PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPAT

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPAT Ditulis oleh Senin, 23 November 2009 12:06 -

PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Perangkat Kabupaten Jember agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi lebih optimal dan profesional dalam pelayanan pada masyarakat perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

1 / 17


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember ; 12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember. 3. Bupati adalah Bupati Jember. 3 4. Perangkat Kabupaten adalah unsure pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember. 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut

2 / 17


UPT adalah pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Jember. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat ; c. Bidang Pendaftaran Penduduk; d. Bidang Pencatatan Sipil; e. Bidang Informasi dan Perkembangan Kependudukan; f. Kelompok Jabatan Fungsional;dan g. Unit Pelaksana Teknis (UPT). (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai unsur pelaksana yang pada hakekatnya menyelenggarakan urusan pemerintah Kabupaten baik yang bersifat wajib maupun pilihan; (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten. (4) Sekretariat dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh sekretaris dan kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung awab kepada kepala dinas. 4 BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati dalam merumuskan kebijakan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan perkembangan kependudukan, melaksanakan koordinasi, perencanaan dan pelayanan informasi kependudukan dan tugas

3 / 17


lain yang diberikan oleh Bupati. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pelayanan dokumentasi kependudukan; b. Pelaksanaan pencatatan sipil dan pelayanan dokumentasi pencatatan sipil; c. Pelaksanaan informasi system teknologi kependudukan. Bagian Pertama Sekretariat Pasal 4 (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, anggaran dan keuangan, umum dan perlengkapan, perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta tugas kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan bahan untuk kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perkantoran; b. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan kehumasan; c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; d. pelaksanaan pengelolaan administrasi anggaran, keuangan dan gaji pegawai; e. pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian terhadap perlengkapan kantor; dan f. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas serta semua unit organisasi di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pasal 5 (1) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan; dan 5 c. Sub Bagian Keuangan. (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Paragraf 1 Sub Bag Umum dan Kepegawaian Pasal 6

4 / 17


(1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, perlengkapan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan; b. pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsipan; c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol; d. pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan; f. pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik Dinas; g. pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu; h. penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat; i. pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai; j. penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai; k. penyusunan formasi pegawai; l. pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai; m. penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan ; n. pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan ; o. pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan; p. penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan; dan q. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasi oleh Dinas.

6 Paragraf 2 Sub Bag Perencanaan Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan, anggaran, laporan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi meliputi : a. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran (Rencana Kinerja Anggaran) Dinas; b. penghimpunan bahan untuk penyusunan rencana jangka menengah, rencana tahunan dan rencana opeasional Dinas;

5 / 17


c. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan format-format isian perencanaan yang digunakan oleh setiap unit di lingkup Dinas; d. penyusunan jadwal perencanaan dinas; e. penyusunan rencana kerja dinas pada tahun anggaran tertentu; f. konsultasi perencanaan dengan unit kerja terkait ; g. pendokumentasian dan penataan administrasi bahan dan hasil penyusunan perencanaan; h. penyiapan dan melaksanakan agenda rapat-rapat dinas dalam hal perencanaan; i. penyiapan bahan rapat perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas; j. penyiapan bahan dan data dalam penyusunan visi dan misi dinas; k. penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan dinas; l. perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dinas secara keseluruhan; m. penyusunan LAKIP setiap tahun anggaran; dan n. penyusunan laporan rutin bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk kegiatan-kegiatan dinas. Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan Pasal 8 (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan nempunyai fungsi meliputi : a. penghimpunan dan pengolahan bahan untuk penyusunan anggaran; b. penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas; 7 c. pengelola tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas; d. pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi; e. pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai; f. pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran Dinas; dan g. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan. Bagian Kedua Bidang Pendaftaran Penduduk Pasal 9 (1) Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pendaftaran Penduduk dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendaftaran

6 / 17


Penduduk mempunyai fungsi meliputi : a. penyusunan rencana kerja bidang pendaftaran penduduk ; b. penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan pendaftaran penduduk; c. pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pendaftaran penduduk skala kabupaten; d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk; e. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan meliputi : 1) pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan; 2) pendaftaran Perubahan Alamat; 3) pendaftaran Pindah-Datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; 4) pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara; 5) pendaftaran Pindah-Datang Antarnegara; 6) pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan; 7) penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; dan 8) penatausahaan pendaftaran penduduk. f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pendaftaran penduduk; g. melaksanakan pengolahan data kependudukan hasil pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagai salah satu ranah dari implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan 8 h. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia pengelola pendaftaran penduduk . Pasal 10 1) Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari : a. Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk; dan b. Seksi Pelayanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk. Paragraf 1 Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk Pasal 11 (1) Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk, mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pendaftaran penduduk; b. penyiapan bahan, data dan informasi dalam rangka penetapan kebijakan pendaftaran

