PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2005 - 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGETAN, Menimbang

: a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek; b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;

Mengingat

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005–2025. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembagaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 4725); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur ; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA

PANJANG

DAERAH

KABUPATEN

MAGETAN TAHUN 2005-2025. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Magetan. 2. Bupati adalah Bupati Magetan. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005–2025, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, yang selanjutnya disebut RPKD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2 (1) (2)

Program Pembangunan Daerah Tahun 2005–2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah. Penjabaran RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 3

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan. Pasal 4 (1)

(2) (3)

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 5

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah Kabupaten, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

(2)

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya. BAB III PENGENDALIAN DAN EVAUASI Pasal 6

(1) (2)

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7

RPJM Daerah yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan. Ditetapkan di Magetan pada tanggal 20 Agustus 2009 BUPATI MAGETAN

TTD H. SUMANTRI

Diundangkan di Magetan pada tanggal 20 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN TTD H. WARSITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2009 NOMOR 8

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2005 - 2025 I.

UMUM Pembangunan

nasional adalah

rangkaian

upaya

pembangunan

yang

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, maka Kabupaten Magetan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 tahun (2005–2025). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Magetan yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Kabupaten Magetan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencukupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005–2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. RPJPD Kabupaten Magetan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Magetan pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD Kabupaten Magetan sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD itu dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah,

rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Magetan. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005–2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005–2025. II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Program pembangunan daerah adalah uraian secara umum tentang arah kebijakan pembangunan daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh masing-masing

Kepala

Pembangunan

Daerah

SKPD.

Kepala

menghimpun

dan

Badan

Perencanaan

menganalisis

hasil

pemantauan pelaksanaan RPJP Daerah dari masing-masing SKPD. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR : 8 TAHUN 2009 TANGGAL : 20 Agustus 2009

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2005 - 2025 BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan penting dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintahan. Undang-undang tersebut memberi tekanan dan ruang gerak penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Dalam undang-undang tersebut diatur kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam bidang-bidang: pertanian, kehutanan dan perkebunan, kelautan, pertambangan dan energi, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, penataan ruang permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah, hukum dan perundang-undangan. Undang-undang tersebut merupakan salah satu upaya penyempurnaan regulasi dalam kaitan tugas dan wewenang serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai suatu upaya penguatan ekonomi lokal dan pelayanan administrasi pemerintahan di daerah secara lebih baik. Upaya tersebut merupakan langkah yang menjadi prasyarat untuk terciptanya kondisi yang lebih baik di masa mendatang yakni peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai oleh peningkatan pendapatan masyarakat, harga diri (self esteem) dan kebebasan untuk memilih (freedom to choose). Pemerintah terus berupaya untuk dapat memfasilitasi, memobilisasi dan mempromosikan perubahan tersebut menuju suatu target pembangunan tertentu disesuaikan dengan kemampuan dan peluang yang dimiliki. Kabupaten Magetan membutuhkan suatu pedoman rencana pembangunan yang memuat seluruh aspek pembangunan sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi dan otonomi yang cukup berat konsekuensinya secara terkoordinasi dan berkelanjutan sehingga tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Pedoman rencana pembangunan Kabupaten Magetan diharapkan dapat mengakomodasi rencana pembangunan jangka panjang selama 20 tahun. Hal ini mengingat fluktuasi, fenomena dan pengaruh yang sangat besar dari pasar global

terhadap perkembangan perekonomian daerah. Perubahan tersebut terjadi dengan sangat perlahan namun dalam jangka panjang dampaknya cukup besar seperti demografi, sumberdaya alam serta ekonomi. Perubahan ini seringkali tidak terdeteksi dalam periode waktu pendek seperti lima tahunan. Perubahan tersebut perlu diantisipasi dan dituangkan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Untuk itu Kabupaten Magetan mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai pedoman pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu dan menjabarkan lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disamping Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang tersebut mengatur tata cara perencanaan pembangunan daerah dengan mengikuti tahapan perencanaan serta mencoba mengintegrasikan kepentingan daerah dan kepentingan nasional secara bersamaan. Tata cara perencanaan tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergi penyelesaian masalah nasional dalam skala lokal serta penyelesaian masalah lokal dalam kebijakan nasional. Sejalan dengan Lampiran A.VI.a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, yang memuat kode dan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, telah ditetapkan bahwa ada banyak fungsi yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi pemerintahan daerah ke dalam program-program dan kegiatan diperlukan perumusan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki jangkauan upaya pembangunan jangka panjang 20 tahun. Sebagai dokumen perencanaan, RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Sebagai dokumen perencanaan berdimensi jangka panjang (20 tahun ke depan), RPJPD merupakan dokumen penting yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD). Penyusunan dokumen RPJPD perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan.

1.2.

PENGERTIAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Magetan adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Magetan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Kabupaten Magetan yang berisi Visi, Misi dan Arah Pembangunan untuk periode perencanaan tahun 2005–2025.

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut: 1.

Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan, prioritas kegiatan lima tahunan yang akan dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Magetan.

2.

Menyediakan satu pedoman berwawasan jauh ke depan untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan mendasarkan pada kondisi riil dan proyeksi di masa yang akan datang.

3.

Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberian pelayanan masyarakat di daerah dengan orientasi ke masa depan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dan visi serta misi Kabupaten Magetan.

4.

Memberikan acuan bagi seluruh komponen daerah Kabupaten Magetan (pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan segenap komponen daerah lainnya) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang disepakati bersama.

5.

Menata keberlanjutan pembangunan sebagai bagian upaya pembangunan daerah Kabupaten Magetan untuk masa 20 tahun mendatang.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 adalah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Magetan dengan penekanan pada: 1.

Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan di Kabupaten Magetan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha).

2.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun).

1.4.

3.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pembangunan pusat dan daerah.

4.

Menjamin penggunaan sumberdaya Kabupaten Magetan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

5.

Menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Magetan.

LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembagaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 4725); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun.

tentang

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025

1.5.

HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN

1. RPJPD Kabupaten Magetan memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang (20 tahun), yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur. 2. RPJPD Kabupaten Magetan disusun berbasis Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan yang merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur. 3. RPJPD Kabupaten Magetan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati untuk periode perencanaan 5 tahunan. 4. RPJMD Kabupaten Magetan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan. 5. Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka Menengah (5 tahunan) dari SKPD yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD.

Selanjutnya hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut: RPJP Nasional

RPJM Nasional

Pedoman

Dijabarkan

Diperhatikan

Diperhatikan

Diacu RPJP Daerah Provinsi

RPJM Daerah Provinsi

Pedoman

20 Tahun

RKP

Dijabarkan

Pedoman Penyusunan RAPBD Propinsi

RKP Daerah Provinsi

5 Tahun

1 Tahun Pedoman

Pedoman Diperhatikan

Diperhatikan Diperhatikan Diacu

Renstra SKPD Provinsi

Renja SKPD Propinsi Pedoman

5 Tahun RPJP Daerah Kab/Kota

RPJM Daerah Kab/Kota

Pedoman

1 Tahun RKP Daerah Kab/Kota

Diperhatikan

Pedoman 20 Tahun

5 Tahun

Pedoman Penyusunan RAPBD Kab/Kota

Pedoman Diperhatikan Pedoman Pedoman Renstra SKPD Kab/Kota

Pedoman

1 Tahun

5 Tahun UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Renja SKPD Kab/Kota

UU Keuangan Negara

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

1.6.

SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD Lampiran Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG

1.2.

PENGERTIAN

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.

LANDASAN HUKUM

1.5.

HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN

1.6. BAB II

SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD

KONDISI UMUM DAERAH 2.1.

KONDISI SAAT INI

2.2.

TANTANGAN

2.3.

MODAL DASAR

2.4.

POTENSI PEMBANGUNAN DAERAH

2.5.

MASALAH PEMBANGUNAN DAERAH

2.6.

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

2.7.

ISU-ISU STRATEGIS

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN MAGETAN TAHUN 2005–2025

DAERAH

KABUPATEN

3.2.

VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2005–2025

3.3.

MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2005–2025

BAB IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2005–2025

PEMBANGUNAN

4.1.

SASARAN POKOK PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005–2025

4.2.

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005– 2005

4.3.

TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

2. 1. KONDISI SAAT INI Pembangunan yang telah diselenggarakan di Kabupaten Magetan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang fisik, sosial budaya, ekonomi dan sarana prasarana wilayah.

2.1.1. KONDISI FISIK Magetan merupakan Kabupaten terkecil kedua se-Jawa Timur, setelah Sidoarjo. Dengan luas seluruh Kabupaten Magetan adalah 688,85 Km2. Plaosan merupakan kecamatan terluas dengan luas 66,09 Km2, sedangkan Karangrejo dengan luas 15,15 Km2 merupakan kecamatan dengan luas terkecil. Berdasarkan Perda Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Sidorejo, Kabupaten yang awalnya terdiri dari 17 wilayah kecamatan dimekarkan menjadi 18 wilayah kecamatan, yaitu penambahan Kecamatan Sidorejo yang merupakan pemekaran wilayah Kecamatan Panekan, Kecamatan Plaosan dan Kecamatan Magetan. Sampai saat ini, Kabupaten Magetan terdiri dari 235 desa/kelurahan, 1.085 RW dan 4.640 RT. Berdasarkan klasifikasinya, sebanyak 62 desa/kelurahan termasuk dalam klasifikasi desa swadaya dan 173 desa/kelurahan termasuk desa swakarya. Kabupaten Magetan terletak di Bagian Barat Provinsi Jawa Timur, dengan posisi berada pada 7038’30” Lintang Selatan dan 111020’30” Bujur Timur. Secara administrasi, Kabupaten Magetan memiliki batas-batas sebagai berikut : 

Sebelah Utara

:

Kabupaten Ngawi



Sebelah Timur

:

Kabupaten Madiun



Sebelah Selatan

:

Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)



Sebelah Barat

:

Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah).

Kondisi fisiografi Kabupaten Magetan bervariasi, dengan kedudukan terletak pada ketinggian antara 25 sekitar 100 meter di atas permukaan air laut sekitar 14.334,19 Ha atau (20,28%); ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan air laut sekitar 34.078,17 Ha (49,47% dari luas wilayah); sedangkan ketinggian 500–1000 meter di atas permukaan air laut luasnya sekitar 11.206,60 Ha atau (16,27%); ketinggian di atas 1000 meter dpl luasnya 9.255,78 Ha atau (13,44%) dan menunjukkan keadaan yang bervariasi yaitu kondisi landai sampai kondisi pegunungan. Wilayah yang datar, sebagian besar terletak di Kecamatan Karangrejo dan Barat, Maospati, Bendo, Kawedanan, dan Takeran. Wilayah bergelombang terletak di Kecamatan Panekan dan Poncol. Sedangkan daerah yang terjal/perbukitan sebagian besar terletak di Kecamatan Plaosan. Luas wilayah Kabupaten Magetan adalah 688,85 km2 yang terbagi kedalam 6 tipologi, yaitu: 1. Tipe wilayah pegunungan dengan kondisi tanah subur yaitu Kecamatan Plaosan. 2. Tipe wilayah pegunungan dengan tanah sedang yaitu Kecamatan Panekan, dan Kecamatan Poncol Bagian Barat. 3. Tipe wilayah pegunungan dengan tanah kurang subur (kritis) yaitu Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Poncol Bagian Timur, dan Kecamatan Kawedanan Bagian Selatan. 4. Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian subur yaitu Kecamatan Barat dan Kecamatan Takeran. 5. Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian sedang yaitu Kecamatan Maospati, Kecamatan Magetan, sebagian Kecamatan Bendo, sebagian Kecamatan Kawedanan dan sebagian Kecamatan Sukomoro. 6. Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian kurang subur yaitu sebagian Kecamatan Bendo dan sebagian Kecamatan Sukomoro. Kemampuan tanah merupakan daya dukung tanah pada suatu wilayah apabila dilakukan pembudidayaan pada wilayah tersebut, ada lima indikator kemampuan tanah, yaitu : kemiringan tanah, kedalaman tanah, tekstur, drainase, dan erosi. Dilihat dari kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Magetan terbagi atas:   



Kemiringan 0 – 2 % merupakan wilayah datar dengan luas 37.732,01 Ha atau 54,77% dari luas wilayah Kabupaten Kemiringan 2 – 15 % merupakan wilayah landai dengan luas 10.199,40 Ha atau 14,81 % dari luas wilayah Kabupaten Kemiringan 15 – 40 % merupakan wilayah bergelombang dengan luas 8.442,58 Ha atau 12,26% dari luas wilayah Kabupaten Kemiringan 40 % merupakan wilayah bergelombang dengan luas wilayah 12.509,47 Ha atau 18,16 % dari luas wilayah Kabupaten

Dilihat dari segi kedalaman tanah, maka dominasi efektif tanah kurang dari 30 cm yang tercatat seluas 28.171,46 Ha atau sekitar 40,90 % dari luas wilayah Kabupaten Magetan dan terletak pada Kecamatan Poncol, Parang, Lembeyan, Kawedanan, Magetan, Bendo, Plaosan, Panekan, Sukomoro. Sedangkan efektif tanah lebih dari 90 cm luasnya sekitar 5.027 Ha atau 7,30 % dari luas kabupaten dan terdapat di Kecamatan Takeran, Sukomoro, Maospati, Barat, dan Karangrejo. Kabupaten Magetan memiliki sumber mata air sebanyak 197 titik dengan debit sekitar 3.517 liter/detik pada Tahun 2004 dan mengalami penurunan menjadi 2.555,8 liter/detik pada Tahun 2007. Ketersediaan air bersih di Kabupaten Magetan yang diproduksi oleh PDAM adalah 16.008.192 m3/tahun pada Tahun 2005 dan mengalami peningkatan menjadi 16.428.088 m3/tahun pada Tahun 2006. Air bersih ini berasal dari mata air yaitu sebesar 14.246.632 m3/tahun pada Tahun 2006. Kondisi geologi wilayah Kabupaten Magetan dan sekitarnya, Bagian Barat Laut yang ditempati Gunung Lawu termasuk dalam jalur gunung api kuarter yang masih giat, sedang Bagian Selatan termasuk dalam jalur Pegunungan Selatan. Pebukitan di utara Sungai Tirtomoyo merupakan pebukitan lipatan berarah Timur Laut Barat-Barat Daya. Perbukitan tinggi di sisi Selatannya selain terlipat juga tersesarkan. Secara morfogenesis pebukitan di Kabupaten Magetan dipengaruhi oleh struktur lipatan, sesar dan sifat litologi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Magetan terbentuk dari hasil gunung api kuarter muda yang terdiri dari lereccia, tuff, dan lakiri. Luas penggunaan tanah menurut status peruntukan lahan di Kabupaten Magetan pada tahun 2007 sebesar 68.885 Ha. Jenis penggunaan tanah yaitu sawah seluas 28.397 Ha (41,22%). Penggunaan tanah berupa tanah pekarangan paling luas ada di Kecamatan Panekan dengan luas keseluruhan di Kabupaten Magetan seluas 17.175 Ha (24,93%). Sedangkan tanah tegal/kebun paling luas ada di Kecamatan Parang, dengan luas keseluruhan se Kabupaten Magetan adalah 11.662 Ha (16,93%). Penggunaan tanah lainnya adalah hutan rakyat seluas 2.220 Ha (3,22%) dan hutan negara seluas 7.262 Ha (10,54%). Selama 2003-2007 Pemerintah Kabupaten Magetan mereboisasi 6.950 hektar. Tahun 2008, mereboisasi 320 hektar dengan pohon jati, mahoni, mindi, durian, alpukat, dan rambutan. Reboisasi sangat penting untuk mencegah longsor serta mengubah lahan kritis menjadi areal tangkapan air lagi. Potensi air yang terutama di Kabupaten Magetan adalah air permukaan (yang direfleksikan dengan debit sungai-sungai, telaga, embung, waduk), sumber-sumber atau mata air-mata air, air tanah (baik air tanah dangkal maupun air tanah dalam). Sebagian besar air untuk kepentingan irigasi di jaringan irigasi berasal dari Kali Madiun yang di alirkan dari Dam Jati. Penggunaan air di Kabupaten Magetan sebagian besar dimanfaatkan untuk irigasi sebesar 93,9%, air minum (3,6%), pabrik gula (1,1%), kolam air tawar

(0,5%), peternakan (0,3%), penggelontoran kota (0,1%), ketahanan nasional (0,2%), pengenceran limbah industri (0,1%), dan lain–lain (0,2%). Kebutuhan air penduduk Kabupaten Magetan dipenuhi oleh sumbersumber air setempat yang dikelompokkan atas sungai (ada 6 sungai) dengan sungai terbesar Kali Gandong, 2 buah telaga yaitu telaga Sarangan seluas 30 Ha dan Telaga Wahyu (10 Ha), mata air (65 buah mata air) dan sumber lainlain. Sumber air tersebut dimanfaatkan sebagai irigasi dan air minum. Potensi bahan galian/tambang yang ada di Kabupaten Magetan adalah bahan galian yang berasal dari permukaan tanah bagian luar seperti pasir, batu, dan tanah liat, di mana potensi tersebut banyak terdapat di Kecamatan Karangrejo, Sukomoro dan Bendo. Selain itu ada pula tambang tras yang sudah dimulai sejak tahun 1997 tapi masih dalam skala kecil. Adapun potensi bahan galian belerang yang berada di kawasan Gunung Lawu masih memerlukan penelitian tentang kadar dan produktivitasnya. Kabupaten Magetan memiliki hutan lindung yang berada di perbukitan Lereng Timur Gunung Lawu. Hutan lindung tersebut perlu dijaga kelestariannya serta perlu ditetapkan adanya larangan kegiatan budidaya apapun di kawasan tersebut, kecuali budidaya pariwisata alam yang sangat peduli dengan kelestarian alam sebagai obyek yang ditawarkannya. Jenis dan luas hutan di Kabupaten Magetan tercatat 5.739 Ha, 31% merupakan hutan lindung dengan luas 3.981,7 Ha dan 69 % hutan produksi dengan luas 1.757,30 Ha. Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran penting dalam keberlanjutan pembangunan Kabupaten Magetan. Namun demikian, peran penting ini belum dioptimalkan hingga saat ini. Fenomena yang terjadi justru menunjukkan bahwa kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Magetan berada pada tingkat cukup mengkhawatirkan. Dampak negatif dari fenomena ini diantaranya adalah semakin berkembangnya penyakit-penyakit berbasis lingkungan dan munculnya konflik sosial antara pencemar dan yang tercemar, serta konflik pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan di hulu dan hilir. Faktor-faktor dominan yang menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan dalam kurun waktu sepuluh tahun ini antara lain, masih tingginya tingkat alih fungsi lahan berfungsi lindung menjadi budidaya, pencemaran udara perkotaan, kerusakan dan kebakaran hutan, pencemaran dan sedimentasi sungai serta waduk, penambangan yang merusak lingkungan, dan pengambilan sumber daya air yang kurang terkendali, di samping meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam dan pengaruh dari pemanasan global. Hal tersebut diperparah dengan perilaku dan budaya yang belum ramah lingkungan, baik dari sisi perilaku membangun maupun perilaku individu masyarakatnya. Upaya pengelolaan lingkungan saat ini masih belum mampu menahan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Fenomena pemanfaatan ruang yang ada di wilayah Kabupaten Magetan secara sederhana terungkap dalam penggunaan lahan. Telah

dikemukakan sebelumnya bahwa penggunaan lahan di wilayah kabupaten ini dapat dipilahkan atas wilayah yang masing-masing memiliki karakteristik khas. Secara umum pemanfaatan lahan Magetan dapat dipilah atas kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung meliputi hutan lindung, kawasan resapan air, suaka alam, serta sempadan sungai. Dari tinjauan umum penggunaan lahan, pada kenyataanya pemanfaatan ruang di atasnya dapat lebih bervariasi. Hal ini terjadi karena adanya proses pergeseran penggunaan lahan pada sejumlah kasus. Sebagai hasilnya, di dalam permukiman di perdesaan juga tampak ditemui petak-petak kebun yang berselang-seling dengan perumahan penduduk. Selain itu pada areal hutan yang secara keruangan cenderung lebih berfungsi lindung juga terdapat pemanfaatan lain yang bersifat budidaya seperti perkebunan maupun pertanian rakyat, atau bahkan eksploitasi dengan diambil kayunya. Sementara itu, beberapa bagian perkebunan dapat saja tidak dimanfaatkan semestinya sehingga masuk ke dalam kategori belukar. Variasi pemanfaatan ruang tersebut dalam derajat tertentu akan mendorong perubahan penggunaan lahan di masa mendatang, dimana fungsi budidaya cenderung mendesak fungsi lindung. Untuk itu dalam pemanfaatan ruang wilayah perlu adanya perencanaan dan pengendalian yang intensif agar komposisi penggunaan lahan dapat terjaga secara proporsional. Pola ruang wilayah direncanakan secara ideal berlandaskan kesesuaian lahan dan fungsi eksisting yang telah mantap. Selain itu dicermati juga pola penggunaan tanah yang ada, dan dipertimbangkan aspek kelestarian fungsi lindung, keseimbangan lingkungan, serta juga faktor manusia berupa aspirasi dan kebijakan pengembangan lahan yang kadang tidak seiring dengan kondisi ideal. Bagi Kabupaten Magetan, arah penggunaan lahan dapat dipilahkan atas wilayah yang masing-masing memiliki karakteristik khas. Wilayah dataran rendah kabupaten bagian timur dicirikan dengan budidaya pertanian lahan basah sepanjang tahun; budidaya pertanian basah-kering dan holtikultura di wilayah tengah; serta hutan lindung dan budidaya perkebunan tanaman keras di daerah pegunungan sebelah barat. Lingkup lahan budidaya tetap merupakan sebagian terbesar wilayah kabupaten. Adapun pengembangan permukiman di wilayah kabupaten, terdistribusi di banyak area serta memanjang mengikuti pola jaringan jalan. Pola pengembangan sistem permukiman wilayah internal Kabupaten Magetan dikaitkan dengan hubungan fungsional pusat-pusat kegiatan eksternal mengarahkan pada konsep pengembangan struktur tata ruang wilayah. Struktur tata ruang ini memberikan gambaran kerangka dan organ-organ pokok yang terdapat dalam sistem permukiman wilayah kabupaten. Hal ini diperlihatkan dari tatanan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah serta keterkaitan di antaranya, atau secara riil dapat dinyatakan dengan sistem kotakota dan sistem jaringan transportasi.

