TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN BUPATI KABUPATEN JEMBER NOMOR TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Perangkat Kabupaten Jember agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi lebih optimal dan profesional dalam pelayanan pada masyarakat perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

1 / 63


2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;

R

2

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Pemerintah;

2 / 63


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember ;

12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS KEHATAN KABUPATEN JEMBER.

3 / 63


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.

3. Bupati adalah Bupati Jember.

4. Perangkat Kabupaten adalah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan.

4 / 63


5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember.

6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember .

7. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

3

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

5 / 63


(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pelayanan Kesehatan ;

d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;

f. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;

g. Kelompok jabatan fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) .

(2) Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana yang pada hakekatnya menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten baik yang bersifat wajib maupun pilihan.

(3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

6 / 63


(4) Sekretariat dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh sekretaris dan kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung awab kepada kepala dinas.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kesehatan masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi meliputi :

7 / 63


a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan program pelayanan kesehatan;

4

b. Pelaksanaan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan; dan

c. pelaksanaan pemngembangan sumberdaya kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat.

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 4

8 / 63


(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan,

perlengkapan, tata laksana, hukum dan hubungan masyarakat serta perencanaan dan anggaran dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi meliputi :

a. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, kerumahtanggaan dinas, ketertiban dan keamanan, serta penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;

b. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan barang serta perlengkapan dinas;

c. pelaksanaan dan penyusunan pedoman pembinaan dan penatausahaan kepegawaian;

d. pelaksanaan dan penyusunan pedoman pembinaan dan penatausahaan keuangan;

e. pelaksanaan pembinaan dan perumusan ketatalaksanaan;

f. pelaksanaan pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan program anggaran;

g. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan kemasyarakatan;

9 / 63


h. pelaksanaan advokasi di bidang hukum kesehatan;

i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;

j. pelaksanaan pengelolaan anggaran berkaitan dengan tugas-tugas ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan anggaran dan keuangan;

k. pelaksanaan pengevaluasian kegiatan sekretariat dalam rangka penyusunan program kegiatan lanjutan;

l. pelaksanaan pembinaan organisasi umum dan ketatalaksanaan; dan

m. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan evaluasi secara berkala, penyelenggaraan kegiatan di tingkat UPT.

Pasal 5

(1) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

10 / 63


b. Sub Bagian Perencanaan; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

5

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

(1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

11 / 63


(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :

a. perencanaan kegiatan surat menyurat dan pengarsipan;

b. pelaksanaan administarsi perjalanan dinas dan keprotokolan;

c. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pembinaan ketatausahaan barang inventaris umum;

d. pelaksanaan pemeliharaan dan keamanan kantor;

e. pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai;

f. pelaksanaan administrasi mutasi pegawai;

g. pelaksanaan pembinaan disiplin dan budaya kerja pegawa;i

h. pelaksanaan administrasi penempatan tenaga kesehatan strategis dan tenaga tertentu;

i. pelaksanaan administrasi penilaian angka kredit pegawai;

j. pelaksanaan advokasi dan koordinasi penanganan hukum bidang kesehatan;

12 / 63


k. pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi produk hukum bidang kesehatan;

l. pelaksanaan kehumasan ; dan

m. pelaksanaan advokasi dan koordinasi dengan media masa.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 7

(1) Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, laporan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan anggaran mempunyai fungsi meliputi :

13 / 63


a. pelaksanaan perencanaan dan pengkoordinasian penyusunan program dan sistem kesehatan Kabupaten;

b. pelaksanaan perencanaan dan perhitungan anggaran berdasarkan usulan kebutuhan anggaran unit kerja tahun berjalan;.

c. pelaksanaan penyusunan RKBU dan RTBU;

d. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan anggaran unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten;

e. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penetapan anggaran berdasarkan pengkajian dan penelitian data usulan;

6

f. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait mengenai analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran; dan

g. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dalam rangka penetapan kebutuhan anggaran lanjutan.

