholder
KPAP, Dinkes Kota, Dinsos Kota, Kelurahan Kali Benteng Kidul, RS Kariadi, Bappeda Kota
FGD ODHA Wawancara mendalam
Subdit Pembiayaan, Dinkes Kota, LSM Graha Mitra , LSM Kalandra, LSM Griya Asa PKBI, Bappeda Kota, Orang Kunci
Pontianak FGD Stakeholder FGD ODHA Wawancara mendalam Jakarta Wawancara mendalam
KPAP, Dinsos Provinsi, RSUD Sudarso, Puskesmas Yos Sudarso, LSM Pontianak Plus, Biro Kesra, Kantor Gubernur, PT Askes Pontianak KPA Provinsi Kalbar, Dinsos Provinsi, Kalbar, RSUD Sudarso, LSM Pontianak Plus, PT Askes Pontianak Pusat Pembiayaan Kemenkes, Forum Asuransi kesehatan PT Taspen, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Ahli Jaminan Sosial, IPPI, JOTHI
Perempuan 0
Laki-laki 7
Transgender 1
Total 8
2 2
6 4
0 1
8 7
1
5
0
6
1 3
4 3
2 1
7 7
3
4
0
7
4 1
6 4
0 0
10 5
4
1
0
7
Jenis perlindungan sosial yang bisa/sering dimanfaatkan oleh ODHA untuk perawatan kesehatan: o Proyek Global Fund untuk Tes HIV dan Akses ARV o Skema jamkesmas, jamkesos, jamkesda untuk mendukung perawatan
kesehatan yang membutuhkan rawat inap terkait dengan infeksi oportunistik yang dialaminya o Bantuan Sosial untuk peningkatan ekonomi dan Pendidikan dari Kementerian/Dinas Sosial
belum ada satupun bentuk skema jaminan kesehatan yang ditawarkan oleh swasta maupun oleh perusahaan pemerintahyang bisa diakses oleh ODHA Bagi yang tidak miskin, beban perawatan kesehatan ini memberikan beban yang berat bahkan membuat mereka akhirnya menjadi miskin.
Meski termasuk di dalam layanan yang dicakup dalam Jamkesmas, kecenderungan bagi rumah sakit daerah untuk tidak memberikan pelayanan dan merujuk ke rumah sakit rujukan AIDS yang lebih tinggi Pemahaman bahwa perawatan HIV/AIDS telah ditanggung pembiayaannya oleh Global Fund sehingga tidak perlu ditanggung lagi oleh Jamkesos atau Jamkesda. Pengalihan kategori perawatan HIV menjadi perawatan infeksi opurtunistik ini dimungkinkan agar bisa ditanggung perawatan di RS Isu terkait kepemilikan identitas kependudukan (KTP) yang menjadi kendala untuk mendapatkan SKTM yang menjadi persyaratan utama memperoleh Jamkesmas/jamkesda
1. Aksesibilitas: o ODHA yang tergabung dalam KDS atau LSM cenderung
lebih mudah mengakses jaminan kesehatan yang tersedia o Hambatan untuk mengakses jaminan kesehatan: • Administratif: tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, tidak mengikuti prosedur pengurusan pelayanan, tidak mengetahui informasi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial, dan tidak memiliki kelengkapan kepesertaan (KTP, KK, SKTM) • diketahui status HIVnya atau telah memperoleh label pasien HIV • memilih untuk tidak memanfaatkan layanan
2. Manfaat yang bisa diperoleh ODHA o Jamkesmas maupun Jamkesos/Jamkesda menanggung
100% biaya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan medis termasuk kebutuhan untuk diagnostik o Dalam prakteknya tidak semua pembiayaan yang dikeluarkan oleh pasien bisa ditanggung oleh Jamkesos/Jamkesda karena pengelola membuat batasan manfaat yang bisa ditanggung o Pembelian obat untuk infeksi oportunistik tidak bisa ditanggung oleh Jamkesos karena obat yang diresepkan bukan obat generik seperti yang telah ditentukan di dalam pedoman Jamkesos
3. Luas wilayah yang dicakup oleh skema jaminan sosial o Jamkesmas hanya mencakup sebagian keluarga/orang
miskin yang ada di sebuah wilayah, sisanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah propinsi dan kabupaten/kota o Jamkesos/Jamkesda tidak mencerminkan prinsip portabilitas karena hanya menanggung orang yang memiliki alamat di wilayah yang bersangkutan
