Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2014

Nomor ISSN

: 2337-8107

Nomor Publikasi

: 3276.1417

Katalog BPS

: 4102002.3276

Jumlah Halaman

: v + 45 halaman

NASKAH : BPS Kota Depok

GAMBAR KULIT : BPS Kota Depok

DITERBITKAN OLEH : BPS Kota Depok

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2014

Pengarah

: Tata Djumantara, B.St

Penulis

: Atik Fitri Rahmawati, S.Si, M.S.E

Pengolah Data/ Penyiapan Draft

: Atik Fitri Rahmawati, S.Si, M.S.E

Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Masha Esa, publikasi Indeks Pembangunan Manusua tahun 2014 telah dapat diselesaikan. Publikasi ini merupakan publikasi yang diterbitkan sebagai hasil kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok dan Pemerintah Kota Depok. Buku ini disusun guna memenuhi kebutuhan data tentang hasil pembangunan, khususnya pembangunan manusia. Data yang disajikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik masyarakat, maupun institusi pemerintah dan swasta. Kami menyadari bahwa publikasi ini belumlah sempurna. Untuk perbaikan di masa yang akan datang kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi pemakai data dalam hal menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Depok. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Depok,

Desember 2014

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Depok

Tata Djumantara, B.St. NIP. 195806131983021001

i


SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA KOTA DEPOK Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok Tahun 2014 dapat diselesaikan. Produk IPM ini merupakan hasil kerjasama antara BAPPEDA Kota Depok dengan BPS Kota Depok. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah meliputi gambaran umum kesejahteraan rakyat dilihat dari indikator kesehatan, pendidikan dan daya beli. Diharapkan buku ini dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan pembangunan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penerbitan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok Tahun 2014. Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Depok,

Desember 2014

Kepala Bappeda Kota Depok,

Drg. H. Hardiono, Sp.BM NIP. 19610127 198503 1 001

ii


DAFTAR ISI HALAMAN Kata Pengantar ............................................................................................................ i Sambutan Kepala Bapedda Kota Depok ....................................................................

ii

Daftar .........................................................................................................................

iii

Daftar Tabel ................................................................................................................

iv

Daftar Grafik ..............................................................................................................

v

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

BAB II

8 9

Umum ................................................................................... Indikator ............................................................................... Tahapan Penghitungan IPM .................................................

21 22 22

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA DEPOK 4.1. 4.2.

BAB V

Gambaran Umum Wilayah ................................................... Potensi Sosial dan Ekonomi .................................................

PEMBANGUNAN MANUSIA KONSEP DAN METODOLOGI 3.1. 3.2. 3.3

BAB IV

1 6 6 7

KONDISI GEOGRAFIS DAN POTENSI SOSIAL EKONOMI 2.1. 2.2.

BAB III

Latar Belakang ..................................................................... Identifikasi dan Batasan Masalah ......................................... Tujuan ................................................................................... Sumber Data ........................................................................

Umum ……….......…..........................….............................. IPM Kota Depok .............................................……….……

30 31

KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan………………….......…......................…............. 5.2. Saran... ..............……….……………………… ……………

42 43

iii


DAFTAR TABEL NO. TABEL Tabel 2.1.

HALAMAN :Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Depok Tahun 2003 – 2014............................................................................... 10

Tabel 2.2.

:Rasio Jenis Kelamin Di Kota Depok Tahun 2003 – 2014 .................................................... 11

Tabel 2.3.

:Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Di Kota Depok Tahun 2014 .................................................,... 12

Tabel 2.4.

:Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Kota Depok Tahun 2014 ......................................................................................... 15

Tabel 2.5.

:Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan, Di Kota Depok Tahun 2014…............................................................................. 16

Tabel 2.6.

:Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan dan Kepadatan Di Kota Depok Tahun 2014 ................................................................. 19

Tabel 3.1.

:Daftar Komoditi Terpilih Untuk Menghitung Paritas Daya Beli........

25

Tabel 4.1.

:IPM Kota Depok Tahun 2014 ..............................................................

31

Tabel 4.2.

:Angka Harapan Hidup di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2012 - 2014 ................................................................................ 33

Tabel 4.3.

:Angka Melek Huruf Di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2012 – 2014 ..............................................................................

Tabel 4.4.

:Rata – rata Lama Sekolah di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2012 – 2014 .............................................................................

Tabel 4.5.

36

:Paritas Daya Beli di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2012 – 2014 .............................................................................

Tabel 4.6.

35

38

:Indeks Pembangunan Manusia di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2012 – 2014 .........................................................

40

iv


DAFTAR GRAFIK NO. GRAFIK Grafik 2.1.

HALAMAN :Pembagian Administrasi Kota Depok Pasca Pemekaran Tahun Sejak 2008 .......................................................................... 9

Grafik 2.2.

:Piramida Penduduk Kota Depok Tahun 2014 .............................. 14

Grafik 2.3.

:Penduduk Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2014 .......... 18

Grafik 4.2.

:Angka Harapan Hidup Kota Depok Tahun 2012– 2014 ............ 34

Grafik 4.3.

:Angka Melek Huruf Kota Depok Tahun 2012– 2014 ................. 35

Grafik 4.4.

:Rata – rata Lama Sekolah di Kota Depok Tahun 2012 – 2014 ... 37

Grafik 4.5.

:Paritas Daya Beli di Kota Depok Tahun 2012 – 2014 ................. 39

Grafik 4.6.

:Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok 2013-2014 .............. 41

Grafik 4.7.

:Ranking Reduksi Shortfall Kota Depok 2013-2013 .................... 41

v


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu langkah dalam membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada atau membuat suatu perubahan yaitu membuat sesuatu menjadi lebih baik atau meningkat. Pembangunan nasional dilaksanakan berlandaskan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Manusia

adalah

kekayaan

bangsa

yang

sesungguhnya.Tujuan

utama

pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati kesejahteraan dengan indikator umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.Hal ini nampaknya sederhana, tetapi seringkali dititikberatkan pada pengumpulkan harta dan uang. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan. Arti penting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subyek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat. Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: pertama, banyak daerah yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. Kedua, daerah yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalahmasalah sosial, seperti: penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, beberapa daerah berpendapatan rendah mampu

1


mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia. Untuk

melihat

sejauh

mana

keberhasilan

pembangunan

dan

kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu daerah. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (life expectancy at birth), angka melek huruf (literacy rate) dan rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan kemampuan daya beli (purchasing power parity). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Indikator Pendidikan mempangaruhi Indikator Kesehatan, begitu juga sebaliknya. Indeks ini pertama kali dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. UNDP dalam model pembangunannya, menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu : (1) Produktifitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia, (2) Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi

2


dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini, (3) Kesinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi, (4) Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka.Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas manusia akan meningkat sehingga mereka menjadi agen pertumbuhan yang efektif. Modal manusia (human capital) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi (teori Cobb-Douglas). Dalam teori Cobb-Douglas mengemukakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kualitas human capitalnya. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini misalnya dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya.Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya. Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasilhasilnya.Pemerataan kesempatan harus tersedia, baik semua orang, perempuan maupun laki-laki harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan. Pemerintah dalam hal ini memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh

3


pemerintah, menurut Guritno (2001) yaitu: (1) Peran Stabilisasi, Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. (2) Peran Distribusi, Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu daerah dapat terdistribusi secara baik dalam masyarakat. (3) Peran Alokasi, Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barangbarang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan. Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan ke-tiga peran yang ada, maka tentunya diperlukan pula dana yang besar sebagai bentuk pengeluaran segala kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan ke-tiga peran tersebut. Pengeluaran pemerintah ini merupakan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang diambil dan diterapkan melalui ke-tiga peran tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sekotr publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan Investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan

4


dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan.Kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan.Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan.Dalam hal ini dibutuhkan berbagai

sarana

pembangunan.Oleh

dan

prasarana

karenanya

untuk

dibutuhkan

mendorong investasi

peran

untuk

manusia

dapat

dalam

menciptakan

pembentukan sumber daya manusia yang produktif. Investasi pada modal manusia diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan. Investasi modal manusia ini yang mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dalam mendorong peningkatan kualitas SDM. Menurut Mankiw (2008), pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Tentu dalam kaitan itu juga penting adanya distribusi pendapatan.Dengan distribusi pendapatan yang baik membuka kemungkinan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini karena dengan meratanya distribusi pendapatan maka tingkat kesehatan dan juga pendidikan akan lebih baik dan pada gilirannya juga akan memperbaiki tingkat produktifitas tenaga kerja. Suatu penelitian menemukan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak buruk juga pada pembangunan manusia suatu daerah. Selain itu rumah tangga masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih

5


banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya.Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin. Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah.

1.2.

Identifikasi dan Batasan Masalah IPM selama ini dianggap sebagai salah satu indikator yang dapat mencerminkan

kualitas fisik penduduk di suatu daerah sekaligus dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk memantau perkembangan pembangunan manusia. Hal-hal berikut termasuk bagian dari permasalahan yang perlu terus dipantau: 1. Sudah pada tahap mana pemerintah Kota Depok mampu meningkatkan kualitas fisik penduduknya? 2. Faktor-faktor apa saja yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas fisik penduduk di Kota Depok tersebut?

1.3.

Tujuan Penyusunan

analisis

IPM

bertujuan

untuk

memaparkan

sejauhmana

perkembangan pembangunan manusia di Kota Depok dan memberi gambaran yang lebih sederhana dan lengkap dalam melihat sejauhmana dampak pembangunan yang dilaksanakan terhadap peningkatan kualitas penduduk.

6


1.4.

Sumber Data Data utama yang digunakan dalam analisis Indeks Pembangunan Manusia

Kecamatan Kota Depok 2014 adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS 2014) tiga triwulan dengan sampel tambahan agar bisa mewakili angka Kecamatan. Sebagai data penunjang digunakan data proyeksi penduduk, dan beberapa sumber lain untuk menggambarkan geografis, luas wilayah dsb.

7


BAB II KONDISI GEOGRAFISDAN POTENSI SOSIAL EKONOMI 2.1.Gambaran Umum Wilayah Kota Depok terletak di bagian Utara Propinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak pada koordinat : 006o 19’ 00” – 006o 28’ 00” Lintang Selatan 106o 43’ 00” – 106o 55’ 30” Bujur Timur Bentang alam Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50-140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15 persen. Kota Depok sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200.29 Km2.

Wilayah Kota Depok berbatasan dengan tiga kabupaten dan duapropinsi. Secara lengkap wilayah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut: a.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang SelatanProvinsi Banten dan Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

c.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

d.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Ibukota Kota Depok sebagai pusat pemerintahan, berkedudukan di Kecamatan Pancoran Mas terdiri dari 11 Kecamatan, 63 Kelurahan, 883 RW dan 4.990 RT. Dengan luas wilayah tercatat seluas 20.029 Ha atau setara dengan 200,29 Km 2 atau sekitar 0.58 persen dari luas Propinsi Jawa Barat.

8


Secara administrasi, berdasarkan Perda No 8n Tahun 2008 tentang pembentukkan wilayah Kecamatan di Kota Depok, Pemerintah kota Depok terbagi menjadi 11 Kecamatan masing-masing adalah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Tapos, Kecamatan Beji, Kecamatan Limo dan Kecamatan Cinere.

Grafik 2.1 Pembagian Amdinistrasi Kota Depok Sejak Tahun 2008

2.2.Potensi Sosial dan Ekonomi Depok merupakan daerah yang memiliki potensi sosial ekonomi yang tinggi. Potensi tersebut karena letaknya yang sangat strategis yang menjadi penyangga Ibukota Republik Indonesia. Posisi demikian berdampak positif antara lain menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah ini, terutama yang berkaitan dengan pengembangan kawasan di Kota Depok, sebagai kota permukiman, perdagangan dan jasa. Adanya Universitas Indonesia (UI) dan universitas swasta lainnya yang cukup berkualitasmerupakan salah satu daya tarik yang mendorong banyaknya migran yang masuk di Kota Depok.

9


Perlu adanya peningkatan strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan

kualitas hidup masyarakat agar tercapai pemerataan hasil-hasil

pembangunan secara lebih berkeadilan, sekaligus tidak meninggalkan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tabel 2.1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Di Kota Depok Tahun 2003-2014 Tahun

Jenis Kelamin

Jumlah

Laki-laki

Perempuan

(1)

(2)

(3)

(4)

2003

652.468

636.831

1.289.299

2004

674.177

657.382

1.331.559

2005

718.097

699.394

1.417.491

2006

749.257

729.008

1.478.265

2007

798.306

742.985

1.541.291

2008

833.504

773.128

1.606.632

2009

870.197

804.154

1.674.351

2010

880.816

857.754

1.738.570

2011

918.835

894.777

1.813.612

2012

961.876

936.691

1.898.567

2013

990.286

971.874

1.962.160

2014

1.025.784

1.007.724

2.033.508

Sumber : Proyeksi Penduduk dan hasil SP2010

Dalam setiap proses pembangunan Sumber Daya Manusia, kebutuhan SDM yang handal mutlak diperlukan.Oleh karenanya upaya peningkatan kualitas SDM dewasa ini terus dilakukan pemerintah melalui perbaikan taraf kesehatan,

pengetahuandan

ketrampilan penduduk, serta kemampuan daya beli di masyarakat. Dalam konteks peningkatan derajat kesehatan misalnya, upaya menurunkan tingkat kematian bayi dan

10


balita secara bertahap masih menjadi prioritas, begitu pula pada penanganan status gizi pada balita dari waktu ke waktu terus ditingkatkan, dengan tidak mengabaikan programprogram lain yang bersentuhan langsung dengan perbaikan derajat kesehatan.Di bidang pendidikan, penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan drop out murid sekolah tetap mendapat prioritas utama, disamping terus melakukan pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah, sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Tabel 2.1 diatas menunjukkan proyeksi jumlah penduduk Kota Depok mulai tahun 2003 sampai dengan 2014 kondisi bulan Juni, kecuali tahun 2010 adalah jumlah penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik secara serentak diseluruh wilayah Indonesia.

