BADAN PUSAT STATISTIK
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
2013
BPS KABUPATEN WONOSBO Visi: Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua
Nilai-nilai Inti BPS: Profesional Integritas Amanah
Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua
A
PENDAHULUAN
11
Latar Belakang
Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. (Todaro dan Smith) Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya. Pada tahun 1991 Bank Dunia menerbitkan laporannya yang menegaskan bahwa “tantangan utama pembangunan....adalah memperbaiki kualitas kehidupan”. (World Development Report) Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan istitusi-institusi nasional. Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan.
22
Pembangunan Manusia
Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP).
Partisipasi dalam proses pembangunan • Perumusan kebijakan: advokasi, isu prioritas: pro-poor • Perencanaan: anggaran bidang sosial, tujuan dan sasaran yang jelas dan terarah => input • Implementasi: partisipasi dalam program => proses • MONEV: dilihat manfaat dan dampak kebijakan
33
Pembangunan Manusia: Sebuah Paradigma
1
2
3
4
Produktivitas Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.
Berkelanjutan Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk pemodalan – fisik, manusia, lingkungan hidup – harus dilengkapi.
Sumber: Human Development Report
Pemerataan Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.
Pemberdayaan Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang memengaruhi kehidupan mereka.
44
Definisi IPM
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM merupakan indeks daya saing karena bisa dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) → tahun 2010 dan 2011 dilakukan penyempurnaan metodologi. Dipilih tiga aspek pembangunan manusia yang paling mendasar yaitu: • Longevity (umur panjang dan sehat) • Knowledge (pengetahuan) • Decent living Standard (standard hidup layak)
55
Keterbatasan IPM
Masih diperdebatkan sebagai indikator kinerja pembangunan • hanya meliputi 3 aspek • apakah ketiga indikator tersebut sudah bisa mengambarkan pembangunan manusia secara komprehensif? • daya beli merupakan indikator input/proses bukan indikator dampak
Mengabaikan disparitas gender
66
KATEGORI IPM
UNDP mengkategorikan dalam 3 tingkat. – Kategori Rendah ( 0-49 ) – Kategori menengah • Menengah Bawah ( 50-65) • Menengah Atas (66-79) – Kategori Tinggi (80-100)
77
KOMPONEN Dimensi
Umur Panjang
Indikator
Angka harapan hidup saat lahir
Indeks Dimensi
IPM
Pengetahuan
Angka melek huruf (Lit)
Rata-rata lama sekolah (MYS)
Kehidupan layak
Paritas daya beli (PPP)
Indeks Harapan Hidup
Indeks Pendidikan
Indeks Pendapatan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
88
KOMPONEN IPM
ANGKA HARAPAN HIDUP (Eo) – Angka ini merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai seorang bayi yang baru lahir. – Metode yang digunakan adalah Metode Brass berdasarkan dua data dasar yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, yaitu rata-rata jumlah anak yang lahir hidup dan rata-rata jumlah anak yang masih hidup yang dilaporkan dari tiap kelompok ibu-ibu umur 15-49 tahun – Nilai minimal E0=25 maksimal=85
99
KOMPONEN IPM
ANGKA HARAPAN HIDUP (Eo)
I (i , j ) =
[ X ( i , j ) − Min. X ( i , j ) ] [ Max. X (i , j ) − Min. X ( i , j ) ]
I= Indeks X= Angka Harapan hidup Min.x= E0 minimal =25 Max.x=Eo maksimal =85
10
KOMPONEN IPM
ANGKA HARAPAN HIDUP (Eo) Angka Harapan Hidup Kabupaten Wonosobo
Tahun (1) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sumber data: BPS
E0 (2) 69.00 69.20 69.49 69.74 69.98 70.23 70.48 70.58
Indek (3) 0.733 0.737 0.742 0.746 0.750 0.754 0.758 0.760
11