14 / 63


Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

(1) Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi :

a. pelaksanaan perencanaan Ketatausahaan keuangan dan pengelolaan anggaran;

b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;

c. Melaksanakan pembinaan, penyusunan dan pelaksanaan terkait pertanggungjawaban keuangan;

d. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pengawasan perkembangan review anggaran;

15 / 63


e. pelaksanaan koordinasi kegiatan Verifikasi dan bimbingan pertanggungjawaban anggaran; dan

f. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan perbendaharaan sistem akutansi keuangan (SAK).

Bagian Kedua

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyusun perencanaan, kebijaksanaan teknis operasional, mengembangkan pedoman dan standar pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memfasilitasi program pelayanan kesehatan dasar dan penunjang, pelayanan kesehatan rujukan dan khusus, serta pelayanan kesehatan keluarga dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi meliputi :

16 / 63


a. pembuatan perencanaan serta menyusun program Bidang Pelayanan Kesehatan;

b. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus, serta kesehatan keluarga;

c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus, serta kesehatan keluarga;

d. penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan standar pelayanan kesehatan dasar dan penunjang, pelayanan kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus, serta kesehatan keluarga;

7

e. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar dan penunjang, pelayanan kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus, serta kesehatan keluarga;

f. pelaksanaan kegiatan dan pemberian bantuan pelayanan kesehatan dasar dan penunjang, pelayanan kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus, serta kesehatan keluarga; dan

g. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pelayanan Kesehatan.

17 / 63


Pasal 10

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

a. Seksi Kesehatan dan Penunjang;

b. Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus; dan

c. Seksi Kesehatan Keluarga.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada aya (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 1

Seksi Kesehatan dan Penunjang

18 / 63


Pasal 11

(1) Seksi Kesehatan dan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan penunjang dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan dan Penunjang mempunyai fungsi meliputi :

a. pelaksanaan perencanaan pelayanan kesehatan dasar dan penunjang;

b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan penjabaran standar pelayanan kesehatan dasar dan penunjang;

c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan Pengawasan pelayanan kesehatan dasar dan penunjang baik pemerintah maupun swata;

d. pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, dan rawan;

e. pelaksanaan advokasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan penunjang;

f. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pelayanan kesehatan dasar dan penunjang; dan

19 / 63


g. pelaksanaan pengelolaan anggaran dan evaluasi program pelayanan kesehatan dasar dan penunjang.

8

Paragraf 2

Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus

Pasal 12

20 / 63


(1) Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus mempunyai fungsi meliputi :

a. pelaksanaan perencanaan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus, serta kesehatan matra;

b. pelaksanaan penyusunan dan penjabaran standart pelayanan kesehatan rujukan dan khusus, serta kesehatan matra;

c. penyusunan pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan Rujukan dan Khusus, serta kesehatan matra;

d. penerbitan rekomendasi perijinan RS Pemerintah kelas B Pendidikan dan RS Khusus, RS Swasta yang diberikan pemerintah serta sarana kesehatan penunjang yang setara

e. pemberian periijinan sarana kesehatan tertentu yang diberikan Dinas Kesehatan;

f. pelaksanaan bimbingan akreditasi rumah sakit pemerintah dan swasta;

g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan rujukan dan khusus, serta kesehatan matra;

h. pelaksanaan Advokasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus, serta kesehatan matra;

21 / 63


i. pelaksanaan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus, serta kesehatan matra;

j. pelaksanaan pengelolaan anggaran untuk pelayanan kesehatan rujukan dan khusus, serta kesehatan matra; dan

k. pelaksanaan evaluasi program pelayanan kesehatan rujukan dan khusus, serta kesehatan matra.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Keluarga

Pasal 13

(1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan program dan kebijakan pelayanan kesehatan keluarga dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan

22 / 63


Keluarga mempunyai fungsi meliputi :

a. pelaksanaan perencanaan program dan kebijaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB skala kabupaten;

9

b. pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, prosedur tetap, manual pelaksanaan mengenai kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB skala kabupaten;

c. penyusunan, penjabaran dan sosialisasi, standar pelayanan dan pengelolaan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB skala kabupaten;

d. penerbitan rekomendasi perijinan yang berkaitan dengan program kesehatan keluarga skala kabupaten;

e. pelaksanaan pembinaan penerapan kebijakan, pelaksanaan pedoman, stndard dan pengelolaan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis palayanan KB skala kabupaten;

f. pelaksanaan pemantauan penerapan kebijakan, pelaksanaan pedoman, standard dan

23 / 63


pengelolaan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB skala kabupaten;

g. pelaksanaan pengendalian penerapan kebijakan, pelaksanaan pedoman, standard, dan pengelolaan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB skala kabupaten;

h. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB skala kabupaten;

i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat skala kabupaten;

j. pelaksanaan pengelolaan anggaran untuk operasionalisasi program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB skala kabupaten; dan

k. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB skala propinsi.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