Tabel 2.2. Rasio Jenis KelaminDi Kota Depok Tahun 2003-2014 Tahun

Jumlah

RJK(%)

(1)

(2)

(3)

2003

1.335.734

103,8

2004

1.369.461

103,77

2005

1.374.522

102,67

2006

1.478.265

102,54

2007

1.541.291

102,57

2008

1.606.632

102,61

2009

1.674.351

102,65

2010

1.738.570

102,69

2011

1.813.612

102,69

2012

1.898.567

102,69

2013

1.962.160

101,89

2014

2.033.508

101,79

Sumber : Proyeksi Penduduk dan hasil SP2010

11


Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kota Depok tahun 2010-2020 sebesar 4.32 persendan kenaikan pertumbuhan penduduk ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor misalnya karena tingkat kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah, umur harapan hidup yang semakin meningkat dan adanya penduduk yang masuk di Kota Depok lebih besar dari penduduk yang keluar dari Kota Depok. Hal ini memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Jumlah penduduk yang besar ini bisa menjadi aset yang menguntungkan dan bisa juga menjadi beban bagi pemerintah Kota Depok bila kualitas SDM yang ada kurang berkualitas. Apabila pemerintah berkeinginan supaya jumlah penduduk yang besar ini menjadi aset maka pemerintah harus berupaya meningkatkan kualitas manusia yang ada di Kota Depok. Tabel 2.3 adalah proyeksi penduduk nanurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kota Depok kondisi pertengahan tahun 2014. Sedangkan Grafik 2.2 adalah piramida penduduk Kota Depok tahun 2014 yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Piramida ini memperlihatkan jumlah penduduk kota depok yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan sehingga terlihat simetris.

12


Tabel 2.3. Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Depok Tahun 2014 Kelompok Umur

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

0–4

103.049

96.653

199.702

5–9

90.354

86.062

176.416

10 – 14

80.794

77.661

158.455

15 – 19

84.493

88.657

173.150

20 – 24

93.442

94.540

187.982

25 – 29

94.237

96.910

191.147

30 – 34

100.428

100.275

200.703

35 – 39

94.080

91.460

185.540

40 – 44

82.983

77.635

160.618

45 – 49

64.089

61.912

126.001

50 – 54

49.130

47.801

96.931

55 – 59

36.510

34.420

70.930

60 – 64

22.508

21.389

43.897

65 – 69

14.880

14.274

29.154

70 – 74

8.522

8.737

17.259

75+

6.285

9.338

15.623

JUMLAH

1.025.784

1.007.724

2.033.508

13


Grafik 2.2 : Piramida Penduduk Kota Depok Tahun 2014

75+ 70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5-9 0-4 15,0

10,0

5,0

Laki-laki

0,0

5,0

10,0

15,0

Perempuan

Dari Grafik 2.2. diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk besar di usia produktif (usia 15-64 tahun). Dengan besarnya jumlah penduduk di usia produktif maka angka ketergantungan relatif rendah. Besarnya usia produktif ini akan bermanfaat bila didukung oleh ketersediaan lapangan kerja dan sarana penunjangnya. Namun sebaliknya, bila tidak tersedia lapangan kerja akan menimbulkan banyak pengangguran, kriminalitas, dan masalah sosial yang lain.

14


Tabel 2.4 Rasio Jenis Kelamin menurut KelompokUmur di Kota Depok Tahun 2014 Kelompok

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Rasio Jenis

Umur

(%)

(%)

(%)

Kelamin (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0-4

10,05

9,59

9,82

106,62

5-9

8,81

8,54

8,68

104,99

10-14

7,88

7,71

7,79

104,03

15-19

8,24

8,80

8,51

95,30

20-24

9,11

9,38

9,24

98,84

25-29

9,19

9,62

9,40

97,24

30-34

9,79

9,95

9,87

100,15

35-39

9,17

9,08

9,12

102,86

40-44

8,09

7,70

7,90

106,89

45-49

6,25

6,14

6,20

103,52

50-54

4,79

4,74

4,77

102,78

55-59

3,56

3,42

3,49

106,07

60-64

2,19

2,12

2,16

105,23

65-69

1,45

1,42

1,43

104,25

70-74

0,83

0,87

0,85

97,54

75+

0,61

0,93

0,77

67,31

100,00

100,00

100,00

101,79

Jumlah

Rasio jenis kelamin (RJK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan. RJK diatas 100 persen menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan dan sebaliknya jika RJK dibawah 100 persen menunjukkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki.RJK penduduk usia 75 tahun keatas

15


sebesar 67,31 yang artinya penduduk usia usia lanjut perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki. Pada usia diatas 75 tahun lebih banyak perempuan, kemungkinan karena perempuan lebih menjaga kesehatan dibandingkan laki-laki. Sebagian besar perempuan tidak merokok, rajin berolah raga, dan lebih bisa menahan stres dibandingkan dengan laki-laki. Secara umum RJK Kota Depok tahun 2014 sebesar 101.79 persen yang berarti jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Persentase terbesar ada pada kelompok usia produktif. Diharapkan pada usia yang produktif ini mereka berada pada kelompok angkatan kerja yang sedang bekerja bukan pada kelompok pengangguran. Masalah pemanfaatan SDM merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah Kota Depok, supaya aset yang ada saat ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan. Tabel 2.5.Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Depok Tahun 2014 Kecamatan

Laki-laki

(1)

Sawangan Bojongsari Pancoran Mas Cipayung Sukmajaya Cilodong Cimanggis Tapos Beji Limo Cinere Kota Depok

(2)

73.660 59.305 124.019 76.107 134.956 73.943 143.260 127.226 98.361 52.129 62.818 1.025.784

Perempuan (3)

70.868 57.345 122.209 73.505 136.779 72.277 139.765 125.671 95.683 50.743 62.879 1.007.724

Jumlah (4)

144.528 116.650 246.228 149.612 271.735 146.220 283.025 252.897 194.044 102.872 125.697 2.033.508

Sumber :Proyeksi penduduk Juni 2014

16


Apabila dilihat dari peringkat jumlah penduduk maka kecamatan yang berpenduduk paling besar di Kota Depok adalah Kecamatan Cimanggis dengan jumlah penduduk sebanyak 283.025 jiwa dengan rincian 143.260 jiwa laki-laki dan 139.765 jiwa penduduk perempuan. Akses ke Tol Jagorawi yang sangat dekat membuat daerah Cimanggis dijadikan tempat pembangunan perumahan untuk tempat tinggal penduduk yang bekerja di Jakarta. Selain berpenduduk paling besar, Kecamatan Cimanggis juga mempunyai wilayah yang cukup luas dibandingkan dengan kecamatan – kecamatan lain yang ada di Kota Depok. Jumlah industri yang ada di kecamatan ini juga paling banyak bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Potensi yang ada ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kota Depok. Kecamatan Sukmajaya menempati peringkat kedua setelah Cimanggis dengan jumlah penduduk sebanyak 271.735 jiwa, dengan rincian 134.956jiwa laki-laki dan 136.779 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Sukmajaya sebesar 15.071penduduk/Km2dan merupakan Kecamatan yang paling padat penduduknya. Kecamatan Tapos yang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Cimanggis berpenduduk sebesar 252.987 jiwa dengan rincian 127.226 laki-laki dan 125.671 perempuan dengan luas wilayah yang paling besar yaitu 32.33 km 2. Dengan luas wilayah yang lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya dan kepadatan penduduknya sebesar 7.822 penduduk/Km2 lahan masih relatif luas dan masih banyak peluang kerja untuk menciptakan lapangan kerja di wilayah itu.

