PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGETAN, Menimbang
:
a.
b.
bahwa sehubungan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, ketentuan Pasal 8 perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa dan pelayanan kepada masyarakat di desa serta guna penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat desa di wilayah Kabupaten Magetan, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; bahwa perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 8).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 8) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 huruf d diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa selain Sekretaris Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945; c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat; d. berusia sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 46 (empat puluh enam) tahun;
e. f. g.
h.
i.
j.
sehat jasmani dan rohani; berkelakuan baik, jujur, dan adil; tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; penduduk desa setempat atau telah bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara berturut-turut; khusus untuk calon Kamituwo adalah penduduk yang berasal dan berdomisili dari dukuh yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4a) dan ayat (4b) serta ketentuan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa paling lambat 15 (lima belas hari) setelah perangkat desa berhenti dari jabatan. (2) Panitia Pengisian Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas : a. membuat pengumuman pendaftaran calon Perangkat Desa ; b. menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Desa ; c. melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon Perangkat Desa ; d. melaksanakan ujian terhadap bakal calon Perangkat Desa ;
e. membuat berita acara ujian dan berita acara hasil ujian ; f.
menyampaikan hasil ujian kepada Kepala Desa untuk diproses lebih lanjut;
g. menyelesaikan masalah-masalah yang timbul
dalam
proses
pengangkatan
Perangkat Desa, apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan Panitia tingkat Desa
akan
diselesaikan
di
tingkat
kecamatan ; h. menetapkan
besarnya
biaya
pengangkatan Perangkat Desa dengan persetujuan BPD. (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil ujian perangkat desa dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, Kepala Desa melaporkan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi. (4a) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari. (4b) Apabila rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetujui terhadap usulan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 15
(lima
belas)
hari
sejak
diterimanya
rekomendasi dari Camat. (5) Dihapus. 3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
BAB III MASA JABATAN Pasal 8 (1) Masa jabatan perangkat desa adalah sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enampuluh) tahun. (2) Apabila masa jabatan perangkat desa berakhir, dan belum dilaksanakan pengangkatan yang baru, maka Kepala Desa dapat menugaskan seorang pelaksana harian (Plh) dari unsur perangkat desa lainnya. (3) Dihapus. 4. Ketentuan Pasal 24 diubah menjadi 2 (dua) ayat sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut : BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 (1)
(2)
Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang ada dan masih menjabat pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka masa jabatannya sebagai Perangkat Desa adalah sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun. Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang ada dan masih menjabat pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa sampai dengan yang bersangkutan berumur 64 (enam puluh empat) tahun.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.
Ditetapkan di Magetan pada tanggal 14 Agustus 2009 BUPATI MAGETAN Ttd H. SUMANTRI Diundangkan di Magetan pada tanggal 14 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN Ttd H. WARSITO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2009 NOMOR 4
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 7 TAHUN 2006 TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa dan pelayanan kepada masyarakat di desa serta guna penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat desa di wilayah Kabupaten Magetan, dipandang perlu mengubah ketentuan mengenai masa jabatan bagi perangkat desa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (4a) Cukup jelas
Ayat (4b) Apabila terhadap laporan/usulan hasil pemilihan Perangkat Desa dari Kepala Desa ditolak oleh Camat, maka Kepala Desa segera menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan sesuai saran dari Camat atau melaksanakan ujian ulang Perangkat Desa. Ayat (5) Cukup jelas Angka 3 Pasal 8 Cukup jelas Angka 4 Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal II Cukup jelas
