KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL
DESENTRALISASI UNTUK MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN SPM BIDANG KESEHATAN Rabu, 15 Maret 2017
dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes
KEPALA PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
POSISI IPM INDONESIA DI ASEAN DAN TREND PENINGKATANNYA
BONUS DEMOGRAFI
Grafik di atas adalah prediksi bonus demografi Indonesia (Bank Dunia, 2013). Sejak pertengahan 80-an usia produktif Indonesia (angkatan kerja) merupakan proporsi penduduk terbesar. Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2020 – 2035 di mana penduduk angkatan kerja terus naik dan penduduk ketergantungan terus turun; pemanfaatan bonus demografi ditentukan oleh tingkat IPM di Indonesia.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN PILIHAN
WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1. Pendidikan;
2.Kesehatan; 3. Pekerjaan umum & penataan ruang; 4. Perumahan rakyat & kawasan pemukiman; 5. Ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 6. Sosial.
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1. Tenaga kerja; 2. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 3. Pangan; 4. Pertanahan; 5. Lingkungan hidup; 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan; 10.Komunikasi dan informatika; 11.Koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12.Penanaman modal; 13.Kepemudaan dan olah raga; 14.Statistik; 15.Persandian; 16.Kebudayaan; 17.Perpustakaan; dan 18.Kearsipan.
1. Kelautan dan perikanan; 2. Pariwisata; 3. Pertanian; 4. Kehutanan; 5. Energi dan sumberdaya mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan 8. Transmigrasi
4
POSISI STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
1. 2. 3. 4. 5.
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER
1. 2. 3.
Dilaksanakan sendiri Dekonsentrasi TP
PEMERINTAHAN UMUM
KONKUREN
WAJIB
YAN DASAR SPM
NON YAN DASAR
PILIHAN Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
DESENTRALISASI
5
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
DASAR HUKUM Amanat Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: 1. Pendidikan; 2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 3. Kesehatan; 4. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat; 5. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 6. Sosial.
6
PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 1
Merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal
2
Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah
3
Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota
5
Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya
6
Berlaku secara nasional
7
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
UU 32 tahun 2004 Pasal 167 ayat 3: Standar Pelayanan Minimal adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan. Pasal 13 ayat 1: 15 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar Ditetapkan dengan Peraturan Menteri oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dengan konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
UU 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat 17: Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Pasal 12 ayat 1: 6 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
8
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tujuan untuk dilaksanakan secara dini
Tuntutan publik
9
PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN •
• •
•
Angka Kematian Ibu, Anak dan Gangguan Gizi menurun namun belum mencapai target Penyakit Menular (TB dan AIDS) masih belum dapat dikendalikan secara optimal Penyakit Tidak Menular (Hipertensi dan DM), Gangguan Jiwa dan risiko karena merokok terus meningkat Respon bencana kesehatan yang perlu ditingkatkan
Prov/Kab/Kota menjadi ujung tombak didalam penanganannya
Perlu upaya yang “continue” dan “focus” dalam penanganan dilapangan melalui pendekatan life cycle
Harus menjangkau “semua” sasaran sehingga harus menjadi SPM
Perubahan SPM dari 22 Indikator menjadi 12 Jenis Pelayanan
10
SPM KESEHATAN DAERAH PROVINSI (USULAN) NO
1
2
JENIS LAYANAN DASAR
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
MUTU LAYANAN DASAR
PENERIMA LAYANAN DASAR
PERNYATAAN STANDAR
Sesuai standar pelayanan penanggulangan krisis kesehatan
Penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
Setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi mendapatkan pelayanan sesuai standar
Sesuai standar pelayanan pada kondisi KLB
Penduduk pada kondisi KLB provinsi
Setiap penduduk pada kondisi KLB provinsi mendapatkan pelayanan sesuai standar
SPM Kesehatan untuk Provinsi dan Kab/kota sedang dalam taraf finalisasi menjadi Peraturan Pemerintah bersama sama sengan SPM kementerian lain Pernyataan Standar, Pengertian, DO, Rumus penghitungan, Target, langkah, teknik penghitungan dan Monev tentang SPM ada dalam Permenkes 43/2016 tentang SPM 11
SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NO
JENIS LAYANAN DASAR
MUTU LAYANAN DASAR
PENERIMA LAYANAN DASAR
PERNYATAAN STANDAR Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
1
Pelayanan kesehatan Sesuai standar ibu hamil pelayanan antenatal.
2
Pelayanan kesehatan Sesuai standar Ibu bersalin. ibu bersalin pelayanan persalinan.
Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3
Sesuai standar Pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir bayi baru lahir.
Bayi baru lahir.
Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4
Sesuai standar Pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan balita balita.