17


Grafik 2.3. Penduduk Kota Depok menurut menurut Kecamatan Tahun 2014 283.025

271.735 252.897 246.228 194.044 149.612 146.220 144.528 125.697 116.650 102.872

Kecamatan Limo merupakan kecamatan yang berpenduduk paling sedikit di Kota Depok dengan luas wilayah 12,32 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 102.872 jiwa, dengan rincian 52.129 jiwa laki-laki dan 50.743 jiwa perempuan. Setiapwilayah kecamatan mempunyai potensi yang berbeda dengan kecamatan lainnya.Hal ini harus diketahui secara pasti oleh pemerintah daerah, dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah tersebut.Kondisi wilayah dan potensi yang berbeda pada akhirnya mempengaruhi indeks pembangunan manusia yang berbeda pula di setiap kecamatan.Kegiatan dan program yang dilaksanakan mempunyai prioritas yang berbeda untuk setiap kecamatan.

18


Tabel 2.6 : Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Kepadatan Di Kota Depok Tahun 2014

Kecamatan

(1)

Laki-laki

(2)

Perempuan

(3)

Luas Wilayah

Kepadatan

(Km2)

Penduduk/ (Km2)

(5)

(6)

Jumlah

(4)

Sawangan

73.660

70.868

144.528

25,90

5.580

Bojongsari

59.305

57.345

116.650

19,80

5.891

124.019

122.209

246.228

18,20

13.529

Cipayung

76.107

73.505

149.612

11,63

12.864

Sukmajaya

134.956

136.779

271.735

18,03

15.071

Cilodong

73.943

72.277

146.220

16,08

9.093

Cimanggis

143.260

139.765

283.025

21,22

13.338

Tapos

127.226

125.671

252.897

32,33

7.822

Beji

98.361

95.683

194.044

14,29

13.579

Limo

52.129

50.743

102.872

12,32

8.350

Cinere

62.818

62.879

125.697

10,47

12.005

1.007.724 2.033.508

200,27

10.154

Pancoran Mas

Kota Depok

1.025.784

19


Dilihat dari kepadatan penduduk ditiap kecamatan, terlihat Kecamatan Sukmajaya adalah kecamatan yang mempunyai penduduk terpadat yaitu sebanyak 15.071orang tiap Km2disusul Kecamatan Beji sebanyak 13.579orang tiap Km2 dan kecamatan yang masih terlihat lebih luas adalah Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari masingmasing sebanyak 5.580 orang/km2 dan 5.891orang /km2. Kedua kecamatan tersebut relatif jauh jaraknya ke pusat pemerintahan dibandingkan dengan Cimanggis dan Sukmajaya. Disamping itu, akses jalan

dari Kecamatan Sawangan dan Bojongsari

menuju pusat pemerintahan Kota Depok maupun Jakarta terkendala macet sehingga masyarakat kurang berminat memilih tinggal di kedua kecamatan tersebut. Bila dilihat dari luas wilayah kecamatan paling luas ada kecamatan Sawangan yaitu 25,90 km2. Dari sudut pengembang akan sangat memungkinkan dibangun banyak perumahan. Dengan kepadatan penduduk yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan kecamatan lain, pengembang bisa mendapatkan harga tanah yang lebih murah. Namun perlu juga ditinjau lagi sarana jalan menuju kecamatan Sawangan ini sebagian besar sempit sehingga menimbulkan kemacetan panjang. Karena jalan yang menghubungkan Kecamatan Sawangan dengan pusat pemerintahan Kota Depok merupakan jalan penghubung yang dilaluai masyarakat Kota Depok yang beraktifitas di DKI Jakarta dan Kota/Kabupaten Tangerang serta Kabupaten Bogor.

20


BAB III PEMBANGUNAN MANUSIA KONSEP DAN METODOLOGI 3.1

Umum Pembangunan manusia Indonesia menempatkan manusia sebagai titik sentral,

sehingga mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.Dalam kerangka ini maka pembangunan ditujukan

untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua

proses atau kegiatan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya, baik dari segi aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (daya beli), serta aspek moralitas (iman dan taqwa) sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan dengan sendirinya meningkat. Perencanaan pembangunan tanpa didukung oleh data yang baik dan benar, mustahil akan berjalan dengan baik dan mencapai sasarannya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPS menyelenggarakan berbagai sensus dan survei, baik yang menyangkut kependudukan dan kesejahteraannya maupun masalah ekonomi. Cukup banyak kegiatan pengumpulan data (sensus/survei) yang berkaitan dengan kependudukan dan kesejahteraannya, diantaranya : Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Frekuensi pengumpulan data kegiatan sensus/survei tersebut berbeda-beda. Sensus Penduduk dan SUPAS dilaksanakan sekali dalam 10 tahun, Susenas Modul dilaksanakan 3 tahun sekali dan Susenas Kor serta Sakernas dilaksanakan setiap tahun. Seperti tahun sebelumnya, tahun 2012 ini di Kota Depok dilaksanakan kegiatan Survei IPM, dari hasil ini dapat diturunkan berbagai indikator kependudukan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator ini dapat berguna untuk melihat kemajuan pembangunan yang telah dicapai. Hasil survei IPM ini perlu dianalisis atau diinterpretasikan agar mudah digunakan oleh perencana atau pengambil keputusan.

21


3.2 Indikator Indikator merupakan petunjuk yang memberikan indikasi sesuatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut. Dalam definisi lain, indikator dapat dikatakan sebagai variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat.

3.3

Tahapan Penghitungan IPM Komponen IPM adalah usia hidup (longety), pengetahuan (knowledge), dan

standar hidup layak (decent living). Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup atau e0 berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Tahun rujukan e0 yang digunakan dalam laporan ini adalah 1990, 1995 dan 1996, yang diperoleh berdasarkan suatu model proyeksi. Rujukan tahun ini berbeda dengan rujukan tahun yang digunakan dalam penghitungan IPM yang dipublikasikan BPS sebelumnya (1996) yang berjudul “Indeks Pembangunan manusia : Perbandingan Antar Propinsi 1990-1993”. Model proyeksi menggunakan data historis sejak akhir dekade 1960-an dan mengasumsikan, antara lain, bahwa Angka Kematian Bayi akan mencapai 20 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2018. Penjelasan lebih rinci mengenai model proyeksi tersebut dapat dipelajari dalam publikasi BPS yang lain. Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Susenas Kor. Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi tahunan HDR sejak 1955 menggunakan indikator partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi sebagai pengganti rata-rata lama sekolah karena sulitnya memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variable kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variable secara simultan; yaitu, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

22


Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Penghitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut :



Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Susenas Modul (=A).