Pasal 14

24 / 63


(1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan

kebijaksanaan teknis operasional, serta melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan penerapan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

10

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi meliputi :

a. pelaksanaan perencanaan program Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan.

b. penyiapan rumusan kebijakan teknis operasional serta koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian penyakit dan masalah kesehatan meliputi: penyehatan lingkungan, pemberantasan penyakit, penanggulangan masalah kesehatan, pengamatan dan pencegahan

25 / 63


penyakit;

c. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam penerapan standar pengendalian penyakit dan masalah kesehatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penerapan standar pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;

e. pemberian fasilitasi pelaksanaan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan

f. pengevaluasian dan menyusun laporan pelaksanaan program Bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan.

Pasal 15

(1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan terdiri dari :

a. Seksi Pemberantasan penyakit;

b. Seksi Pengendalian, Pengamat Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan; dan

26 / 63


c. Seksi Kesehatan Lingkungan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan.

Paragraf 1

Seksi Pemberantasan Penyakit

Pasal 16

(1) Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program pemberantasan penyakit dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi meliputi:

27 / 63


a. pelaksanaan perencanaan program pemberantasan penyakit menular;

b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan yang terkait dengan program pemberantasan penyakit menular;

11

c. pelaksanaaan penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan melakukan tindakan darurat di bidang Pemberantasan Penyakit Menular;

d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian program pemberantasan Penyakit Menular;

e. pelaksanakan pemantauan serta pengamatan terus menerus terkait upaya program pemberantasan penyakit menular;

f. pelaksanakan sistem kewaspadaan dini serta penanggulangannya untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular langsung, penyakit bersumber binatang yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa.;

g. pelaksanaan pengendalian Faktor Resiko yang berpotensi menimbulkan penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang;

28 / 63


h. pelaksanakan advokasi terkait program pemberantasan penyakit menular;

i. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak swasta terkait program pemberantasan penyakit menular.

j. pelaksanaan pengelolaan anggaran terkait penyelenggaraan program pemberantasan penyakit menular; dan

k. pelaksanaan evaluasi program pemberantasan penyakit menular.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian, Pengamat Penyakit dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

Pasal 17

29 / 63


(1) Seksi Pengendalian, Pengamat Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Penyakit dan Kesehatan Lingkungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian, Pengamat Penyakit dan Penanggulangan Masalah kesehatan mempunyai fungsi meliputi:

a. pelaksanakan perencanaan program imunisasi;

b. pelaksanaan program surveilans yang mencakup surveilans penyakit, pencegahan dengan imunisasi, keracunan, bencana dan penyakit tidak menular;

12

c. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan pelayanan yang terkait dengan program imunisasi dan surveilans;

d. penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini serta penanggulangan terhadap faktor resiko yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa;

30 / 63


e. pelaksanaanan penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan melakukan tindakan darurat di bidang pencegahan penyakit;

f. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengendalian program imunisasi dan surveilans;

g. pelaksanaan koordinasi dan advokasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta terkait program imunisasi dan surveilans;

h. pelaksanaan pengelolaan anggaran terkait penyelenggaraan program imunisasi dan surveilans; dan

i. pelaksanaan evaluasi program imunisasi dan surveilans.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Lingkungan

Pasal 18

31 / 63


(1) Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan penyehatan lingkungan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Penyakit dan Kesehatan Lingkungan .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan lingkungan mempunyai fungsi meliputi :

a. pelaksanaan perencanaan program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah;

b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan yang terkait dengan program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah;

c. Melakukan penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan melakukan tindakan darurat di bidang Penyehatan Lingkungan;

d. pelaksanaan pembinaan program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah;

e. pelaksanaan pemantauan program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah;

32 / 63


13

f. pelaksanaan pengendalian program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah;

g. pelaksanaan advokasi terkait program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah;

h. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak swasta terkait program

penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah;

i. pelaksanaan pengelolaan anggaran terkait penyelenggaraan program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah; dan

j. pelaksanaan evaluasi program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah.