Balita.
Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Ibu hamil.
12
SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NO
5
6
7
8
JENIS LAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR
PENERIMA LAYANAN DASAR
PERNYATAAN STANDAR
Setiap anak pada usia Pelayanan kesehatan Sesuai standar Anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pada usia pendidikan skrining kesehatan pendidikan dasar. skrining kesehatan sesuai dasar usia pendidikan dasar. standar. Setiap warga negara Indonesia Sesuai standar Warga Negara Pelayanan kesehatan usia 15 s.d. 59 tahun skrining kesehatan Indonesia usia 15 pada usia produktif mendapatkan skrining usia produktif. s.d. 59 tahun. kesehatan sesuai standar. Setiap warga negara Indonesia Sesuai standar Warga Negara Pelayanan kesehatan usia 60 tahun ke atas skrining kesehatan Indonesia usia 60 pada usia lanjut mendapatkan skrining usia lanjut. tahun ke atas. kesehatan sesuai standar.
Sesuai standar Pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi penderita hipertensi.
Penderita hipertensi.
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
13
SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NO 9 10 11
12
JENIS LAYANAN DASAR
MUTU LAYANAN DASAR
Sesuai standar pelayanan Pelayanan kesehatan kesehatan penderita penderita Diabetes Melitus Diabetes Melitus. Pelayanan Kesehatan Sesuai standar pelayanan orang dengan gangguan kesehatan jiwa. jiwa berat
PENERIMA LAYANAN DASAR
PERNYATAAN STANDAR
Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Orang dengan Setiap orang dengan gangguan jiwa gangguan jiwa (ODGJ) (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan berat. kesehatan sesuai standar. Penderita Diabetes Melitus.
Pelayanan kesehatan orang dengan TB
Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, Sesuai standar pasien IMS, mendapatkan pemeriksaan waria/transgender, HIV. pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan).
Orang dengan TB.
Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
14
UPAYA MENCAPAI SPM BIDANG KESEHATAN
15
DESENTRALISASI KESEHATAN Critical Point Desentralisasi kesehatan mengoptimalkan pembangunan kesehatan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan agar lebih efektif, efisien dan menyentuh kebutuhan kesehatan riil masyarakat.
Strategi: Memperpendek rantai birokrasi; Memberi kewenangan bagi daerah untuk menentukan kegiatan dan program sesuai karakteristik daerah; Mengalokasikan dana pembangunan kesehatan sesuai karakteristik permasalahan daerah, kebutuhan kesehatan dan potensi daerah serta diharapkan adanya keterlibatan masyarakat (community involvement)
HARAPAN
KESENJANGAN
SPM KENYATAAN
MENTERI KESEHATAN
CIRI SPM BIDANG KESEHATAN
Merupakan pelayanan yang diberikan di tingkat primer Melibatkan lintas sektor dan masyarakat/swasta, untuk mencapai cakupan maksimal, tidak mungkin sendiri
Harus cakupan total (Univesal Coverage) Menggunakan sumber daya daerah dan kebijakan Pemda Perlu menggunakan Pendekatan keluarga dan Germas
17
KETERKAITAN SPM–GERMAS– PENDEKATAN KELUARGA DI TINGKAT OPERASIONAL SPM
FILOSOFI
Bumil, Bulin, Bayi, Balita, Usiasek, Usiaprod, Usila + PM & PTM
1. Memenuhi hak dasar 2. Cakupan 100% METODA
Pendekatan Keluarga
KELUARGA
1. Proaktif menjangkau 100% keluarga 2. Promotif, preventif, deteksi dini Germas
METODA
Dukungan lintas sektor
RDS
UKS/M
UKK
INDIKATOR PENGUATAN PUSKESMAS DALAM PROGRAM UKM
IKS Cakupan Program
UPAYA MENCAPAI SPM BIDANG KESEHATAN MELALUI PIS-PK, GERMAS DAN PENGUATAN SKN LINGKUNGAN POLITIK, HUKUM, EKONOMI, SOSIAL, AGAMA, BUDAYA, FISIK, BIOLOGI, ILMU DAN TEKNOLOGI
SPM
UPAYA KESEHATAN
PENDEKATAN KELUARGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
*PERPRES 72/2012 SKN; PMK 36/2016 PDKT KELUARGA; PMK 46/2016 SPM KES
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN SUMBER DAYA KESEHATAN SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN MANAJEMEN KESEHATAN
GAMBARAN BASELINE KEKUATAN DAN KELEMAHAN SISTEM UPAYA KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2016 PER PROVINSI
DB per 3 Feb 2017
20
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL
21
Pemberdayaan Masyarakat
Manajemen
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
SDM Kesehatan
Pembiayaan Kesehatan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Upaya Kesehatan
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
22
Matriks Resume Pemetaan Subsistem SKN Tiap Provinsi
Sangat Baik Baik Cukup Kurang
23
UPAYA MENCAPAI SPM BIDANG KESEHATAN PERAN PUSAT Meningkatkan promotif-preventif terutama dalam Imunisasi dasar serta deteksi dini berbagai penyakit Mendukung peningkatan infrastruktur Membantu distribusi SDM Membantu peningkatan kapasitas Mendorong peran lintas sektor
24
KEWAJIBAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH Salah satu Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : (pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014) “Melaksanakan Program Strategis Nasional” Yang dimaksud dengan “Program Strategis Nasional” adalah program yang ditetapkan presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
NAWA CITA PRESIDEN JOKO WIDODO Poin nomor 5 (lima) : “…..akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui.....layanan kesehatan masyarakat......”