Mendeflasikan nilai A dengan IHK ibukota propinsi yang sesuai (=B).



Menghitung daya beli per unit (=PPP/unit). Metode penghitungan sama seperti metode yang digunakan International Comparison Project (ICP), dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara. Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari nilai 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul.



Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C).

Unit kuantitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk dari tujuh komponen kualitas

tempat tinggal yang diperoleh dari Susenas Kor. Ketujuh

komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor sebagai berikut:

23


Kualitas

Skor

A

B

A

B

Lantai

Keramik, marmer atau granit

Lainnya

1

0

Luas lantai per kapita

≥ 10 m2

Lainnya

1

0

Dinding

Tembok

Lainnya

1

0

Atap

Kayu/sirap, beton

Lainnya

1

0

Fasilitas penerangan

Listrik

Lainnya

1

0

Fasilitas air minum

Ledeng

Lainnya

1

0

Jamban

Milik sendiri

Lainnya

1

0

Catatan : skor awal untuk setiap rumah = 1

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh suatu rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. Kuantitas dari rumah yang dikonsumsi oleh suatu rumahtangga adalah Indeks Kualitas Rumah dibagi 8. Sebagai contoh, jika suatu rumahtangga menempati rumah tinggal yang mempunyai Indeks Kualitas Rumah = 6, maka kualitas rumah yang dikonsumsi oleh rumahtangga tersebut adalah 6/8 atau 0,75. Unit kuantitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk dari tujuh komponen kualitas tempat tinggal yang diperoleh dari Survei IPM. Ketujuh komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor sebagai berikut: 

Lantai : keramik, marmer, atau granit = 1, lainnya = 0



Luas lantai per kapita: ≥ 10 m2 = 1, lainnya = 0



Dinding : tembok = 1, lainnya = 0



Atap : kayu/sirap, beton = 1, lainnya = 0



Fasilitas penerangan : listrik = 1, lainnya = 0



Fasilitas air minum : leding = 1, lainnya = 0



Jamban : milik sendiri = 1, lainnya = 0



Skor awal untuk setiap rumah = 1

24


Tabel 3.1. Daftar Komoditi Terpilih Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)

Komoditi

Unit

(1)

(2) Kg Kg Kg Kg Ons Kg Kg Butir 397 gram Kg Kg Kg Kg Kg Kg Butir Ons Ons Ons Ons 80 gram 10 batang Kwh M3 Liter Liter Unit

1. Beras local 2. Tepung terigu 3. Ketela pohon 4. Ikan tongkol/tuna/cakalang 5. Ikan teri 6. Daging sapi 7. Daging ayam kampong 8. Telur ayam 9. Susu kental manis 10. Bayam 11. Kacang panjang 12. Kacang tanah 13. Tempe 14. Jeruk 15. Pepaya 16. Kelapa 17. Gula pasir 18. Kopi bubuk 19. Garam 20. Merica/lada 21. Mie instant 22. Rokok kretek filter 23. Listrik 24. Air Minum 25. Bensin 26. Minyak tanah 27. Sewa rumah Total

Sumbangan thd total konsumsi (%) (3) 7,25 0,10 0,22 0,50 0,32 0,78 0,65 1,48 0,48 0,30 0,32 0,22 0,79 0,39 0,18 0,56 1,61 0,60 0,15 0,13 0,79 2,86 2,06 0,46 1,02 1,74 11,56 37,52

*) Berdasarkan data Susenas 1996

25


Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM

Rumus penghitungan IPM dikutip dari Arizal Ahnaf dkk (1998;129) dapat disajikan sebagai berikut : IPM = 1/3 (X(1) + X(2) + X(3))

……….(1)

Dimana :

X(1) : Indeks harapan hidup X(2) : Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah) X(3) : Indeks standar hidup layak Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut : Indeks X(i) = (X(i) – X (i)min) / (X(i)maks – X(i)min)

………(2)

Dimana : X(i)

: Indikator ke-i

(i = 1,2,3)

X(i)maks : Nilai maksimum X(i) X(i)min

: Nilai minimum X(i)

Nilai maksimum dan nilai minimum indikator X(i) disajikan pada Tabel 2.2. di bawah ini.

26


Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Tahun 2014 Indikator Komponen IPM Nilai Nilai Catatan (=X(1)) Maksimum Minimum (1)

(2)

(3)

Angka Harapan Hidup

85

25

Sesuai standar global (UNDP)

Angka Melek Huruf

100

0


Rata-rata lama sekolah

15

0


732.720 a)

300.000 b)

Konsumsi perkapita yang disesuaikan 1996

(4)

UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang di disesuaikan

Catatan : a) Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk propinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta) pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula Atkitson. Proyeksi mengasumsikan kenaikan 6,5 persen per tahun selama kurun 1996-2018. b) Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk propinsi yang memiliki angka terendah tahun 1990 di daerah perdesaan Sulawesi Selatan dan tahun 2000 di Irian Jaya. Konsumsi per kapita yang disesuaikan untuk tahun 2000 sama dengan konsumsi per kapita yang disesuaikan tahun 1996.

Cara Penghitungan IPM (Angka Sementara Depok 2014)

Angka Harapan Hidup

: 73,75

Indeks : 81,25

Angka Melek Huruf

: 99.07

Indeks : 99.07

Rata-rata Lama Sekolah

: 11.16

Indeks : 74.4 Indeks Pendidikan : 90.85

PPP

: 661.30

Indeks : 69.63

Penghitungan Indeks apabila dijabarkan adalah sebagai berikut:

Indeks Angka Harapan Hidup

= (73,75 - 25) / (85 -25) x 100 = 81,25

Indeks Angka Melek Huruf

= (99.07 - 0) / (100 - 0) x 100 = 99.07

Indeks Rata-rata Lama Sekolah

= (11.16 - 0) / (15 - 0) x 100 = 74,4

Indeks Pendidikan

= 2/3 (99.07) + 1/3 (74,4) = 90,85

27


= (661.30– 360,00) / (732,72 – 300,00) x 100

Indeks PPP

= 69,63

IPM

= Indeks AHH + Indeks Pendidikan + Indeks PPP 3 = 81,25 + 90.85 +69.63 = 80,58 3

Ukuran Perkembangan IPM Untuk mengukur kecepatan

perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu

digunakan reduksi Shortfall per tahun (annual reduction in shortfall). Ukuran ini secara sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100). Prosedur penghitungan reduksi shortfall IPM (=r) (dikutip dari Arizal Ahnaf dkk, 1998;141) dapat dirumuskan sebagai berikut:

r=

(IPMt+n – IPMt) x 1001/n --------------------------(IPMideal – IPMt)

…………. (3)