Pengembangan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Magetan mengoptimalkan sinergi antara sistem transportasi darat Madiun-Ngawi yang bercabang di Maospati ke arah Magetan/Plaosan, yang menjadi kerangka wilayah. Secara tradisional jalur-jalur tersebut telah menjadi nadi utama wilayah yang memungkinkan adanya denyut kehidupan dan ekonomi. Selebihnya dilayani oleh jalur-jalur lokal yang telah masuk hingga berbagai penjuru wilayah. Kota-kota pusat permukiman secara tradisional juga berpokok pada kerangka yang tersedia tersebut.

2.1.2. KONDISI SOSIAL BUDAYA Jumlah penduduk Kabupaten Magetan sampai dengan akhir Desember 2007 sebanyak 693.274 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.006 jiwa/km2 dan terkonsentrasi di Kecamatan Magetan dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 2.220 jiwa/km2. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 1996-2007 sebesar 0,28%. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi tahun 1996-2007 ada di Kecamatan Plaosan yaitu sebesar 0,57%. Tekanan penduduk rata-rata Kabupaten Magetan (Tahun 2005) sebesar 8,24. Jika persentase jumlah petani dan keluarganya terhadap jumlah penduduk total 1, sebagai angka ideal, maka ambang batas penduduk Kabupaten Magetan sebesar 456.182 orang. Dengan demikian Kabupaten Magetan kelebihan penduduk sebesar 235.003 orang (2005). Tahun 2007 tekanan penduduk sebesar 6,80 (berdasarkan data Kecamatan Dalam Angka). Ambang batas penduduk sebesar 376.253 orang. Dengan demikian Kabupaten Magetan kelebihan penduduk sebesar 317.015 orang. Komposisi penduduk usia produktif sebesar 69,38 persen atau 480.994 orang, sedangkan sisanya sebesar 30,62 persen atau sekitar 212.280 orang merupakan penduduk usia tidak produktif yang terdiri dari 137.030 orang penduduk usia muda (0-14 tahun) dan 75.250 orang penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) sehingga angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Magetan tahun 2007 sebesar 44,13 artinya tiap 100 orang yang produktif harus menanggung 44 orang yang tidak produktif. Jumlah penduduk Kabupaten Magetan pada Tahun 2007 sebesar 693.274 jwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 335.292 jiwa atau 48,36% dari total penduduk Kabupaten Magetan dan penduduk perempuan sebesar 51,64% dari total penduduk atau sebanyak 357.982 jiwa. Rasio jenis kelamin (sex ratio) Kabupaten Magetan sebesar 94, artinya tiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki atau penduduk laki-laki lebih sedikit daripada penduduk perempuan. Persentase terbesar penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Magetan pada Tahun 2007 adalah berpendidikan SD (29,4%), diikuti oleh penduduk yang berpendidikan SLTP (20,2%) dan SLTA (19,2%). Sementara penduduk yang tidak atau belum tamat SD cukup besar yakni 15,69%. Menurut data Dinas Pendidikan pada tahun 2005 penduduk yang

memiliki pendidikan SD sebanyak 278.143 orang (40,18%), SLTP sebanyak 172.242 orang (24,88%) dan SLTA sebanyak 109.621 orang (15,84%). Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Magetan selama tahun 2003-2007 menunjukkan kecenderungan perkembangan yang cukup berarti. Pada jenjang SD, APK berkisar antara 109,41-112,83 persen dan APM berkisar antara 94,76-99,42 persen. Nampak kecenderungan semakin turunnya APK selama Tahun 20032007 dari 112,83 persen menjadi 109,41 persen. Meskipun APM di jenjang SD selama tahun tersebut menunjukkan peningkatan dari 97,67 persen menjadi 99,42 persen. APK maupun APM pada jenjang SLTP semakin menurun jika dibandingkan dengan jenjang SD. Hal ini mengisyaratkan bahwa partisipasi penduduk untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SLTP semakin menurun. APK jenjang SLTP berkisar antara 96,11-99,75 persen, sedangkan APM berkisar antara 76,82 persen-97,51 persen. Kecenderungan selama tahun 2003-2007 menunjukkan penurunan APK dan sebaliknya terjadi sedikit peningkatan APM dari 76,82 persen menjadi 79,05 persen. Demikian pula pada jenjang SLTA APK maupun APM menunjukkan penurunan jika dibandingkan jenjang pendidikan SD maupun SLTP. Hal ini berarti bahwa angka melanjutkan ke jenjang SLTA semakin rendah. Selama Tahun 2003-2007 APK SLTA menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2003 APK SLTA sebesar 70,84 persen, kemudian semakin menurun hingga tahun 2005 (64,75 persen) dan kemudian naik lagi menjadi 71,16 persen tahun 2007. Sementara APM selama tahun 2003-2007 cenderung mengalami sedikit kenaikan dari 55,45 persen (tahun 2003) menjadi 56,31 persen (tahun 2007). Selama Tahun 2005-2007 penduduk Kabupaten Magetan yang menyatakan mengalami keluhan kesehatan cenderung mengalami penurunan dari 25,50% di Tahun 2005 menjadi 20,39% pada Tahun 2007. Jika dibandingkan dengan keluhan kesehatan yang dialami oleh penduduk Provinsi Jawa Timur maka keluhan kesehatan penduduk Kabupaten Magetan jauh lebih rendah yakni 25,50% (Tahun 2005), sementara Provinsi Jawa Timur mencapai 29,13% pada tahun yang sama. Pada Tahun 2007 keluhan kesehatan di Kabupaten Magetan turun menjadi 20,39%, sebaliknya Provinsi Jawa Timur meningkat menjadi 34,55%.

Selama Tahun 2003 keluhan penyakit ISPA cenderung berfluktuasi dari 87.681 orang menjadi 85.604 orang pada tahun 2007. Bahkan tahun 2005 tercatat 102.653 orang menyatakan mengeluh tentang ISPA yang terganggu. Keluhan kesehatan ini cenderung mengalami peningkatan selama Tahun 2003-2007 yakni dari 35.049 orang menjadi 44.385. Kemudian diikuti oleh keluhan kesehatan tentang penyakit tekanan darah tinggi yang cenderung mengalami peningkatan pula dari 21.204 Tahun 2003 menjadi 24.229 Tahun 2007. Demikian pula dengan keluhan kesehatan pada tukak lambung

mengalami peningkatan yang cukup berarti dari 17.521 orang tahun 2003 menjadi 29.014 orang Tahun 2007. Pada Tahun 2005, penolong kelahiran terakhir yang menggunakan tenaga medis di Kabupaten Magetan tercatat 93,52%, sedangkan Provinsi Jawa Timur tercatat 77,50%. Akan tetapi jika dilihat perkembangan selama Tahun 2005 hingga Tahun 2007, penolong terakhir kelahiran yang menggunakan tenaga medis di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup berarti sebesar 4,45% yakni menjadi 81,95%, sedangkan di Kabupaten Magetan mengalami sedikit penurunan sebesar 0,76%. Indikator lain untuk melihat keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan adalah Angka Kematian Bayi. Semakin menurunnya Angka Kematian selama Tahun 2005-2007, Angka Kematian Bayi Kabupaten Magetan tidak mengalami peningkatan, terlihat dari data yang tercatat dari 28,44 menjadi 28,51 Ini berarti untuk setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 28 bayi meninggal di Kabupaten Magetan baik pada Tahun 2005 maupun Tahun 2007. Harapan Hidup penduduk Kabupaten Magetan selama Tahun 20052007 sedikit mengalami penurunan. Tahun 2005 tercatat Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Magetan sebesar 70,10 tahun, demikian pula Tahun 2006 sebesar 70,10 tahun dan Tahun 2007 menurun menjadi 69,93 tahun. Struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Magetan pada Tahun 2007 sektor pertanian masih mendominasi (63,29%) dari total 439.646 tenaga kerja. Sektor lain yang juga cukup besar diminati oleh 61.770 pekerja adalah sektor perdagangan, hotel, dan rumah makan. Sedangkan sektor jasa sosial kemasyarakatan menempati urutan ke-tiga yaitu sebesar 41.326 tenaga kerja. Hasil Susenas Tahun 2007 menggambarkan bahwa TPT Kabupaten Magetan pada Tahun 2007 sebesar 5,40%, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,20%. Angkatan kerja yang begitu besar di Kabupaten Magetan belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang rendah. Beban tingginya angka pengangguran yang ditanggung Kabupaten Magetan disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja yang menjadi pemicu timbulnya permasalahan sentral dalam ketenagakerjaan. Demikian pula angka pengangguran di Kabupaten Magetan juga cukup tinggi, mencapai 21.901 orang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magetan menunjukkan fluktuasi dari 69,78 pada Tahun 2003, kemudian naik menjadi 70,30 Tahun 2004, kemudian mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya (2005 dan 2006) berturut-turut menjadi 68,75 dan 68,31, serta tahun terakhir (2007) semakin menurun menjadi 68,01. Kondisi tersebut jauh berbeda dengan kondisi Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan yang cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2003 hingga Tahun 2007.

Data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang tercatat pada bulan Februari 2009 menunjukkan bahwa Keluarga Fakir Miskin merupakan jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial yang paling banyak di Kabupaten Magetan yakni 38.971 orang (43,71%), diikuti oleh penyandang cacat yakni 15.422 orang (17,30%) dan keluarga berumah tak layak huni yakni 9.744 orang (10,93%). Penyandang cacat di Kabupaten Magetan sebagian besar (53,67%) berjenis kelamin laki-laki. Sementara untuk kalangan perempuan yang menyandang masalah sosial terbanyak selain penyandang cacat (7.145 orang) adalah jenis PMKS yang termasuk dalam kategori perempuan rawan sosek (6.325 orang), diikuti oleh lanjut usia korban terlantar (3.650 orang). Selain permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, data PMKS mengisyaratkan bahwa anak terlantar, lanjut usia terlantar serta masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan korban bencana alam lainnya perlu mendapat perhatian di masa mendatang. Selama Tahun 1999-2007 tercatat bahwa jumlah anak terlantar cenderung mengalami peningkatan dari 618 anak pada Tahun 1999 menjadi 3.340 anak pada Tahun 2007. Kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Magetan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya konflik antarpemeluk agama. Sebagian besar penduduk Kabupaten Magetan menganut agama Islam pada Tahun 1999 yakni 99,09% (672.238 jiwa), sedangkan penduduk lainnya menganut agama Kristen 0,49% (3.345 jiwa), Katolik 0,30% (2.049 jiwa), Hindu 0,02% (120 jiwa) dan Budha 0,10% (653 jiwa). Komposisi penduduk menurut agama tersebut relatif sama jika dibandingkan Tahun 2007. Faktor sosial budaya tersebut dapat menjadi modal sosial (social capital) dalam kegiatan pembangunan dan menjadi pendorong bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat. Selain itu masyarakat Kabupaten Magetan memiliki satu upacara adat yakni Labuh Saji yang diselenggarakan setahun sekali di Telaga Sarangan. Upacara ini diadakan pada hari Jumat Pon Bulan Ruwah (Jawa), sebagai acara bersih desa yang ditandai dengan adanya labuh sesaji ke Telaga Sarangan.

Selama Tahun 2001-2007 perkembangan rasio melek huruf penduduk perempuan terhadap laki-laki di Kabupaten Magetan mengalami peningkatan yang cukup berarti dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan dengan rasio perempuan yang melek huruf di Kabupaten Magetan Tahun 2007 tercatat sebesar 100,67, sedangkan di Provinsi Jawa Timur tercatat 101,14. Pada Tahun 2007 penduduk perempuan yang melek huruf dibandingkan penduduk laki-laki jauh lebih baik di Kabupaten Magetan. Selama Tahun 2001-2007 rasio melek huruf penduduk perempuan di Provinsi Jawa Timur pada umumnya justru mengalami penurunan. Oleh karena Tahun 2001 rasio perempuan yang melek huruf di Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 102,02, jika kemudian Tahun 2007 tercatat menjadi 101,14 berarti terdapat penurunan kesempatan perempuan yang dapat mengakses

pelayanan pendidikan. Sedangkan perempuan di Kabupaten Magetan yang terlibat dalam kegiatan politik khususnya di parlemen sebesar 18,42% sementara di Provinsi Jawa Timur hanya tercatat 9,91%. Berdasarkan data yang ada, jumlah partai politik yang mengikuti Pemilu Tahun 1999 sebanyak 48 partai, sedangkan pada Pemilu tahun 2004 diikuti sebanyak 24 partai dan pada Pemilu Tahun 2009 ini diikuti sebanyak 35 partai. Pemilu Tahun 2004 yang diikuti oleh 24 partai menghasilkan 10 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Magetan dan dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan kursi di DPRD sebanyak 17 kursi. Menyusul kemudian adalah Partai Golongan Karya (Golkar) dengan perolehan kursi sebanyak 8 kursi. Selanjutnya adalah Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dimana masing-masing memperoleh 5 kursi. Berada di bawahnya adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan kursi sebanyak 3 kursi. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masing-masing memperoleh 2 kursi. Selanjutnya adalah Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dan Partai Patriot Pancasila masing-masing memperoleh 1 kursi. Sampai dengan Tahun 2008, terdapat beberapa kasus pelanggaran terhadap Perda dan Keputusan Bupati. Diantaranya adalah kasus pelanggaran pemasangan spanduk/reklame yang berjumlah 60 buah; bahan Galian Golongan C sebanyak 120 unit/tempat; bangunan liar/tower sebanyak 240 tempat; kandang ternak sebanyak 120 tempat dan pedagang kaki lima (PKL) sebanyak 1.800 unit. Semua hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat belum memahami adanya peraturan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat (sumber: Kantor Satpol PP Kabupaten Magetan). Keamanan dan ketertiban di Kabupaten Magetan dari unsur Pemda ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Namun demikian kondisi keamanan dan ketertiban yang berhasil dicapai juga merupakan kinerja bersama antara aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat pemda sendiri.

2.1.3. KONDISI EKONOMI Secara keseluruhan perekonomian daerah Kabupaten Magetan selama 2001-2007 mengalami pertumbuhan positif dengan laju rata-rata sebesar 4,47% per tahun. Peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi tersebut meningkatkan skala ekonomi wilayah dari Rp 2.133.116,12 juta tahun 2001 menjadi Rp 2.773.517,23 juta Tahun 2007. Sektor-sektor yang memberikan peran besar terhadap peningkatan ekonomi wilayah adalah sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor jasa dan industri pengolahan. Keempat sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 85,69% terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, sisanya (14,31%) disumbang

oleh sektor penggalian, sektor listrik, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan sektor keuangan. Struktur perekonomian daerah Kabupaten Magetan didominasi oleh kegiatan pertanian. Sampai dengan Tahun 2007 nilai tambah yang dihasilkan sektor pertanian memberikan kontribusi 34,79%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap ekonomi wilayah, yaitu 24,95% dan 18,08%. Sektor-sektor ekonomi yang lain hanya memberikan kontribusi kurang dari 10%. Kegiatan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Magetan menghasilkan komoditas padi, palawija dan holtikultura. Adapun nilai tambah yang dihasilkan dari sektor perdagangan didukung oleh kegiatan ekspor, perdagangan antar wilayah dan perdagangan lokal. Kegiatan ekspor didominasi oleh komoditas kulit. Sedangkan nilai tambah sektor jasa-jasa didominasi oleh kegiatan jasa pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan pemerintahan dan pelayanan pembangunan. Hasil perhitungan LQ berdasarkan PDRB Non Migas harga konstan 2000 menunjukkan sektor-sektor yang mempunyai angka LQ lebih dari satu adalah sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, kehutanan dan peternakan, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa (jasa hiburan dan rekreasi). Dengan nilai besaran LQ lebih dari 1 yang dapat diartikan sebagai sektor yang mampu mengeskpor produknya ke luar wilayah. Selama 2001-2006, nilai LQ sektor pertanian mempunyai lebih dari 1 dengan kencenderungan yang meningkat dari 1,99 menjadi 2,03. Tingginya LQ ini juga diperkuat besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi wilayah Kabupaten Magetan yaitu 35,50%. Nilai LQ sektor pertanian Kabupaten Magetan sangat dipengaruhi nilai tambah sub sektor pertanian tanaman pangan, sub sektor peternakan dan sub sektor kehutanan. Dengan orientasi pasar regional dan nasional, nilai tambah yang dihasilkan sub sektor pertanian tanaman pangan, sub sektor peternakan dan sub sektor kehutanan relatif tinggi. Surplus dari sektor pertanian ini telah membangkitkan perkembangan kegiatan ekonomi lain. Nilai LQ untuk sub sektor pertanian pangan, peternakan dan kehutanan selama Tahun 2001-2006 rata-rata mencapai 2,61, 1,95 dan 2,44. Nilai rata-rata LQ pertanian tanaman pangan sebesar 2,61 dipengaruhi oleh produksi padi, jagung dan jeruk pamelo. Kabupaten Magetan merupakan salah daerah pusat produksi beras di Jawa Timur. Besarnya produksi padi dibandingkan dengan jumlah penduduknya, Kabupaten Magetan mengalami surplus beras. Nilai rata-rata LQ sub sektor peternakan sebesar 1,95 dipengaruhi oleh besarnya populasi sapi di Kabupten Magetan. Lingkup pemasaran sapi tidak hanya tidak hanya berskala lokal tetapi juga berskala regional dan nasional. Selain dimanfaatkan dagingnya, sapi juga menghasilkan kulit yang selanjutnya diolah menjadi barang kerajinan kulit (tas, sepatu, dompet serta produk kerajinan kulit lainnya).

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat ditunjukkan antara lain dengan PDRB per kapita, meskipun angka ini tidak menjelaskan adanya tingkat distribusi pendapatan penduduk. Perkembangan PDRB per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Magetan meningkat dari Rp 3.127.961,01 Tahun 2001 menjadi Rp 4.457.503,04 Tahun 2007. Laju pertumbuhan tingkat kesejahteraan penduduk selama 2001-2007 adalah 6,08% per tahun. Dengan demikian berdasarkan indikator PDRD per kapita ini, pembangunan ekonomi Kabupaten Magetan selama Tahun 2001-2007 telah mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduknya. Dengan menggunakan data keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I, tingkat kemiskinan di Kabupaten Magetan mencapai 29,42% lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2001 yang mencapai 38,60%. Meskipun telah mengalami penurunan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Magetan masih cukup tinggi. Beberapa kecamatan masih mempunyai angka kemiskinan yang tinggi (lebih dari 30%), yaitu Kecamatan Parang, Lembeyan, Panekan, Bendo, Maospati, Karas dan Kartoharjo. Kecamatan Parang dan Lembeyan adalah wilayah yang mengalami kekeringan. Kondisi ini berdampak pada produksi pertanian yang dihasilkan selanjutnya menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima penduduk. Kecamatan Maospati, Kecamatan Karas dan Kecamatan Kartoharjo sebagai kecamatan dengan wilayah yang subur, tetapi kepemilikan lahan penduduk relatif rendah yang ditunjukkan dengan banyaknya buruh tani dibandingkan dengan petani pengusaha. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi juga ditunjukkan dengan relatif rendahnya tingkat PDRB perkapita Kabupaten Magetan. Sampai dengan Tahun 2007, tingkat PDRB per kapita Kabupaten Magetan mencapai Rp 4.457.503,04 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pendapatan per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang mencapai Rp 6.498.044,-. Sementara itu menurut Standar Internasional, garis kemiskinan pendapatan adalah US $ 1 – US $ 2 per kapita per hari. Dengan asumsi bahwa US $ 1 sama dengan Rp 10.500,- maka pendapatan perkapita yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup minimal (pendapatan di bawah di garis kemiskinan) adalah antara Rp 3.832.500,- per kapita per tahun hingga Rp 7.665.000,- per kapita per tahun. Dengan demikian dengan ukuran standar internasional, tingkat PDRB per kapita Kabupaten Magetan masih termasuk dalam garis kemiskinan pendapatan internasional. Sampai dengan Tahun 2008, investasi dalam negeri bernilai Rp 82.330.730.300 yang tersebar pada 471 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 4.276 orang. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai investasi pada tahun 2008 meningkat sebesar Rp 24.308.339.683 dengan peningkatan jumlah unit usaha sebanyak 193 unit. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kondisi wilayah Kabupaten Magetan memberikan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi. Bidang usaha yang paling diminati oleh investor adalah perdagangan. Hal ini berdampak pada peningkatan pertumbuhan kegiatan perdagangan di Kabupaten Magetan.

