Capita Selecta Minggu I - III. Dwi Handono Sulistyo PKMK FK UGM

Capita Selecta Minggu I - III Dwi Handono Sulistyo PKMK FK UGM

Tujuan • Memahami kebijakan kontrak untuk kesehatan masyarakat • Memahami pentingnya semangat kewirausahaan bagi lembaga calon provider sistem kontrak • Memahami konsep dan teori kontrak • Memahami langkah-langkah dan strategi pemenangan kontrak • Memahami langkah-langkah dan strategi implementasi kontrak • Memahami manajemen risiko dalam kontrak • Menyusun Rencana Tindak Lanjut.

Agenda • Webinar 1: Jum’at 3 Februari 2017 (08.00 – 10.00 WIB) • Webinar 2: Jum’at 10 Februari 2017 • Webinar 3: Jum’at 17 Februari 2017 • Workshop: Kamis 23 Februari 2017

MINGGU I: 3 FEBRUARI 2017

Materi Minggu I • Pengantar kegiatan • Sistem Kontrak dan Kewirausahaan dalam Kesehatan Masyarakat (Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD)

Materi Pengantar Kegiatan • Perkembangan contracting out dan implementasinya di Indonesia • Alternatif Mekanisme Kontrak • Agenda Kegiatan

From Individual/Team-based Contracting Institution-based Contracting Individual-based Contracting

Keppres No. 37/1991; Keppres No. 23/1994; Permenkes No. 7/2013 DAK NON FISIK 2016 & 2017

Team-based Contracting

Permenkes No. 1231/2007; Permenkes No. 1235/2007; Permenkes No. 535/2008; Permenkes No. 538/2008

INOVASI

Permenkes No. 1199/2004 (X); SK Menkes No. 1086/2009; SK Menkes No. 156/2010 NUSANTARA SEHAT

Institution-based Contracting

Individu

Institution-based Contracting Tim SISTER HOSPITAL

KONTINUUM CONTRACTING: Kontrak Langsung SDM  Kontrak Tidak Langsung SDM

Contracting SDM Yankes (individual)

Contracting SDM Manajemen (individual)

Contracting SDM Yankes (tim)

Contracting SDM Manajemen (tim)

Contracting Institusi Untuk Manajemen (incl: SDM)

Contracting Institusi Untuk Satu Jenis Pelayanan Kesehatan Tertentu (incl: SDM)

Contracting Institusi Untuk “Paket” Pelayanan Kesehatan (incl: SDM)

Resolusi World Health Assembly pada pertemuan nya yang ke-56 tahun 2003

Kelemahan kontrak individual • Rentang kendali terlalu lebar (Kemenkes mengawasi seluruh wilayah)  sulit pengawasannya •  terjadi moral hazard individu – Contoh: tidak masuk kerja atau bermalas-malasan karena tidak diawasi; bekerja tidak sepenuh hati

Alternatif mekanisme kontrak • Perlu dipertimbangkan sistem kontrak lembaga sebagai penyedia SDM promkes dan tenaga kesling • Perlu dikembangkan kontrak yang lebih komprehensif mulai dari tenaga ahli kesmas (S2-S3) di tingkat provinsi dan (S1-S2) di kab/kota, hingga tenaga madya (D3) di puskesmas  melalui lembaga •  kontrak 2 level

Kontrak 2 Level: Kontrak Lembaga Principal (Penyandang dana/pemegang program)

Kontrak Level (1) Agent Principal Provider Lembaga

Kontrak Level (2)

Agent Tim SDM

Materi: Sistem Kontrak dan Kewirausahaan dalam Kesehatan Msyarakat Bagian 1. Kerangka kerja Hubungan Pemerintah dan Swasta dalam sektor kesehatan

Bagian 2: Kerjasama Kontrak dengan Swasta dan Masyarakat Bagian 3. Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikontrakkan Bagian 4. Semangat Kewirausahaan: Adakah?

Bagian 1. Kerangka kerja Hubungan Pemerintah dan Swasta dalam sektor kesehatan

Assessment

Goal

Strategy

Cara

Pertumbuhan

Information / Recognition

PHSA Distribution

Delivery

(equity) Mostly Private Provision

Mixed

Mostly Gov’t Provision

Akreditasi

Financing Mostly OOP

Mixed or transition

Mostly Gov’t or Social Health Insurance

Pengaturan Pajak dan Subisidi

Efficiency

Intermediaries Facility & Professional Associations

Insurers

NGOs

Konversi

Kontrak

Relationship to Government

Kemitraan Pemerintah dan Swasta

Gov’t. Capacity Quality of Care

Committed Leadership

Dedicated Staff or PPP Unit

Experience

Pembatasan

Source: Adapted from Harding & Preker, Private Participation in Health Services, 2003.