Dimana: IPMt

: IPM pada tahun t

IPMt+n

: IPM pada tahun t + n

IPMideal

: 100

Sebagai catatan, rumus tersebut menghasilkan angka dalam persentase. Selain itu, rumus tersebut dapat pula digunakan untuk mengukur kecepatan perubahan komponen IPM. Sebagai ilustrasi, IPM suatu daerah (data fiktif, sekedar ilustrasi) pada tahun 1990 dan 1996 masing-masing 61,9 dan 70,1. Reduksi Shortfall selama kurun 1990 – 1996 untuk daerah tersebut adalah:

28


(70,1 – 61,9) x 1001/6 ------------------------100 – 61,9

= 1,67

Tingkatan Status Pembangunan Manusia Dengan menggunakan IPM, UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan yaitu rendah (kurang dari 50), sedang atau menengah (antara 50 dan 80), dan tinggi (80 ke atas). Untuk keperluan perbandingan antar Daerah Tingkat II, tingkatan status menengah dipecah menjadi dua, yaitu menengah bawah dan menengah atas, dengan kriteria sebagai berikut:

Tingkatan Status Rendah

Kriteria IPM < 50

Menengah bawah

50 ≤ IPM < 66

Menengah atas

66 ≤ IPM < 80

Tinggi

IPM ≥ 80

29


BAB IV INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA DEPOK

4.1. Umum

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang memiliki tiga ciri; (1) sehat dan berumur panjang; (2) cerdas, kreatif dan trampil, terdidik dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak. Begitu pentingnya dimensi “manusia” dalam pembangunan, pembangunan manusia menjadi prioritas utama melalui penerapan berbagai strategi pembangunan yang penekanannya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia menurut UNDP (1990), adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (Enlarging the choices of people). Terdapat tiga pilihan dari sekian banyak pilihan yang dianggap relevan, yaitu sehat dan berumur panjang, berpendidikan, dan berkemampuan untuk akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup layak. Dengan demikian jelas bahwa pertumbuhan ekonomi (peningkatan pendapatan) bukan satu-satunya pilihan agar manusia dapat hidup sejahtera dan menjadi manusia yang berkualitas. Untuk mengukur ketiga pilihan utama tersebut, digunakan indeks komposit berdasarkan tiga parameter. Ketiga parameter tersebut adalah: Pertama, derajat kesehatan dan berumur panjang yang diukur dengan angka harapan hidup (life expectancy rate), mengukur keadaan sehat dan berumur panjang. Kedua, pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, mengukur manusia yang cerdas, trampil, terdidik dan bertaqwa. Ketiga, pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat (purchasing power parity); mengukur manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak.

30


4.2.

IPM Kota Depok

Dari hasil kegiatan Survei IPM Tahun 2014 dapat menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kota Depok, sehingga data Survei IPM Tahun 2014 dapat dipergunakan untuk menghitung IPM Kota Depok Tahun 2014. Namun demikian angka IPM Kota Depok ini masih bersifat sementara karena penghitungan secara nasional dilakukan pada tahun setelahnya. Tabel 4.1. IPM Kota DepokTahun 2014 *) Komponen

Kota Depok

Angka Harapan Hidup (AHH)

73,75

Angka Melek Huruf (AMH)

99,07

Rata-rata Lama Sekolah PPP

11,16 661,30

IPM

80,58

Sumber :BPS, Survei IPM Kota Depok 2014 *) Angka Sementara

IPM Kota Depok Tahun 2014naik apabila dibandingkan dengan angka IPM di tahun sebelumnyamenjadi 80,58. Angka Harapan Hidup Kota Depok sebesar 73,75 tahun yang artinya anak yang lahir pada tahun 2014 ini mempunyai harapan hidup sampai dengan umur 73,75 tahun, Angka melek huruf sebesar 99,07 persen artinya masyarakat kota Depok tahun 2014 yang berumur 15 tahun keatas dan yang bisa membaca dan menulis sebanyak 99,07 persen, masih ada 0.03 persen lagi penduduk yang buta huruf. Rata-rata lama sekolah 11.16 tahun artinya masyarakat kota Depok yang berumur 15 tahun keatas rata-rata lama sekolah selama 11.16 tahun atau sampai dengan kelas 2SMA, pengeluaran per kapita sebesar 661.30 rupiah per tahun artinya bahwa masyarakat kota Depok tahun 2014 mengeluarkan uang untuk konsumsi sebesar 661.30 rupiah setiap orang selama satu tahun yang telah disesuaikan.

31


Tugas pemerintah dan masyarakat Kota Depok semakin bertambah berat untuk meningkatkan angka IPM ini di tahun tahun mendatang. Masih diperlukan kerja keras untuk melaksanakan kegiatan kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di Kota Depok. Jangan sampai terjadi di Kota Depok yang mempunyai IPM tertinggi di Jawa Barat tetapi masih terdapat balita yang kurang gizi atau anak usia sekolah dasar tetapi tidak bersekolah. Mereka adalah harapan di masa depan yang harus kita perjuangkan di masa kini. Modal sosial dan kerjasama yang baik dari semua pihak sangat diharapkan untuk membangun Kota Depok yang tercinta ini.

IPM Kecamatan di Kota Depok Tahun 2014 (* Angka Sementara) Angka harapan hidup di sebelas kecamatan di Kota Depok sangat bervariasi. Walaupun secara umum sudah mencapai tingkat harapan hidup yang tinggi. Secara keseluruhan kota Depok mempunyai angka harapan hidup waktu lahir di tahun 2014 sebesar 73,75 tahun. Artinya warga Kota Depok yang lahir di tahun 2014 mempunyai harapan hidup sampai dengan hampir 74 tahun. Tingginya angka harapan hidup di kota Depok sangat ditunjang dengan sarana dan prasarana kesehatan yang sudah memadai. Kondisi yang sudah bagus ini tentu saja harus dipertahankan dan bila perlu bisa ditingkatkan lagi. Dengan palayanan prima dari petugas kesehatan serta ditunjang dengan adanya BPJS Kesehatan diharapkan bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakan Kota Depok di masa yang akan datang. Angka harapan hidup kecamatan yang paling tinggi adalah angka harapan hidup di Kecamatan Sukmajaya sebesar 74,91 dan yang paling rendah adalah angka harapan hidup di Kecamatan Cipayung sebesar 67,95. Dari angka harapan hidup ini maka pemerintah Kota Depok dapat menetapkan prioritas kesehatan di Kecamatan Cipayung tanpa meninggalkan kecamatan yang lain.

32


Tabel 4.2 :Angka Harapan Hidup Kota Depok yang dirinci berdasarkan Kecamatan Kecamatan

2012

2013

2014*

(1)

(2)

(3)

(4)

Sawangan

68,13

68,16

68,21

Bojongsari

68,91

69,03

69,16

Pancoran Mas

68,45

68,53

68,63

Cipayung

67,71

67,83

67,95

Sukmajaya

74,72

74,81

74,91

Cilodong

73,83

73,86

73,89

Cimanggis

73,90

73,98

74,08

Tapos

69,40

69,52

69,65

Beji

69,42

69,50

69,60

Limo

69,28

69,41

69,53

Cinere

71,78

71,91

72,03

73,34

73,64

73,75

Kota Depok

*) Angka Sementara

Kemajuan atau peningkatan angka harapan hidup di setiap kecamatan sangat ditunjang oleh adanya peningkatan di bidang kesehatan. Masyarakat sangat mengharapkan kemudahan dalam pelayanan kesehatan dengan biaya yang serendah mungkin. Khususnya kecamatan yang mempunyai angka harapan hidup kurang dari 70,00 untuk menggiatkan program Posyandu dan RW siaga. Posyandu merupakan kepanjangan tangan pemerintah di bidang kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat.

