Konsep dan Pola Pikir Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Dwi Handono Sulistyo PKMK FK UGM
Pokok Bahasan • • • • •
Landasan Hukum Sinkronisasi sebagai amanat UU & NKRI Landasan Teori & Konsep Tujuan dan Pendekatan Sinkronisasi Gambaran Modul Sinkronisasi
Pokok Bahasan 1:
LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum • UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
lanjutan • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Pengendalian & evaluasi Pasal 276 UU No. 23 Tahun 2014 • (1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah provinsi. • (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota.
KETENTUAN LEVEL PROVINSI
Sanksi jika tidak sesuai Pasal 269 UU No. 23 Tahun 2014 • (3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD, tidak sesuai dengan RPJPD provinsi dan RPJMN, ….., Gubernur bersama DPRD provinsi melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima. • (4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernurdan DPRD provinsi dan Gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD Provinsi menjadi Perda, Menteri membatalkan Perda dimaksud.
Fokus evaluasi: Kesesuaian Pasal 269 UU No. 23 Tahun 2014 • Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteri dilaksanakan untuk menguji kesesuaian RPJMD provinsi dengan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
KETENTUAN LEVEL KABUPATEN/KOTA
Fokus evaluasi: Kesesuaian Pasal 271 UU No. 23 Tahun 2014 • Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Sanksi jika tidak sesuai Pasal 271 UU No. 23 Tahun 2014 • (3) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD, tidak sesuai dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, ….., bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima. • (4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD kabupaten/kota menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.
Pokok Bahasan 2:
KONSEP SINKRONISASI SEBAGAI AMANAT UU & NKRI
NKRI
RPJMD PROVINSI
RPJMD KAB/KOTA
PENCAPAIAN SASARAN
PENJABARAN SASARAN
RPJM NASIONAL
NKRI
RPJMD PROVINSI
RPJMD KAB/KOTA
RENSTRA Perencanaan Tingkat Puskesmas
PENCAPAIAN SASARAN
PENJABARAN SASARAN
RPJM NASIONAL
Pokok Bahasan 3:
LANDASAN TEORI & KONSEP
Inti dari teori (1) • Pembangunan kesehatan harus “total football”, tidak hanya bisa oleh pelaku kesehatan
Determinants of Health and Well-Being - HL Blum (1981)
Inti dari Teori (2) • Pembangunan kesehatan jangan hanya fokus pada program dan kegiatan, tapi juga fokus pada Penguatan Sistem Kesehatan • Kinerja kesehatan buruk = akibat sistem kesehatan yang lemah • Satu komponen (subsistem) lemah sistem terganggu
Lingkungan Ekonomi
Lingkungan SosialAgama-Budaya
Lingkungan Politik & Hukum
Kepemimpinan & Kebijakan Kesehatan
SDM Kesehatan Penelitian Pengembangan
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
Upaya Kesehatan Manajemen & Informasi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat
Pembiayaan Kesehatan
Lingkungan Fisik - Biologi
Lingkungan IPTEKKES
Kepemimpinan & Kebijakan Kes Pembiayaan Kes Litbangkes SDM Kes Sediaan Farmasi, alkes Manajemen & informasi Kes Upaya Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat
Source: Berman & Bitran (2011)
ISU STRATEGIS
SASARAN POKOK BDG KES
SASARAN POKOK SUB-BID KES
1
KIA, Remaja, Lansia
1
IPM
1
Status KIA
2
Gizi Masy
2
IPKM
2
Status Gizi
3
P2PL
3
Gini Inkeks
3
4
Akses/Mutu PKD & Rujukan
4
% 7 Jml peserta JKN
5
Farmasi/Alkes/POM
5
LPP, TFR, CPR
6
SDMK
7
Promkes & Pemb.Masy
6
Gizi Masy
8
Litbangkes/SIK
7
MMR, IMR