Bagian Keempat

33 / 63


Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 19

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyusun perencanaan, perumusan kebijakan teknis operasional, melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi meliputi :

a. Melaksanakan perencanaan program pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan;

b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan yang terkait dengan program pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan;

34 / 63


14

c. pelaksanaan pembinaan program pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan;

d. pelaksanaan pemantauan program pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan ;

e. pelaksanaan pengendalian program pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan ;

f. pelaksanaan advokasi terkait program pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengembangan

sumberdaya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan ;

g. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta terkait program pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta

35 / 63


pembiayaan kesehatan;

h. pelaksanaan pengelolaan anggaran terkait penyelenggaraan program pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan; dan

i. pelaksanaan evaluasi program pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan.

Pasal 20

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan terdiri atas :

a. Seksi Perencanaan Pendayagunaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM);

b. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan; dan

c. Seksi Pembiayaan Kesehatan Kesehatan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi

36 / 63


yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Pengembangan

15

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Pendayagunaan dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pasal 21

37 / 63


(1) Seksi Perencanaan Pendayagunaan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas melaksanakan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan Pendayagunaan dan Pengembangan SDM mempunyai fungsi meliputi :

a. perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten;

b. pembuatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dalam rangka penempatan, pemindahan dan distribusi tenaga kesehatan;

c. penjabaran pedoman / standar kebutuhan tenaga kesehatan;

d. penjabaran pedoman / standar diklat fungsional dan teknis dalam rangka peningkatan mutu tenaga Kesehatan ;

e. pelaksanaan penilaian angka kredit tenaga kesehatan;

f. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan

g. pelaksanaan pelayanan pemberian ijin praktik dan/ atau ijin kerja tenaga kesehatan tertentu;

38 / 63


h. pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;

i. pelaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan;

j. pelaksanaan akreditasi pelatihan tenaga kesehatan dan institusi pendidikan tenaga kesehatan; dan

k. pelaksanakan pemberian rekomendasi perijinan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan

Paragraf 2

Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 22

(1) Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan program

39 / 63


pembinaan dan pengendalian kefarmasian dan perbekalan oleh Kepala Bidang gan Sumber Daya Kesehatan .

dan tugas lain yang diberikan Pengemban

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan mempunyai fungsi meliputi :

16

a. pelaksanaan perencanaan program pembinaan dan pengendalian obat, perbekalan kesehatan, kosmetika, dan keamanan pangan;

b. pelaksanaan pengelolaan perbekalan kesehatan Dinas ;

c.penjabaran kebijakan operasional di bidang obat, perbekalan kesehatan, kosmetika, dan keamanan pangan;

40 / 63


d. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap yang terkait dengan program pembinaan dan pengendalian obat, perbekalan kesehatan, kosmetika, dan keamanan pangan;

e. pelaksanaan pelayanan perijinan apotik, toko obat dan toko alat kesehatan;

f. pelaksanakan sertifikasi penyuluhan keamanan pangan industri rumah tangga dan produksi pangan industri rumah tangga;

g. pelaksanakan advokasi terkait program pembinaan dan pengendalian obat, perbekalan kesehatan, kosmetika, dan keamanan pangan;

h. pelaksanaan pengelolaan anggaran terkait penyelenggarakan program pembinaan dan pengendalian obat, perbekalan kesehatan, kosmetika dan keamanan pangan; dan

i. pelaksanaan evaluasi program pembinaan dan pengendalian obat, perbekalan kesehatan, kosmetika, dan keamanan pangan.