Dengan giatnya kegiatan Posyandu diharapkan masyarakat dapat

mendapatkan pelayanan kesehatan sedini mungkin

33


Grafik 4.2. Angka Harapan Hidup Kota Depok Tahun 2012-2014*)

76 74 72 70

2012

68

2013

66

2014 *)

64

Faktor lain yang berpengaruh terhadap angka harapan hidup adalah faktor kebersihan lingkungan dan kelengkapan sarana yang menunjang, seperti misalnya ketersediaan jamban keluarga dan tempat pembuangan sampah akhir yang jauh dari pemukiman tempat tinggal. Usaha untuk menjaga kebersihan ini hendaknya diajarkan sedini mungkin di rumah dan di sekolah sekolah kepada murid-murid. Kondisi yang mengurangi derajat kesehatan masyarakat perkotaan yang tidak kalah penting adalah terpaparnya polusi asap kendaraan bermotor. Alangkah sehatnya apabila udara di Kota Depok bebas dari polusi udara. Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah Kota Depok antara lain dengan pembatasan kendaraan bermotor yang berpolusi dengan adanya Uji Emisi gas buang kendaraan. Apabila hal ini sudah terlaksana bisa lebih ditingkatkan lagi.

34


Grafik 4.3. Angka Melek Huruf Kota Depok Tahun 2012-2014*)

100,00 99,00 98,00 97,00

2012

96,00

2013

95,00

2014*)

94,00

Tabel 4.3 : Angka Melek Huruf Kota Depok Berdasarkan Kecamatan Kecamatan

2012

2013

2014*)

(1)

(2)

(3)

(4)

Sawangan

99,00

99,11

99,18

Bojongsari

96,18

96,44

97,44

Pancoran Mas Cipayung

99,38 96,15

99,51 96,55

99,61 97,77

Sukmajaya

99,41

99,52

99,59

Cilodong

97,00

97,59

99,03

Cimanggis

99,23

99,35

99,44

Tapos

98,76

98,78

98,79

Beji

99,61

99,69

99,81

Limo

98,99

99,09

99,23

Cinere

98,66

98,86

99,07

99,01

99,04

99,07

Kota Depok

*) Angka Sementara

35


Dari sebelas kecamatan yang ada di kota Depok, angka melek huruf yang paling tinggi ada di kecamatan Beji sebesar 99,81 persen, kemudian disusul oleh kecamatan Sukmajaya dan kecamatan Pancoran Mas, dan Sukmajaya, sementara angka melek huruf yang rendah ada pada kecamatan Bojongsari sebesar 97.44.Dari angka melek huruf ini penggambarkan bahwa masyarakat kota Depok yang berumur 15 tahun keatas ini ratarata sudah diatas 95 persen. Sisanya adalah orang-orang tua yang putus sekolah SD, SMP atau memang belum pernah sekolah sehingga sampai saat ini belum bisa membaca dan menulis yang biasanya karena mereka berkebutuhan khusus. Berdasarkan penghitungan ini berarti memberikan informasi bahwa di kota Depok ini masih ada orang yang benar-benar belum bisa membaca dan menulis. Untuk mencapai angka melek huruf yang lebih baik lagi maka pemerintah Kota Depok dapat menetapkan prioritas pendidikan khusus membaca dan menulis bagi orang-tua, sebab dapat membaca danmenulis adalah kebutuhan utama dari ilmu yang paling mendasar.Menjadi perhatian bagi kecamatan yang angka melek hurufnya masih dibawah 99,00 untuk mengadakan program pemberantasan buta huruf. Tabel 4.4 : Rata-rata Lama sekolah di Kota Depok Berdasarkan Kecamatan Kecamatan

2012

2013

2014*)

(1)

(2)

(3)

(4)


10,36 9,98 11,19 9,04 11,71 10,29 10,69 10,68 11,70 9,27 11,76 10,98

10,45 10,19 11,42 9,14 11,90 10,53 10,76 10,76 12,02 9,58 11,87

10,63 10,21 11,44 9,46 12,37 10,92 11,25 10,77 12,04 10,06 11,89

10,98

11,16

*) Angka Sementara

36


Grafik 4.4. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Depok tahun 2012-2014 *)

14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00

2012 2013 2014*)

0,00

Rata-rata lama sekolah untuk masyarakat kota Depok berumur 15 tahun keatas tahun 2014 terlihat pada tabel 4.4 diatas. Rata-rata lama sekolah yang tertinggi ada di kecamatan Beji mencapati 12,04 tahun artinya rata-rata sudah lulus SLTA. Kecamatan yang mencapai rata-rata lama sekolah yang cukup tinggi selanjutnya adalahSukmajaya dan kecamatan Cineresertakecamatan Pancoran Mas yaitu diatas 11 tahun artinya lama sekolah penduduk yang berumur 15 tahun keatas sampai dengan kelas 11 atau kelas 2 SLTA, sementara terendah angka rata-rata lama sekolah ada di kecamatan Limo dan kecamatan Cipayung. Rata-rata lama sekolah di kecamatan tersebut tidaksampai 10 tahunatau sampai dengan kelas 3SLTP. Secara umum angka rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun keatas di kota Depok adalah sampai dengan kelas 2 SLTA.Hal ini bisa menjadi perhatian Pemerintah Kota Depok untuk dapat menetapkan prioritas pendidikan dengan lebih memudahkan masyarakat misalnya pendidikan gratis sampai dengan SLTA sebab jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri di kota Depok sangat tidak sebanding dengan banyaknya murid yang harus sekolah sementara sekolah di SLTA swasta memerlukan dana yang cukup bahkan mungkin mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan kecil. Namun sekarang dengan adanya berbagai

37


bantuan pendidikan baik dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kota Depok. Selain sekolah gratis, Program yang tidak kalah penting diharapkan bisa lebih digalakkan Kejar Paket A, paket B maupun paket C. Program ini khususnya bagi warga masyarakat yang telah berumur 20 tahun keatas, atau mempunyai kegiatan yang tidak bias ditinggalkan pada jam sekolah. Dengan menggalakkan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah di kalangan masyarakat Kota Depok secara keseluruhan Tabel 4.5 : Paritas Daya Beli di Kota Depok Berdasarkan Kecamatan (000 rp PPP) 2012-2014 *) Kecamatan

2012

2013

2014*)

(1)

(2)

(3)

(4)