PM/PTM/PL • tbc/HIV/Malaria • Kusta/filaria • PL (Kesling) • Hipertensi/obeeritas • Merokok • PD3I
Efektivitas Pembiayaan. Kes
8
Prev <5 kurang gizi & Stunting
JKN
9
Prev Tb & HIV
10
Prev darah tingi & obesitas
9 10
NAWA CITA
<18th
merokok
7
Obat/Alkes/Mak-min
10
Litbang & SIK
8
Promkes/Pember.masy
11
Kepsertaan JKN
12
Efektifitas Pembiayaan Kes
15
Akses air minum dan samijaga
11
Sistkes > responsif
12
Daya saing obat & Makanan
18
Akses pangan begizi
5
MUTU MASNUSIA & MASY
19
IMP di daerah tertinggal
6
PROD & DAYA SAING
7
EKONOMI MANDIRI
8
REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9
KEBHINREKAAN & RESTORASI SOSIAL
Huruf merah = penguatan sistem kes
Akses & mutu obat
Promkes & Pemb.Masy
OOP katarstropik <<
PENEGAKAN HUKUM
6
9
10
4
Akses & mutu rujukan
SDKM
Jml Pusk min 5 jenis SDMK
Peserta JKN
5
6
14
17
Akses & mutu PKD
Jml,mutu,distribusi SDMK
PHBS
MULAI DR PINGGIR (Eequity)
4
8
9
3
P2PL
Kepsertaan JKN
% Kab:80% imm lengkap
Tingkat kemiskinan
3
5
13
16
Gizi masyarakat
POM
Jml Kec min 1Pusk terakrditasi
GOOD GOVERNANCE
2
7
12
2
Akes pelkes KIA, remaja, lansia
Akses/Mutu Pelkes
%
NEGARA HADIR
1
4
11
1
ARAH KEBINAKAN
ascobat/situbondo/120516
Pokok Bahasan 4:
TUJUAN DAN PENDEKATAN SINKRONISASI
Tujuan Sinkronisasi Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 bertujuan untuk: 1. Menjamin konsistensi sinergitas sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait; 2. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional; 3. Optimalisasi tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; 4. Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan yang berorientasi pada hasil; 5. Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antar daerah; 6. Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah. 28
Pendekatan Sinkronisasi • Kebijakan anggaran belanja: money follow program • Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial • Penentuan Prioritas melalui pelaksanaan multilateral meeting, bilateral meeting atau forum SKPD • Rancangan RPJMD dikonsultasikan kepada Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu
29
Pokok Bahasan 5:
GAMBARAN MODUL SINKRONISASI
Bab I. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab I terdiri dari dua topik bahasan: 1. Dasar Hukum Perencanaan Nasional 2. Hubungan RPJMN dan RPJMD
Bab II. Pokok-Pokok RPJMN 2015 2019 Bab II terdiri dari 2 pokok bahasan: 1. Filosofi RPJMN 2015 – 2019 2. Ringkasan RPJMN 2015 – 2019
Bab III. RPJMN 2015-2019 Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat Pada Bab III ini terdiri dari 2 pokok bahasan: 1. Permasalahan dan Isu Strategis 2. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Strategi Pembangunan dan Kerangka Pendanaan, Regulasi dan Kelembagaan di Bidang Kesehatan
Bab IV Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Sub Bidang Kesehatan & Gizi Masyarakat
Bab IV • Tahap 1: Analisis Situasi dan Masalah Kesehatan • Tahap 2: Sinkronisasi Isu Strategis • Tahap 3: Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan • Tahap 4: Sinkronisasi Target Sasaran • Tahap 5: Sinkronisasi Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan • Tahap 6: Sinkronisasi Program Daerah dengan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Indikator dan Pembagian Urusan Pemerintahan • Tahap 7: Sinkronisasi Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional • Tahap 8: Sinkronisasi Indikasi Lokasi Pelaksanaan Program dihapus
Catatan • Tahap I (Analisis Situasi dan Masalah Kesehatan) dalam Bab IV tidak dibahas khusus dalam pelatihan ini • peserta diminta mempelajarinya sendiri
TERIMA KASIH
