BUPATI MAGETAN PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN BUPATI MAGETAN,

BUPATI MAGETAN PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN BUPATI MAGETAN, Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan, maka dipandang perlu menetapkan Tugas Pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan Organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan; b. bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ) ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176 ) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194 ) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) . 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4 ); MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG TUGAS, POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Magetan. 2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. 2

4. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. 5. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2 Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan merumuskan perencanaan kebijakan serta melaksanakan pembinaan, evaluasi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan di bidang pendidikan.

Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan operasional, pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat Propinsi dan Nasional; b. pembinaan dan pengembangan kurikulum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; c. perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan, dan pengembangan teknis operasional bidang pendidikan; d. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Dinas Pendidikan Propinsi, Departeman Pendidikan Nasional maupun dengan Dinas Instansi terkait; e. pembinaan manajemen sekolah pada tiap satuan pendidikan; f. pelaksanaan upaya peningkatan mutu pendidikan baik pendidikan formal, informal dan non formal; g. penentuan pagu dan pengawasan pelaksanaan penerimaan siswa baru di setiap satuan pendidikan; h. penanggungjawab dalam setiap pelaksanaan penilaian dan evaluasi pendidikan di setiap satuan pendidikan: i. pembinaan dan pengembangan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan; j. perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, penegakan disiplin serta pengaturan formasi pada setiap lembaga pendidikan; k. perencanaan, pengelolaan anggaran pendidikan secara transparan dan akuntabel; 3

l. pembantu pelaksanaan akreditasi pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal; m. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ); dan n. pelaksanaan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Bupati. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4 (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas ; b. penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan ; d. pengelolaan urusan kepegawaian ; e. pengelolaan urusan keuangan ; f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan ; g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai; h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan antar bidang ; i. pengoordinasian penyusunan program setiap bidang ; j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pada masing-masing bidang ; dan k. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 5 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan; b. melaksanakan pengadaan barang dan jasa ; c. melaksanakan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan ; d. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor ; e. mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor; administrasi kepegawaian, meliputi f. menyelenggarakan pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk dan mutasi pegawai ; g. mengurus kenaikan pangkat pegawai; h. menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai ; i. mengurus kesejahteraan pegawai ; dan j. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 4

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran keuangan; b. menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; c. menyelenggarakan tata usaha keuangan; d. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan. e. menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas; f. menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai; g. melaksanakan evaluasi anggaran; dan h. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas ; a. merencanakan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan laporan; b. mengoordinasikan penyusunan program kegiatan; c. melakukan analisa data dan penyusunan program kegiatan; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan; e. menyusun laporan hasil kegiatan; dan f. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris. Bagian Ketiga Bidang Pendidikan TK dan SD Pasal 6 (1) Bidang Pendidikan TK dan SD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam pembinaan serta pengembangan pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendidikan TK dan SD menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Pendidikan TK dan SD; b. pembinaan pengawas dan penetapan kurikulum dan pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan TK dan SD; pengelolaan sekolah pada c. pendataan dan pengembangan pendidikan TK dan SD; d. pelaksanaan pengadaan dan distribusi sarana pendidikan pada pendidikan TK dan SD; e. penyusunan perencanaan rehab gedung sekolah dan prasarana lainnya; dan f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Pendidikan TK dan SD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

5

Pasal 7 (1) Seksi Kurikulum mempunyai tugas : a. mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan desimalisasi kurikulum dan kalender Pendidikan TK dan SD; b. menyebarluaskan pedoman dan petunjuk tentang metode mengajar dan evaluasi belajar di TK dan SD; c. mengolah dan mengembangkan teknik evaluasi serta menilai dan menyusun bahan evaluasi belajar di TK dan SD; d. memonitor, melakukan pencatatan dan memeriksa keabsahan STTB/Ijazah TK dan SD; e. menyusun inventarisasi, dokumentasi dan laporan hasil evaluasi belajar pada TK dan SD; f. mencatat dan menilai buku pelajaran murid, buku pegangan guru dan buku perpustakaan di TK dan SD; g. mempersiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar pada TK dan SD; h. mengumpulkan dan mengolah data/informasi tentang pelaksanaan kurikulum termasuk kegiatan kokurikuler di TK dan SD; i. mempersiapkan usul, saran dan pertimbangan Kepala Bidang tentang penyempurnaan kurikulum TK dan SD; j. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan eksperimentasi pembaharuan/inovasi metode belajar mengajar dan kegiatan lomba Mata Pelajaran pada TK dan SD; k. mempersipakan pedoman dan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan murid baru dan meneliti mutasi murid pada TK dan SD; l. menyusun laporan seksi; dan m. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD. (2) Seksi Sarana Pendidikan mempunyai tugas : a. mempersiapkan usul pengadaan dan distribusi sarana pendidikan pada TK dan SD; b. menyebarluaskan petunjuk penggunaan sarana pendidikan pada TK dan SD; c. mempersiapkan bahan penilaian kualitas dan kuantitas serta penggunaan sarana pendidikan pada TK dan SD; d. melakukan inventarisasi / mengumpulkan dan mengolah data sarana pendidikan pada TK dan SD; e. mempersiapkan bahan usul pembangunan gedung dan rehabilitasi bangunan serta rencana penetapan lokasi TK dan SD; f. membuat analisis kebutuhan sarana pendidikan pada pada TK dan SD; g. mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman serta petunjuk pelaksanaan pengurusan perpustakaan pada TK dan SD; h. menyusun laporan seksi dan mempersiapkan penyusunan laporan Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD; dan i. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD. 6