641,78 628,91 649,83 583,25 651,11 613,59 649,23 609,12 652,22 654,13 659,16

643,12 632,89 653,34 592,63 653,85 614,85 652,16 612,82 655,59 656,57 663,55

645,81 635,83 656,44 595,55 657,52 617,57 656,09 616,37 658,49 659,01 666,78

654,95

658,25

661,30


*) Angka Sementara

38


Grafik 4.5. Paritas Daya Beli di Kota Depok Tahun 2012-2014*)

680,00 660,00 640,00 620,00 600,00

2012

580,00

2013 2014*)

560,00 540,00

Paritas daya beli di Kota depok sebesar 661.30 rupiah. Kecamatan Cinere adalah kecamatan dengan paritas daya beli

penduduknya paling besar yaitu sebesar666,78

rupiah dan yang terkecil sebesar595.33 rupiah yang berada di kecamatan Cipayung. Kalau diperhatikan paritas daya beli sekitar 600 ribu rupiah menunjukkan betapa masih kecilnya daya beli masyarakat kota Depok dan masih banyaknya penduduk yang bekerja serabutan atau kepala rumahtangga yang tidak bekerja. Daya beli masyarakat kecamatan Cinere yang tertinggi tidak serta merta mencerminkan kesejahteraan keseluruhan penduduk Cinere. Ketimpangan pendapatan antar penduduk belum bisa dilihat dengan angka ini. Perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat ketimpangan pendapatannya misalnya dengan menghitung Gini Ratio.

39


Tabel 4.6 :

Kecamatan

Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok

2013

(1)

Reduksi Shortfall

2014*)

(3)

(4)

Reduksi Shortfall *)

Sawangan

75,55

0,86

75,94

1,57

Bojongsari

74,47

2,28

74,99

2,07

Pancoran Mas

77,36

2,22

77,68

1,44

Cipayung

69,95

3,08

70,74

2,65

Sukmajaya

81,23

2,21

81,94

3,76

Cilodong

76,27

1,76

77,09

3,49

Cimanggis

79,77

1,69

80,51

3,64

Tapos

74,13

1,6

74,49

1,37

Beji

78,55

2,53

78,87

1,49

Limo

76,63

2,14

77,28

2,77

Cinere

80,20

2,61

80,58

1,91

Kota Depok

80,14

80,58

*) Angka Sementara

Tabel 4.6. memperlihatkan Reduksi shortfall Indeks Pembangunan Manusia per kecamatan di Kota Depok tertinggi adalah kecamatan Sukmajaya sebesar 3,78. Kedua tertinggi adalah kecamatan Cimanggis sebesar 3,64 dan selanjutnya kecamatan Cilodong 3,49. Kecamatan dangan Reduksi shortfall terendah di tahun 2014 adalah kecamatan Tapos sebesar 1,37.

40


Grafik 4.6. Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok 2013, 2014 *)

85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00

2013 2013

2014 *)

Grafik 4.6. Ranking Reduksi Shortfall Kota Depok 2013-2014

RF 2013-2014 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

41


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.

Kesimpulan Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang digunakan digunakan untuk

melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan

wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena

memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitasdan standar hidup layak. Namun untuk menyikapi data IPM dan komponennya tidak bisa secara parsial sehingga menghasilkan kebijakan yang salah. Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan komponen dari IPM tidak serta merta mengindikasikan bahwa daerah dengan AHH lebih tinggi, tingkat polusi daerah tersebut lebih rendah daripada daerah dengan AHH lebih rendah. Mobilitas penduduk yang sangat besar memberi arti bahwa penduduk tersebut tidak sepanjang hari bermukim di tempat tinggal mereka. Angka Melek Huruf (AMH) adalah kemampuan membaca menulis masyarakat tentunya tidak memerlukan angka lama sekolah yang tinggi. Sebagian besar masyarakat yang pernah bersekolah sampai dengan kelas dua Sekolah Dasar sudah bisa membaca dan menulis dengan lancar. Bersekolah selama dua tahun pun sudah bisa lepas dari buta huruf. Artinya penduduk yang melek huruf belum tentu mempunyai lama sekolah yang tinggi. Purchasing Power Parity (daya beli) tinggi mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara rata-rata. Namun untuk melihat ketimpangan kesejahteraan belum bisa dilihat dari nilai ini. Perlu penelitian lebih lanjut untuk melihatnya, seperti melihat angka Gini Ratio.

42


Namun perlu diingat bahwa IPM bukanlah satu-satunya alat ukur untuk menilai keberhasilan dalam pembangunan manusia. Karena dimensi pembangunan manusia yang diukur oleh IPM hanya meliputi tiga indikator saja, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Aspek-aspek lain seperti kesehatan jender, tingkat partisipasi masyarakat, kesehatan mental dan lainnya. Sehingga evaluasi dalam pembangunan manusia perlu juga melihat indikator indikator lain, seperti Indeks Pembangunan Jender (IPJ), Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ) dan IKM (Indeks Kemiskinan Manusia) sehingga kesimpulan yang didapat akan lebih mendekati fakta sebenarnya.

5.2.

Saran Dengan adanya gambaran perkembangan pembangunan manusia di Kota Depok,

setiap kecamatan di Kota Depok diharapkan dapat memperbaiki kualitas dari determinan setiap komponen IPM yang telah dicapai khususnya pada beberapa daerah yang harus diprioritaskan. Dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan, hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi maka penyusun mengajukan beberapa saran sebagai berikut: Agar dapat dibuat kebijakan yang tepat maka perlu dilakukan identifikasi faktorfaktor dominan yang menyebabkan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi kurang maksimal. Di bidang kesehatan misalnya, pemerintah Kota Depok perlu lebih intensif menggalakkan Posyandu dan RW siaga. Di bidang pendidikan, penuntasan buta huruf dengan pemberantasan buta huruf serta menaikkan rata-rata lama sekolah dengan mengkatifkan kejar paket A, paket B maupun paket C. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pembangunan manusia maka perlu mengoptimalkan peran komponen masyarakat, misalnya pemuka agama. Kebijakan pembangunan manusia seyogyanya sinergis dengan upaya kesetaraan jender dan pengentasan kemiskinan.

43


Masih perlu dilakukan langkah-langkah terobosan untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang dapat memperbaiki dan meningkatkan pendapatan rumah tangga di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Membuka lapangan usaha pertanian dan memberdayakan industri kecil merupakan hal yang dapat dilakukan. Kegiatan tersebut dikembangkan dengan lebih mengutamakan penggunaan bahan baku lokal. Peningkatan pembangunan di berbagai sektor usaha secara seimbang sesuai potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Mendorong laju investasi baik pemerintah maupun swasta. Dan dalam rangka meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, upaya pengembangan usaha skala mikro tampaknya menjadi alternatif pilihan untuk mendongkrak pendapatan masyarakat yang relatif tertinggal. Kebijakan

maupun

intervensi

yang

akan

dikembangkan

hendaknya

memprioritaskan pembangunan ekonomi maupun manusia pada wilayah wilayah yang relatif tertinggal tanpa mengesampingkan wilayah yang dapat dikategorikan sudah ”berhasil” dalam pembangunan manusia.

44


45

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan

Recommend Documents