Regulasi

Pemikiran Konsep “Kontrak” di sektor kesehatan”: • Kemampuan dan Staf yang terbatas di kantor2 pemerintah menimbulkan Problem Penyerapan dan Pertanyaan akan Mutu Program; • Dianalogikan dengan pekerjaan di Dinas PU yang seluruhnya dilandasi konsep “contracting-out”; • Kemungkinan pihak swasta/NGO mampu untuk menyediakan pelayanan lebih baik; • Meletakkan pemerintah sebagai peran pemberi dana dan mempunyai peran kontrol yang lebih besar untuk pelayanan tersebut.

15

Bagian 3:

Kontrak di sektor kesehatan

Jangkauan kegiatan yang dikontrakkan Pelayanan Preventif dan Promotif: Imunisasi, Promkes, Penyemprotan, Pemeriksaan makanan, Pelayanan Gizi Masyarakat; dll

Pelayanan Kuratif: Dalam JKN, RS Swasta dikontrak

pemerintah, RS Swasta dikontrak oleh Pemprop NTT dalam Sister Hospital;

17




Lumrah dilakukan 18




Jarang dilakukan 19

Tantangan dalam sistem “Kontrak” untuk kesehatan masyarakat • Tidak ada tradisi contracting kelompok di sektor kesehatan masyarakat di Indonesia; • Belum adanya informasi untuk paket esensial dan unit cost; • Pihak Swasta dan NGO yang kompeten sebagai kontraktor sangat terbatas jumlahnya; • Problem hubungan antar manusia dalam tim dan kerjasama dengan pelaku pelayanan setempat.

20

Tantangan tentang Spesifikasi • Pemberi kontrak tidak memiliki informasi yang cukup tentang unit cost, volume kerja, dan biaya total pelayanan yang akan dikontrakkan di sektor kesehatan masyarakat. • Bagaimana menerapkan margin keuntungan bagi kontraktor

+ • Tujuan Kegiatan tidak dapat dikuantifikasi • Masalah klasik dalam jasa yang non-fisik untuk indikator kinerja.

21

Tantangan kesiapan kontraktor • LSM (khususnya kemanusiaan dan keagamaan), ataukah • PT (for profit) • Universitas Siapa Kontraktor • ...

yang siap?

22

Sudah siapkah kontraktor? • Apakah mempunyai SDM yang lengkap? • Apakah sudah mempunyai Unit-cost yang rinci? • Apakah mampu melakukan kontrak? • Apakah akan bergabung dalam bentuk consortium?

23

Bagian 4 • Wirausaha dan Semangat Kewirausahaan • Adakah di sektor kesehatan Masyarakat?

Wirausaha Kemampuan dan kesediaan untuk mengembangkan, mengorganisir dan mengelola kegiatan usaha yang mempunyai risiko dalam rangka mendapatkan keuntungan Contoh nyata adalah memulai suatu bisnis baru. http://www.businessdictionary.com/definition/entrep reneurship.html

Semangat kewirausahaan: Mempunyai ciri: • Inovatif • risk-taking

Merupakan bagian esensial dari kemampuan negara untuk berhasil dalam dunia yang kompetitif

Social Entrepreneurship • Sekelompok orang bisnis independent yang bertindak sebagai agen perubah untuk masyarakat. • Mereka bekerja dengan pendekatan inovatif untuk memperbaiki sistem sosial yang ada dengan memanfaatkan kesempatan yang tidak dipergunakan oleh pihak lain • Mereka bekerja untuk mengembangkan solusi yang berkelanjutan dalam usaha memperbaiki sebuah masyarakat

http://www.businessdictionary.com/de finition/entrepreneurship.html

Semangat Kewirausahaan • Dasar untuk ketersediaan kontraktor • Pertanyaan kunci: Apakah ada di sektor kesehatan masyarakat di Indonesia?