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Magetan selama Tahun 2004-2007 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 20,17% per tahun atau sebesar Rp 252.558.258.598,98. Kalau pada Tahun 2004 penerimaan daerah Kabupaten Magetan mencapai Rp 343.496.561.535,86 maka pada tahun 2003 meningkat menjadi Rp 596.054.820.134,84. Dominasi sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan. Sampai dengan Tahun 2007, Dana Perimbangan memberikan kontribusi sebesar 93,27%, cenderung meningkat dibandingkan Tahun 2004 (86,66%). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memberikan kontribusi sebesar 6,22% Tahun 2007, cenderung menurun dibandingkan dengan Tahun 2004 (7,05%). Peningkatan pendapatan daerah menunjukkan peningkatan kapasitas kemampuan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pemerintah daerah. Adapun masih rendahnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Magetan dikarenakan penerimaan daerah didominasi oleh dana perimbangan. Pembangunan sektor Pertanian dalam arti luas meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, dan kehutanan. Pertanian tanaman pangan memiliki produk utama padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan pertanian tanaman pangan lainnya serta hortikultura. Tanaman padi tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Magetan. Pada Tahun 1999, luas panennya adalah sebesar 44.009 Ha dengan produksi 2.464.860 kuintal. Produksi padi sawah berfluktuasi dari tahun ke tahun hingga Tahun 2008 produksinya mencapai 2.140.255 kuintal. Luas panen pada Tahun 2008 adalah 37.612 Ha sehingga rata-rata produksi padi sebesar 56,9 Kw/Ha. Produksi padi tertinggi serta lahan panen terluas terdapat di Kecamatan Kartoharjo. Selama rentang waktu Tahun 1999-2008, tanaman padi memiliki pertumbuhan negatif, baik dari luasan panen (-1,73%/tahun) maupun produksinya (-1,56%/tahun). Pada Tahun 2008 produksi jagung di Kabupaten Magetan adalah sebesar 849.319 kuintal dengan pertumbuhan sebesar 9,75% per tahun. Ratarata produksi jagung relatif tinggi, yaitu 64,3 Kw/Ha. Jagung diusahakan di hampir seluruh wilayah Kabupaten Magetan. Yang terbesar produksinya adalah di Kecamatan Panekan, Plaosan, dan Poncol. Tanaman kacang tanah merupakan tanaman yang banyak diusahakan oleh penduduk namun produksinya cenderung menurun dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan -1,69% per tahun. Tanaman ini diusahakan di hampir seluruh kecamatan dengan hasil 78.613 kuintal pada Tahun 2008. Rata-rata produksi kacang tanah termasuk yang terendah bila dibandingkan dengan tanama lainnya, hanya sebesar 13,72 Kw/Ha. Kecamatan Parang merupakan penghasil kacang tanah terbesar dengan produksi mencapai 33.075 kuintal dengan luas panen sebesar 2.409 Ha. Tanaman ubi kayu merupakan tanaman pangan dengan rata-rata produksi yang tinggi pada Tahun 2008, yaitu sebesar 273,5 Kw/Ha.

Produksinya sebesar 1.110.678 kuintal di lahan panen seluas 4.061 Ha. Tanaman ini diusahakan di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Magetan, kecuali di Kecamatan Barat, Takeran, dan Nguntoronadi. Kecamatan Parang merupakan daerah penghasil ubi kayu terbesar dengan produksi 464.100 kuintal, diikuti dengan Kecamatan Poncol dengan produksi 328.155 kuintal. Tanaman pangan lainnya, antara lain adalah tanaman ubi jalar, kedelai, dan kacang hijau. Produksi ubi jalar pada Tahun 2008 mencapai 536.221 kuintal dengan Kecamatan Plaosan dan Kecamatan Panekan sebagai produsen ubi jalar terbesar. Pada Tahun 2008, produksi kedelai mencapai 26.758 kuintal, sedangkan produksi kacang hijau lebih sedikit, yaitu sebesar 1.035 kuintal. Kedelai banyak diproduksi di Kecamatan Barat dan kacang hijau banyak dihasilkan di Kecamatan Ngariboyo. Kabupaten Magetan memiliki komoditas buah yang jenisnya beragam. Jenis tanaman buah-buahan yang diusahakan oleh penduduk, antara lain jeruk besar, jeruk keprok, pisang, dan mangga. Pada Tahun 2008, total produksi buah-buahan di Kabupaten Magetan adalah 839.869 kuintal. Tingkat pertumbuhan produksinya selama 1999-2008 adalah sebesar 11,24% per tahun. Jenis buah yang mengalami peningkatan produksi adalah sukun, durian, pisang, nangka, alpukat, rambutan, mangga, semangka dan melon. Sementara, jenis buah yang lain memiliki pertumbuhan negatif dengan pertumbuhan negatif tertinggi adalah belimbing (-16% per tahun). Kabupaten Magetan memiliki komoditas buah yang khas dan menjadi unggulan, yaitu jeruk pamelo. Budidaya jeruk pamelo berkembang di Kawasan BETASUKA, yaitu Kecamatan Bendo, Takeran, Sukomoro, dan Kawedanan. Produksi jeruk pamelo pada Tahun 2007 adalah sebesar 31.550 ton atau meningkat 47% dibandingkan dengan produksi Tahun 2005. Daerah penghasil jeruk pamelo terbesar adalah Kecamatan Bendo dengan luas tanaman menghasilkan sebesar 452 Ha. Jeruk pamelo pada umumnya dipanen pada Bulan April–Juli dengan panen raya pada Bulan Mei–Juni. Untuk sayuran, total produksi sayuran di Kabupaten Magetan mencapai 491.125 kuintal pada Tahun 2008 atau bertumbuh 0,81% per tahun. Jenis sayuran yang tertinggi produksinya adalah kubis dengan produksi 140.200 kuintal, sedangkan yang terendah adalah bawang putih dengan produksi hanya 456 kuintal. Jenis sayuran yang mengalami peningkatan produksi dalam periode waktu Tahun 1999-2008 adalah wortel, tomat, bawang merah, bawang daun, kentang, ketimun, sawi, cabai, terong, dan melinjo. Ditinjau dari sisi produksi, pemanfaatan sumberdaya pertanian di Kabupaten Magetan telah dapat memenuhi kebutuhan domestik penduduknya. Namun, dalam rangka menjaga keberlanjutan ketersediaan pangan daerah, maka sumberdaya pertanian perlu dijaga. Ketergantungan pada satu jenis pangan akan beresiko dalam jangka panjang sehingga adanya diversifikasi pangan perlu mendapat perhatian. Selain bahan pangan dari padi/beras, Kabupaten Magetan juga memiliki potensi besar dalam bahan pangan lainnya, seperti jagung, ubi-ubian serta tanaman hortikultura.

Kegiatan perkebunan di Kabupaten Magetan meliputi tebu, tembakau, janggelan, kelapa, kapuk randu, kopi, jambu mete, kenanga, asam jawa, kakao, dan cengkeh. Pada Tahun 2007, produksi tebu merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 391.751 kuintal. Tanaman perkebunan lain yang memiliki produksi cukup tinggi adalah kelapa (6.434 kuintal) dan tembakau (3.810 kuintal). Sementara itu, hampir seluruh tanaman perkebunan memiliki laju pertumbuhan produksi positif selama kurun waktu Tahun 1999-2007, kecuali untuk tanaman kelapa. Laju pertumbuhan yang tertinggi adalah produksi tembakau yang mencapai 33,39% per tahun. Potensi kehutanan Kabupaten Magetan adalah hutan dengan tumbuhan berkayu komersial yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku konstruksi penunjang industri atau perumahan. Pada Tahun 2007, Kabupaten Magetan memiliki area komoditi hutan seluas 7.733,19 ha. Luas area ini menurun selama kurun waktu Tahun 2004-2007. Hal ini dipengaruhi oleh pergeseran fungsi lahan menjadi area permukiman dan bangunan lain. Tanaman hutan rakyat di Kabupaten Magetan meliputi jati, mahoni, mindi, sono, sengon, dan pinus. Pada Tahun 2007, produksi hutan rakyat tersebut mencapai 3.757,82 m3 dengan kecenderungan menurun tahun ke tahun. Luas area yang ditanamai keenam jenis tanaman tersebut adalah 6.916,24 Ha. Produksi tanaman jati merupakan yang tertinggi dengan 2.933,94 m3 pada luas area sebesar 2.968,96 Ha. Produksi tanaman lainnya tidaklah sebesar produksi tanaman jati. Untuk mahoni, produksinya sebesar 468,9 m3, sedangkan mindi dan sono masing-masing sebesar 177,23 m3 dan 130,22 m3. Mindi tercatat hanya diusahakan di Kecamatan Poncol dan Panekan, sedangkan tanaman sono diusahakan di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Lembeyan, panekan, Ngariboyo, Parang, Magetan, dan Kawedanan. Ternak yang tercatat diusahakan di Kabupaten Magetan ada enam jenis, yaitu sapi, kerbau, dan kuda yang merupakan ternak besar, serta kambing, domba, dan babi yang merupakan ternak kecil. Pada Tahun 2007, total populasi ternak adalah sebesar 104.566 ekor, yang terdiri dari 60.031 ekor ternak besar dan 44.535 ekor ternak kecil. Dalam kurun waktu Tahun 1999-2007, pertumbuhan populasi ternak tercatat 0,68% per tahun, dari 99.063 ekor pada tahun 2009 menjadi 104.566 ekor di Tahun 2007. Dari keenam jenis ternak tersebut, sapi dan kambing merupakan jenis yang populasinya paling besar. Populasi kambing dan domba cenderung meningkat selama Tahun 1999-2007, sedangkan populasi ternak lainnya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Jenis unggas yang diusahakan di Kabupaten Magetan adalah ayam kampung, itik, mentok, ayam petelur, dan ayam potong. Pada Tahun 2007, total populasi unggas adalah sebesar 2.988.877 ekor. Populasi unggas cenderung mengalami peningkatan yang cukup besar. Dalam kurun waktu Tahun 1999-2007, pertumbuhan populasi unggas tercatat 17,25% per tahun. Dari beberapa jenis unggas tersebut, ayam petelur merupakan jenis yang

populasinya paling besar dengan 1.749.341 ekor, diikuti oleh ayam potong dengan 632.778 ekor. Populasi ayam potong, ayam petelur, itik, dan mentok cenderung meningkat selama Tahun 1999-2007, sedangkan populasi ayam kampung cenderung menurun dari tahun ke tahun. Selain unggas, penduduk Kabupaten Magetan juga mengusahakan kelinci. Pada Tahun 2007, populasi kelinci berjumlah 20.164 ekor dengan pertumbuhan sebesar 5,52 per tahun. Kegiatan perikanan di perairan umum relatif belum berkembang seperti perikanan di kolam. Hasil produksinya jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan produksi kegiatan perikanan di kolam. Kegiatan perikanan di perairan umum menghasilkan produksi sebesar 358,9 kuintal di tahun 2007. Luas area yang digunakan untuk kegiatan ini adalah 77,7 Ha. Terjadi kecenderungan produksi yang menurun dari tahun ke tahun dengan besaran 12,74% per tahun. Secara spasial, perikanan perairan umum diusahakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Magetan. Produksi paling tinggi adalah di Kecamatan Plaosan, yaitu 163,5 kuintal pada luas area kegiatan sebesar 35,4 Ha. Produksi perikanan di kecamatan lainnya jauh lebih sedikit, yaitu kurang dari 40 kuintal. Beberapa jenis ikan yang diusahakan adalah tawes, mujaer, lele, udang, dan nila. Yang terbanyak adalah ikan nila, lalu diikuti dengan ikan tombro dan lele. Potensi bahan galian/tambang yang ada di Kabupaten Magetan adalah bahan galian, seperti batu, pasir, dan tanah liat. Potensi tersebut banyak dijumpai di Kecamatan Karangrejo, Sukomoro, Plaosan, dan Bendo. Selain itu, ada pula tambang tras dalam skala kecil. Hasil dari penggalian tersebut biasa digunakan untuk bahan bangunan. Karena usaha pertambangan dan penggalian di Kabupaten Magetan pada umumnya masih dalam skala kecil sehingga tidak ada data mengenai hasil produksi dari usaha tersebut. Selain sektor pertanian dalam arti luas, perikanan dan kehutanan, Kabupaten Magetan juga memiliki potensi unggulan dalam bidang kepariwisataan. Kabupaten Magetan memiliki obyek wisata yang relatif lengkap, mulai dari obyek wisata alam, buatan, dan obyek wisata budaya. Daya tarik wisata alam terdiri dari wisata tirta, hutan wisata, serta panorama alam, antara lain Telaga Sarangan, Telaga Wahyu, Puncak Lawu, Air Terjun Pundak Kiwo, Air Terjun Tirtosari, dan Bumi Perkemahan Mojosemi. Obyek wisata budaya terdiri dari monumen, peninggalan purbakala, adat istiadat, makam, kesenian, antara lain Candi Reog, Candi Simbatan, dan Prasasti Watu Ongko. Obyek wisata buatan yang terdiri dari taman rekreasi, pemancingan, dan gelanggang renang, antara lain Taman Ria Manunggal dan Taman Ria Kosala Tirta. Selain itu, juga dikenalkan wisata ke lokasi industri, misalnya industri kerajinan kulit, kerajinan bambu, dan kerajinan gamelan. Sektor industri pengolahan merupakan salah satu kegiatan yang berkembang di Kabupaten Magetan. Kontribusi terhadap pendapatan daerah menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Andalan dari sektor ini berasal dari subsektor industri makanan, minuman, dan tembakau, subsektor industri barang dari semen dan bahan galian non logam, serta

subsektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki. Dari subsektor industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, Kabupaten Magetan memiliki produk unggulan berupa barang-barang kerajinan kulit yang sudah dipasarkan hingga ke luar wilayah kabupaten, bahkan mayoritas ke luar Pulau Jawa. Jenis barang yang diproduksi adalah sepatu kulit, sandal kulit, tas dan sebagainya. Kegiatan industri didominasi oleh kegiatan industri kecil. Kegiatan industri kecil dapat dijumpai di seluruh kecamatan di Kabupaten Magetan. Bentuk industri kecil terbagi menjadi dua, yaitu industri kecil formal dan industri kecil non formal dengan total usaha sebanyak 8.489 unit dan mempekerjakan 30.124 orang tenaga kerja. Unit usaha industri kecil non formal jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan industri kecil formal. Pada Tahun 2007, jumlah industri kecil non formal mencapai 8.050 unit, sedangkan industri kecil formal hanya berjumlah 439 unit. Begitu pula dengan penyerapan tenaga kerja, dengan 26.626 orang bekerja pada industri kecil non formal dan sebanyak 3.498 orang bekerja pada industri kecil formal. Secara media nyata kegiatan perdagangan, Kabupaten Magetan memiliki 16 pasar umum dengan 4.846 pedagang. Fasilitas ekonomi serta perdagangan dan jasa, seperti pasar dan bank lebih banyak terdapat di Kecamatan Magetan sebagai ibukota kabupaten. Kecamatan Magetan tercatat memiliki 3 unit pasar, yaitu Pasar Sayur I, Pasar Sayur II, dan Pasar Baru. Tiga unit pasar tersebut dihuni oleh 1.540 pedagang. Kecamatan Maospati juga memiliki 3 pasar umum, yaitu Pasar Maospati I dan II serta Pasar Produk Unggulan Maospati. Pada tahun 2008, total retribusi pasar yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Magetan adalah kurang lebih 1,7 milyar rupiah. Besarnya retribusi pasar untuk masing-masing pedangang ditentukan oleh klasifikasi pasar serta besarnya lahan yang disewa oleh pedagang. Oleh pemerintah daerah, pengembangan sektor perdagangan diarahkan pada upaya promosi dan pemasaran produk-produk yang dihasilkan di Kabupaten Magetan melalui pembangunan Pasar Produk Unggulan, pengembangan pasar desa dan kecamatan serta menjalin kemitraan dengan pengusaha dalam pemasaran produk. Pengembangan produk unggulan melaui pembanguna pasar dan sentra industri akan meningkatkan promosi dan pemasaran sehingga mampu menumbuhkan perekonomian Kabupaten Magetan. Distribusi barang konsumsi secara alami mengalir dari wilayah yang dijadikan pusat pengembangan (kawasan perkotaan). Ada empat perkotaan utama yang perlu ditingkatkan fungsinya untuk koleksi dan distribusi barang, yaitu Plaosan yang akan melayani wilayah Kabupaten Magetan bagian barat, Magetan yang akan melayani wilayah Kabupaten Magetan bagian tengah dan selatan, Karangrejo yang melayani wilayah Kabupaten Magetan bagian utara, dan Kawedanan-Takeran yang akan melayani wilayah Kabupaten Magetan bagian timur. Di perkotaan tersebut perlu dikembangkan berbagai fasilitas pelayanan untuk kelancaran koleksi-distribusi barang produksi dan konsumsi Kabupaten Magetan.

2.1.4. SARANA PRASARANA WILAYAH Posisi Kabupaten Magetan jika dilihat dari sistem jaringan transportasi regional memiliki posisi yang strategis sebagai perlintasan, baik dari Kabupaten Madiun (dari Timur), Kabupaten Karanganyar (dari Barat), maupun dari Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (dari Selatan). Posisi ini juga didukung dengan potensi wilayah yang dapat dikembangkan sebagai daerah pariwisata, daerah pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Hal ini dapat menimbulkan beban lalu lintas baik di wilayah Kabupaten Magetan maupun wilayah di sekitarnya. Selain itu, semakin bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Magetan dan pusat-pusat kegiatan di dalamnya akan menimbulkan bangkitan dan tarikan pergerakan antar wilayah. Peningkatan jumlah pergerakan ini membutuhkan penambahan sarana dan prasarana yang memadai sehingga tidak terjadi persoalan lalu lintas di kemudian hari. Sistem transportasi Kabupaten Magetan setidaknya dapat dikelompokkan menjadi sistem jalan raya, kereta api, dan udara. Sistem transportasi utama: sistem jalan raya, dengan panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 139,61 Km, kondisi sedang sepanjang 172,561 Km, kondisi rusak sepanjang 206,95 Km, dan kondisi rusak berat sepanjang 6,689 Km. Sedangkan sejumlah bagian wilayah tertentu belum terlayani oleh jalan beraspal. Kondisi VCR rata-rata masih di bawah 0,8 atau dengan kata lain belum terjadi persoalan lalu lintas yang berarti, tetapi VCR pada ruas Jl Sudirman dan Jl A. Yani sudah melebihi 0.8. Layanan angkutan umum, Load Factor tinggi dengan waktu tunggu lama (antara 15-90 menit), tidak semua trayek beroperasi. Wilayah Kabupaten Magetan dilalui jalur KA (jalur pendek, hanya 8km), tetapi di beberapa tempat belum terpasang palang kereta api sehingga membahayakan pengguna jalan yang lain. Kondisi jalan akan mengalami penurunan kualitas seiring dengan berjalannya waktu. Sementara pertumbuhan kendaraan yang lebih cepat daripada pertumbuhan jalan akan berpotensi menimbulkan persoalan lalu lintas. Kemudahan kepemilikan kendaraan pribadi beresiko menambah beban lalu lintas. Apalagi dengan adanya rencana pembangunan tol SurabayaMojokerto, hal itu membawa dampak adanya tarikan dan bangkitan transportasi baru. Berdasarkan jalan menurut kondisinya itu, diperlukan adanya upaya perbaikan jalan disertai dengan pemeliharaan jalan secara rutin sehingga kondisi yang sudah baik dapat terpelihara sampai dengan akhir tahun perencanaan. Selain itu perlu adanya upaya pelebaran jalan maupun penambahan ruas jalan baru Sedangkan angkutan umum perlu diorientasikan sebagai moda transportasi utama. Orientasi pengembangan perdagangan dan jasa yang mendukung perekonomian wilayah di Kabupaten Magetan masih memusat di ibukota

