SPM BIDANG KESEHATAN DAN TUGAS FUNGSI DINAS KESEHATAN
Dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
Disampaikan pada Sosialisasi Perundang–undangan di Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Implementasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Bogor, 1 Agustus 2017
1
SPM BIDANG KESEHATAN PROVINSI DAN KAB/KOTA
DASAR HUKUM
Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Pada pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; kesehatan; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; pekerjaan umum dan penataan ruang; sosial.
Amanat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.
(peraturan pelaksana dari UU 23 Tahun 2014 harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan (idealnya PP sudah ditetapkan paling lambat tanggal 30 September 2016, namun sampai saat ini masih dalam proses)
UU 23 th 2014 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIOTONOMIKAN WAJIB berkaitan dengan pelayanan dasar (12:1)
1. 2. 3. 4. 5.
Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum; Perumahan Rakyat; ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 6. sosial;
NSPK/SPM
PILIHAN (12:3)
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (12:2) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
penataan ruang; lingkungan hidup; ketahanan pangan; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; dan tenaga kerja; pertanahan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Pemberdayaan masyarakat desa; Pemberdayaan perempuan perlindungan anak; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsiapan.
1. kelautan dan perikanan; 2. pariwisata; 3. pertanian; 4. kehutanan; 5. energi dan sumberdaya mineral; 6. perdagangan; 7. perindustrian; dan 8. transmigrasi.
URGENSI SPM DALAM IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN • Negara berkewajiban menjamin hak tertentu setiap warga, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan dasar dengan mutu atau standar tertentu. • Kewajiban negara itu diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. • Pemerintah menetapkan SPM sebagai “instrumen” agar pelayanan dasar menjadi perhatian dan “prioritas penyelenggaraan pemerintahan daerah”.
PERUBAHAN POLA PIKIR • Dari Kinerja Program Kemenkes ke Kinerja Pemerintah Daerah • Pertanyaannya : Pelayanan minimal apa yang bisa diberikan kepada seluruh WNI di Indonesia Hak apa yang bisa saya dapat sebagai rakyat dari Pemerintah Daerah dalam hal kesehatan • Konsekuensi : dapat dikenakan sanksi ! (Psl 68 UU 23/2014)
PRINSIP SPM • SPM menjelaskan hak dasar warga negara yg harus dipenuhi Pemerintah Daerah • SPM dipakai sebagai salah satu alat ukur menilai kinerja Pemerintah Daerah, dan alat kontrol warganegara untuk mencek apakah Pemerintah Daerah telah melaksanakan tugasnya • Minimal, berarti batas minimal yg dapat menjamin seluruh warga negara untuk hidup layak. Jadi SPM Kesehatan menjamin warga negara untuk hidup sehat
LINGKUP SPM Jenis pelayanan publik: “bukan seluruh pelayanan publik melainkan beberapa jenis pelayanan publik kata “publik” merujuk pada siapa yang melaksanakannya yaitu pemerintah daerah Kesehatan sudah di desentralisasi: SPM merupakan bagian dari urusan pemerintah daerah Memenuhi kebutuhan mendasar dan mutlak masyarakat; tidak semua kebutuhan dasar warga negara dipenuhi oleh pemerintah daerah Diperlukan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan
KRITERIA SPM Menjamin pemenuhan kebutuhan kesehatan mendasar Merupakan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak atau diterima langsung. Merupakan pelayanan ke luar (kepada masyarakat), bukan pelayanan internal (pelayanan kepada instansi pemerintahan). harus dikerjakan oleh pemerintah daerah di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Bersifat eksklusif, yaitu eksklusif bidang kesehatan dan eksklusif dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Biaya penyelenggaraan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah
PERUBAHAN MENTAL MODEL SPM Lama (PMK 741/2008)
1. SPM: Cakupan Program 2. Pendekatan Penyakit 3. Target: Bervariasi 90 – 100 %
SPM Baru 1. SPM: Kinerja Pemerintah daerah 2. Pendekatannya Daur Kehidupan
3. Target: 100 % sesuai standard
Life cycle approach (WHA 2008) DOA
KB Deteksi Dini
Deteksi Dini
UKS
PTS
Usila
PUS Bumil
LINAKES
Dewasa
SPL / Remaja
SPD UKS
Bulin
Promotif Sp proteksi Deteksi Dini PTM
Kf Di rujuk
Neonat us/ Bayi
KESREP
ascobat/PTS/AIPHSS 2014
ANC lengkap
LINAKES Kn Dirujuk
Balita
IMM GIZI MTBS
IMM GIZI MTBS
USULAN SPM BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI 1. pelayanan
kesehatan
bagi
penduduk
terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
2. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
SPM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA • Telah ditetapkan dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, dan diakomodir dalam RPP tentang SPM Pasal 1 : Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
SPM BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2016 NO
JENIS LAYANAN DASAR
MUTU LAYANAN DASAR
PENERIMA LAYANAN DASAR
PERNYATAAN STANDAR
1 Pelayanan kesehatan ibu Sesuai standar pelayanan hamil antenatal. 2 Pelayanan kesehatan ibu Sesuai standar pelayanan bersalin persalinan. 3 Pelayanan kesehatan bayi Sesuai standar pelayanan baru lahir kesehatan bayi baru lahir. 4 Pelayanan kesehatan balita Sesuai standar pelayanan kesehatan balita. 5 Pelayanan kesehatan pada Sesuai standar skrining usia pendidikan dasar kesehatan usia pendidikan dasar. 6 Pelayanan kesehatan pada Sesuai standar skrining usia produktif kesehatan usia produktif. 7 Pelayanan kesehatan pada Sesuai standar skrining usia lanjut kesehatan usia lanjut.
Ibu hamil.
Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun. Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.
Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi. Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus. Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.
Penderita hipertensi.
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Penderita Diabetes Melitus.
Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.
Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.
Orang dengan TB.
Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.
Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, pengguna napza, dan warga binaan dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) lembaga pemasyarakatan). mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
9 Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 10 upaya/skrining kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat 11 Pelayanan kesehatan orang dengan TB 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
Ibu bersalin. Bayi baru lahir. Balita.
Anak pada usia pendidikan dasar.
Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
KEWAJIBAN DAERAH PELAPORAN • Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan SPM Bidang Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan pencapaian SPM Bidang Kesehatan. • Pencatatan dan pelaporan pencapaian SPM dilaksanakan melalui sistem informasi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Bupati/Walikota menyampaikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah. • Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah menyampaikan laporan teknis pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. • Gubernur wajib menyampaikan laporan teknis pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Provinsi kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
2
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN DALAM KAITAN BIDANG KEFARMASIAN DAN ALKES
LATAR BELAKANG • Keselarasan struktur dan tusi agar terciptanya Sinergi Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada : 1. Kelembagaan 2. Perencanaan pembangunan 3. Penyaluran bantuan 4. Kompetensi pejabat Urusan Pemerintahan 5. Birokrat kuat
ANALISIS SITUASI DINAS KESEHATAN 1. Terdapat indikasi miss match antara struktur organisasi Kementerian Kesehatan dengan Daerah ( Provinsi dan Kabupaten/Kota) 2. Terdapat indikasi miss match antara struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/.Kota 3. Terdapat perbedaan struktur dan nomenklatur antar Dinas Kesehatan 4. Terdapat ketidakjelasan hubungan kerja antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, antara UPTD dengan Dinas Kesehatan 5. Terdapat pemangku jabatan Kepala Dinas Kesehatan yang tidak sesuai kompetensinya
KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN MELALUI PERMENKES NO 49 TAHUN 2016 MEMBERI PENGATURAN SECARA SELARAS TENTANG : 1. Kewenangan antar tingkatan Pemerintahan
2. Rumpun fungsi yang dijabarkan dalam tugas dan fungsi dinas 3. Keselarasan nomenklatur dan struktur Organisasi berdasarkan TIPOLOGI 4. Pelaksanaan hubungan koordinasi dan fungsional antar Dinas Kesehatan Provinsi dengan Kab/Kota ( contoh Prov Tipe B sementara Kab/Kota tipe A) 5. Pengaturan kualifikasi dan kompetensi jabatan pemangku jabatan di Dinas Kesehatan 6. Pengaturan jabatan fungsional
MANDAT BIDANG KEFARMASIAN DAN ALKES DALAM URUSAN KESEHATAN DI DAERAH DAERAH PROVINSI a. Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) .
b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).