KOMPONEN IPM Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Dua indikator pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah diharapkan mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk. Makin banyak masyarakat yang melek huruf dan makin lama mengikuti pendidikan sekolah diharapkan akan makin meningkatkan kualitas masyarakat dalam penguasaan pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki
6 12
KOMPONEN IPM Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah IP= 2/3 x Indeks (lit)+1/3 indeks MYS
IP=indeks Pendidikan Indeks (lit)=indeks Angka melek huruf Indeks MYS= indeks rata-rata lama sekolah
6 13
KOMPONEN IPM INDEKS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO Indeks Indeks Indeks Tahun AMH MYS Pendidika AMH MYS n (1) (2) (4) (3) (5) (6) 2006 88.90 0.89 6.00 0.40 0.73 2007 88.90 0.89 6.10 0.41 0.73 2008 88.91 0.89 6.11 0.41 0.73 2009 89.27 0.89 6.27 0.42 0.73 2010 90.47 0.90 6.27 0.42 0.74 2011 91.16 0.91 6.55 0.44 0.75 2012 91.43 0.91 6.56 0.44 0.76 2013 92.30 0.92 6.56 0.44 0.76 Sumber Data: BPS
6 14
KOMPONEN IPM PARITAS DAYA BELI PPP (Purchasing Power Parity) Komponen Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP) memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Semakin meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan paritas daya belinya makin meningkat pula Indeks PPP= ( PPP – 360 ) (732.72-300)
6 15
KOMPONEN IPM INDEKS PPP KABUPATEN WONOSOBO PPP indeks Tahun (ribu) PPP
(1) (2) 2006 621.00 2007 628.70 2008 626.77 2009 629.26 2010 629.76 2011 630.26 2012 632.71 2013 635.33 Sumber Data: BPS
(3) 0.60 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63 0.64
6 16
PENGHITUNGAN IPM
IPM=1/3(indek s X1 + Indeks X2+ Indeks X3)x100 Indeks X1=Indeks Harapan Hidup Indeks Harapan Hidup
Indeks X2=Indeks Pendidikan Angka Melek huruf MYS
Indeks X3= Indeks Pendapatan Paritas Daya Beli
6 17
PENGHITUNGAN IPM INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN WONOSOBO Tahun
Angka Harapan Hidup
Angka Melek Huruf
Rerata Lama sekolah
PPP
IPM
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
2006.00 2007.00 2008.00 2009.00 2010.00 2011.00 2012.00 2013.00
69.00 69.20 69.49 69.74 69.98 70.23 70.48 70.58
88.90 88.90 88.91 89.27 90.47 91.16 91.43 92.30
6.00 6.10 6.11 6.27 6.27 6.55 6.56 6.56
621.00 628.70 626.77 629.26 629.76 630.26 632.71 635.33
68.75 69.53 69.55 70.08 70.52 71.06 71.45 71.90
Sumber data: BPS
6 18 IPM KABUPATEN WONOSOBO Kode
Provinsi
(1)
(2)
Angka Harapan Hidup
Angka Melek Huruf
Rata-rata Lama Sekolah
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
(tahun)
(persen)
(tahun)
(ribu rupiah PPP)
IPM
Peringkat IPM
Reduksi Shortfall
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012 2013 2012-2013
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
3300
JAWA TENGAH
71.71
71.97
90.45
91.71
7.39
7.43
643.53
646.44
73.36
74.05
15
16
2.56
3301
Cilacap
71.43
71.63
91.49
91.97
6.87
7.06
639.78
642.66
72.77
73.34
21
21
2.11
3302
Banyumas
69.83
70.23
94.24
94.77
7.79
7.80
641.78
645.54
73.33
73.96
17
16
2.37
3303
Purbalingga
70.68
71.08
93.52
93.78
7.23
7.23
638.41
641.63
72.97
73.49
19
20
1.96
3304
Banjarnegara
69.36
69.56
88.49
89.02
6.35
6.36
641.53
644.06
70.70
71.13
33
34
1.46
3305
Kebumen
69.43
69.73
91.54
91.78
6.93
6.93
641.78
644.00
71.86
72.25
24
26
1.38
3306
Purworejo
71.04
71.44
92.79
93.53
7.93
8.02
638.51
641.04
73.53
74.18
15
13
2.45
3307
Wonosobo
70.48
70.58
91.43
92.30
6.56
6.56
632.71
635.33
71.45
71.90
31
31
1.57
3308
Magelang
70.23
70.63
93.31
93.64
7.55
7.55
641.45
644.48
73.14
73.67
18
18
1.97
3309
Boyolali
70.49
70.71
87.97
88.12
7.43
7.46
634.86
637.53
71.50
71.88
28
32
1.35
3310
Klaten
71.84
72.16
89.93
90.01
8.31
8.33
649.49
652.61
74.46
74.91
10
11
1.76
3311
Sukoharjo
70.36
70.64
90.73
91.36
8.53
8.82
652.39
654.95
74.21
74.91
11
10
2.73
3312
Wonogiri
72.42