25
MENTERI KESEHATAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/221/2016 TENTANG PEMBINA, PENDAMPING DAN KOORDINATOR, SERTA PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN Contoh
26
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN OLEH PEMBINA WILAYAH 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
Melaksanakan inventarisasi permasalahan, melakukan bimbingan dan pendampingan; Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan langkah strategis pemecahan masalah; Memantau pencapaian indikator yang menjadi tanggung jawab pusat; Mempersiapkan bahan dalam rangka kunjungan menteri kesehatan ke daerah; Mendampingi dan/ atau mewakili menteri kesehatan pada kegiatan di daerah binaan wilayahnya; Membuat rekomendasi upaya percepatan atau perbaikan; Menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di wilayah binaan masing-masing secara berkala kepada menteri kesehatan; dan Menyampaikan laporan akhir tahun untuk mendukung laporan kinerja kementerian kesehatan SK Menkes NOMOR HK.02.02/MENKES/221/2016 TENTANG PEMBINA, PENDAMPING DAN KOORDINATOR, SERTA PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
27
KONSEP PENDAYAGUNAAN PERAN BINWIL DAN RESOLUSI RAKERKESNAS DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET PROGRAM INDONESIA SEHAT DAN SPM KESEHATAN TAHUN 2019 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
VARIABEL POLITIK
D E S E N T R A L I S A S I K E S E H A T A N
1. Dimensi Politik dan Kebijakan Kesehatan Pusat – Daerah 2. Dimensi Hukum dan Harmonisasi Peraturan Pusat – Daerah 3. Dimensi Peran, Fungsi, dan Kelembagaan Pemerintah Pusat Dan Daerah Sesuai UU 23/ 2014 Tentang Pemerintah Daerah
VARIABEL FISKAL 4. Dimensi Perencanaan dan Anggaran APBN, DAK dan APBD 5. Dimensi Infrastruktur Termasuk Sarana dan Prasarana Kesehatan 6. Dimensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Daerah
KONTEN: Resolusi Rakerkesnas dalam ruang lingkup Penguatan SKN [Subsistem Upaya Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Pembiayaan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Manajemen dan Pemberdayaan Masyarakat]
PENDEKATAN KELUARGA UU 23/2014 1. Bupati/Walikota PP Sistem Informasi Kesehatan 2. Gubernur PP Perangkat 3. Menkes Daerah 4. Lintas Sektor RPP UPK (K/L)
AKTOR:
RPP SPM
VARIABEL ADMINISTRATIF 7. Dimensi Sistem Manajemen, Sistem Informasi dan Hubungan Tata Kelola Antar Lembaga Pemerintah Pusat – Daerah/Provinsi - Kab/Kota 8. Dimensi Target Indikator Pembangunan Nasional Bidang Kesehatan dan Kemampuan Pencapaian Target SPM Bidang Kesehatan di Daerah
Modifikasi Teori Soufflé dan Buse, 2005
Index
KONTEKS:
Instrumen Monev Resolusi
Instrumen Monev Resolusi
Keluarga Sehat dan Peran Lintas Sektor Instrumen Monev Resolusi
PROSES: Monev Binwil utk Memperkuat: 1. Aspek Legal, 2. Aspek Teknis, 3. Aspek Pembiayaan, 4. Aspek SDK
Tim Terpadu Binwil Kemenkes
Dinas Kes. Prov
Dinas Kes Kab/Kota
Mendekatkan Pelayanan Kesehatan Kepada Keluarga dan Masyarakat secara Lebih EfektifEfisien sesuai Kebutuhan Riil Kesehatan Masyarakat Mapping Subsistem SKN Prov/Kab/Kota
Rakerkesnas 2017 – 2019 (Resolusi 2016 sebagai Baseline identifikasi kekuatan dan kelemahan)
Terimakasih 29