Kabupaten Magetan. Pengembangan analisis pergerakan barang dibagi atas tiga, yaitu kebutuhan barang primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan masyarakat dalam mencari barang primer masih terlayani pada skala lokal untuk masyarakat konsumen, sedangkan masyarakat yang memiliki kebutuhan sebagai distributor atau pedagang masih mengambil dari wilayah pusat di Magetan atau keluar wilayah. Sedangkan untuk kebutuhan barang sekunder dan barang tersier semua wilayah dalam cakupan Kabupaten Magetan mempunyai orientasi ke pusat ibukota dan ada yang keluar wilayah. Keberadaan pasar induk yang ada di ibukota Kabupaten Magetan, mendorong masyarakat untuk mencari kebutuhan ke arah wilayah ini. Di pasar induk ini dijual berbagai macam kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini sudah banyak toko maupun warung-warung yang menjual kebutuhan sehari-sehari. Seperti halnya penduduk di Kecamatan Kawedanan, sebagian penduduknya tertarik menuju ke wilayah ini meskipun di wilayahnya terdapat pasar yang buka tiap dua minggu sekali. Sedangkan untuk wilayah Bagian Barat dengan pusat wilayah pengembangan di Kecamatan Plaosan, sudah terdapat pasar sayur yang menjadi pasar induk atau pengumpul hasil-hasil pertanian dari berbagai wilayah Kecamatan di Kabupaten Magetan untuk kemudian dijual ke luar daerah atau dikonsumsi untuk masyarakat lokal. Adapun untuk kegiatan perekonomian di wilayah Bagian Utara (Kecamatan Karangrejo dan Barat), cenderung mengelompok dengan tersedianya pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat skala kebutuhan primer/bahan pokok dan sekunder. Sedangkan di Kecamatan Maospati hanya mengandalkan dari perdagangan jasa sepanjang jalan utama dan berorientasi pada luar wilayah dalam mencari kebutuhan pokok. Kabupaten Magetan setidaknya memiliki 16 unit pasar kecamatan yang tersebar di beberapa kecamatan kecuali di 8 kecamatan yaitu di Kecamatan Poncol, Nguntoronandi, Ngariboyo, Sidorejo, Sukomoro, Bendo, Karas, dan Kartoharjo belum terdapat pasar skala kecamatan. Pasar-pasar yang ada di Kabupaten Magetan memiliki luas mulai dari 381 m2 yaitu Pasar Takeran dengan jumlah pedagang 177 orang di Kecamatan Takeran sampai yang terbesar 4.823,89 m2 yaitu Pasar Sayur II dengan jumlah pedagang 488 orang di Kecamatan Magetan. Meskipun terdapat kecamatan yang belum memiliki pasar skala kecamatan, di beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Magetan, Kecamatan Plaosan dan Kecamatan Maospati terdapat lebih dari satu pasar. Oleh karena itu penduduk di kecamatan yang belum terlayani oleh pasar harus menempuh sejumlah jarak tertentu untuk mencapai pasar di kecamatan yang memiliki pasar. Kebutuhan akan jasa seperti bank terdapat pada pusat ibukota sudah mulai tumbuh. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan bank pemerintah dan swasta yang masuk ke wilayah Kabupaten Magetan seperti Bank BRI, BCA, Bank Danamon, Bank BNI, Bank Lippo dan Bank BTPN. Untuk bank perkreditan masyarakat sudah tersebar di wilayah kecamatan, sedangkan

kebutuhan akan jasa bengkel, telekomunikasi dan pos masih terdapat di skala lokal. Kebutuhan akan sarana perekonomian suatu wilayah antara lain meliputi kebutuhan akan warung, pertokoan, dan pusat perbelanjaan/pasar. Secara normatif terdapat standar baku kebutuhan akan sarana-sarana tersebut yaitu berdasarkan Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman Kota yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Sedangkan jenis sarana perekonomian yang kebutuhannya paling sedikit adalah pusat perbelanjaan dan niaga. Kebutuhan akan fasilitas ini bukan dalam lingkup per kecamatan, melainkan dalam lingkup satu kabupaten. Sesuai dengan proyeksi sebaran jumlah penduduk di Kecamatan Panekan merupakan yang tertinggi, maka jumlah kebutuhan akan sarana ekonomi di wilayah ini merupakan yang paling besar. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk juga terlihat bahwa Kabupaten Magetan setidaknya membutuhkan 6 unit pusat perbelanjaan. Namun lokasi dari masing-masing pusat perbelanjaan tersebut diperlukan suatu kajian tersendiri. Idealnya, lokasi dari pusat-pusat perbelanjaan tersebut memusat serta memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi bagi seluruh penduduk Kabupaten Magetan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting terhadap kualitas sumberdaya manusia yang merupakan pelaku utama di dalam kegiatan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu, ketersediaan prasarana pendidikan perlu mendapat perhatian sehingga dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Jenis prasarana pendidikan formal yang ada di Kabupaten Magetan sampai saat ini cukup lengkap yaitu terdiri dari pendidikan Taman Kanak-kanak/sederajat, Sekolah Dasar/sederajat, Sekolah Menengah Pertama/sederajat, Sekolah Menengah Atas/sederajat dan Perguruan Tinggi. Akan tetapi terdapat hal penting yang perlu diketahui apakah kapasitas prasarana pendidikan yang ada mampu melayani kebutuhan penduduk saat ini serta kebutuhan penduduk di masa yang akan datang dalam rentang waktu tertentu. Jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Magetan sampai saat ini meliputi: jumlah TK sebanyak 399 unit dengan rasio murid dan ruang belajar adalah 16:1, rasio murid dengan guru adalah14:1; jumlah SD sebanyak 504 unit dengan rasio murid dengan ruang belajar = 15:1, rasio murid dengan guru sebesar 10:1; jumlah SMP sebanyak 53 unit dengan rasio murid dengan ruang belajar sebesar 34:1, rasio murid dengan guru sebesar 13:1; jumlah SMA sebanyak 40 unit dengan rasio murid dengan ruang belajar sebesar 35:1, rasio murid dengan guru sebesar 12:1. Salah satu indikator di dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Angka Harapan Hidup. Angka ini dapat terukur dari tingkat kesehatan masyarakat yang berimplikasi pada panjangnya umur masyarakat secara keseluruhan. Keberadaan sarana dan prasarana kesehatan dengan kualitas yang baik diharapkan dapat mencegah munculnya penyakit yang dapat

menimbulkan kematian sekaligus mendorong upaya-upaya masyarakat untuk meningkatkan kondisi kesehatannya. Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Magetan antara lain Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA). Kabupaten Magetan sampai Tahun 2007 telah memiliki 3 unit Rumah Sakit, 22 unit Puskesmas, 58 unit Puskesmas Pembantu, 3 Balai Pengobatan, 5 BKIA dan 1 unit klinik ABRI. Rumah Sakit mengalami peningkatan sejak Tahun 2006 dari tahun sebelumnya yang hanya 1 unit saja menjadi 3 unit yang tersebar di Kecamatan Magetan, Maospati dan Barat. Demikian halnya dengan Puskesmas mengalami peningkatan sejak Tahun 2006 dari 21 unit pada Tahun 2003 menjadi 22 unit pada Tahun 2006. Berbeda dengan puskesmas, fasilitas kesehatan Puskesmas Pembantu tidak mengalami penurunan maupun peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan balai pengobatan mengalami penurunan dari 6 unit pada Tahun 2003 menjadi 5 unit pada Tahun 2004, dan menjadi 3 unit sejak Tahun 2005 sampai sekarang. Sebagai salah satu prasyarat majunya tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Magetan, keberadaan tenaga medis seperti dokter, dokter gigi, bidan dan tenaga perawat sangat berperan. Jumlah dokter pada Tahun 2007 terdapat 30 orang, dokter gigi 18 orang, bidan (termasuk bidan desa) 248 orang, dan tenaga perawat 29 orang. Perkembangan jumlah tenaga medis dalam kurun waktu 5 tahun terakhir bersifat fluktuatif untuk masing-masing tipe tenaga medis. Prasarana telekomunikasi yang ada di Kabupaten Magetan setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu prasarana telekomunikasi berbasis kabel (operator PT Telkom) dan berbasis nirkabel (operator PT Telkom dan operator-operator swasta). Jumlah penduduk yang terlayani oleh fasilitas telekomunikasi berbasis kabel dapat diketahui dari jumlah pelanggan telepon PT Telkom serta keberadaan warung telekomunikasi. Jumlah pelanggan telepon di Kabupaten Magetan dari Tahun 19992007 terus mengalami peningkatan yaitu dari 9.904 pelanggan di Tahun 1999 menjadi 15.708 pelanggan di Tahun 2007 atau terjadi peningkatan sebesar 58,6% dalam kurun waktu 9 tahun. Namun jumlah pelanggan ini apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Magetan pada Tahun 2007 yang berjumlah 693.274 jiwa atau sekira 173.318 KK hanya sekitar 9% saja dari seluruh KK yang ada di Kabupaten Magetan yang terlayani oleh fasilitas telepon berbasis kabel. Sisa penduduk yang tidak terlayani hanya difasilitasi oleh 702 unit wartel yang dapat dipergunakan secara umum. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, pelayanan fasilitas telekomunikasi tidak hanya terbatas oleh telepon berbasis kabel akan tetapi kini telah banyak operator telepon berbasis nirkabel atau telepon seluler yang berkembang dengan menawarkan strategi pembiayaan yang kompetitif dengan telepon berbasis kabel. Keunggulan telepon seluler yang memiliki mobilitas tinggi

dapat membantu masyarakat dalam kegiatannya sehari-hari. Namun disamping keunggulan tersebut, sistem jaringan telepon seluler memiliki kelemahan di dalam pengadaan menara BTS atau menara pemancar sinyal telepon seluler yang memerlukan biaya yang tinggi. Sehingga untuk memperbaiki kemampuan cakupan sinyal sampai ke pelosok daerah diperlukan upaya kerjasama antar operator serta dukungan dari pemerintah. Berdasarkan data dari Kabupaten Magetan dalam Angka, jumlah pelanggan telepon PT Telkom di Kabupaten Magetan pada Tahun 2007 terbesar terdapat di Kecamatan Magetan yaitu sebesar 4.785 pelanggan (10,07%) dan terendah di Kecamatan Parang yaitu 151 pelanggan (0,33%). Sedangkan jumlah pelanggan wartel terbesar adalah Kecamatan Magetan yaitu sebesar 220 unit (0,46%) dan terrendah di Kecamatan Parang sebesar 9 unit (0,02%). Meskipun menunjukkan angka yang rendah dalam jumlah pelanggan telepon, akan tetapi dalam kurun waktu 9 tahun telah menunjukkan peningkatan jumlah pelanggan telepon yang berarti terjadi peningkatan kebutuhan akan prasarana telekomunikasi. Air bersih yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Magetan selain dipasok oleh PDAM, juga dipasok oleh sejumlah sumber yang lain. Sumber air bersih yang dominan adalah air ledeng (air dari PDAM). Sumber lain yang juga utama adalah sumur terlindung. Di sisi lain masih ditemukan pula penggunaan mata air yang tidak terlindung sebagai sumber air bersih masyarakat, meskipun dalam prosentase yang kecil. Jumlah pelanggan layanan PDAM di wilayah Kabupaten Magetan selalu menunjukkan peningkatan dalam rentang waktu Tahun 2001 hingga 2007 ini. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas layanan oleh PDAM selalu menunjukkan peningkatan, terlebih didukung dengan data tidak adanya kebocoran dalam penyaluran. Di samping itu, hal ini juga menunjukkan orientasi masyarakat untuk hidup lebih sehat, dengan menggunakan air bersih yang sudah terkontrol baku mutunya. Pelanggan utama layanan PDAM adalah kelompok rumah tangga, terlebih yang berada di wilayah Kecamatan Magetan. Keadaan kawasan perkotaan yang memadat sepertinya menjadi alasan kenapa masyarakat mulai mengalihkan orientasinya pada penggunaan air yang terjamin mutunya dibanding menggunakan air tanah yang belum tentu aman dari bahan cemaran domestik akibat okupansi ruang yang relatif rapat di kawasan pusat kegiatan. Secara normatif, air bersih dari PDAM memang dinilai sebagai yang paling memenuhi standar baku kualitas air bersih. Namun sayangnya layanan ini tidak dapat menjangkau seluruh bagian wilayah kabupaten akibat hambatan yang sifatnya teknis. Inilah tantangan yang harus diselesaikan oleh pengembangan sektor air bersih, yakni mengupayakan akses masyarakat terhadap sumber air yang memenuhi standar baku kualitas air. Sejumlah bagian wilayah kabupaten yang mengalami kekeringan perlu mendapatkan prioritas penanganan. Bagian wilayah yang dimaksud antara lain wilayah

Kecamatan Parang dan Kecamatan Lembeyan yang sering mengalami ancaman kekurangan air bersih jika musim kering tiba. Adanya orientasi pengembangan sumur bor eksplorasi di daerah kering dinilai sebagai langkah positif yang perlu diteruskan dan ditingkatkan kapasitasnya. Lebih lanjut, akan lebih baik lagi jika dilakukan pengawasan terhadap mutu air yang dihasilkan, agar sesuai dengan standar baku kesehatan. Di lain pihak, seyogyanya layanan PDAM mulai dikembangkan sehingga orientasi pemenuhan kebutuhan secara merata di semua bagian wilayah dapat terpenuhi. Hal ini mesti didukung dengan pembangunan prasarana dan sarana penyaluran yang memadai. Kebutuhan listrik masyarakat Kabupaten Magetan terlayani oleh dua ranting Perusahaan Listrik Negara (PLN), yakni Ranting Magetan dan Ranting Maospati. Kedua ranting tersebut melayani pelanggan dalam jumlah yang berbeda. Ranting Magetan melayani pelanggan nyaris dua kali lipat dari jumlah pelanggan yang terlayani oleh Ranting Maospati. Sebagai catatan, perlu diketahui juga bahwa mayoritas (sekitar 97%) pelanggan listrik Kabupaten Magetan adalah kalangan rumah tangga. Berdasarkan data Tahun 1999-2007, energi listrik yang didistribusikan di Kabupaten Magetan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Energi listrik yang didistribusikan dari ranting Magetan dan Maospati pada Tahun 2007 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 47,78 persen dan 46,47 persen dibandingkan tahun 1999. Menjadi konsekuensi yang wajar atas peningkatan kapasitas energi listrik yang didistribusikan, nilai penjualan listrik selama kurun waktu Tahun 1999-2007 pun menampakkan kenaikan yang signifikan. Untuk masalah persampahan, karakterisrik sampah di Kabupaten Magetan bermacam-macam jenisnya dan sebagian besar berasal dari domestik, sedangkan lainnya bersumber dari sampah komersial, industri, pertanian dan rumah sakit. Cara-cara pembuangan sampah di Kabupaten Magetan sampai saat ini masih menggunakan cara-cara tradisional yaitu pengumpulan-pengumpulan secara pribadi serta ditimbun atau dibakar di pekarangan masing-masing. Sejalan dengan perkembangan wilayah, maka volume sampah juga akan bertambah. Agar tidak menganggu lingkungan serta tercapai kehidupan yang bersih dan sehat, maka pengelolaan sampah untuk tahun-tahun mendatang perlu diubah dengan jalan menggunakan sistem sanitary landfill. Permasalahan sampah perkotaan sudah menjadi persoalan nasional yang kompleks di masa sekarang dan masa yang akan datang. Hal ini disebabkan sampah secara langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Sampah dapat menimbulkan masalah lingkungan, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerugian besar terhadap masyarakat dan bahkan negara secara umum apabila tidak ada pengelolaan yang baik, benar dan terpadu.

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Oleh sebab itu Dinas PU Kabupaten Magetan memandang perlu bahwa untuk penanganan sampah di Kabupaten Magetan dibutuhkan sarana penunjang antara lain: a). tersedianya kendaraan pengangkut sampah (baik jenis dumptruck maupun amroll truck) b). Perluasan dan pengembangan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) c). proses komposting khusus untuk sampah organik dan; d). tersedianya unit pengolahan leachate (lindi sampah) Produksi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Magetan cukup besar yang berasal dari sampah pasar, rumah tangga maupun dari fasilitas umum. Sampai dengan sekarang, penanganan sampah di Kabupaten Magetan relatif sudah berjalan dengan baik, meski pada bagian-bagian tertentu kota masih banyak didapati tumpukan sampah. Apabila dikaitkan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Magetan, maka bisa dipastikan bahwa produksi sampah di Kabupaten Magetan ke depan juga mengalami peningkatan, seiring dengan semakin tingginya aktivitas sosial ekonomi masyarakatnya. Sampai saat ini kondisi TPA yang ada di Desa Milangasri sudah penuh, sehingga untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada, maka diperlukan bantuan sarana kebersihan berupa: (1) Perluasan TPA (Tempat Pembuangan Akhir), (2) Pengadaan Dump Truck (kendaraan pengangkut sampah dari TPSTPS ke TPA), (3) Pengadaan Incinerator (alat untuk memproses sampah melalui pembakaran hingga menjadi abu secara terkendali dengan emisi gas buang yang aman), (4) Melakukan gerakan kebersihan massal yang diagendakan rutin, serta penggunaan retribusi dari warga masyarakat yang jelas. Tidak kalah pentingnya adalah penyadaran masyarakat akan arti pentingnya menjaga lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri, dan (5) Pembuatan Drainase yang merupakan sarana pembuangan air dari keadaan tergenang berupa pembuatan parit-parit saluran-saluran sehingga air mengalir ketempat yang lebih rendah. Dengan adanya drainase, beberapa penyebab penyakit menular seperti nyamuk tidak dapat berkembang biak dan lingkungan menjadi sehat. Dengan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Magetan yang masih minim saat ini serta masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan, armada pengangkut sampah yang masih kurang, tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) terbatas, serta petugas kebersihan yang masih kurang optimal dalam melakukan tugasnya, menjadikan masalah sampah menjadi persoalan tersendiri bagi Kabupaten Magetan. Selain masalah sampah, masalah lingkungan yang perlu menjadi perhatian adalah masalah limbah industri kulit. Industri penyamakan kulit merupakan jenis industri yang menghasilkan limbah dan potensial menimbulkan masalah pencemaran. Limbah yang dihasilkan oleh industri

penyamakan kulit dapat berupa limbah padat, cair, dan gas. Jenis limbah padat diantaranya adalah sisa daging dan bulu, protein terlarut dalam limbah, sisa fleshing, potongan- potongan kulit, shaving, debu buffing, sludge dan babakan kayu (khusus untuk proses penyamakan dengan bahan penyamak nabati dari babakan kayu, biasanya kulit kayu akasia). Selain itu, sejumlah masalah polusi yang dihasilkan pabrik, yaitu : (1) pembuangan khrom yang berlebihan, (2) volume pembuangan yang berlebihan, (3) fiksasi (pengikatan) khrom yang tidak efisien, (4) terbentuknya sulfida, dan (5) pemakaian cat dasar yang tidak efisien. Guna menanggulangi limbah, industri penyamakan kulit di kawasan Lingkungan Industri Kulit (LIK) Magetan saat ini sudah mempunyai waste water treatment plan. Cara ini menjadi andalan utama IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) guna menanggulangi timbulnya bau tak sedap yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat sekitar, meski belum maksimal. Seperti diketahui, warga di sekitar kawasan Lingkungan Industri Kulit (LIK) Magetan dan Kali Gandong sempat mengeluhkan bau limbah kulit. Bau limbah pembuangan lingkungan industri kecil ini dinilai menggangu kenyamanan warga. Aroma tak sedap yang ditimbulkan limbah itu mengganggu pernafasan. Untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan membangun IPAL baru, sehingga tidak terjadi over capacity yang menyebabkan pengusaha LIK membuang limbah ke kali, maka dilakukan usaha: (1) Pemakaian kembali dan penangkapan kembali khrom, daur ulang cat dasar hitam dan daur ulang air, akan menghasilkan kulit tersamak dengan kualitas yang sama, dan sekaligus mengurangi jumlah bahan kimia beracun yang dilepaskan ke lingkungan; (2) Limbah cair dari setiap bak penyamakan murni dapat dipakai kembali sampai lima kali dengan menambahkan sepertiga jumlah normal khromium sulfat pada setiap bak penyamakan. Sebagai tambahan, penangkapan kembali khrom akan mengurangi emisi dan mengurangi biaya produksi. Rekomendasi-rekomendasi akan mengurangi jumlah air limbah yang harus diolah sebanyak 2.000 meter kubik per tahun, mengurangi muatan garam-garam khrom yang beracun dan bak-bak pewarna, dan memisahkan aliran limbah yang tidak sama untuk pengolahan secara terpisah. Walaupun untuk suatu industri penyamakan, menghilangkan IPAL itu tidak praktis, namun rekomendasi tersebut akan dapat mengefisienkan beroperasinya IPAL tersebut, dan (3) Selanjutnya, pemisahan air limbah akan mencegah keluarnya gas hidrogen sulfida yang bau dan beracun. Dua masalah lingkungan yang besar dalam industri penyamakan adalah pemakaian khrom yang berlebihan dalam proses pemberian cat dasar hitam dan garam-garam penyamakan, serta kontak langsung para pekerja dengan bahan-bahan beracun tersebut. Keberhasilan untuk menerapkan rekomemdasi tersebut, dapat menghemat pembelian khromium sulfat dengan 55 persen atau 25 metrik ton per tahun, dan pembelian cat dasar hitam dengan 25 persen atau 6 metrik ton per tahun.