7 / 17


penduduk; c. penyiapan bahan dalam rangka sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pendaftaran penduduk; d. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja pendaftaran penduduk; f. pelaksanaan penatausahaan pendaftaran penduduk; g. pelaksanaan pengumpulan segala bentuk dan jenis berkas/dokumen serta pengarsipan dan pemeliharaan berkas/dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk; dan h. pelaksanaan pengolahan data hasil pelayanan dokumen kependudukan sebagai salah satu ranah dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Paragraf 2 Seksi Pelayanan Dokumen Kependudukan Pasal 12 (1) Seksi Pelayanan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Dokumen Kependudukan mempunyai fungsi meliputi : 9 a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendaf¬taran penduduk; b. pengidentifikasian dan verifikasi kebenaran data dan dokumen kependudukan dalam rangka penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk; c. pelaksanaan pelayanan prima dalam penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, berupa : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Biodata Penduduk, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, dan pendaftaran Penduduk yang bertransmigrasi; d. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia petugas pelayanan penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk; e. pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat f. melakukan tindakan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam pelaporan peristiwa kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturtan perundang-undangan; dan g. penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan pidana terkait dengan penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Bidang Pencatatan Sipil Pasal 13 (1) Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas di bidang

8 / 17


pencatatan sipil dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan data dan hasil-hasil kajian untuk penetapan kebijakan pencatatan sipil; b. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil; c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil; d. penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan, meliputi : 1) pencatatan kelahiran; 2) pencatatan lahir mati; 3) pencatatan perkawinan; 10 4) pencatatan perceraian; 5) pencatatan kematian; 6) pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; 7) pencatatan perubahan nama; 8) pencatatan perubahan status kewarganegaraan; 9) pencatatan peristiwa penting lainnya; 10) pencatatan perubahan dan pembatalan akta; 11) penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; dan 12) penatausahaan dokumen pencatatan sipil. e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil; f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola pencatatan sipil; g. pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil; dan h. pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat secara berkala. Pasal 14 (1) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari ; a. Seksi Administrasi Pencatatan Sipili; dan b. Seksi Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil. (2) Seksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil . Paragraf 1 Seksi Administrasi Pencatatan Sipil Pasal 15 (1) Seksi Administrasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi pencatatan sipil dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil.

9 / 17


(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Administrasi Pencatatan Sipil mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan bahan-bahan untuk penetapan kebijakan pencatatan sipil; b. penyiapan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil; c. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil; d. pelaksanaan penatausahaan pencatatan sipil secara tertib, dan disiplin; 11 e. pelaksanaan pengumpulan segala bentuk dan jenis berkas/dokumen serta pengarsipan dan pemeliharaan berkas/dokumen hasil pelayanan pencatatan sipil; f. pelaksanaan pengolahan data hasil pelayanan pencatatan sipil sebagai salah satu ranah dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan penerbitan akta-akta pencatatan sipil; dan h. penyusunan laporan pelayanan penerbitan akta-akta pencatatan sipil. Paragraf 2 Seksi Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Pasal 16 (1) Seksi Pelayanan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerbitan dokumen pencatatan sipil dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil, mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pencatatan sipil; b. penyusunan kriteria dan ketentuan pelayanan dokumen pencatatan sipil dengan berpedoman pada sistem pelayanan prima; c. pengidentifikasian dan verifikasi kebenaran data dan dokumen pencatatan sipil dalam rangka penerbitan akta-akta pencatatan sipil; d. pelaksanaan pelayanan prima dalam penerbitan akta-akta pencatatan sipil berupa : Kelahiran, Lahir Mati, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengangkatan anak, Pengakuan dan pengesahan anak, Perubahan Nama, dan Perubahan Status Kewarganegaraan.; e. pelaksanaan pencatatan peristiwa penting lainnya; f. pelaksanaan tindakan sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam pelaporan pencatatan sipil kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan g. penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan pidana terkait dengan penerbitan akta-akta pencatatan sipil.

10 / 17


12 Bagian Ketiga Bidang Informasi dan Perkembangan Kependudukan Pasal 17 1) Bidang Informasi dan Perkembangan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang informasi dan perkembangan kependudukan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi dan Perkembangan Kependudukan mempunyai fungsi meliputi : a. penyusunan rencana kerja bidang informasi dan perkembangan kependudukan; b. penyiapan bahan untuk penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan perkembangan kependudukan; c. pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan perkembangan kependudukan; d. penyelenggaraan : 1) koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 2) pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten; 3) penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan; 4) pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; 5) pembanguan replikasi data kependudukan kabupaten; 6) pembangunan bank data kependudukan kabupaten; 7) pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan/UPT; 8) perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi dan administrasi kependudukan; 9) penyajian dan diseminasi informasi data kependudukan; 10) perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten; 11) perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil; 12) Pelaksanaan kebijakan pengendalian kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, 13 perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan; 13) Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; 14) Koordinasi dan kerjasama antardaerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan; 15) Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk

11 / 17


dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan; 16) Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah; 17) Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan; 18) Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan; 19) Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran; 20) Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik; 21) Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk; e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan kependudukan; g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan; h. pelaksanaan pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.

