BUPATI NGAWI PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGAWI, Menimbang
:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ; 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
100
Tahun
2000
tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan
Perundang-undangan
dan
Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03) ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
TENTANG
TUGAS,
FUNGSI
DAN
KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi. 2. Pemerintahan
Daerah,
adalah
Penyelenggaraan
urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi. 4. Bupati, adalah Bupati Ngawi.
4
5. Perangkat
Daerah,
adalah
unsur
pembantu
Bupati
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Ngawi. 6. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi. 7. Dinas
Kependudukan
dan
Catatan
Sipil,
adalah
Dinas
Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Ngawi. 8. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi. 9. Satuan Organisasi, adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ), adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. 11. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 12. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 13. Anggaran
Pendapatan
Belanja
Daerah,
adalah
Anggaran
Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pasal 2
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5
Pasal 3 Dinas
Kependudukan
dan
Catatan
Sipil
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan, catatan sipil dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Pasal 4 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil ; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil ; d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai kewenangan : a. penetapan kebijakan pendaftaran penduduk ; b. fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk ; c.
koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk ;
d. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan, meliputi :pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan nomor induk kependudukan (NIK), pendaftaran perubahan alamat, pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah republik indonesia, pendaftaran warga negara indonesia tinggal sementara, pendaftaran pindah datang antarnegara, kependudukan,
pendataan penerbitan
penduduk dokumen
rentan
administrasi
kependudukan
hasil
pendaftaran penduduk, penatausahaan pendaftaran penduduk ; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk ;
6
f.
pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk ;
g. pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk ; h. penetapan kebijakan pencatatan sipil ; i.
fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil ;
j.
koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil ;
k.
penyelenggaraan administrasi pencatatan
pelayanan
kependudukan lahir
mati,
pencatatan meliputi
pencatatan
sipil
dalam
:pencatatan perkawinan,
sistem
kelahiran, pencatatan
perceraian, pencatatan kematian, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, pencatatan perubahan status kewarganegaraan, pencatatan peristiwa penting lainnya, pencatatan perubahan dan pembatalan akta, penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil dan penatausahaan dokumen pencatatan sipil ; l.
pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil ;
m. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil ; n. pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil ; o. pelaksanaan kerjsama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dalam rangka pelayanan satu atap di bidang catatan sipil ; p. penetapan
kebijakan
pengelolaan
informasi
administrasi
kependudukan ; q. fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ; r.
koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ;
s.
pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data ;
t.
penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk ;
u. pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan ; v.
pembangunan replikasi data kependudukan ;
w. pembangunan bank data kependudukan ; x.
pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan ;
y.
perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan ;
z.
penyajian dan diseminasi informasi penduduk ;
7
aa. perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan ; bb. perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil ; cc.
pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan
dd. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan ; bb. pengawasan
atas
pengelolaan
informasi
administrasi
kependudukan ; cc.
penetapan kebijakan perkembangan kependudukan ;
gg. penetapan
norma,
penyelenggaraan
standar,
prosedur,
pengendalian
kuantitas,
dan
kriteria
pengembangan
kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk ; hh. pelaksanaan
kebijakan
pengembangan
pengendalian
kuantitas
penduduk,
penduduk,
pengarahan
mobilitas/
kualitas
penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan ; ii.
pembuatan
analisis
pengembangan
pengendalian
kualitas
penduduk,
kuantitas
penduduk,
pengarahan
mobilitas/
penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan ; jj.
koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas
penduduk,
pengarahan
pengembangan
mobilitas/penataan
perlindungan
penduduk
serta
kualitas
penduduk,
persebaran
penduduk,
pembangunan
berwawasan
kependudukan ; kk.
pelaporan
pelaksanaan
pengembangan
pengendalian
kualitas
penduduk,
kuantitas
penduduk,
pengarahan
mobilitas/
penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan ; ll.
pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk,
pengembangan
kualitas
penduduk,
pengarahan
mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan ; mm. pengawasan pengembangan
kebijakan
pengendalian
kualitas
kuantitas
penduduk,
penduduk, pengarahan
mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan ;
8
nn. penetapan kebijakan perencanaan kependudukan ; oo. penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah ; pp. penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan ; qq. penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan ; rr.
koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan
analisis
dampak
kependudukan
serta
kebijakan
kependudukan kepada khalayak sasaran ; ss.
penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik ;
tt.
pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk ;
uu. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan ; dan vv.
pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan. BAB III ORGANISASI Susunan Organisasi Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari : a. Kepala ; b. Sekretariat ; c. Bidang Pendaftaran Penduduk; d. Bidang Pencatatan Sipil; e. Bidang Informasi Kependudukan; f. Bidang Evaluasi dan Pelaporan ; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
9
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaa, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan program dan pelaporan ; b. pengelolaan administrasi keuangan ; c.
pengelolaan administrasi kepegawaian ;
d. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga ; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 9 (1) Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Perencanaan ; b. Sub Bagian Keuangan ; dan c. Sub Bagian Umum ; (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Sub
Bagian
yang
dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
10
Pasal 10 (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program ; b. menghimpun semua permasalahan
serta usulan dari satuan
organisasi ; c.
menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanakan program dan proyek ;
d. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program ; e. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis ; dan f.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. melakukan
penghimpunan
data
dan
menyusun
rencana
anggaran rutin dan anggaran pembangunan ; b. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan ; c. melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan dinas lainnya ; d. melakukan
penyusunan
laporan
pertanggunggjawaban
pengelolaan keuangan ; dan e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. melakukan surat menyurat, penggandaan dan tata kearsipan ; b. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta memelihara perlengkapan, peralatan kantor dan keamanan kantor ; c. melakukan
penyusunan
perencanaan
dan
mengurus
pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor ; d. melakukan pengurusan tugas-tugas keprotokolan dan perjalanan dinas ; e. melakukan penyiapan dan penyajian informasi ; f. melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan kepustakaan ; g. melakukan pengelolaan data administrasi kepegawaian untuk bahan perencanaan penyusunan program ; h. melakukan urusan administrasi untuk pengusulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan tingkat ; dan
11
i. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Bidang Pendaftaran Penduduk Pasal 11 Bidang Pendaftaran
Penduduk mempunyai
tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang pendaftaran penduduk dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 12 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi : a. perumusan dan pelaksanaan pendaftaran penduduk ; b. pemberian Nomor Induk Kependudukan ; c.
pengkoordinasian dan pengadaan Kartu Keluarga ;
d. pengkoordinasian dan pengadaan Kartu Tanda Penduduk ; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 13 (1) Bidang Pendaftaran Penduduk membawahkan : a. Seksi Identitas Penduduk ; dan b. Seksi Perkembangan Penduduk. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 14 (1) Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas : a. melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ; b. mengkoordinir pengadaan bahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;
12
c.
memantau distribusi bahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi identitas kependudukan ; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Seksi Perkembangan Penduduk mempunyai tugas: a. melaksanakan
penyusunan
program
pemantauan
perkembangan penduduk ; b. melaksanakan analisa data pertumbuhan penduduk ; c.
menyusun laporan dan menyampaikan informasi perkembangan penduduk ; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Bidang Pencatatan Sipil Pasal 15 Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang pencatatan sipil dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a. pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran ; b. pencatatan
dan
penerbitan
kutipan
akta
perkawinan,
akta
perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam ; c.
pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian ;
d. pencatatan
dan
penerbitan
kutipan
akta
pengakuan
dan
pengesahan anak ; e. pencatatan dan penerbitan kutipan salinan akta catatan sipil f.