72.82
84.32
84.60
6.65
6.71
653.07
655.31
72.59
73.09
22
23
1.83
3313
Karanganyar
72.36
72.56
88.95
90.32
8.27
8.27
651.05
654.01
74.62
75.27
9
7
2.54
3314
Sragen
72.95
73.05
84.41
84.49
7.22
7.34
633.90
637.91
71.85
72.31
25
25
1.65
3315
Grobogan
70.05
70.45
90.94
91.78
6.83
6.86
638.68
640.93
71.77
72.37
26
24
2.13
3316
Blora
71.48
72.02
85.06
85.46
6.46
6.55
645.28
647.35
71.49
72.10
29
28
2.16
3317
Rembang
70.34
70.64
91.37
92.07
7.05
7.30
646.90
649.63
72.81
73.53
20
19
2.65
3318
Pati
72.95
73.05
87.61
89.56
7.01
7.04
652.22
655.69
73.81
74.58
12
12
2.97
3319
Kudus
69.73
69.83
93.74
94.16
8.49
8.49
642.02
645.15
73.69
74.09
13
15
1.49
3320
Jepara
71.13
71.23
93.29
94.26
7.58
7.70
639.89
642.98
73.54
74.13
14
14
2.25
3321
Demak
71.95
71.95
92.54
93.09
7.62
7.62
635.62
638.22
73.52
73.85
16
17
1.22
3322
Semarang
72.60
72.90
94.20
94.59
8.07
8.07
640.67
643.84
74.98
75.48
6
6
2.00
3323
Temanggung
72.77
72.87
95.97
95.99
7.10
7.10
640.56
643.28
74.74
75.00
7
9
1.05
3324
Kendal
69.10
69.42
89.77
90.23
7.11
7.19
642.55
645.34
71.48
72.03
30
29
1.94
3325
Batang
70.57
70.97
89.93
90.67
6.73
6.74
634.28
637.12
71.41
72.03
32
30
2.16
3326
Pekalongan
69.56
69.96
92.11
93.42
6.80
6.80
646.96
650.31
72.37
73.14
23
22
2.79
3327
Pemalang
68.12
68.52
90.80
91.09
6.54
6.56
641.52
645.35
70.66
71.26
34
33
2.04
3328
Tegal
69.38
69.58
90.64
91.03
6.62
6.62
646.19
649.84
71.74
72.22
27
27
1.70
3329
Brebes
68.26
68.36
86.69
87.68
6.07
6.07
640.06
642.84
69.37
69.85
35
35
1.59
3371
Kota Magelang
70.34
70.74
97.52
98.11
10.36
10.42
655.08
658.26
77.26
77.91
3
3
2.84
3372
Kota Surakarta
72.35
72.75
96.73
96.87
10.49
10.53
658.92
661.88
78.60
79.10
1
1
2.36
3373
Kota Salatiga
71.25
71.45
96.55
96.73
9.98
9.98
653.16
656.59
77.13
77.54
4
4
1.81
3374
Kota Semarang
72.24
72.44
96.98
97.72
10.30
10.37
652.80
655.84
77.98
78.54
2
2
2.54
3375
Kota Pekalongan
70.63
70.83
95.94
96.24
8.72
8.75
647.14
651.02
75.25
75.75
5
5
2.02
3376
Kota Tegal
69.12
69.42
94.91
94.93
8.30
8.33
656.99
659.71
74.63
75.02
8
8
1.56
6 19 IPM KABUPATEN WONOSOBO Angka Harapan Hidup
Angka Melek Huruf
Rata-rata Lama Sekolah
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
(tahun)
(ribu rupiah PPP)
Reduks Peringka i t IPM Shortfa ll
IPM Kode
(1) 3300 3303 3304 3305 3306
Provinsi
(2) JAWA TENGAH Purbalingga Banjarnegara Kebumen Purworejo
330 7 Wonosobo 3308 3323 3325 3326 3327
Magelang Temanggung Batang Pekalongan Pemalang
(tahun)
(persen)
2013
2012
2013
2012
2013
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
71.71 70.68 69.36 69.43 71.04
71.97 71.08 69.56 69.73 71.44
90.45 93.52 88.49 91.54 92.79
91.71 93.78 89.02 91.78 93.53
7.39 7.23 6.35 6.93 7.93
7.43 7.23 6.36 6.93 8.02
646.44 641.63 644.06 644.00 641.04
73.36 72.97 70.70 71.86 73.53
74.05 73.49 71.13 72.25 74.18
15 19 33 24 15
16 20 34 26 13
2.56 1.96 1.46 1.38 2.45
70.48
70.58
91.43
92.30
6.56
6.56 632.71 635.33
71.45
71.90 31
31
1.57
70.23 72.77 70.57 69.56 68.12
70.63 72.87 70.97 69.96 68.52
93.31 95.97 89.93 92.11 90.80
93.64 95.99 90.67 93.42 91.09
7.55 7.10 6.73 6.80 6.54
7.55 7.10 6.74 6.80 6.56
73.14 74.74 71.41 72.37 70.66
73.67 75.00 72.03 73.14 71.26
18 9 30 22 33
1.97 1.05 2.16 2.79 2.04
Sumber Data:BPS
2012 (9) 643.53 638.41 641.53 641.78 638.51
641.45 640.56 634.28 646.96 641.52
2013
2012
2013
(10)
(11)
(12)
201 201 2012-2 2 3 013 (13) (14) (15)
2012
644.48 643.28 637.12 650.31 645.35
18 7 32 23 34
6 2 0 KECEPATAN PERUBAHAN IPM Kecepatan Perubahan IPM ( Reduksi Short Fall) Reduksi Shortfall adalah peningkatan nilai IPM dalam suatu periode relatif terhadap jarak nilai IPM awal periode ke IPM sasaran (IPM=100). Ukuran ini secara sederhana menunjukan perbandingan antara capaian IPM yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi ideal (IPM=100).