Sarana ibadah merupakan sarana pemenuhan kebutuhan rohani bagi masyarakat. Jumlah sarana peribadatan yang paling banyak terdapat di Kabupaten Magetan adalah sarana peribadatan jenis langgar dengan jumlah mencapai 2643 unit pada akhir Tahun 2007, atau bertambah sebanyak 92 unit dibandingkan tahun 1999. Kecamatan Panekan merupakan kecamatan yang memilki jumlah langgar terbanyak pada Tahun 2007 yaitu mencapai 274 unit, dan yang paling sedikit dimiliki oleh Kecamatan Karangrejo yaitu 71 unit. Masjid merupakan sarana peribadatan terbanyak kedua di Kabupaten Magetan. Pada akhir Tahun 2007, jumlah masjid di Kabupaten Magetan mencapai 885 unit dengan distribusi terbanyak berada di Kecamatan Plaosan sebanyak 104 unit. Jenis sarana ibadah lain yang cukup banyak terdapat di Kabupaten Magetan adalah musholla dan gereja. Pada Tahun 2007 jumlah musholla sebanyak 144 unit, dengan sebaran terbanyak di Kecamatan Magetan yaitu berjumlah 33 unit. Jumlah gereja di Kabupaten Magetan pada Tahun 2007, berjumlah 59 unit yang tersebar di 11 unit. Sebaran Gereja paling banyak terdapat di Kecamatan Magetan yaitu sebanyak 18 unit. Jumlah vihara dan pura pada akhir Tahun 2007 masing-masing berjumlah 7 unit dan 4 unit. Wihara terdapat di Kecamatan Poncol, Magetan, Maospati, dan Barat. Sedangkan pura hanya terdapat di Kecamatan Maospati dan Barat. Banyaknya sarana peribadatan masjid, musholla dan langgar ini disebabkan karena banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Magetan yang memeluk agama Islam. Gereja menjadi sarana ibadah dengan jumlah yang cukup banyak karena penduduk Kabupaten Magetan yang memeluk agama Kristen atau Katolik cukup banyak dengan presentase sebesar 0,86% dari jumlah penduduk total. Pembahasan mengenai prasarana dan sarana pariwisata di Kabupaten Magetan meliputi prasarana dan sarana yang menunjang atraksi dan aktivitas daya tarik utama obyek wisata, prasarana dan sarana akomodasi, dan prasarana dan sarana penghubung. Prasarana dan sarana penunjang atraksi dan aktivitas obyek wisata di Kabupaten Magetan secara umum masih terkesan “standar”. Artinya, prasarana dan sarana yang disediakan belum mampu menambah daya tarik utama obyek wisata yang ada. Prasarana dan sarana penunjang adaya tarik obyek wisata yang terhitung agak kompleks baru ada di kawasan wisata Telaga Sarangan. Selain obyek wisata alam sebagai daya tarik utamanya, tersedia sejumlah prasarana dan sarana penunjang seperti fasilitas wisata kuliner, kerajinan, serta fasilitas wisata jelajah (dengan berkuda untuk menikmati alam daratan atau dengan speedboat untuk menikmati alam parairan telaga). Sedangkan di obyek wisata yang lain belum ada suatu prasarana dan sarana penunjang yang mampu meningkatkan daya tarik obyek wisata. Dari segi fasilitas akomodasi, hingga Tahun 2007, terdapat 68 sarana akomodasi di Kabupaten Magetan, terdiri atas: 2 unit hotel bintang 1; 54 unit

hotel melati, yang terdiri dari 41 hotel melati 1, 7 hotel melati 2, 6 hotel melati 3; dan 12 unit pondok wisata. Mayoritas sarana akomodasi terpusat di kawasan wisata Telaga Sarangan. Dari total 68 unit sarana akomodasi, hanya 13 unit yang berada di luar kawasan wisata Telaga Sarangan. Berdasarkan ketersediaan media penghubung, akses ke masing-masing obyek wisata yang ada di Kabupaten Magetan sebenarnya terbilang mudah. Hal ini dengan adanya dukungan prasarana jalan yang memadai, moda angkutan umum, papan-papan penunjuk lokasi obyek wisata, juga peta wisata yang mulai intens digiatkan. Kesulitan akses hanya pada sejumlah lokasi wisata alam yang tergolong masih sangat murni. Perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Magetan terbilang masih sangat stagnan. Hal ini ditunjukkan dengan pergerakan jumlah kunjungan pada tiap-tiap obyek wisata utama yang cenderung tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam periode tertentu memang menunjukkan kenaikan, tetapi dalam periode yang lain menunjukkan penurunan yang berarti. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, jumlah kunjungan ke obyek wisata Telaga Sarangan pada tahun terakhir justru menunjukkan angka yang paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tampak sangat kontras dengan kenyataan bahwa prasarana dan sarana akomodasi pariwisata terpusat di kawasan tersebut, dan bahwa prasarana dan sarana penunjang aktivitas wisata di sana terbilang yang paling komplit. Adanya kenyataan bahwa perkembangan sektor pariwisata belum menampakkan derajat yang signifikan, merupakan tantangan bagi terwujudnya visi Kabupaten Magetan sebagai daerah tujuan wisata yang diminati wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Terkait dengan pembangunan bidang prasarana dan sarana, sejumlah catatan yang penting untuk diperhatikan antara lain sebagai berikut: (1) Pengembangan prasarana dan sarana penunjang atraksi dan aktivitas wisata terhitung belum mampu meningkatkan daya tarik obyek wisata yang bersangkutan. Fasilitas penunjang masih dalam taraf “standar”, tidak mengalami peningkatan variasi/kualitas, serta cenderung kurang baik dalam perawatannya; (2) Perkembangan sarana akomodasi wisata perlu diperhatikan dan dikontrol, demi menjaga kelegaan ruang pandang obyek wisata, terlebih bahwa obyek wisata utama Kabupaten Magetan kebanyakan merupakan obyek wisata alam yang justru memerlukan aspek naturalisme sebagai daya tarik utamanya. Perlu disadari juga bahwa iklim kompetisi pariwisata dengan daerah lain yang memiliki obyek wisata sejenis dirasakan kian ketat. Karenanya, prasarana dan sarana penghubung wisataan ke daerah wisata seyogyanya mulai dikembangkan, tidak hanya berkaitan dengan aspek aksesibilitas ke lokasi obyek wisata yang bersangkutan, namun juga mulai mengarah pada terobosan-terobosan media promosi yang lebih inovatif dan modern. Hal ini

bertujuan untuk mengalihkan pandangan wisatawan kepada obyek wisata di Kabupaten Magetan melalui upaya pengenalan yang komprehensif. Terdapat dua tipe permukiman di Kabupaten Magetan. Tipe pertama adalah permukiman kawasan perkotaan, yakni kawasan dengan kegiatan utama non pertanian dan pada umumnya ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai, fasilitas peribadatan, pendidikan, perdagangan dan jasa, perkantoran dan pemerintahan. Kawasan perkotaan merupakan orientasi pergerakan bagi penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya untuk mendapatkan layanan. Termasuk dalam tipe ini adalah kawasan ibukota Kabupaten Magetan serta kota kecamatan Maospati dan Plaosan). Tipe yang kedua adalah permukiman kawasan perdesaan, yakni kawasan yang kegiatan utmanya berupa kegiatan pertanian. Kawasan perdesaan mendominasi corak kewilayahan Kabupaten Magetan yang orientasi utama ekonominya berasal dari aktivitas pertanian. Selanjutnya, pembahasan sektor perumahan Kabupaten Magetan dalam dokumen ini mencakup hal-hal sebagai berikut: 1.

Bahasan atas keadaan eksisting, meliputi: a) pola keruangan perumahan eksisting; b) jumlah dan jenis bangunan; dan c) utilitas perumahan.

2.

Analisis perencanaan sektor perumahan yang berisi tinjauan terhadap aturan ketataruangan tentang pengembangan sektor perumahan.

3.

Pola keruangan perumahan di kawasan perkotaan umumnya menunjukkan tipe grid, mengikuti bentukan jalan-jalan kolektor sekunder yang menghubungkan kawasan perumahan dengan pusat-pusat pelayanan. Tata letak antar rumah dalam kawasan perumahan perkotaan pun pada dasarnya mengikuti pola grid sesuai dengan bentuk jalan lingkungannya.

4.

Pola keruangan perumahan di kawasan perdesaan tampak membentuk cluster-cluster di sekitar daerah pertanian. Tata letak antar rumah dalam kawasan perumahan relatif beragam, yang secara garis besar dapat digolongkan ke dalam dua tipe, yakni tipe yang mengikuti bentukan jalan lingkungan (umumnya untuk rumah-rumah yang letaknya berbatasan langsung dengan jalan), serta tipe yang relatif menyebar (jamak dijumpai di daerah belakang rumah-rumah yang berbatasan langsung dengan jalan utama lingkungan).

Berdasarkan data Susenas Tahun 2007, terdapat sejumlah kategori yang dapat dipakai untuk menerangkan kondisi sektor perumahan Kabupaten Magetan berdasarkan fisiologi bangunan maupun status kepemilikannya. Secara fisik mayoritas rumah di Kabupaten Magetan menunjukkan ciri rumah modern, ditandai dengan penggunaan dinding tembok, atap genteng, serta lantai non-tanah yang menjadi mayoritas. Berdasarkan data di atas, beberapa interpretasi yang dapat diperhatikan berkenaan dengan ketersediaan utilitas perumahan masyarakat di Kabupaten Magetan antara lain: (1) Masih terdapatnya sebagian kecil

ketertutupan akses terhadap sarana sanitasi dan kesehatan lingkungan yang memadai (15,93% rumah tidak memiliki fasilitas buang air besar; 23,80% dari 57,85% jumlah total rumah mengakses sumber air minum yang jaraknya kurang dari 10 m dari tempat penampungan tinja). Menurut standar-standar pelayanan minimal bidang perumahan dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 disebutkan bahwa utilitas sanitasi yang berupa sarana pembuangan tinja hendaknya mampu diakses oleh minimal 80% penduduk perkotaan dan 50% penduduk perdesaan; (2) Terdapat sebagian kecil penggunaan sumber air tidak terlindung (berupa mata air tak terlindung dan sumur tak terlindung) yang kurang mencerminkan capaian standar kesehatan yang baik; (3) Keberadaan utilitas telekomunikasi yang relatif rendah digejalakan sebagai indikasi bahwa utilitas tersebut belum ditempatkan sebagai keperluan yang penting. Perencanaan sektor perumahan pada umumnya didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Magetan, yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sektor perumahan umumnya mengacu pada pola pemakaian ruang untuk kebutuhan perumahan. Terkait dengan hal tersebut, sejumlah poin yang harus diperhatikan adalah: (1) Perluasan areal permukiman dan perumahan hendaknya tidak mengkonversi lahan sawah beririgasi teknis maupun setengah teknis; (2) Perluasan areal permukiman dan perumahan tidak diarahkan untuk mengalihfungsikan lahan hutan karena peranannya sangat dibutuhkan sebagai kawasan resapan air; (3) Perlu diwaspadai adanya perkembangan permukiman yang tidak terkendali pada kawasan-kawasan pengembangan prasarana transportasi baru; (4) Pengembangan perumahan hendaknya mengedepankan konsep pembangunan berwawasan ekologi dengan memperhatikan batasan-batasan sempadan dan ketentuan lingkungan hidup lainnya; (5) Pengembangan perumahan tidak diarahkan pada kawasan rawan bencana; (6) Perlu adanya pengaturan pengembangan kawasan permukiman pada kawasan-kawasan khusus seperti daerah militer dan lapangan udara, terkait dengan intensitas kegiatan yang diperbolehkan, ketinggian bangunan, dan sebagainya; dan (7) Pengembangan perumahan tidak diarahkan pada daerah industri yang polutif.

2. 2 TANTANGAN

2.2.1. FISIK Tantangan pembangunan Kabupaten Magetan secara fisik berkaitan dengan adanya keterbatasan fisik alamiah, seperti karakter alam yang merupakan bawaan dari wilayah, dimana keterbatasan ini dapat bersifat mutlak (limitasi), atapun dapat pula sebatas menghambat.

Tantangan fisik pembangunan Kabupaten Magetan itu adalah: 1.

Daya dukung lahan semakin berkurang, yang disebabkan antara lain karena: a.

Konversi lahan pertanian ke non pertanian yang terjadi sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan peningkatan permintaan pengalih-fungsian lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Perubahan dimaksud meliputi pengurangan penggunaan tanah sawah dan meningkatnya penggunaan lahan untuk pekarangan dan tegalan.

b.

Konversi Kawasan Lindung untuk Kawasan Budidaya yang meliputi: (1) Konversi lahan dari kawasan hutan untuk budidaya pertanian dan pembangunan prasarana transportasi; (2) Pemanfaatan kawasan berlereng curam untuk kegiatan pertanian tanaman semusim yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip konservasi. Hal ini terlihat dari pemanfaatan kawasan berlereng curam untuk tanaman semusim meskipun seharusnya ditanami untuk tanaman keras.

c.

Konflik Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Bendo yang terjadi antara peruntukan kawasan militer dan kawasan budidaya. Konflik pemanfaatan ruang tersebut menyebabkan ketidakpastian kepemilikan lahan. Ketidakpastian kepemilikan lahan ini mengakibatkan ketidakpastian usaha bagi penduduk di Kecamatan Bendo. Oleh karena itu kegiatan perekonomian di Kecamatan Bendo menjadi kurang berkembang.

2.

Kabupaten Magetan merupakan wilayah yang rawan terhadap beberapa bencana alam seperti bencana aliran lahar, tanah longsor, bencana banjir, dan bencana kekeringan lahan.

3.

Posisi Kabupaten Magetan yang berada pada kawasan selatan Jawa Timur bagian barat yang berada pada wilayah yang hampir cul de sac. Dampak posisi seperti ini menjadikan Kabupaten Magetan memiliki keterkaitan rendah dengan wilayah eksternal yang kurang kondusif bagi pengembangan wilayah.

4.

Sumberdaya air yang digunakan di Kabupaten Magetan cenderung melebih potensi yang dimiliki sehingga mengakibatkan terjadinya defisit sumberdaya air.

5.

Parameter kualitas tanah yaitu kandungan bahan organik dan kejenuhan basa di Kabupaten Magetan menunjukkan tingkat yang sangat rendah sampai rendah. Hal ini mengisyaratkan bahwa tanah di wilayah Magetan telah terdegradasi sehingga menurun secara kualitas. Selain itu usaha tani dataran tinggi yang dilakukan tanpa perlakuan konservasi, erosi yang banyak ditemukan mengindikasikan pada penurunan kualitas tanah secara kasat mata.

6.

Luas kawasan hutan ini hanya mencapai 13,76% masih jauh dibawah standar minimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang ditentukan sebesar 30%.

7.

Pemanasan global (global warming) telah bepengaruh terhadap perubahan iklim yaitu musim hujan semakin pendek dan musim kemarau semakin panjang,

sehingga situasi hal itu dapat berdampak buruk bagi Kabupaten Magetan yang telah mengalami defisit air. 8.

Pembangunan lintasan Jalan Tol Solo–Kertosono akan melewati daerah rawan banjir maka pembangunan jalan tol diperkirakan akan memperparah daerah rawan banjir dan karena lintasan jalan tol hanya sebagai pembagi wilayah Kecamatan Kartoharjo maka akan muncul keterisolasian areal berpotensi desa yang berada di sisi utara jalan tol. Selain itu pembangunan jalan tol tersebut akan menyebabkan hilangnya lahan sawah produktif.

2.2.2. SOSIAL BUDAYA Tantangan pembangunan Kabupaten Magetan dalam aspek sosial budaya berkaitan dengan adanya keterbatasan sumberdaya manusia, baik dalam hal kuantitas, kualitas maupun distribusinya serta keterbatasan kelembagaan daerah, baik menyangkut kapasitas kelembagaan maupun kedudukan kelembagaan, yaitu: 1.

Tingkat pendidikan formal penduduk di Kabupaten Magetan mayoritas masih pendidikan dasar. Tingkat pendidikan penduduk yang rendah akan berdampak pada kemampuan yang rendah untuk pengembangan ketrampilan.

2.

Laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi pada kawasan-kawasan dengan daya dukung lingkungan yang terbatas, seperti Kecamatan Plaosan, Sidorejo, Panekan, Poncol dan Parang, dimana laju pertumbuhan penduduknya melebihi laju pertumbuhan Kabupaten Magetan secara umum.

3.

Tingkat kuantitas pelayanan pemerintah masih relatif rendah karena rendahnya rasio jumlah pegawai negeri terjadap jumlah penduduk rata-rata, yaitu hanya mencapai 1,50% dibawah rasio nasional yang mencapai 2%.

4.

Tingkat kualitas pelayanan pemerintah masih relatif rendah yang ditunjukkan oleh etos kerja yang masih rendah dan belum tersedianya SPM di semua SKPD.

5.

Secara sosial kemajuan teknologi informasi akan berdampak pada masuknya budaya asing yang belum tentu sesuai dengan kepribadian budaya lokal dan memberikan dampak buruk pada perubahan perilaku dan hubungan sosial.

2.2.3. EKONOMI Tantangan pembangunan Kabupaten Magetan dalam aspek ekonomi berkaitan dengan adanya keterbatasan sumberdaya manusia, baik dalam hal kuantitas, kualitas maupun distribusinya dan keterbatasan kelembagaan daerah, baik menyangkut kapasitas kelembagaan maupun kedudukan kelembagaan, yaitu: 1.

Masih rendahnya tingkat ketrampilan penduduk untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian dan masih terbatasnya kemampuan penduduk untuk mengadopsi teknologi bagi peningkatan produktivitas pertanian.

2.

Tingkat kemiskinan yang diukur dari persentase keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I terhadap total keluarga mencapai angka yang masih relatif tinggi yaitu 29,42%.

3.

Kondisi kesempatan kerja yang bertumpu pada sektor pertanian yang cenderung memberikan tingkat pendapatan yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan ketimpangan peranan sektor pertanian terhadap ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga keja yang mengisyaratkan rendahnya tingkat produktivitas sektor pertanian yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan yang diterima petani.

4.

Sempitnya kepemilikan lahan petani yang hanya mencapai kurang dari 0,5 Ha, dimana rendahnya kepemilikan lahan pertanian ini berdampak pada rendahnya tingkat produksi yang dihasilkan sehingga pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal.

5.

Daya tawar petani dalam tata niaga produk pertanian yang cenderung masih rendah. Daya tawar petani yang rendah itu antara lain karena melimpahnya produksi yang dihasilkan dan keinginan petani untuk mendapatkan uang kontan secara cepat.

6.

Angka pengangguran terbuka yang semakin meningkat karena peningkatan jumlah penduduk disertai dengan semakin sempitnya lahan pertanian serta kurang berkembangnya kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian serta ketrampilan penduduk yang cenderung rendah.

7.

Kegiatan agroindustrial produk masih terbatas sehingga produk pertanian yang dijual masih dalam bentuk produk primer dengan nilai tambah yang cenderung masih rendah. Industri pengolahan hasil pertanian dengan ragam produk yang terbatas akan menyebabkan rendahnya nilai tambah yang dihasilkan.

8.

Kedekatan fisik wilayah sebagai satu kesatuan ekosistem akan berdampak pada kesamaan produk yang dihasilkan, sehingga walaupun produksi melimpah produsen daerah dihadapkan pada banyaknya kompetitor sehingga menyebabkan harga jual yang diterima petani sangat tergantung oleh pedagang.

9.

Masih rendahnya tingkat penanaman modal/investasi yang antara lain disebabkan kondisi ekonomi makro yang tidak kondusif untuk pengembangan investasi yang ditandai dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan rendahnya daya tarik investasi di Kabupaten Magetan.

10. Globalisasi akan membawa tantangan pada peningkatan daya saing ekonomi wilayah, karena globalisasi menuntut peningkatan kualitas produk yang dihasilkan karena meningkatnya jumlah kompetitor tidak hanya dari wilayah domestik tetapi juga dari negara lain. 11. Krisis finansial yang baru terjadi akan berdampak pada berkurangnya peluang pasar ekspor dan menurunnya investasi karena tingginya tingkat bunga.

2.2.4. SARANA PRASARANA WILAYAH

Tantangan pembangunan Kabupaten Magetan dalam aspek sarana prasarana wilayah berkaitan dengan adanya keterbatasan kelembagaan daerah, baik menyangkut kapasitas kelembagaan maupun kedudukan kelembagaan dan keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan baik sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang konvensional maupun non konvensional, yaitu: 1.

Pelayanan transportasi pada desa-desa pinggiran masih terbatas, dimana beberapa desa pinggiran pada wilayah perbatasan masih menghadapi hambatan berupa minimnya kualitas jaringan jalan dan jembatan.

2.

Kurangnya Balai Latihan Kerja (BLK) yang sangat diperlukan penduduk untuk meningkatkan ketrampilan agar dapat mengembangkan kegiatan di luar sektor pertanian. BLK yang tersedia saat ini 1 unit, sehingga keberadaan BLK tersebut belum mampu menampung jumlah tenaga kerja yang ingin mendapatkan pelatihan.

3.

Kualitas pelayanan sosial dasar masih rendah untuk mencapai ketercukupan dan pelayanan sarana prasarana wilayah yang memenuhi standar baku pelayanan maupun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.

Belum tersedianya sarana transportasi yang memadai sehingga berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas barang dan penumpang dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat baik secara lokal, regional, nasional maupun global.

5.

Keberadaan lintasan jalan tol dalam jarak yang pendek (7 km) yang berada di wilayah pinggiran Kabupaten Magetan dan tidak tersedianya pintu tol untuk masuk ke wilayah sehingga tidak ada inter-koneksi apapun ke sistem kabupaten diperkirakan akan berdampak negatif terhadap pengembangan wilayah.

2.3 MODAL DASAR Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional yang secara riil maupun potensial dimiliki dan dapat didayagunakan untuk pembangunan daerah Kabupaten Magetan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1.

Kondisi geografis Kabupaten Magetan yang berada pada jalur lalu lintas kotakota besar Yogyakarta, Surakarta dengan Madiun menjadikan wilayah ini tidak lagi berada di ujung pinggir wilayah Provinsi Jawa Timur, namun berada di tengah-tengah dan berfungsi sebagai perantara kedua wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apalagi dengan adanya pembangunan jalan tembus Sarangan–Tawangmangu, maka akan terjadi perubahan pola sirkulasi dan aksesibilitas wilayah sehingga menjadikan potensi Kabupaten Magetan semakin berkembang.

2.

Penduduk Kabupaten Magetan dengan berbagai corak keragaman dalam perilaku, karakteristik sosial budaya dan ekonomi merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat menjadi modal dasar pembangunan jika kecerdasan dan kualitas serta daya saing penduduk tersebut senantiasa dikembangkan.

3.

Keragaman budaya Kabupaten Magetan yang mengandung sistem nilai, norma, dan budi pekerti yang luhur dapat menjadi modal dasar yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis jati diri budaya dan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.

4.

Pemberian otonomi kepada daerah sebagai salah satu wujud tuntutan reformasi, memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada Kabupaten Magetan untuk mengoptimalkan sumber daya daerah baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam maupun sumber dana dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

5.

Kondisi tanah yang subur dan panorama alam yang indah serta kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, menjadi modal dasar pembangunan daerah yang dapat mengembangkan berbagai potensi unggulan daerah di bidang agrobisnis, pariwisata, perdagangan dan industri kerajinan sebagai tumpuan sistem ekonomi kerakyatan Kabupaten Magetan.