14 Pasal 18 (1) Bidang Informasi dan Perkembangan Kependudukan terdiri dari : a. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi; b. Seksi Pelayanan informasi Kependudukan; dan c. Seksi Perkembangan Kependudukan. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Perkembangan Kependudukan. Paragraf 1 Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Pasal 19 (1) Seksi Sistem dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknologi informasi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Perkembangan Kependudukan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sistem dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi meliputi : a. penyusunan rencana kerja seksi dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja

12 / 17


bidang; b. penyiapan bahan untuk penetapan untuk penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; c. penyiapan bahan untuk pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; d. pelaksanaan kordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; e. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten; f. penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan; g. penyiapan perangkat keras dan perangkat lainnya serta jaringan komunikasi data dalam rangka pelayanan penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat desa/kelurahan; pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; h. penyiapan dan pelaksanaan replikasi data kependudukan kabupaten; i. pelaksanaan pembangunan bank data kependudukan kabupaten; 15 j. pelaksanaan pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan/UPT; k. pelaksanaan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi dan administrasi kependudukan; l. penyajian dan pendesiminasian informasi kependudukan; m. pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten; n. pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil; o. pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia SIAK; p. pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan SIAK;dan q. pelaksanaan pendataan penduduk secara berkala dan berkelanjutan. Paragraf 2 Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan Pasal 20 (1) Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kependudukan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Perkembangan Kependudukan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan mempunyai fungsi meliputi : a. penyusunan rencana kerja pelayanan informasi kependudukan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja; b. penyiapan bahan untuk penetapan kebijakan pelayanan informasi kependudukan;

13 / 17


c. penyiapan pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelayanan informasi kependudukan; d. penyiapan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program pelayanan informasi kependudukan; e. penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan; f. pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran; g. penyusunan dan melaksanakan penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar daerah dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah; 16 h. pelaksanaan penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik; i. penyiapan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan; j. pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk; k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan informasi kependudukan; dan l. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pelayanan informasi kependudukan kependudukan. Paragraf 3 Seksi Perkembangan Kependudukan Pasal 21 (1) Seksi Perkembangan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan penduduk dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Perkembangan Kependudukan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perkembangan Kependudukan mempunyai fungsi meliputi : a. penyusunan rencana kerja perkembangan kependudukan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja; b. penyiapan bahan untuk penetapan kebijakan perkembangan kependudukan; c. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi perkembangan kependudukan; d. penyiapan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program perkembangan kependudukan; e. pelaksanaan kebijakan pengendalian kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan; f. pelaksanaan pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan;

14 / 17


g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antardaerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan; 17 h. penyusunan pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas pendu¬duk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan; i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan perkembangan kependudukan; j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengembangan kependudukan; dan k. pelaksanaan pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan. Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 22 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dalam beberapa kelom[pok bidang keahliannya. (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai peraturan perundang-undangan. (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Pasal 23 (1) UPT Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga dibidang perkembangan dan komunikasi yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dan melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT mempunyai fungsi meliputi : a. Penyusunan rencana dan program bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lingkup wilayah kerjanya;

15 / 17


18 b. pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam hal pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas; c. melakukan koordinasi di tingkat kecamatan/desa/kelurahan untuk mendukung implementasi kegiatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pelayanan informasi, perencanaan dan perkembangan penduduk; d. pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia di tingkat kecamatan dan desa (registrar) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas; e. pelaksanaan tugas kerumahtanggaan, ketatausahaan dan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan f. pelaksanaan pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 24 (1) Susuanan Organisasi UPT terdiri dari : a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan keahliannya. Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 25 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif di lingkup UPT dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan dinas; b. pelaksanaan pelayanan, pengolahan dan penyajian dokumentasi dan informasi; c. pelaksanaan administrasi urusan ketatausahaan, keuangan, pembukuan, rumah tangga UPT dan administrasi kepegawaian. BAB IV ESELON JABATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pasal 26

16 / 17


(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb. 19 (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa. (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb. (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa. (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 27 Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di Jember pada tanggal 2008 BUPATI JEMBER,

MZA DJALAL

17 / 17

PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPAT

Recommend Documents