(3) Seksi Pengelolaan Sekolah mempunyai tugas : a. mengumpulkan data dan laporan TK dan SD; b. mengolah dan menganalisis data/informasi TK dan SD; c. menyusun statistik TK dan SD; d. menyajikan data/informasi TK dan SD; e. mempersiapkan bahan bimbingan terhadap lembaga pengelola TK dan SD; f. mempersiapkan ijin penyelenggaraan TK dan SD; g. mempersiapkan bahan rekomendasi pemberian bantuan kepada TK dan SD; h. mempersiapkan bahan usul akreditasi TK dan SD Negeri/Swasta; i. menyusun laporan seksi; j. menyusun kegiatan UKS, Tiwisada dan Kinerja gugus pada TK dan SD; k. mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni serta Kegiatan HAN Tingkat SD dan TK; l. mempersiapkan Siswa SD yang berkelainan khusus untuk kegiatan Tetirah dan kegiatan luar biasa lainnya; dan m. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang TK dan SD.

Bagian Keempat Bidang Pendidikan Menengah

Pasal 8 (1) Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam pembinaan serta pengembangan pendidikan Sekolah Menengah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan operasional dan program kerja Bidang Pendidikan Menengah; b. pelaksanaan dan sosialisasi standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten; c. pendataan dan pengembangan pengelolaan, menyiapkan bahan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan, penyediaan bantuan biaya penjaminan mutu pada sekolah menengah sesuai kewenangannya; 7

d. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum serta pengawasan terhadap pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sekolah menengah; e. pelaksanaan perencanaan pengadaan dan distribusi, serta pengawasan pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah menengah; f. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ; (3) Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 (1) Seksi Pengembangan Pendidikan dan Kesiswaan mempunyai tugas: a. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah; b. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan menengah; c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah menengah di tingkat Kabupaten; d. membantu penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan desimilasi kurikulum, kalender pendidikan sekolah menengah; e. menyebarluaskan pedoman dan petunjuk teknis metode mengajar dan evaluasi serta evaluasi belajar di sekolah menengah; f. membantu mengolah dan mengembangkan teknik evaluasi serta menilai dan menyusun bahan evaluasi belajar sekolah menengah; g. mengusulkan penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah di tingkat kabupaten; h. memonitor, melakukan pencatatan dan memeriksa keabsahan STTB atau ijazah sekolah menengah; i. mempersiapkan pedoman dan buku petunjuk penggunaan alat bantu belajar pada sekolah menengah; j. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi tentang pelaksanaan kurikulum termasuk kegiatan kurikuler di sekolah menengah; k. mempersiapkan usul, saran dan pertimbangan tentang penyempurnaan dan pengembangan kurikulum sekolah menengah; l. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan eksperimentasi pembaharuan dan atau inovasi metode belajar mengajar pada sekolah menengah; m. mempersiapkan pedoman dan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan murid baru, meneliti mutasi murid dan usaha kesehatan sekolah serta bimbingan dan konseling pada sekolah menengah; n. menyelenggarakan kegiatan lomba olah raga, seni dan budaya bagi pelajar sekolah menengah; o. membina kreatifitas dan prestasi siswa sekolah menengah; p. menyusun laporan seksi; dan q. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah. 8

(2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas: a. mengawasi terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah; b. mengawasi pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan menengah; c. mengawasi penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah ; d. mempersiapkan usul pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah menengah; e. menyebarluaskan petunjuk penggunaan sarana pendidikan pada sekolah menengah; f. mempersiapkan bahan penilaian kualitas dan kuantitas serta penggunaan sarana pendidikan pada sekolah menengah; g. melakukan inventarisasi dan atau mengumpulkan dan mengolah data sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah menengah; h. mempersiapkan bahan usul pembangunan gedung dan rehabilitasi bangunan serta rencana penetapan lokasi pada sekolah menengah; i. membuat analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah menengah; j. mempersiapkan dan menyebarluaskaan pedoman serta petunjuk pelaksanaan pengurusan sarana dan prasarana pada sekolah menengah; k. mempersiapkan dan menyusun laporan seksi; dan l. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah. (3) Seksi Pengelolaan Sekolah mempunyai tugas: a. melaksanakan sosialisasi dan melaksanakan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten; b. mengelola dan menyelenggarakan pendidikan menengah; c. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian ijin pendirian serta pencabutan ijin satuan pendidikan menengah; d. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian ijin pendirian serta pencabutan ijin satuan pendidikan menengah berbasis keunggulan lokal; f. memperbarui data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten; g. menyediakan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah sesuai kewenangannya; h. membiayai penjaminan mutu satuan pendidikan menengah sesuai kewenangannya; i. melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan menengah; j. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan menengah di tingkat kabupaten; k. melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional; l. melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu; 9

m. melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan menengah skala kabupaten; n. membina perpustakaan sekolah menengah; dan o. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah.