4. Kecukupan dan kualitas dari layanan yang ditanggung o masih menitikberatkan pada aspek perlindungan dari sisi finansial dari risiko yang diakibatkan oleh upaya perawatan kesehatan o Aspek-aspek pemeliharaan dan pemulihan kesehatan masih belum memperoleh perhatian o Alokasi anggaran Jamkesda tidak merefleksikan kebutuhan medis yang ditanggung oleh skema tersebut o Terbatasnya informasi tentang jaminan kesehatan sosial yang tersedia di wilayahnya: •
o
Persepsi bahwa prosedur untuk mendapatkannya berbelit-belit, proses menunggu yang lama, ditelantarkan ketika mengurus persyaratan dan harus berulangkali kembali untuk melengkapi persyaratan
Sikap dari penyedia layanan yang dinilai menganggap rendah orang-orang yang mengakses layanan gratis
Bantuan pendidikan bagi anak yang terdampak AIDS sebagai salah satu bentuk Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) cakupannya juga masih sangat terbatas baik dari sisi kecukupan, pemanfaatan dan kualitasnya. Bantuan pengembangan usaha ekonomi bagi ODHA juga memiliki cakupan yang sangat kecil baik dari jumlah ODHA yang memanfaatkan, kualitas pelayanan yang rendah karena tidak ada pendampingan setelah modal diberikan sehingga banyak yang tidak meneruskan pengembangan usahanya.
Belum secara langsung diarahkan untuk mengantisipasi berbagai dampak yang diakibatkan oleh HIV dan AIDS tetapi lebih diarahkan pada status kemiskinannya. Masih sangat terbatas dalam cakupannya: o o o o
ODHA yang memanfaatkan, Manfaat yang diperoleh, Cakupan wilayah Kecukupan dan kualitas layanannya
Belum ada perlindungan sosial yang bersifat preventif atau promotif, apalagi yang bersifat transformatif Belum ada jaminan sosial kesehatan yang bisa dimanfaatkan untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatannya agar memungkinkan bisa memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan dan hidup lebih produktif.
Integrasi upaya pengembangan perlindungan sosial ke dalam program penanggulangan AIDS yang ada: o Memasukkan agenda perlindungan sosial sebagai salah satu upaya
prioritas di dalam penanggulangan HIV/AIDS secara nasional o Pengembangan upaya perlindungan sosial yang sensitif terhadap gender
Mempertegas inklusi isu HIV/AIDS di dalam penyempurnaan sistem jaminan sosial nasional: o Perluasan cakupan kelompok yang ditanggung dari jaminan sosial
yang ada sekarang o Penyederhanaan proses kepesertaan o Melakukan sinkronisasi berbagai jaminan sosial kesehatan yang tersedia
Mendorong peran organisasional pemangku kepentingan penanggulangan HIV dan AIDS: Keluarga dan Komunitas: • menyediakan dukungan sosial yang dibutuhkan oleh ODHA untuk mengurangi dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh AIDS
Organisasi Masyarakat Sipil: • peran dalam pendidikan, perawatan dan dukungan serta advokasi terhadap pengambil kebijakan masih harus terus dilakukan
Pemerintah: • menyikapi isu AIDS bukan sebagai kondisi gawat darurat saja tetapi merupakan upaya pembangunan kesehatan yang memiliki dimensi jangka panjang
Lembaga Internasional • memfasilitasi masyarakat sipil untuk mendorong upaya perlindungan sosial yang sensitif HIV ini ke dalam peraturan dan kebijakan jaminan sosial yang sedang dikembangkan
Para Narasumber di Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan Pontianak LSM Victory Plus Yogyakarta LSM Graha Mitra Semarang Pontianak Plus ILO - Kantor Indonesia