Paragraf 3

Seksi Pembiayaan Kesehatan

41 / 63


Pasal 23

(1) Seksi Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas pengembangan dan pembinaan jaminan kesehatan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Seksi Pembiayaan Kesehatan mempunyai fungsi meliputi :

a. pelaksanaan perencanaan pengembangan dan pembinaan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Kabupaten ( Jamkeskab);

b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pengembangan dan pembinaan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Kabupaten;

c. penyusunan dan menjabarkan standar Jaminan Pembiayaan Kesehatan Daerah;

d. penyusunan dan menjabarkan standar Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin ( Askeskin );

e. pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan skala Kabupaten;

42 / 63


f. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan Jaminan pemeliharaan Kesehatan masyarakat miskin ( JPKMM / Askeskin);

17

g. pelaksanaan akreditasi Badan Penyelenggara dan Pemberi Pelayanan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;

h. pelaksanaan advokasi Pengembangan Jaminan Kesehatan Kabupaten;

i. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor Jaminan Kesehatan daerah, JPKM dan JPKMM;

j. pembantuan penyelesaian masalah/pertikaian antar komponen jaminan Kesehatan dan masalah yang menyangkut lintas Kabupaten;

k. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian serta advokasi rasionalisasi tarif;

43 / 63


l. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kegiatan pengembangan mobilisasi dana masyarakat, swasta dan organisasi non pemerintah;

m. pelaksanaan pengembangan pembiayaan kesehatan pra upaya di institusi / wilayah tertentu seperti JPK Perguruan Tinggi, JPK UKS, JPK Sektor Informal dan JPK Pondok Pesantren serta Dana Sehat;

n. pelaksanaan pengelolaan anggaran pengembangan Jaminan Kesehatan masyarakat; dan

o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat .

Bagian Kelima Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

(1) Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun perencanaan, perumusan kebijakan teknis operasional, menetapkan pedoman penanggulangan gizi masyarakat, penyuluhan, kampanye, informasi, penelitian, dan pengembangan kesehatan;

44 / 63


serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan keluarga sadar gizi, promosi, informasi, penelitian dan pengembangan kesehatan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi meliputi :

a. pelaksanaan perencanaan pengembangan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat yang meliputi promosi kesehatan, pembangunan keluarga sadar gizi, informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan;

b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, pembangunan keluarga sadar gizi, informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan;

c. pelaksanaan pedoman pelaksanaan pemberdayaan kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, pembangunan keluarga sadar gizi, informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan;

18

d. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelaksanaaan pemberdayaan kesehatan

45 / 63


masyarakat, promosi kesehatan, pembangunan keluarga sadar gizi, informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan;

e. pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, pembangunan keluarga sadar gizi, informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan; dan

f. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang pengembangan dan pemberdayaan Kesehatan Masyarakat .

Pasal 25

(1) Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

a. Seksi Gizi;

b. Seksi Promosi dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); dan

c. Seksi Informasi, Penelitian dan Pengembangan kesehatan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan

46 / 63


Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 1

Seksi Gizi

Pasal 26

(1) Seksi Gizi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan penerapan dan pengelolaan gizi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Gizi mempunyai mempunyai fungsi meliputi :

a. pelaksanaan Perencanaan Program dan Kebijaksanaan teknis operasional pelayanan gizi;

b. penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanakan, petunjuk teknis, prosedur tetap, manual pelaksanaan mengenai program gizi masyarakat ;

47 / 63


c. penyusunan, penjabaran dan sosialisasi, standard pelayanan dan pengelolaan program gizi;

d. penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

e. pelaksanaan pembinaan penerapan kebijakan, pelaksanaan pedoman, standar dan pengelolaan program gizi;

f. pelaksanaan pemantauan penerapan kebijakan, pelaksanaan pedoman, standar, dan pengelolaan program gizi;

g. pelaksanaan pengendalian penerapan kebijakan, pelaksanaan pedoman, standar, dan pengelolaan program gizi;

h. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan program gizi;

19

i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi

48 / 63


profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat;

j. pelaksanaan pengelolaan anggaran untuk operasionalisasi program gizi; dan

k. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program gizi.