2.4

POTENSI PEMBANGUNAN DAERAH

Potensi pembangunan daerah merupakan modal dasar yang terdapat di wilayah Kabupaten Magetan yang memungkinkan kabupaten ini tumbuh dan berkembang. Penilaian atas potensi pembangunan daerah akan didasarkan pada penilaian terhadap kontribusinya dalam menyimpan cadangan sumber daya alam maupun buatan yang memungkinkan Kabupaten Magetan memperoleh manfaat dari keberadaan sumberdaya tersebut dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penentuan kegiatan ekonomi sebagai potensi daerah didasarkan atas berbagai pertimbangan seperti: (a) seberapa besar ketergantungan kehidupan masyarakat Kabupaten Magetan terhadap kegiatan tersebut dalam jangka panjang. Indikator makro yang digunakan adalah kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja, (b) seberapa besar peluang dari kegiatan tersebut untuk tetap eksis (sustainability) sebagai sumber penghidupan dan kehidupan penduduk, (c) seberapa besar nilai tambah (manfaat) yang diterima masyarakat dari hasil pengolahan/pemanfaatan sumberdaya bersangkutan dibandingkan dengan akibat negatif yang ditimbulkannya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. 1.

Daya Dukung Lingkungan a. Kesesuaian Lahan untuk Pengembangan Tanaman Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Magetan memiliki kesesuaian lahan yang sangat potensial (dengan tingkat kesesuaian S1 atau sangat sesuai) untuk pengembangan pertanian khususnya tanaman palawija (jagung dan kedelai), sayuran (cabai) dan buah-buahan (jeruk). Selain itu lahan di Kabupaten Magetan memiliki kesesuaian dengan tingkat kesesuaian yang lebih rendah untuk

pengembangan produksi pertanian yang sesuai dengan tingkat kesesuaian lahan yang juga bermanfaat secara ekologis bagi keberlangsungan kegiatan pertanian. b. Letak Kabupaten Magetan di Lereng Gunung Lawu pada Ketinggian 75 s/d 1.200 dpl Keuntungan secara ekologis maupun ekonomis dari Kabupaten Magetan karena posisinya yang berada di lereng Gunung Lawu. Secara ekologis, Kabupaten Magetan memiliki 148 sumber mata air, dimana sebagian besar berada di lereng Gunung Lawu yaitu 57 buah di Kecamatan Plaosan dan 32 buah di Kecamatan Panekan. Sumber mata air ini merupakan mata air 14 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Magetan. Secara ekonomis, lereng Gunung Lawu memberikan keindahan alam pemandangan serta keberadaan Telaga Sarangan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah Kabupaten Magetan. Sebagai daerah vulkan yang terletak di lereng Gunung Lawu menjadikan lahan di wilayah ini

2.

Demografi Jika dilihat secara demografis struktur penduduk Kabupaten Magetan memiliki potensi untuk pengembangan wilayah. Pada tahun 2007 sebanyak 69,83% penduduk termasuk dalam kategori penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun), sedangkan 30,62% sisanya merupakan penduduk usia tidak produktif. Hal ini berarti angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Magetan sebesar 44,13 artinya tiap 100 orang penduduk produktif harus menanggung 44 orang penduduk tidak produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Dari aspek kesehatan, kualitas penduduk menunjukkan derajat kesehatan yang relatif tinggi jika diukur dari angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Angka kematian bayi mencapai 28,51 dan usia harapan hidup penduduk Kabupaten Magetan mencapai 69,63.

3.

Ekonomi a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkat Secara keseluruhan perkembangan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Magetan selama 2001-2007 menunjukkan pertumbuhan positif dengan laju rata-rata 4,47%/tahun. Peningkatan ini telah mampu meningkatkan skala ekonomi wilayah dari Rp 2.133.116,12 juta tahun 2001 menjadi Rp 2.773.517,23 juta tahun 2007. Pertumbuhan ekonomi tersebut telah memberikan sumbangan positf terhadap kenaikan kesejahteraan penduduk yang ditunjukkan dengan peningkatan PDRB per kapita dari Rp. 3.127.961,01 menjadi Rp. 4.457.503,04.

Sektor-sektor yang memberikan peran besar terhadap peningkatan ekonomi wilayah adalah sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor jasa dan industri pengolahan. b. Surplus Produksi Pertanian Kegiatan sektor pertanian khususnya tanaman pangan dengan komoditas utama padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, sayuran dan buahbuahan mengalami surplus produksi. Pertanian tanaman pangan memberikan kontribusi terhadap ekonomi wilayah sebesar 25,08% dan 72,09% terhadap pembentukan nilai tambah pertanian. Surplus produksi tersebut dapat menjadi pendukung bagi ketahanan pangan wilayah serta diharapkan dapat menjadi surplus ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan petani dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lain. Kegiatan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Magetan menghasilkan komoditas padi, palawija dan holtikultura. Kegiatan pertanian ini didukung oleh ketersediaan lahan beririgasi teknis produksi padi yang dihasilkan memberikan kontribusi terbesar dalam produksi kegiatan pertanian tanaman pangan. Produksi yang dihasilkan tidak hanya dapat mencukupi kebutuhan lokal wilayah tetapi juga mampu menjangkau pasar yang lebih luas. c. Potensial untuk Pengembangan Industri Berbasis Pertanian Pengembangan industri berbasis pertanian ini tidak terlepas dari melimpahnya produksi pertanian khususnya tanaman pangan dan tanaman perkebunan (tebu). Produksi pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan menjadi sumber bahan baku potensial bagi pengembangan industri berbasis pertanian. Pengembangan industri pertanian yang berbasis pertanian dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan menciptakan kesempatan kerja. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap ekonomi wilayah Kabupaten Magetan selain sektor pertanian adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (24,95% tahun 2007) dan sektor jasa-jasa (18,08% tahun 2007). Nilai tambah yang dihasilkan dari sektor perdagangan didukung oleh kegiatan ekspor, perdagangan antar wilayah dan perdagangan lokal. Kegiatan ekspor didominasi oleh komoditas kulit yang didukung oleh industri pengolahan kulit. Kegiatan perdagangan juga tidak bisa dilepaskan dari kegiatan pariwisata. Arus kunjungan wisatawan melalui pengeluaran yang dilakukan telah mendorong berkembangnya sektor perdagangan. Potensi utama yang dapat menjadi tumpuan bagi pembangunan daerah Kabupaten Magetan adalah pertanian. Pertanian yang dimaksud hal ini adalah peternakan, dan perkebunan khususnya. Sektor pertanian mempunyai potensi untuk dapat menurunkan kegiatan ekonomi lainnya di sektor industri pengolahan produk pertanian. Kegiatan sektor pertanian diharapkan dapat menjadi penggerak bagi kegiatan industri yang berbasis

pada sektor pertanian seperti industri hasil produk peternakan sapi, industri hasil pengolahan produk perkebunan, perdagangan maupun pariwisata. d. Potensi Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Kegiatan usaha peternakan sapi potong tersebut tersebar di semua wilayah Kabupaten Magetan dengan sentra-sentra produksi yang tesebar di 7 kecamatan yakni di Kecamatan Poncol, Plaosan, Parang, Bendo, Lembeyan, Panekan dan Sukomoro. Ketujuh kecamatan tersebut memberikan sumbangan sebesar 72,48% terhadap populasi ternak sapi di Kabupaten Magetan. Pengembangan perdagangan ternak tersebut didukung oleh keberadaan pasar hewan yang berjumlah 5 unit. Pasar hewan tersebut terletak di Kecamatan Plaosan, Bendo, Maospati, Panekan, Parang dan Kawedanan. Kegiatan peternakan sapi potong tersebut tidak hanya memberikan manfaat dari hasil pemotongan sapi tersebut, namun kotoran ternak sapi dapat diolah kembali untuk dijadikan pupuk. Pupuk ini dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan utama pupuk organik. Pupuk organik dapat digunakan untuk memupuk tanaman yang termasuk dalam kategori tanaman pangan. Penggunaan pupuk organik pada jangka panjang akan dapat menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena pupuk organik lebih baik untuk menjaga kesuburan dan kelangsungan tanah jika dibandingkan dengan pupuk urea yang justru mengakibatkan tanah semakin rusak karena bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk urea mengandung disinfektan. Dengan mengandung bahan kimia tersebut maka tanah cenderung semakin rusak dan semakin rakus terhadap pupuk urea karena kehilangan unsur hara. Kandungan organik dan kejenuhan basa sangat rendah sampai rendah. Kegiatan peternakan ini selain dilakukan dengan tujuan untuk diambil dagingnya atau dipotong, memiliki potensi lain yang layak untuk dikembangkan menjadi industri pengolahan kulit berupa penyamakan dan kerajinan kulit. Kulit dari sapi ini dapat dimanfaatkan untuk bahan baku industri pengolahan kulit. Selama ini kontribusi industri pengolahan pada umumnya terhadap pendapatan daerah sebesar 8,21% (tahun 2007). Dari subsektor industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, Kabupaten Magetan memiliki produk unggulan berupa barang-barang kerajinan kulit yang sudah dipasarkan hingga ke luar Pulau Jawa. Jenis barang yang diproduksi adalah sepatu kulit, sandal kulit, tas, dan sebagainya. Kulit merupakan bahan baku dalam industri kerajinan kulit sehingga usaha penyamakan kulit memiliki keterkaitan dengan industri lainnya termasuk dengan usaha pengolahan makanan kulit rambak. e. Potensial untuk Pengembangan Wisata Alam Sumberdaya alam berupa lereng Gunung Lawu dan sumber mata air merupakan sumberdaya alam yang cukup potensial untuk pengembangan

pariwisata berbasis alam. Lereng Gunung Lawu yang berhawa sejuk yang dipadukan dengan keindahan Telaga Sarangan menjadi kekuatan tersendiri yang menarik minat bagi wisatawan. Selain itu wisata berbasis air dapat dikembangkan menjadi obyek wisata potensial yang mengandalkan pada sumber mata air yang terdapat di lereng Gunung Lawu tersebut. Pengembangan kegiatan pariwisata selain dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kegiatan ekonomi juga dapat membawa peningkatan pada pendapatan daerah. 4.

Prasarana dan Sarana Wilayah a. Kuantitas Ketersediaan Prasarana Transportasi Cukup Memadai Secara kuantitas sarana prasarana cukup potensial bagi pengembangan wilayah Kabupaten Magetan. Jaringan jalan di Kabupaten Magetan terdiri dari jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten mencapai 567,60 kilometer. Pada tahun 2007 rasio panjang jalan terhadap penduduk mencapai 0,8 kilometer per kilometer persegi. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa sarana prasarana di Kabupaten Magetan cukup baik sebagai pendukung kegiatan ekonomi antarwilayah dalam mencukupi kebutuhan pelayanan transportasi penduduk. b. Kuantitas Pelayanan Sosial Dasar Cukup Memadai Sementara itu kuantitas pelayanan sosial dasar cukup memadai. Ketersediaan prasarana sosial dasar khususnya pendidikan dan kesehatan cukup memadai untuk melayani kebutuhan penduduk akan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pendidikan dan kesehatan telah tersebar merata di semua wilayah Kabupaten Magetan.

5.

Pelayanan Pemerintahan Pelayanan pemerintah yang baik dapat dicerminkan dari kualitas aparatur pemerintah. Kualitas aparatur pemerintah di Kabupaten Magetan semakin meningkat. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah tersebut ditunjukkan dari peningkatan persentase aparatur pemerintah yang berpendidikan tinggi (S1 dan S2) dari 57,38% tahun 2004 menjadi 72,40% pada tahun 2007. Peningkatan tingkat pendidikan aparatur pemerintah tesebut diharapkan dapat memberikan peningkatan pelayanan pada masyarakat.

6.

Keamanan dan Ketertiban Keamanan dan ketertiban di Kabupaten Magetan relatif kondusif. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya angka kriminalitas. Tahun 2001 tercatat angka kriminalitas sebanyak 31 pelanggaran, kemudian tahun 2003 menjadi 17 kasus pelanggaran. Kondisi keamanan yang kondusif tersebut sangat mendukung upaya pembangunan daerah.

2.5

MASALAH PEMBANGUNAN DAERAH

Masalah pembangunan daerah akan dirumuskan dengan menggunakan parameter sebagai berikut: (a) Keterbatasan fisik alamiah, seperti karakter alam yang merupakan bawaan dari wilayah. Keterbatasan ini dapat bersifat mutlak (limitasi), tetapi dapat pula sebatas menghambat, (b) Keterbatasan sumberdaya manusia, baik dalam hal kuantitas, kualitas maupun distribusinya, (c) Keterbatasan kelembagaan daerah, baik menyangkut kapasitas kelembagaan maupun kedudukan kelembagaan. Ketiga faktor pembatas tersebut akan menjadi masalah jika dikaitkan dengan kepentingan pembangunan wilayah, seperti peningkatan kesejahteraan, kelestarian sumberdaya dan sebagainya. Hambatan-hambatan pengembangan wilayah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut: 1.

Daya Dukung Lingkungan a.

Konflik Pemanfaatan Lahan (1)

Konversi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Konversi lahan pertanian ke non pertanian terjadi sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan peningkatan permintaan pengalihfungsian lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Selama kurun waktu 2001-2007, terjadi perubahan penggunaan lahan pekarangan, tegalan, tanah sawah, hutan rakyat, maupun hutan negara. Tanah pekarangan dan tegalan, masing-masing bertambah menjadi 29 Ha dan 566 Ha, sementara tanah sawah berkurang penggunaannya seluas 100 Ha.

(2) Konversi Kawasan Lindung untuk Kawasan Budidaya Konversi lahan dari kawasan lindung untuk kawasan budidaya ini meliputi: (a)

Konversi lahan dari kawasan hutan untuk budidaya pertanian dan pembangunan prasarana transportasi.

(b)

Pemanfaatan kawasan berlereng curam untuk kegiatan pertanian tanaman semusim yang tidak mengindahkan prinsipprinsip konservasi. Ini terlihat dari pemanfaatan kawasan berlereng curam untuk tanaman semusim meskipun seharusnya ditanami untuk tanaman keras.

(3) Konflik Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Bendo Konflik pemanfaatan ruang di Kecamatan Bendo berlangsung antara peruntukan kawasan militer dan kawasan budidaya. Konflik pemanfaatan ruang tersebut menyebabkan ketidakpastian kepemilikan lahan. Ketidakpastian kepemilikan lahan ini mengakibatkan ketidakpastian usaha bagi penduduk di Kecamatan Bendo. Oleh karena itu kegiatan perekonomian di Kecamatan Bendo menjadi kurang berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan angka kemisikinan yang mencapai 32,42%. b. Rawan Bencana Alam

Kabupaten Magetan merupakan wilayah yang rawan terhadap beberapa bencana alam. Hal ini disebabkan oleh kondisi geomorfologi, struktur geologi serta terdapatnya produk pelapukan batuan yang disertai dengan pembukaan kawasan hutan dan kondisi kegempaan di Kabupaten Magetan. Kawasan bencana tersebut meliputi kawasan bencana aliran lahar, rawan anah longsor, rawan bencana banjir dan rawan bencana kekeringan lahan. c. Lokasi Wilayah yang Hampir Cul De Sac Posisi Kabupaten Magetan yang berada pada kawasan selatan Jawa Timur bagian Barat menempatkan Kabupaten Magetan pada wilayah yang hampir cul de sac. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Magetan mempunyai keterkaitan yang rendah dengan wilayah eksternal yang kurang kondusif bagi pengembangan wilayah. d. Defisit Sumberdaya Air Sumberdaya air yang digunakan di Kabupaten Magetan cenderung melebihi potensi yang dimiliki sehingga mengakibatkan terjadinya defisit sumberdaya air. Studi tentang tata guna air dan neraca air Kabupaten Magetan yang dilakukan Dinas Pengairan mencatat bahwa Kabupaten Magetan terjadi defisit air selama 6 bulan sebesar 139 juta m3/6 bulan, sedangkan surplus air tejadi selama 6 bulan yaitu sebesar 488 juta m3/6 bulan. Sementara penggunaan Indeks Penggunaan Air (IPA) yaitu rasio penggunaan dan ketersediaan air sebagai indikator gejala krisis air, Kabupaten Magetan mempunyai rasio IPA sebesar 1,11. Angka tersebut temasuk dalam indikator terjadinya gejala sangat kritis atau defisit air. Semakin menurunnya daya dukung lingkungan sumberdaya air merupakan penyebab dari kondisi defisit air tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya fluktuasi aliran sungai-sungai antara musim hujan dan musim kemarau. Fluktuasi ini disebabkan oleh karakteristik fisik dan karakteristik hidrologis yang kurang menguntungkan antara lain: (1) Ketimpangan distribusi hujan tahunan dimana sekitar 80% jatuh selama musim hujan dan hanya 20% jatuh selama musim kemarau. (2) Topografi yang curam di daerah atas (upper area) mengakibatkan run off (limpasan air) mengalir dengan cepat menuju ke hilir. (3) Degradasi lingkungan daerah hulu mengakibatkan daya tampung air daerah tangkapan hulu menjadi kecil atau tidak ada kemampuan retensi terhadap hujan yang jatuh, sehingga hujan yang jatuh langsung mengalir sebagai air limpasan. Akibat lain adalah mengecilnya sumber-sumber air dan penyusutan volume Telaga Sarangan dengan cepat. e. Penurunan Kualitas Lahan Parameter kualitas tanah yaitu kandungan bahan organik dan kejenuhan basa di Kabupaten Magetan menunjukkan tingkat yang sangat

rendah smpai rendah. Hal ini mengisyaratkan bahwa tanah di wilayah Magetan telah terdegradasi sehingga menurun secara kualitas. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan pada kawasan lahan sawah beririgasi merupakan penyebab utama. Selain itu usaha tani dataran tinggi yang dilakukan tanpa perlakuan konservasi, erosi yang banyak ditemukan mengindikasikan pada penurunan kualitas tanah secara kasat mata. f.

Luas Kawasan Hutan Masih di Bawah Standar Minimal (30%) Kawasan hutan di Kabupaten Magetan meliputi hutan negara dan hutan rakyat dengan luas areal mencapai 9.482 ha. Luas kawasan hutan ini hanya mencapai 13,76% masih jauh dibawah standar minimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 (30%). Kondisi ini berakibat pada ketidakseimbangan tata air yang ditunjukkan terjadinya defisit air. Secara normatif, wilayah provinsi/ kabupaten/ kota dipersyaratkan memiliki kawasan hutan/hutan lindung minimal 30% dari luas area terkait untuk kepentingan: (a) pemeliharaan dan pewujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan, (b) pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Jika kawasan hutan kurang dari standar tersebut, selain terjadinya ketidakseimbangan tata air, juga kurang terjaganya perwujudan kelestarian berfungsinya lingkungan hidup wilayah.

2.

Demografi a.

Rendahnya Tingkat Ketrampilan Penduduk untuk Mengembangkan Kegiatan Ekonomi di Luar Sektor Pertanian Tingkat pendidikan formal penduduk di Kabupaten Magetan mayoritas masih pendidikan dasar. Penduduk yang tamat SD serta tidak tamat SD dan tidak sekolah mencapai jumlah 77,25% pada tahun 2007. Tingkat pendidikan penduduk yang rendah akan berdampak pada kemampuan yang rendah untuk pengembangan ketrampilan. Sementara pengembangan ketrampilan diperlukan untuk pengembangan kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian dan kemampuan untuk mengadopsi eknologi bagi peningkatan produktivitas pertanian.

b.

Laju Pertumbuhan Penduduk Relatif Tinggi pada Kawasankawasan dengan Daya Dukung Lingkungan yang Terbatas Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Plaosan, Sidorejo, Panekan, Poncol dan Parang melebihi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Magetan. Sementara kecamatan-kecamatan tersebut berada pada wilayah dengan karakteristik fisik yang berlereng agak terjal sampai lereng curam. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di wilayah tersebut akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan.

3.

Ekonomi a.

b.

Kemiskinan (1)

Tingkat kemiskinan yang diukur dari persentase keluarga pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I terhadap total keluarga mencapai angka yang relatif tinggi yakni 29,42%. Demikian pula dengan angka PPP yang hanya mencapai angka 56,43 pada tahun 2007 lebih rendah dibandingkan dengan angka PPP pada tahun 2003 yang mencapai 60,53. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Magetan ini sangat berkaitan dengan kondisi kesempatan kerja yang bertumpu pada sektor pertanian yang memberikan tingkat pendapatan yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan ketimpangan peranan sektor pertanian terhadap ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga keja yang mengisyaratkan rendahnya tingkat produktivitas sektor pertanian yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan yang diterima petani. Kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja mencapai 63,29%, sedangkan sumbangan sektor pertanian terhadap ekonomi wilayah hanya mencapai 34,70%.

(2)

Tingkat kemiskinan yang terjadi sangat terkait dengan sempitnya kepemilikan lahan petani yang hanya mencapai kurang dari 0,5 Ha. Sebagai sektor yang berbasis sumberdaya lahan, pengembangan pertanian akan memberikan pendapatan yang optimal jika didukung oleh sumberdaya lahan yang cukup rendah. Rendahnya kepemilikan lahan pertanian berdampak pada tingkat produksi yang dihasilkan sehingga pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal.

(3)

Tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh rendahnya daya tawar petani dalam tata niaga produk pertanian. Melimpahnya produksi yang dihasilkan dan keinginan untuk mendapatkan uang kontan secara cepat menempatkan petani pada posisi tawar yang rendah jika dibandingkan dengan pedagang.