pelaksanaan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dalam rangka pelayanan satu atap di bidang catatan sipil ; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
13
Pasal 17 (1) Bidang Pencatatan Sipil membawahkan : a. Seksi Pencatatan ; dan b. Seksi Penerbitan. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 18 (1) Seksi Pencatatan mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pencatatan dan pendaftaran catatan sipil ; b. melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan dan pengelolaan data catatan sipil ; c.
melaksanakan evaluasi dan pelaporan data catatan sipil ; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Seksi Penerbitan mempunyai tugas : a. menyiapkan penerbitan akta catatan sipil ; b. menyampaikan kutipan akta catatan sipil ; c.
melaksanakan evaluasi dan pelaporan penerbitan akta catatan sipil; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Bidang Informasi Kependudukan Pasal 19 Bidang Informasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanankan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang informasi kependudukan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Informasi Kependudukan mempunyai fungsi : a. perumusan dan pelaksanaan sistem informasi dan manajemen kependudukan ;
14
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan kependudukan ; c.
pengolahan data kependudukan ;
d. penyusunan data statistik dan layanan informasi kependudukan ; e. pelaksanaan penyuluhan dan dokumentasi kependudukan ; dan f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 21
(1) Bidang Informasi Kependudukan membawahkan : a. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi ; dan b. Seksi Penyuluhan dan Dokumentasi. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 22 (1) Seksi Sistem dan Teknologi Informasi mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dan menyusun program pengembangan sistem informasi kependudukan ; b. melaksanakan koordinasi dan integrasi dengan instansi terkait dalam rangka pemanfaatan sistem informasi kependudukan ; c.
melaksanakan analisa dan aplikasi data kependudukan ;
d. menyiapkan
dan
melaksanakan
layanan
informasi
kependudukan ; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Informasi
Kependudukan
sesuai
dengan
bidang
tugasnya. (2) Seksi Penyuluhan dan Dokumentasi mempunyai tugas : a. menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan
sosialisasi
dan
penyuluhan bidang kependudukan ; b. melaksanakan,
memilah,
menyimpan
dan
memelihara
data/dokumentasi kependudukan ; c.
menyusun grafik dan statistik kependudukan ;
d. membuat laporan kegiatan penyuluhan dan dokumentasi ; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Informasi
tugasnya.
Kependudukan
sesuai
dengan
bidang
15
Bagian Keenam Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pasal 23 Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanankan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 24 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. pengendalian
dan evaluasi kegiatan
operasional kependudukan
dan catatan sipil ; b. penyimpanan data pelaporan kegiatan kependudukan dan catatan sipil ; c.
pelaksanaan identifikasi, analisa dan penyelesaian permasalahan kependudukan dan catatn sipil ; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 25 (1) Bidang Evaluasi dan Pelaporan membawahkan : a. Seksi Evaluasi ; dan b. Seksi Pelaporan. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 26 (1) Seksi Evaluasi mempunyai tugas : a. melaksanakan
pemantauan
dan
evaluasi
kegiatan
kependudukan ; b. melaksanakan identifikasi, analisa dan upaya penyelesaian permasalahan kependudukan ;
16
c.
melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi kegiatan kependudukan ; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Evaluasi
dan
Pelaporan
sesuai
dengan
bidang
tugasnya. (2) Seksi Pelaporan mempunyai tugas : a. menyusun dan membuat laporan kependudukan ; b. melaksanakan
pemantauan
pelaksanaan
laporan
data
kependudukan dari Kecamatan ; c.
mengkompilasi laporan data kependudukan ; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Evaluasi
dan
Pelaporan
sesuai
dengan
bidang
tugasnya. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasal 27 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 28 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya ; (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
17
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB IV TATA KERJA Pasal 29 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan
Satuan Organisasi
dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang
diperlukan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
18
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. Ditetapkan di Ngawi Pada Tanggal 15 September 2008 BUPATI NGAWI, ttd HARSONO Diundangkan di Ngawi pada tanggal 15 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, ttd MAS AGOES NIRBITO MOENASIWASONO BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2008 NOMOR 41