Paragraf 2

Seksi Promosi dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

Pasal 27

(1) Seksi Promosi dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat mempunyai tugas melaksanaka n promosi Kesehatan dan UKBM dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat mempunyai fungsi meliputi :

49 / 63


a. pelaksanaan perencanaan program promosi kesehatan dan UKBM;

b. penyusunan pedoman dalam rangka pengembangan promosi kesehatan dan UKBM;

c. penjabaran pedoman pengembangan promosi kesehatan dan UKBM;

d. pelaksanaan advokasi, Bina Suasana dan Pemberdayaan masyarakat dalam bidang promosi kesehatan dan UKBM;

e. pelaksanaan kemitraan dan penggerakkan peran serta masyarakat dengan Lintas Program, Lintas Sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi Kesehatan, Stakeholder, Tokoh Masyarakat, Dunia Usaha dan Sektor Swasta, dalam rangka pengembangan promosi kesehatan dan UKBM;

f. pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana, metode serta teknik promosi kesehatan;

g. pemberian fasilitasi kegiatan inovasi pola pemberdayaan masyarakat;

h. pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dan UKBM; dan

i. pemberian fasilitasi pelaksanaan operasional Desa Siaga.

50 / 63


Paragraf 3

Seksi Informasi ,Penelitian dan Pengembangan kesehatan

Pasal 28

(1) Seksi Informasi, Penelitian dan Pengembangan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan

dan menganalisa informasi, penelitian dan pengembangan kesehatan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

51 / 63


20

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Informasi dan, Penelitian dan Pengembangan kesehatan mempunyai fungsi meliputi :

a. pelaksanaan perencanaan pengembangan sistem informasi kesehatan, kajian dan evaluasi program kesehatan;

b. penyusunan pedoman standar data kesehatan untuk kabupaten;

c. pelaksanaan penyusunan standar data kesehatan untuk kabupaten;

d. pengolahan dan menganalisa data kesehatan secara elektronik sehingga dihasilkan produk informasi kesehatan;

e. pemberian pelayanan data kesehatan kepada pihak internal maupun eksternal;

f. pelaksanaan pembinaan/ asistensi dalam pengembangan sistem informasi kesehatan UPT dan kabupaten;

52 / 63


g. pelaksanaan advokasi pengembangan sistem informasi kesehatan UPT dan Kabupaten;

h. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pengembangan sistem informasi kesehatan;

i. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kajian bidang kesehatan dan penyebarluasan hasil-hasilnya;

j. pelaksanaan kajian terhadap efektifitas program kesehatan bersama program dan sektor terkait;

k. pelaksanaan pengelolaan anggaran dalam pengembangan sistem informasi kesehatan, kajian dan evaluasi; dan

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kesehatan bersama program-program terkait.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

53 / 63


Pasal 29

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

Pasal 30

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

54 / 63


21

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari :

1. Jabatan Fungsional Tenaga Medis;

2. Jabatan Fungsional Tenaga Keperawatan;

3. Jabatan Fungsional Tenaga Kefarmasian;

4. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Masyarakat;

55 / 63


5. Jabatan Fungsional Tenaga Gizi;

6. Jabatan Fungsional Tenaga Keterapian Fisik; dan

7. Jabatan Fungsional Tenaga Keteknisan Medis.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 32

(1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga dibidang Dinas Kesehatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa Kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

56 / 63


(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aya (1) UPT mempunyai fungsi meliputi :

a. penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagaian tugas program kegiatan Dinas;

b. pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas;

c. pengelolaan, pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatandan penyajian bahan sarana dan prasarana; dan

d. pelaksanaan pemeliharaan/perawatan, pembinaan, pengamanan dan peningkatan pelayanan.

(3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

(4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha.

(5) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada aya (4) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

57 / 63


22

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 33

(1) Susuanan Organisasi UPT terdiri dari :

58 / 63


a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan keahliannya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 34

59 / 63


(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif di lingkup UPT dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi meliputi :

a. pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan dinas;

b. pelaksanaan pelayanan, pengolahan dan penyajian dokumentasi dan informasi;

c. pelaksanaan administrasi urusan ketatausahaan, keuangan, pembukuan, rumah tangga UPT dan administrasi kepegawaian.

BAB IV

ESELON JABATAN DINAS KESEHATAN

Pasal 35

60 / 63


(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 36

61 / 63


Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

23

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

62 / 63


Ditetapkan di Jember

pada tanggal 2008

BUPATI JEMBER,

MZA DJALAL

63 / 63

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER

Recommend Documents