Pertanyaan Praktis: Apakah ada sekelompok ahli kesehatan masyarakat yang bersemangat untuk mendirikan: - PT atau Yayasan yang bergerak dalam Imunisasi - PT atau Yayasan yang bergerak dalam Penyuluhan Kesehatan - PT atau Yayasan yang bergerak dalam pengiriman Tenaga Kerja Kesehatan ke daerah terpencil? - …

Ataukah: Semua lulusan S1 dan Pasca Kesehatan Masyarakat ingin menjadi PNS?

MINGGU II: 10 FEBRUARI 2017

WEBINAR MINGGU KE-2: Langkah-langkah dan strategi pemenangan kontrak (sebagai Agent) Dwi Handono Sulistyo PKMK FK UGM

Topik Bahasan • • • •

Teori Dasar Kontrak: Agency Theory Strategy Agent sebagai Provider Produk Agent Pra Kontrak Mencari Peluang Kontrak

Mengapa Agency Theory? • teori yang berhubungan dengan masalah agency (agency problem) • diaplikasikan untuk menjelaskan bagaimana principal mengatasi dua masalah yang dapat timbul dalam agency relationship khususnya: – kerugian seleksi (adverse selection) – moral hazard

Agency Problem Pra Kontrak • Adverse Selection •  salah pilih provider (tidak memenuhi kualifikasi; tidak kompeten; reputasi buruk; dll)  merugikan • Provider sering “menyembunyikan” kekurangannya; atau “pencitraan” • Solusi: seleksi ketat calon provider

Agency Problem Saat Kontrak • Moral hazard provider • Dasar: provider akan berbuat sesuatu di luar yang seharusnya KARENA KURANG PENGAWASAN • Contoh: tidak masuk kerja atau bermalasmalasan karena tidak diawasi • Solusi: Pengawasan Ketat

Masalah Pengawasan dalam Kontrak • Mahal dan Sulit • Principal (pemegang program) harus lebih “pintar” dibandingkan Agent (provider) • Bagaimana solusinya? •  Kontrak 2 level

Pokok Bahasan 2:

STRATEGY PROVIDER SEBAGAI AGENT

Bahasan Minggu II Provider sebagai Agent

Strategi Umum sebagai “Agent” Berupaya meyakinkan principal: • memenuhi kualifikasi (regulasi) • Kompeten (pendidikan; pelatihan; pengalaman) • reputasi (klien; rekomendasi) •  bisa dipercaya •  bisa memenangkan kontrak

Strategi Operasional sebagai Agent • • • •

Strategi inovasi kegiatan Strategi efisiensi biaya Strategi kemitraan Exit strategy

Pokok Bahasan 3:

PRODUK AGENT PRA KONTRAK

Produk Agent Pra Kontrak • Proposal dan atau • Grand Design

Pokok Bahasan 4:

MENCARI PELUANG KONTRAK

Strategi mencari peluang • Sosialisasi & Advokasi: via seminar; lobby; dll – Biasanya untuk sesuatu yang baru

• Searching & Monitoring: – – – –

Donor agency Pemerintah pusat Pemerintah daerah Dll

• Promosi produk dan keahlian • Pasif: tawaran datang sendiri (jika sudah dikenal)

MINGGU III: 17 FEBRUARI 2017

Regulasi dalam kontrak pihak ketiga untuk jasa pelayanan kesehatan masyarakat Anantacia Citra (Kasie Kemitraan Non Infrastruktur) Yuyu Yulianti (Kasie Badan Usaha) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Ruang Lingkup PBJ Pemerintah Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD; b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Mengikuti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang PBJ Pemerintah

METODE PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANG / JASA PERPRES NO 54 TAHUN 2010 KEGIATAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

TATA NILAI PARA PIHAK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

USAHA KECIL

PENGADAAN BARANG JASA

BAGAIMANA CARA PENGADAANNYA (HOW)

RENCANA UMUM PENGADAAN

PELELANGAN INTERNATIONAL PINJAMAN/ HIBAH LN

PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT

MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA

KEIKUTSERTAAN USAHA ASING KONSEP RAMAH LINGKUNGAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

PEKERJAAN YANG DAPAT DILAKUKAN DENGAN SWAKELOLA

Kriteria / Jenis Pek Swakelola

Contoh Dalam Pelaksanaan

1.

Pekerjaan yg bertujuan mening- 1. katkan/memanfaatkan kemampuan 2. teknis SDM sesuai TUPOKSI K/L/D/I 3. 4.

Sosialisasi, diseminasi, seminar Bimbingan teknis, workshop Studi, perencanaan teknis Rehab, pemeliharaan kantor

2.