6 21
KEMISKINAN
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK).
6 22
KEMISKINAN
Konsep Garis Kemiskinan (GK) Dalam penghitungan kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs), Garis Kemiskinan (GK) merupakan instrumen yang sangat penting. GK yang tidak tepat akan menghasilkan pengukuran kemiskinan yang menyesatkan. Pada dasarnya GK merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
6 23
KEMISKINAN
Konsep Garis Kemiskinan (GK) Dalam penghitungan kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs), Garis Kemiskinan (GK) merupakan instrumen yang sangat penting. GK yang tidak tepat akan menghasilkan pengukuran kemiskinan yang menyesatkan. Pada dasarnya GK merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
6 24
KEMISKINAN
• GK=GKM+GKNM – GKM =Garis kemiskinan Makanan – GKNM=Garis kemiskinan Non makanan
• Sumber data yang digunakan adalah SUSENAS modul konsumsi.
GKM • Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978
6 25
KEMISKINAN
GKNM •
Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan.
6 26
KEMISKINAN Persentase Penduduk Miskin Angka ini diperoleh dengan membandingkan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan terhadap jumlah penduduk di tahun tertentu dikalikan 100%. PM= Jumlah pdd dibawah GK
Jumlah Penduduk
X 100%
6 27
KEMISKINAN Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Tahun 2012- 2013 2012 (Sept)
Persentase
Kode
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 71 72 73 74 75 76 33
3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3371 3372 3373 3374 3375 3376
2013 (Sept)
Garis
Persentase
Garis
Penduduk
Kemiskinan
Penduduk
Kemiskinan
Miskin
(Rp/Kap/bulan) 240,025 271,800 247,508 205,369 250,413 254,314 242,047 218,950 235,399 296,530 259,184 221,019 255,072 234,254 260,435 221,088 261,156 288,271 276,317 263,266 276,041 244,762 212,487 253,276 195,983 270,026 251,986 239,207 281,601 313,250 361,517 277,039 297,848 294,586 305,818 233,769
Miskin
(Rp/Kap/bulan) 256,615 295,742 265,262 221,056 267,763 273,481 258,522 235,430 247,845 315,566 279,400 235,728 275,865 247,495 278,786 237,850 284,160 314,609 299,097 285,287 299,773 263,352 229,548 275,016 208,671 293,039 271,861 258,366 307,238 350,554 403,121 302,884 328,271 322,313 333,553 261,881
Kabupaten/Kota
Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. P a t i Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal JAWA TENGAH
15.92 19.44 21.19 18.87 22.40 16.32 22.50 13.97 13.88 16.71 10.15 14.67 14.07 16.72 16.13 15.10 21.88 13.61 8.63 9.38 16.73 9.40 12.32 13.17 12.40 13.85 19.27 10.75 21.12 10.31 12.00 7.11 5.13 9.47 10.04 14.98
15.24 18.44 20.53 18.71 21.32 15.44 22.08 13.96 13.27 15.60 9.87 14.02 13.58 15.93 14.87 14.64 20.97 12.94 8.62 9.23 15.72 8.51 12.42 12.68 11.96 13.51 19.27 10.58 20.82 9.80 11.74 6.40 5.25 8.26 8.84 14.44
TERIMA KASIH Atas Perhatian Anda
Pelopor Data Statistik Terpercaya