DAERAH KABUPATEN/KOTA a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan post-market produk makananminuman industri rumah tangga.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN Tugas: Dinas kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Gubernur/Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi/kabupaten/kota . .
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN Fungsi: 1) Perumusan kebijakan di bidang KESMAS, P2P, YANKES, kefarmasian, ALKES dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta SDK; 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang KESMAS, P2P, YANKES, kefarmasian, ALKES dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta SDK 3) Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang KESMAS, P2P, YANKES, kefarmasian, ALKES dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta SDK 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.
TUGAS DAN FUNGSI BIDANG SDK • Tugas:
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
• Fungsi: 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, ALKES dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta SDM Kes; 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,
ALKES dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta SDM Kes; 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, ALKES dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta SDM Kes; dan 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, ALKES dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta SDM Kes
TUGAS DAN FUNGSI SEKSI DI BIDANG SDK
(KEFARMASIAN - ALKES DAN PKRT)
Dalam Bidang Sumber Daya Kesehatan dapat terdiri atas : a) Seksi Kefarmasian Tugas: Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.
b) Seksi Alat Kesehatan dan PKRT Tugas: Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan PKRT.
STRUKTUR ORGANISASI
DINKES TIPE A
Dinas Kesehatan Sekretariat
SubBagian Program , Informasi dan Humas
Bidang Kesehatan Masyarakat
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OR
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Seksi Surveilans dan Imunisasi
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Bidang Pelayanan Kesehatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
SubBagian Keuangan dan Pengelolaan Asset
SubBagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum
Bidang Sumber Daya Kesehatan
Seksi Kefarmasian
Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
Seksi SDM Kesehatan
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa
UPTD
JABFUNG
STRUKTUR ORGANISASI
DINKES TIPE B
Dinas Kesehatan Sekretariat
SubBagian Program , Informasi dan Humas
Bidang Kesehatan Masyarakat
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
Seksi Surveilans dan Imunisasi
Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OR
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
Seksi Pelayanan Kesehatan
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa
JABFUNG
SubBagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum
Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT
UPTD
Seksi SDM Kesehatan
STRUKTUR ORGANISASI
DINKES TIPE C
Dinas Kesehatan Sekretariat
SubBagian Program , Informasi dan Humas
SubBagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum
Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bidang Pelayanan , Promosi dan Sumber Daya Kesehatan
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
Seksi Pelayanan Kesehatan
Seksi Promosi dan Pemberdayaan masyarakat
Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OLah Raga
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
UPTD JABFUNG
Seksi Sumberdaya Kesehatan
KETERKAITAN BIDANG KEFARMASIAN DI DINAS KESEHATAN DALAM IMPLEMENTASI SPM DI DAERAH (PROV/KAB/KOTA) 1. Memastikan dukungan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam implementasi SPM di Daerah 2. Menjamin ketersediaan dukungan farmasi dalam mutu layanan dasar.
3. Menyusun Rencana Aksi dukungan kefarmasian dalam Pelaksanaan Kegiatan SPM.
PERAN DAN HUBUNGAN DINAS KESEHATAN (PROVINSI DAN KAB/KOTA) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda Upaya Upaya Kesehatan Kesehatan Sub Urusan
A B C
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan PP No 19 Tahun 2010 tentang tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provnsi
Peran 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda Kab/Kota 2. Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Dinas Kesehatan Provinsi Peran Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidkes
Dinas Kesehatan Kab/Kota Peran Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidkes
Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang SKN Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmaas
Sektor lain
Hubungan Perangkat Daerah PROV dan Kab/Kota
“bersifat koordinatif dan fungsional” adalah hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan LSM tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang sama.
TERIMA KASIH