Pekerjaan yg operasi & pemeliharannya perlu partisipasi langsung dari masyarakat setempat

Pemel saluran irigasi tersier (P3A) Pemel daya duk hutan (prog PHBM) Pemel jalan drainase & sanitasi desa Penyediaan air bersih (PAMSIMAS) Perbaikan pintu irigasi (P3A)

3.

Pekerjaan bila dari segi besaran, sifat, 1. lokasi atau biaya tdk diminati oleh 2. penyedia B/J

1. 2. 3. 4. 5.

3.

4.

Pembersihan sampah Pekerjaan pembuatan tebing pengaman longsor daerah pemukiman di pegunungan Reboisasi dan penanaman s.d. jaminan pohon hidup Pek di daerah terisolasi atau daerah konflik


Kriteria / Jenis Pek Swakelola


4.

Pek.yg secrinci/detail tdk dpt dihit/ditent lebih dahulu shg jika dilaksnk oleh Penyedia B/J menimbulkan ketidak-pastian atau resiko besar

1. 2. 3. 4.

5.

Penyelenggr diklat, kursus, 1. penataran, seminar, lokakarya 2. atau penyuluhan 3. 4.

Diklat Pim, diklat teknis, diklat lainnya Pelath & sertifikasi ahli PB/J Kursus ketrampilan konstruksi Penataran guru

6.

Pekerjaan proyek percontoh-an (pilot project) & survey khusus utk pengemb teknologi/metode kerja, yg blm dpt dilaksnk oleh penyedia B/J

Prototipe rumah tahan gempa Prototipe sumur resapan Kincir angin/air utk pembangkit listrik Kebun bibit varietas unggul Pengemb indukan ternak/ikan varitas baru Kebun contoh tanaman obat Survey efek pestisida & pengemb pembasmi hama non poison

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pengerukan&angkut sampah pd inst pompa Pek pemel rutin jln skala kecil/ sederhana Pek pembersihan kali dlm cakupan yg luas Pek pengerukan & pengangkutan lumpur pd jaringan saluran drainase kota


Kriteria / Jenis Pek Swakelola 9.


Pekerjaan industri kreatif, inovatif & 1. budaya dlm negeri 2. 3. 4. 5. 6.

10. Pekerjaan litbang dalam negeri

1.

2. 3. 11.

Pekerjaan pengembembangan 1. industri pertahanan, alutsista & almatsus dalam negeri 2. 3.

Pek. pembuatan mesin pemipil jagung otomatis Pek pembuatan mini hidro generator Pek pompa hidran kecepatan tinggi Pek pengembangan seni gab Jawa-Sunda Pek pembuatan film animasi Pek pembuatan permainan interaktif Pek penelitian/pengemb. yg selama ini telah dilakukan baik yg sederhana atau kompleks:  Bersifat teknis  Sosial politik, keagamaan, budaya, dan seni Pek pengembangan sistem demokrasi Penelitian konstruksi tahan gempa Pek pengemb persenjataan serta peralatan tempur (udara, darat, laut) Pengemb peraltn pertahanan & pengamanan teritorial Pek pengemb persenjataan/peralatan pengamanan dlm negeri oleh kepolisian

Catatan: utk mengurangi ketergant dr sistem persenjt & pertahanan berasal dari import

Pihak-pihak yang dapat melaksanakan swakelola • K/L/D/I Penanggung jawab anggaran • Instansi pemerintah lain selaku Pelaksana Swakelola, bersifat swadana atau non swadana • Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola

lanjutan • Bagaimana dengan Organisasi Profesi; Yayasan; dll? •  tidak bisa sebagai Pelaksana Swakelola • Peluang: sedang direvisi  tipe IV Swakelola NOTE: • Peluang ini BUKAN tujuan pengembangan kewirausahaan

PBJ Melalui Penyedia Barang/Jasa (Outsourcing) • Organisasi profesi; LSM; Yayasan; dll  TIDAK BISA sebagai Penyedia Barang/Jasa • Peluang: mendirikan badan usaha khusus

Usulan Kebijakan Advokasi ke Kementerian Kesehatan: • Sistem kontrak sebagai “tradisi” • Memasukkan jasa pelayanan kesehatan masyarakat ke dalam e-katalog

TERIMA KASIH

Capita Selecta Minggu I - III. Dwi Handono Sulistyo PKMK FK UGM

Recommend Documents