Bagian Kelima Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

Pasal 10 (1) Bidang Pendidikan Non Formal Dan Informal mempunyai tugas merumuskan kebijakan, merencanakan program dan melaksanakan pembinaan serta pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Non Formal dan Informal ; b. penyusunan rencana dan program di bidang Pendidikan Non Formal dan Informal ; c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang Pendidikan Non Formal dan Informal; d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang Pendidikan Non Formal dan Informal ; e. pengoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pendidikan Non Formal dan Informal ; f. pelaksanaan pengendalian kegiatan di bidang Pendidikan Non Formal dan Informal; g. pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Pendidikan Non Formal dan Informal ; dan h. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 11 (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 10

b. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); c. menyusun program kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pada kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); e. melaksanakan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat pada kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan f. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal . (2) Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan Pendidikan Kesetaraan; b. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur kegiatan Pendidikan Kesetaraan; c. menyusun program kegiatan Pendidikan Kesetaraan; d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pada kegiatan Pendidikan Kesetaraan; e. melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat pada kegiatan Pendidikan Kesetaraan; dan f. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal. (3) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Kursus dan Pembinaan Kelembagaan; b. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur kegiatan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Kursus dan Pembinaan Kelembagaan; c. menyusun program kegiatan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Kursus dan Pembinaan Kelembagaan; d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pada kegiatan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Kursus dan Pembinaan Kelembagaan; e. melaksanakan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat pada kegiatan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Kursus dan Pembinaan Kelembagaan; dan f. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal . (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal . Bagian Keenam Bidang Ketenagaan Pasal 12 (1) Bidang Ketenagaan mempunyai tugas merencanakan dan menyusun formasi, pengembangan karier pegawai serta melaksanakan pengelolaan Pegawai Tidak Tetap. 11

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Ketenagaan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan formasi pegawai; b. perancangan pelaksanaan promosi, rotasi dan alih tugas; c. penyiapan materi personil untuk mengisi lowongan jabatan; d. perancangan rumusan karier pegawai; e. pelaksanaan pengelolaan pegawai tidak tetap; dan f. pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 13 (1) Seksi Ketenagaan Pendidikan TK dan SD mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data guru dan staf pada TK dan SD; b. menghimpun usulan dan hasil penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat guru dan staf pada TK dan SD; c. mempersiapkan usul ijin dan tugas belajar guru dan staf TK dan SD; d. menghimpun dan mengusulkan pemberhentian dan pensiun guru dan staf TK dan SD; e. melaksanakan tata usaha mutasi gaji, gaji berkala, impassing gaji guru dan staf pada TK dan SD; f. melaksanakan tata usaha perkawinan dan perceraian guru dan staf pada TK dan SD; g. melaksanakan proses usulan Karis, Karsu, Taspen, tabungan perumahan guru dan staf pada TK dan SD; h. menyusun laporan seksi; dan i. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagaan. (2) Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data guru dan staf pada SMP, SMA, SMK dan Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ); b. menghimpun usulan dan hasil penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat guru dan staf pada SMP, SMA, SMK dan Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ); c. mempersiapkan usul ijin dan tugas belajar guru dan staf pada SMP, SMA, SMK dan Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ); d. menghimpun dan mengusulkan pemberhentian dan pensiun guru dan staf pada SMP, SMA, SMK dan Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ); e. melaksanakan tata usaha mutasi gaji, gaji berkala, impassing gaji guru dan staf pada SMP, SMA, SMK dan Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ); f. melaksanakan tata usaha perkawinan dan perceraian guru dan staf pada SMP, SMA, SMK dan Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ); 12

g. melaksanakan proses usulan Karis, Karsu, Taspen, tabungan perumahan guru dan staf pada SMP, SMA, SMK dan Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ); h. menyusun laporan seksi; dan i. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagaan. (3) Seksi Pengembangan mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan perencanaan formasi berdasarkan peta Jabatan struktural dan fungsional; b. melaksanakan penyusunan formasi; c. menyusun dan menyiapkan program promosi, rotasi dan alih tugas jabatan struktural dan fungsional; d. menghimpun data lowongan jabatan dan menyiapkan materi pengisian jabatan struktural dan fungsional sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan; e. menyelenggarakan tata usaha diklat teknis dan diklat fungsional; f. melaksanakan tata usaha pelanggaran disiplin pegawai; g. melaksanakan tata usaha kesejahteraan pegawai meliputi sertifikasi, Taspen, satya lencana, asuransi, penghargaan dan pemberian insentif; h. menyusun laporan seksi; dan i. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagaan; (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagaan. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 14 Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 22 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. Ditetapkan di Magetan pada tanggal 21 November 2008 BUPATI MAGETAN

H. SUMANTRI Diundangkan di Magetan pada tanggal 21 November 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. WARSITO BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2008 NOMOR 58

14

15