PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MAGETAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGETAN,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan di lingkungan internal Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu adanya upaya yang optimal dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kemajuan masyarakat yang semakin meningkat ; b. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa pegawai negeri sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membanguan sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai negeri sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b,
perlu
membentuk
Peraturan
Daerah tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Magetan;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
2730); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153) ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MAGETAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Magetan. 2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Magetan. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan. 5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
3
6. Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab.
BAB II PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.
Pasal 4
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
4
Pasal 5
Sekretariat
Dewan
melaksanakan
tugas
Pengurus
KORPRI
sebagaimana
Kabupaten
dimaksud
dalam
dalam Pasal
4
menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama; b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani; c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial; d. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri atas : a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama; b. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
Pasal 7
Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.
Pasal 8
Sub
Bagian
Olah
Raga,
Seni,
Budaya,
Mental
dan
Rohani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental rohani.
5
Pasal 9 Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta memberikan bantuan hukum dan sosial. Pasal 10 Susunan Organisasi Sekretariat Dewan pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON Pasal 11 Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon III.b. (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
BAB VI TATA KERJA
Pasal 13
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten serta dalam hubungan dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
6
(2) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. (3) Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasi bawahan
dan
memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB VII PENDANAAN
Pasal 14
Pendanaan Penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
7
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.
Ditetapkan di Magetan pada tanggal 16 Desember 2010
BUPATI MAGETAN
TTD
SUMANTRI
Diundangkan di Magetan pada tanggal 27 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TTD
ABDUL AZIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2011 NOMOR 5
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR
9
TAHUN 2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MAGETAN
I. UMUM Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari. Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia
Kabupaten Magetan dibentuk dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Memperhatikan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Magetan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas.
9
Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan laporan adalah laporan baik secara lisan maupun tertulis. Ayat (5 Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 5
10
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR : 9 Tahun 2010 TANGGAL : 16 Desember 2010
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KERJASAMA
SUB BAGIAN OLAHRAGA, SENI BUDAYA, MENTAL DAN ROHANI
SUB BAGIAN USAHA, BANTUAN HUKUM DAN SOSIAL
BUPATI MAGETAN TTD SUMANTRI