Tingkat Pengangguran Cenderung Meningkat Peningkatan jumlah penduduk yang disertai dengan semakin sempitnya lahan pertanian serta kurang berkembangnya kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian dan di sisi lain ketrampilan penduduk cenderung rendah menyebabkan angka pengangguran terbuka semakin meningkat. Meskipun jika dibandingkan dengan angka pengangguran Jawa Timur angka pengangguran Kabupaten Magetan masih lebih rendah. Angka TPT Kabupaten Magetan meningkat dari 4,92% menjadi 5,40%. Hal ini seiring dengan semakin menurunnya

kesempatan kerja di Kabupaten Magetan rata-rata 0,88% per tahun dengan jumlah 15.880 orang selama 2003-2007. c.

Kegiatan Agroindustrial Produk Masih Terbatas Produk pertanian yang dijual masih dalam bentuk produk primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan masih rendah pula. Terbatasnya industri pengolahan hasil pertanian dengan ragam produk yang terbatas akan menyebabkan rendahnya nilai tambah yang dihasilkan.

d.

Rendahnya Tingkat Penanaman Modal/Investasi Rendahnya tingkat investasi ini dipengaruhi kondisi ekonomi makro yang tidak kondusif untuk pengembangan investasi yang ditandai dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan rendahnya daya tarik investasi di Kabupaten Magetan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya daya tarik investasi adalah faktor ekonomi, sosial budaya dan posisi kabupaten Magetan dalam konstelasi jaringan transportasi Provinsi Jawa Timur. Faktor ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dunia usaha dalam menilai apakah daerah tersebut perekonomiannya sudah berkembang atau belum. Tingkat kesejahteraan yang ditunjukkan dengan angka PDRB per kapita merupakan indikator tingkat daya beli masyarakat. Dalam kurun waktu 2001-2007, Kabupaten Magetan termasuk daerah tertinggal yaitu daerah dengan laju pertumbuhan dan tingkat PDRB per kapita relatif rendah. Faktor sosial budaya masyarakat berkaitan dengan rendahnya budaya wirausaha dari masyarakat di Kabupaten Magetan. Lokasi Kabupaten Magetan yang hampir cul de sac menyebabkan rendahnya tingkat aksesibilitas wilayah yang akan berdampak pada kelancaran usaha.

4.

Prasarana dan Sarana Wilayah a.

Pelayanan Terbatas.

Transportasi

pada

Desa-Desa

Pinggiran

Masih

Beberapa desa pinggiran pada wilayah perbatasan masih menghadapi hambatan berupa minimnya kualitas jaringan jalan dan jembatan. b.

Kurangnya Balai Latihan Kerja (BLK) BLK sangat diperlukan penduduk untuk meningkatkan ketrampilan agar dapat mengembangkan kegiatan di luar sektor pertanian. BLK yang tersedia saat ini 1 unit. Keberadaan BLK tersebut belum mampu menampung jumlah tenaga keja yang ingin mendapatkan pelatihan.

5.

c.

Kualitas Pelayanan Sosial Dasar Masih Rendah

d.

Belum Tersedianya Angkutan Barang yang Memadai

Pelayanan Pemerintah a.

Tingkat Kuantitas Pelayanan Pemerintah Masih Relatif Rendah Tingkat pelayanan pemerintah yang ditunjukkan dengan rasio pegawai negeri terhadap penduduk masih relatif rendah. Selama 2004-2007 rasio pegawai negeri terhadap jumlah penduduk rata-rata mencapai 1,50% di bawah rasio nasional yang mencapai 2%.

b.

Tingkat Kualitas Pelayanan Pemerintah Masih Relatif Rendah Rendahnya kualitas pelayanan aparatur pemerintah ditunjukkan dengan etos kerja yang masih endah dan belum tersedianya SPM di semua SKPD. SPM baru dimiliki oleh 2 SKPD yaitu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) dan Dinas Kesehatan. SPM KPPT memuat prosedur standar perijinan bagi penduduk untuk mendapatkan pelayanan di bidang perjinan. Prosedur ini menjadi acuan bagi pengguna jasa pelayanan perijinan mengenadi kepastian waktu pelayanan. Selain meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, prosedur ini juga memberikan iklim positif bagi pengembangan usaha di Kabupaten Magetan.

2.6 ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL Dalam menjalankan pembangunan daerah Kabupaten Magetan selain dipengaruhi oleh kondisi internal juga dipengaruhi oleh situasi eksternal wilayah. Kondisi eksternal ini antara lain meliputi: 1. Kondisi lingkungan sosial budaya, politik, ekonomi serta teknologi dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. 2. Peranan yang dimainkan dari pihak-pihak yang dapat diajak bekerjasama (collaborators) dari pihak-pihak yang dapat menjadi pengganggu (competitors) 3. Dukungan pihak-pihak yang memberikan atau menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan. 2.6.1. Peluang Pengembangan Daerah 1. Peluang Pasar Untuk Komoditas Produk Pertanian Dan Industri Pengolahan Masih Terbuka Luas Semakin meningkatnya ragam dan kuantitas kebutuhan penduduk akan barang-barang konsumsi yang diturunkan dari komoditas pertanian akan memberikan peluang pembangunan yang besar bagi wilayah Kabupaten Magetan. Pasar domestik merupakan peluang pasar yang luas bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh Kabupaten Magetan terutama komoditas hortikultura dan sapi potong. Daerah pemasaran sapi potong yang dihasilkan oleh Kabupaten Magetan mencakup wilayah DKI Jakara, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

2. Berkembangnya Minat Wisatawan Pada Wisata Alam Merupakan Peluang Bagi Pengembangan Pariwisata Yang Berbasis Alam Pengembangan pariwisata sangat dipengaruhi oleh jumlah permintaan terhadap obyek wisata. Berkembangnya minat wisatawan tehadap obyek wisata alam diharapkan akan menambah kunjungan wisata di Kabupaten Magetan dengan Telaga Sarangan sebagai obyek utama. Selanjutnya akan dapat dikembangkan pariwisata alam secara lebih luas tidak hanya bertumpu pada obyek wisata Telaga Sarangan. 3. Pembangunan Jalan Lintas Selatan Selatan Pengembangan jalan lingkar selatan kabupaten diharapkan juga akan membuka berbagai peluang bagi wilayah yang dilintasinya. Jalan lingkar selatan merentang dari Plaosan-Poncol-Parang, selanjutnya diteruskan ke Lembeyan di sebelah timur lagi atau ke arah selatan langsung masuk wilayah Kabupaten Ponorogo. Pembangunan jalan lintas selatan ini diharapkan akan membawa peningkatan aktivitas ekonomi dari adanya peningkatan pelayanan transportasi di area sepanjang jalur jalan ini. 4. Pembangunan Jalan Tembus Sarangan-Tawangmangu Pembangunan jalan tembus ke Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah melalui Sarangan-Tawangmangu diperkirakan akan memiliki pengaruh yang cukup berarti terhadap pengembangan ruang wilayah Kabupaten Magetan. Jalan ini jika sudah efektif berfungsi pada tahuntahun mendatang akan mengubah pola sirkulasi dan aksesibilitas wilayah setempat, karena membuka pintu baru dari arah barat yang menghubungkan kota-kota besar Yogyakarta, Surakarta dengan Madiun (terutama ‘lintasan pendek’, sedangkan untuk pergerakan jarak jauh lintas pulau memanfaatkan Jalur Trans-Jawa). Hal ini menjadikan Kabupaten Magetan tidak lagi berada di ujung pinggir wilayah Provinsi Jawa Timur, namun berada di tengah-tengah yang mengantarai kedua wilayah provinsi, sehingga memberikan berbagai peluang pengembangan bagi kabupaten. Pembukaan jalan tembus ke arah Barat bukan saja bepengaruh terhadap wilayah Barat kabupaten melainkan juga wilayah yang dilewati oleh jalan yang bisa melintas seperti Magetan – Maospati - Madiun, Magetan – Kawedanan – Takeran Madiun, Plaosan – Poncol – Parang - Ponorogo, serta Palosan – Sidorejo –Panekan - Ngawi. Selain sebagai nadi ekonomi diharapkan jalan tembus ini juga akan menjadi pilihan sebagai jalur wisata di wilayah tersebut (Revisi RTRW Kabupaten Magetan, 2008). 5. Otonomi Daerah Memberikan Peluang Optimalisasi Sumberdaya Dan Potensi Lokal Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengembangkan sumberdaya dan potensi lokal yang dimiliki secara optimal. Hal ini merupakan peluang bagi Kabupaten Magetan untuk

mengembangkan sumberdaya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Selain itu otonomi daerah akan meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendorong proses demokratisasi di daerah untuk lebih berkembang. 2.6.2. Ancaman Pembangunan Daerah 1. Persaingan Produk Sejenis dari Wilayah Sekitar Kedekatan fisik wilayah sebagai satu kesatuan ekosistem akan berdampak pada kesamaan produk yang dihasilkan. Produk-produk yang dihasilkan oleh Kabupaten Magetan menghadapi persaingan dari Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Ponorogo yang menghasilkan produk yang sama khususnya produk-produk pertanian. Produksi melimpah yang dihasilkan dihadapkan pada banyaknya kompetitor yang menyebabkan harga jual yang diterima petani sangat ditentukan oleh pedagang.

2. Globalisasi yang Berdampak Perubahan Ekonomi Daerah Secara ekonomi pengaruh globalisasi akan membawa tantangan pada peningkatan daya saing ekonomi wilayah. Globalisasi menuntut peningkatan kualitas produk yang dihasilkan karena meningkatnya jumlah kompetitor tidak hanya dari wilayah domestik tetapi juga dari negara lain. Di sisi lain daerah tidak terlepas dari perubahan kondisi ekonomi global. Krisis finansial yang baru terjadi akan berdampak pada berkurangnya peluang pasar ekspor dan menurunnya investasi karena tingginya tingkat bunga. Secara sosial kemajuan teknologi informasi akan berdampak pada masuknya budaya asing yang belum tentu sesuai dengan kepribadian budaya lokal dan memberikan dampak buruk pada perubahan perilaku dan hubungan sosial. Pengaruh kondisi global tidak hanya berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi daerah tetapi juga kondisi lingkungan. Pengaruh pemanasan global telah bepengaruh terhadap perubahan iklim yaitu musim hujan semakin pendek dan musim kemarau semakin panjang. Hal ini menjadi ancaman bagi Kabupaten Magetan yang telah mengalami defisit air. 3.

Global Warming Berdampak pada Perubahan Lingkungan Daerah Pengaruh pemanasan global telah berpangaruh terhadap perubahan iklim yaitu musimhujan semakin pendek dan musim kemarau semakin panjang. Hal ini menjadi ancaman bagi Kabupaten Magetan yang telah mengalami defisit air.

4.

Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Pembangunan jalan tol Solo-Kertosono sepanjang 170 Km yang akan dimulai pembangunannya pada semester II tahun 2009 akan membelah Kecamatan Kartoharjo. Lintasan jalan tol dalam jarak yang

pendek (7 Km) yang berada di wilayah pinggiran Kabupaten Magetan dan tidak tersedianya pintu tol untuk masuk ke wilayah sehingga tidak ada inter-koneksi apapun ke sistem kabupaten diperkirakan akan berdampak negatif terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Magetan. Oleh karena lintasan jalan tol hanya sebagai pembagi wilayah Kecamatan Kartoharjo maka akan muncul keterisolasian areal berpotensi desa yang berada di sisi utara jalan tol. Dikhawatirkan juga akan terjadi penurunan tingkat kunjungan pelintas wilayah Kabupaten Magetan, yang pada kondisi tanpa jalan tol berpotensi untuk singgah dan membangkitkan perekonomian setempat. Lintasan jalan tol akan melewati daerah rawan banjir yaitu Desa Pencol dan Desa Jeruk maka pembangunan jalan tol diperkirakan akan memperparah kondisi kedua desa tersebut. Selain itu pembangunan jalan tol akan menyebabkan hilangnya lahan sawah produktif.

2.7.

ISU-ISU STRATEGIS Isu-isu strategis merupakan isu yang paling mendesak ditangani bagi perkembangan Kabupaten Magetan. Selain itu berbagai permasalahan yang mendesak untuk segera diselesaikan juga merupakan isu krusial dan strategis untuk mendukung pembangunan Kabupaten Magetan. Isu berikut : 1.

strategis

yang

dihadapi Kabupaten Magetan adalah sebagai

Konflik pemanfaatan ruang yang menyebabkan terjadi degradasi lingkungan; 2. Defisit sumberdaya air; 3. Keberadaan kawasan rawan bencana; 4. Ketrampilan sumberdaya manusia rendah di tingkat masyarakat; 5. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi; 6. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka; 7. Keterkaitan antar sektor ekonomi masih terbatas; 8. Tingkat investasi relatif masih rendah; 9. Kinerja pelayanan birokrasi belum optimal; 10. Infrastruktur desa-desa di wilayah perbatasan masih terbatas.

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2005-2025

3.1

VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2005 - 2025 Berdasarkan kondisi, tantangan dan modal dasar serta isu-isu strategis Kabupaten Magetan, maka visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang untuk kurun waktu 2005-2025 adalah sebagai berikut: “TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGETAN YANG SEJAHTERA, MANDIRI, LESTARI DAN BERMARTABAT” Magetan yang sejahtera merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang maju serta terpenuhi kebutuhan dasar baik lahir maupun batin secara manusiawi yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan), serta kebutuhan sosialnya seperti pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Magetan yang mandiri dalam visi itu dapat diartikan bahwa daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah kepada kemajuan ekonomi yang bertumpu kepada potensi unggulan yang dimiliki dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang cerdas dan berkualitas serta berdaya saing internasional. Lebih mendasar lagi pada hakekatnya mandiri mencerminkan sikap seseorang atau kelompok masyarakat mengenai dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan, yang dapat dibangun menjadi sebuah budaya kemandirian yang tercermin melalui berbagai aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya maupun keamanan dan ketertiban. Mandiri dalam visi di atas bukan berarti bebas dari segala ketergantungan kepada pihak manapun, akan tetapi mandiri yang dimaksud adalah upaya proaktif dalam mensikapi berbagai perubahan situasi dan kondisi saling ketergantungan yang terjadi baik antara satu daerah dengan daerah lain dalam satu wilayah atau bahkan dalam cakupan global antar negara-negara di seluruh dunia. Magetan yang lestari merupakan perwujudan dari kondisi kehidupan yang ditandai oleh keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan serta kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan sebagai pendukung kualitas kehidupan masa kini dan masa depan. Lestari dapat juga menunjukkan sinergitas pembangunan tiga pilar yaitu perspektif pembangunan sosial, perspektif pembangunan ekonomi, dan

perspektif pembangunan lingkungan menjadi aras pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) Magetan yang bermartabat merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki harga diri yang terhormat, dimana masyarakat itu memiliki orientasi nilai moral yang tinggi dengan selalu mengutamakan nilai religius dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah perbuatannya, sehingga mewujudkan sebagai suatu masyarakat yang beradab. Masyarakat yang bermartabat merupakan masyarakat yang memiliki jati diri yang berpegang pada nilai–nilai luhur Pancasila dan warisan budaya masyarakat. Pegangan nilai-nilai luhur tersebut termanivestasikan dalam kehidupan sehari–hari dalam bentuk menjunjung tinggi, menjadikan pedoman dan menerapkan nilai-nilai tersebut, yakni nilai religius dan nilai-nilai kegotong royongan atau kerukunan, nilai hormat atau “tepo sliro”, dan nilai keindahan. Dengan berpegang pada nilai-nilai tersebut berarti dalam hidup dan kehidupan setiap warga masyarakat akan selalu menjauhkan diri dari tindak kekerasan, kekacauan, pemaksaan kehendak, dan pengrusakan.

3.2.

MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2005–2025 Misi merupakan pernyataan tujuan operasional penyelenggara pemerintahan yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan sehingga dapat mengikuti perubahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa mendatang. Misi merupakan pedoman yang wajib dipegang teguh oleh setiap aparat pemerintah kabupaten dalam mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah jangka panjang diatas ditempuh melalui misi sebagai berikut : 1.

Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional. Sumberdaya manusia yang cerdas dan berkualitas merupakan sumberdaya manusia yang mampu menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta mampu menerapkannya dalam pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah setempat. Masyarakat yang cerdas dan berkualitas ditandai dengan indikator– indikator, seperti responsif terhadap situasi yang dihadapi, pintar dalam memahami persoalan, tepat dalam memilih upaya pengatasan masalah, dan bijak dalam pengambilan keputusan, memiliki rata-rata tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang semakin tinggi, memiliki kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju yang dilandasi oleh nilai-nilai moralitas yang semakin baik

sebagai cermin masyarakat berbudaya dan berakhlaq mulia sesuai nilainilai falsafah Pancasila yang berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat memiliki daya saing internasional dimaksudkan bahwa dengan berbekal kecerdasan dan kualitas sebagaimana diuraikan diatas, masyarakat Kabupaten Magetan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga mampu bersaing secara global. 2.

Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang senantiasa mengedepankan keberpihakan pada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi. Wujud dari pengembangan sistem ekonomi kerakyatan ditandai antara lain dengan indikator-indikator meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang berupa pemerataan dan pemberdayaan masyarakat sehingga pendapatan per kapita masyarakat meningkat ke tingkat yang lebih tinggi serta semakin membaiknya struktur perekonomian daerah. Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan bertumpu pada potensi unggulan diwujudkan dengan mengembangkan bidang/sektor/sub sektor/ produk unggulan daerah sehingga mampu semakin berperan dalam pasar dalam negeri dan bersaing dalam kancah global, semakin meningkat dan berkembangnya jenis dan bentuk diversivikasi pertanian dalam arti luas menjadi agribisnis, agroindustri, dan agrowisata serta mampu bersinergi dengan pengembangan industri, perdagangan, dan kepariwisataan daerah.

3.

Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan. Perwujudan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ditandai dengan semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Wujud lain pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ditandai dengan semakin terjaganya ruang-ruang publik sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; semakin tersedianya infrastruktur desa, semakin tertatanya infrastruktur kota yang berkarakter daerah (regional branded); semakin terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah); semakin meningkatnya pola pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan; semakin optimalnya program-program pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau); semakin optimalnya program pengembangan sistem informasi dan sistem pendaftaran tanah; dan semakin menurunnya kasus-kasus sengketa atau konflik-konflik masalah pertanahan.

4.

Mewujudkan Berkualitas.

Ketersediaan

Dan

Pelayanan

Infrastruktur

Yang

Perkembangan penduduk sebagai modal dasar pembangunan daerah harus diiringi dengan penyediaan dan pelayanan infrastruktur daerah yang semakin cukup dan berkualitas, agar potensi dan kemampuan serta ketrampilan yang dimiliki dapat berkembang secara optimal. Perwujudan ketercukupan dan pelayanan infrastruktur yang berkualitas ditandai antara lain dengan semakin meningkatnya ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana jalan dan jembatan terutama untuk wilayah perbatasan, sarana prasarana perhubungan, transportasi dan telekomunikasi, sarana prasarana perumahan yang layak dan terjangkau, sarana prasarana lingkungan, sarana prasarana jaringan irigasi, dan semakin berkembangnya sarana prasarana berkaitan dengan energi alternatif dan tenaga listrik yang dibutuhkan masyarakat luas. 5.

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Dan Keadilan. Perwujudan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa ditandai antara lain dengan semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan daerah terutama dalam hal meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan umum diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semakin meningkatnya jumlah dan kualitas pelayanan umum dapat dinilai berdasarkan indikator-indikator kinerja antara lain seperti tingkat kepuasan, akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas pelayanan, yang kesemuanya berorientasi kepada kebutuhan masyarakat yang dilayani. Sedangkan perwujudan pemerintahan daerah yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan ditandai antara lain semakin menurun dan terkendalinya tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat maupun aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan tindak kejahatan dan kriminalitas; semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum serta kehidupan berpolitik masyarakat yang semakin demokratis.

BAB IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2005-2025

4.1.

SASARAN POKOK PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005–2025 Pembangunan jangka panjang Kabupaten Magetan merupakan bagian integral dari pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Pembangunan Nasional. Untuk itu maka tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Magetan Tahun 2005–2025 adalah “Mewujudkan Daerah Dan Masyarakat Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari Dan Bermartabat” sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesaturan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ukuran terwujudnya “Mewujudkan Daerah Dan Masyarakat Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari Dan Bermartabat” maka pembangunan jangka panjang Kabupaten Magetan diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

4.1.1. Terwujudnya Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional Perwujudan sumberdaya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing internasional meliputi pencapaian karakteristik dan kinerja manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berpendidikan, cerdas, dan berbudaya serta memiliki wawasan global. Sasaran terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing internasional itu ditandai oleh hal-hal sebagai berikut: a. b. c.

d. e.

Terwujudnya sumberdaya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial; Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki jati diri, tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi; Terwujudnya jati diri masyarakat yang berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur, yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat; Terwujudnya peningkatan kapasitas penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; Terwujudnya peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas, terpadu, adil dan merata.

4.1.2. Terwujudnya Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah Perekonomian daerah yang mantap akan semakin menentukan tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang ditandai dengan semakin berkembangnya kegiatan investasi dunia usaha, meningkatnya pertumbuhan

ekonomi dan pendapatan perkapita serta semakin mantapnya struktur perekonomian masyarakat. Perwujudan system ekonomi kerakyatan bertumpu pada potensi unggulan daerah ini diselaraskan dengan pengembangan potensi unggulan daerah (core competence) seperti bidang pertanian, perdagangan, jasa-jasa dan pariwisata dengan tetap mengedepankan keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Untuk itu perwujudan sistem ekonomi kerakyatan bertumpu pada potensi unggulan daerah ini ditandai oleh hal-hal sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h.

i.

Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal secara optimal; Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sebagai tumpuan kegiatan ekonomi rakyat; Berkembangnya potensi pertanian yang memperkuat industri berbasis sektor pertanian; Terwujudnya diversifikasi usaha ekonomi rakyat yang beragam; Terwujudnya peningkatan tingkat pendidikan dan ketrampilan penduduk untuk mendukung pengembangan ekonomi rakyat; Meningkatnya fungsi dan peran koperasi dan pemilik modal untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah; Terwujudnya pariwisata yang berwawasan lingkungan berbasis kearifan budaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan penduduk miskin; Terwujudnya kelembagaan sosial ekonomi yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

4.1.3. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan Dan Berkelanjutan

Alam

Yang

Berwawasan

Lingkungan hidup yang nyaman dan lestari merupakan idaman seluruh masyarakat. Kegiatan pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan dengan tidak memperhatikan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan berpotensi memiliki dampak negatif berupa timbulnya berbagai permasalahan lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan, kebisingan, suhu udara yang relatif lebih panas dan berbagai permasalahan lain yang secara keseluruhan mengakibatkan ketidaknyamanan lingkungan sebagai wahana kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu perwujudan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ini ditandai oleh hal-hal berikut: a.

Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung;

b.

c.

d. e.

Terwujudnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan sebagai pendukung kualitas kehidupan; Terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi antara kegiatan ekonomi, permukiman dan upaya konservasi dengan berbasis pada pemanfaatan sumberdaya air dan lahan secara efisien dan lestari; Meningkatnya kesadaran untuk mencintai lingkungan hidup; Meningkatnya pengelolaan kawasan rawan bencana.

4.1.4. Terwujudnya Ketercukupan Dan Pelayanan Infrastuktur Yang Berkualitas Tuntuan kebutuhan sarana prasarana dan fasilitas sebagai infrastruktur daerah oleh masyarakat bukan sebatas pada dimensi ketercukupan jumlah, tetapi sudah mengarah pada kualitas sarana prasarana dan fasilitas yang modern dan maju. Penyediaan infrastruktur daerah yang cukup dan berkualitas serta pelayanannya bagi warga masyarakat merupakan bagian tugas pemerintah daerah. Ketercukupan dan pelayanan infrastruktur daerah dengan kualitas yang lebih baik secara keseluruhan akan mendukung mobilitas dan produktivitas masyarakat di berbagai kegiatan sosial ekonomi dan seni budaya. Untuk itu perwujudan ketercukupan dan pelayanan infrastruktur yang berkualitas ini ditandai oleh hal-hal sebagai berikut: a. b. c. d.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan infrastruktur yang berkualitas; Terwujudnya pemerataan pelayanan pembangunan di seluruh wilayah; Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi wilayah; Terwujudnya kelancaran distribusi barang dan jasa.

4.1.5. Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Dan Keadilan Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya saing, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintahan Kabupaten Magetan sesuai kewenangannya memiliki peran dan fungsi untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan umum diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perwujudan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan ini dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah secara umum, dan secara khusus dalam rangka peningkatan serta pengembangan jumlah serta kualitas pelayanan publik itu. Untuk itu perwujudan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan ini ditandai oleh hal-hal sebagai berikut: a.

b. c.

d.

e.

Terbangunnya akuntabilitas kepemerintahan yang bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat; Terwujudnya peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah; Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif melalui peningkatan kepatuhan aparatur pemerintah pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan; Terwujudnya peningkatan fungsi dan peran masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme yang sah; Terciptanya stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum yang berlandaskan supremasi hukum.

4.2. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025 4.2.1. Konsep Makro Pembangunan Kabupaten Tersinergi Arah pembangunan daerah Kabupaten Magetan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah diwujudkan dalam strategi yang diperlukan untuk mencapai visi Kabupaten Magetan di Tahun 2025. Sebagaimana diungkapkan dalam skenario pembangunan jangka panjang Kabupaten Magetan yang menyatakan ingin menuju dan mencapai: Secara dinamika kehidupan wilayah Kabupaten Magetan sudah giat berfungsi secara aktif baik masyarakat maupun kelembagaan untuk menjalankan mekanisme produksi kewilayahan dan mekanisme simpul koleksi distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh warga masyarakat Kabupaten Magetan. Untuk itu diperlukan 6 langkah strategis aktivitas kabupaten tersinergi. Enam langkah strategi sinergitas tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

(1)

Pengaktifan komponen kehidupan wilayah sebagai simpul agribisnis menuju simpul jasa distribusi koleksi tingkat regional Strategi ini menuntut dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan untuk bisa menggerakkan roda kehidupan sehari-hari setiap pelaku dalam skala kecil-sedang-besar yang hendaknya membentuk jaringan kerja hulu-hilir dan lintas pelaku, lintas wilayah dan lintas kegiatan produksi-olah-pemasaran hingga kegiatan wilayah menjadi tergerak-sinergis-sistematis, yang menarik kegiatan ekonomi lokal menjangkau ke arah kegiatan ekonomi nasional.

(2)

Kerjasama sungguh-sungguh lintas kota-kabupaten di tingkat regional Untuk menggerakkan langkah butir pertama di atas akan dipersyaratkan adanya upaya kerjasama yang nyata dan sungguh-sungguh dengan beberapa kota/kabupaten di sekitarnya, dalam rangka menjalani proses produksi yang berkesinambungan, baik oleh produksi hulu-hilir komoditas potensial/ unggulan, hubungan jalinan kerja olah lanjut dan pemasaran/penyebaran inovasi pasca produksi sampai ke arah terbentuknya kelembagaan formal lintas kota/kabupaten dengan dukungan perangkat dan SDM memadai disamping aturan legal formal. Hal ini dalam upaya membinakembangkan kegiatan ekonomi kerakyatan, khususnya agribisnis/agroindustri yang bertumpu pada kondisi lokalitas.

(3)

Perlu dukungan hinterland dengan upaya menjalin korporasi kegiatan ekonomi kerakyatan (khususnya agribisnis/ agroindustri) Dengan konsep corporate farming dan corporate bussiness yang perlu dioperasionalkan dalam rangka mewujudkan jalinan kerjasama produksi-olahpemasaran dengan kabupaten-kabupaten hinterlandnya. Kemudian Kabupaten Magetan perlu menggalakkan masyarakatnya untuk membinakembangkan upaya agribisnis-agroindustri di masyarakat wilayah hinterland tersebut. Selanjutnya mengupayakan gerak sinergitas antara hinterland Kabupaten Magetan yang saling mendukung dalam proses koleksidistribusi-produksi wilayah dalam mata rantai gerak industri perdagangan regional.

(4)

Mengoperasionalkan kerjasama bisnis hulu hilir-simpul-pasar Kegiatan korporasi usaha bisnis lintas pelaku-lintas wilayah-lintas sektor ini perlu secara nyata dan sungguh-sungguh perlu disinergiskan dengan upaya produksi-olah-pasar dan jalur distribusi-koleksi-distribusi-jasa perdagangan yang bersimpul diri di Kabupaten Magetan. Dengan demikian jalinan mata rantai kehidupan wilayah antara Kabupaten Magetan sebagai simpul regional dengan titik-titik kegiatan koleksi distribusi di tingkat bawahnya yang ada di wilayah hinterland dapat sungguh-sungguh menciptakan jejaring produksi lintas wilayah regional.

(5)

Menciptakan implikasi gerak bagi masyarakat dan Kabupaten Magetan secara internal menjadi dinamika kehidupan nyata

Masyarakat dan Kabupaten Magetan sebagai subyek dan obyek pembangunan secara integral harus merupakan pusat kepedulian pembangunan wilayah yang menjadikan mereka sebagai pelaku aktif di kawasannya sendiri. Budaya lokal Magetan menjadi nuansa citra kehidupan wilayah disamping pola-pola perilaku hidup wilayah keseluruhan warga Magetan perlu dibina agar SDM pelaku (masyarakat) dan kelembagaan wilayah menjadi kondusif melaksanakan program kegiatan masing-masing dan yang untuk kepentingan pembentukan fungsi simpul jasa distribusi-koleksi tingkat regional. (6)

Mewujudkan Visi dan misi Kabupaten Magetan tahun 2025 Dengan 5 langkah sebelumnya Kabupaten Magetan diharapkan dapat menjalankan beberapa fungsi ini: jaringan kerja pemasaran (corporate market networking) di tingkat regional, corporate agribussiness dengan wilayah-wilayah hinterland lalu memantapkan diri menjadi simpul koleksi distribusi industri pengolahan dan jasa perdagangan disamping corporate exporting dengan jaringan kerja ekspor impor dengan pasar dalam negeri dan luar negeri. Harapannya secara konseptual normatif Kabupaten Magetan akan memenuhi visi dan misi wilayah sebagaimana telah diungkapkan terdahulu

4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam pembangunan daerah dalam kurun waktu dua puluh tahun. Arah kebijakan di Kabupaten Magetan akan dibagi dalam beberapa fungsi untuk memudahkan pemahaman. Fungsi-fungsi tersebut adalah: A. Pelayanan Umum 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk: a. Mewujudkan kepemerintahan yang baik yang didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional berlandaskan semangat pelaksanaan otonomi daerah yang desentralistik. b. Mewujudkan kualitas aparatur pemerintahan daerah agar lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan dan kewibawaan serta konsekuensi menegakkan hukum sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat. c. Meningkatkan penataan kewenangan yang rasional di antara jajaran dan peringkat aparatur pemerintah daerah sehingga terwujud

penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah yang bersih, berwibawa, profesional, efisien dan efektif. d. Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin dinamis, serasi dan bertanggung jawab. e. Mewujudkan lembaga penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan daerah melalui pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat. g. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan potensi daerah dan pelayanan masyarakat. h. Meningkatkan manajemen aparatur pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas, kemampuan dan kesejahteraan masyarakat. i. Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatoris, dan membudayakan masyarakat dengan pendekatan bottom-up, dengan didukung penganggaran pembangunan yang desentralistik.

2. Politik Pembangunan politik diarahkan untuk: a. Mewujudkan tatanan kehidupan politik berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang makin mampu menjamin berfungsinya lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan, mantapnya proses komunikasi politik baik antar lembaga politik, lembaga eksekutif dan lembaga kemasyarakatan. b. Meningkatkan kualitas pendidikan politik, keteladanan dan kaderisasi politik, memantapkan etika dan moral budaya politik yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, meningkatkan fungsi dan peran politik masyarakat dan membangun suasana kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. c. Mengembangkan budaya politik dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran budaya melalui berbagai wacana dan media terhadap pentingnya penanaman nilai-nilai agama dan politik yang demokratik, penghormatan atas hak asasi manusia, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan serta nilai-nilai toleransi politik. d. Mewujudkan kualitas aparatur pemerintahan daerah agar lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan dan kewibawaan, serta konsekuen melaksanakan aturan hukum sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat.

e. Mengembangkan politik desentralisasi yang diarahkan pada pemberian kewenangan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat bottomup dan didukung sistem penganggaran kepada beberapa pemerintah di tingkat bawah.

3.

Agama Pembangunan agama diarahkan untuk: a. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara. b. Meningkatkan peran aktif masyarakat akan fungsi dan tanggung jawab sosial secara bersama-sama memperkukuh sikap mental yang berlandaskan nilai-nilai agama, sosial dan budaya. c. Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama. d. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat. e. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana ibadah.

B.

Ketertiban 1. Hukum Pembangunan hukum diarahkan untuk: a. Mewujudkan

peningkatan integritas dan profesionalitas aparatur penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah serta ditujukan kepada kemampuan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan operasional aparatnya.

b. Mewujudkan dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran

dan kelangsungan berperannya hukum sebagai alat pelaksanaan hukum secara konsekuen sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta berfungsi sebagai pelindung masyarakat. c. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung

kegiatan perekonomian, sosial, budaya dan politik dalam menghadapi era persaingan nasional serta melindungi kepentingan masyarakat. d. Mewujudkan suasana aman dan damai melalui kepastian, penegakan

dan perlindungan hukum yang konsekuen. e. Mendorong

terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri independen untuk mewujudkan pengayoman pada masyarakat.

dan

f. Mewujudkan dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran

dan kelangsungan berperannya hukum.

2. Ketentraman dan Ketertiban Pembangunan ketentraman dan ketertiban masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung proses pembangunan daerah di segala bidang. Melalui pembangunan di bidang pertahanan, keamanan dan perlindungan masyarakat, kesadaran masyarakat akan menjadi semakin meningkat sehingga mampu mengatasi segala bentuk gangguan dan ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang diliputi rasa aman dan tenteram. Pembangunan ketentraman dan ketertiban diarahkan untuk: a. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat yang bebas damai, aman dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. b. Meningkatkan pelayanan umum dan fungsi perlindungan kepada masyarakat dalam penanganan bencana dengan dukungan fungsi dan peran aktif masyarakat. c. Meningkatkan partisipasi semua unsur elemen masyarakat, swasta, pemerintah dan unsur lembaga keamanan (POLRI), satuan keamanan dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat, bangsa dan negara. d. Mengembangkan sistem manajemen perlindungan masyarakat yang mandiri dan mantap yang didukung oleh terbinanya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien di antara semua elemen masyarakat. e. Pemerintah bersama dengan POLRI dan TNI sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, akan memfasilitasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk terciptanya suasana aman, tentram dan tertib tersebut.

C.

Ekonomi Pembangunan bidang ekonomi diarahkan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang dinamis dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Dalam hal ini diperlukan perhatian yang lebih memadai pada usaha untuk membina dan melindungi usaha menengah, kecil serta golongan ekonomi lemah pada

umumnya. Perlu diperhatikan pula bahwa pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa produksi perdagangan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan.

1. Pertanian Pembangunan pertanian diarahkan untuk: a. Meningkatkan kecukupan dan ketahanan pangan yang diarahkan pada pengadaan keragaman sumberdaya pangan, peningkatan produktivitas hasil pertanian, penerapan teknologi tepat guna yang memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. b. Mengembangkan komoditas unggulan dengan membangun dan mengembangkan revitalisasi kelengkapan sarana dan infrastruktur dasar wilayah pertanian, membangun sistem jaringan produksi, koleksi distribusi antar pusat-pusat pertumbuhan wilayah. c. Mengembangkan komoditas unggulan dan diversifikasi produk pertanian berbasis kekuatan ekonomi masyarakat yang berorientasi keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, pemasaran dan pelayanan prima. d. Memperkuat kelembagaan dan infrastruktur pendukung produk dan olah pertanian untuk mewujudkan petani yang kuat, dinamis, mandiri dan berdaya saing. e. Meningkatkan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan melalui peningkatan pengenalan dan penerapan teknologi dalam budidaya pertanian maupun pengelolaan pasca panen. f. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha agar berorientasi agribisnis-agroindustri dan mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha.

2. Peternakan dan Perikanan Pembangunan peternakan dan perikanan diarahkan untuk: a. Memberdayakan dan mengembangkan peternakan rakyat untuk mendorong diversifikasi produk dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani. b. Memperluas jaringan pemasaran hasil usaha peternakan dan peningkatan pengawasan ternak melalui pengawasan ternak melalui pengawasan lalu-lintas ternak, dan pencegahan dini penyakit ternak. c. Meningkatkan pembangunan perikanan yang diarahkan pada usaha agribisnis-agroindustri perikanan meliputi benih ikan, ikan konsumsi,

ikan hias, penanganan pasca panen dan diversifikasi produk olahan perikanan. d. Memperluas jaringan pemasaran hasil usaha perikanan. e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perikanan. f. Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka keseimbangan ekologis dan biologis seperti sumber pakan dan pupuk organik.

3. Perkebunan dan Kehutanan Dalam rangka mendukung rencana jangka panjang di bidang perkebunan dalam pengembangan kegiatan perkebunan pedesaan (rural agriestate) maka perlu dikembangkan peningkatan kelembagaan petani kebun. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah: a. Perwujudan perkebunan sebagai bagian ketahanan ekonomi dengan berasaskan kelestarian (usaha dan ekosistem) b. Pengubahan dari pola kerja tradisional ke pola kerja modern perlu dilakukan secara bertahap. c. Kelembagaan yang ada perlu diarahkan pada pemberdayaan petani. d. Kelembagaan yang modern diharapkan dapat menghubungkan kepentingan petani dengan pengelolaan oleh pemerintah daerah. Sedang untuk mengantisipasi pembangunan jangka panjang kehutanan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Meningkatkan.pengelolaan

lahan kritis untuk mempertahankan kesuburan tanah, memelihara dan mempertahankan sumber air

b. Mewujudkan kelestarian hutan sebagai sistem penyangga kehidupan

dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan kelangsungan fungsi serta mutu lingkungan hidup dalam rangka memperkuat perekonomian rakyat. c. Melestarikan hutan dengan prioritas di daerah aliran sungai dan

kawasan hutan lindung.

4. Energi Pembangunan energi diarahkan untuk: a. Mengembangkan dan meningkatkan energi pemanfaatan potensi sumber energi yang tersedia.

alternatif

melalui

b. Meningkatkan pembangunan jaringan listrik pedesaan melalui pemerataan dan peningkatan akses pelayanan masyarakat yang lebih adil. Dengan adanya energi listrik masuk desa diharapkan dapat meningkatkan kegiatan pembangunan yang bersifat produktif sehingga

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang akhirnya menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

5. Perindustrian Mengingat Kabupaten Magetan baru memiliki beberapa industri kecil, maka jenis-jenis industri yang ada harus dimanfaatkan dan digarap secara cermat untuk dapat menarik kegiatan di bawahnya. Artinya harus dikembangkan industri kecil, menengah dan mikro serta industri rumah tangga yang terkait dan mendukung jenis industri yang sudah ada tersebut, untuk itu perlu dikembangkan jaringan kerja pembinaannya. Oleh karena itu berbagai infrastruktur fisik dan administratif serta legal formal harus dipersiapkan. Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Magetan, maka Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pertanian dan peternakan sepantasnya mendapat perhatian yang besar untuk dikembangkan sebagai komponen utama ekonomi wilayah dalam tingkat upaya industri. Pembangunan perindustrian diarahkan untuk: a. Menciptakan dan mengembangkan industri yang bertumpu pada pemanfaatan dan pengolahan bahan baku lokal dari hasil pertanian dan peternakan sebanyak mungkin yang menghasilkan input bagi proses produksi dan olah pertanian. b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menghasilkan produk unggulan baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

6. Perdagangan dan Koperasi Pembangunan perdagangan diarahkan untuk mengembangkan dan melindungi usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor pertanian dan peternakan untuk dikembangkan sebagai komponen utama perekonomian wilayah. Pembangunan koperasi diarahkan dengan kebijakan pemberdayaan koperasi melalui: a. Pengembangan koperasi dan UMKM dengan menitikberatkan pada

aspek permodalan, sumberdaya manusia, kelembagaan dan pemasaran agar menjadi unit yang tangguh dan lebih mampu berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing. b. Mendorong lahirnya koperasi baru dan kelompok usaha bersama baru. c. Mendorong agar koperasi mampu memberikan pelayanan publik yang

semakin berkualitas melalui adopsi teknologi dan manajemen modern.

d. Menjadikan koperasi mampu bersaing dengan pelaku ekonomi yang

lain dan mampu menembus pasar nasional, menjadi tulangpunggung perekonomian daerah. Persyaratan koperasi sebagai ”tiang penyangga” perekonomian wilayah selayaknya dapat ditegakkan agar koperasi dapat berfungsi dan berperan nyata dalam perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Magetan.

7. Penanaman Modal Pembangunan penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi terutama perdagangan, industri yang terkait dengan jenis perdagangan, industri yang sudah ada dan merupakan potensi lokal yakni di bidang pertanian dan peternakan. Dengan demikian diharapkan berbagai perusahaan domestik dan asing berskala besar mampu menjalin kerjasama dengan perusahaan lokal untuk beroperasi di wilayah Kabupaten Magetan, sebagai pelaku utama pengembangan modal dalam perekonomian daerah.

8. Perhubungan Pembangunan perhubungan diarahkan pada peningkatan pelayanan perhubungan antardaerah yang meliputi: a. Meningkatkan sistem dan manajemen transportasi sebagai faktor

pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. Memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi untuk

mendukung kelancaran arus manusia, barang dan jasa dengan melibatkan peran aktif swasta dan masyarakat. c. Mengembangkan sarana transportasi pedesaan dan perkotaan secara

terpadu untuk menunjang pengembangan desa-desa yang terletak di perbatasan, dalam konteks upaya pengembangan wilayah secara keseluruhan. 9.

Ketenagakerjaan Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk: a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk membentuk tenaga kerja yang memiliki etos kerja dan jiwa wirausaha yang tangguh, terampil dan menguasai teknologi. b. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui pengembangan UKM serta peningkatan dan pemerataan pembangunan yang berbasis potensi lokal yakni sektor pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Menciptakan dan memeratakan kesempatan kerja serta pelatihan tenaga kerja yang terus dikembangkan dan ditingkatkan agar menjangkau setiap warga masyarakat dan terarah pada terwujudnya angkatan kerja yang terampil dan tangguh. d. Menciptakan kesempatan kerja yang terbuka bagi setiap orang sesuai dengan kemampuan, ketrampilan dan keahlian serta didukung oleh kemudahan memperoleh pendidikan dan pelatihan, penguasaan teknologi, informasi pasar ketenagakerjaan serta tingkat upah yang sesuai dengan prestasi dan kualifikasi yang dipersyaratkan. e. Meningkatkan pendayagunaan dan penyaluran tenaga kerja yang didukung informasi ketenagakerjaan dalam dan luar negeri serta perencanaan tenaga kerja yang komprehensif dengan memperhatikan kemampuan dan kualitas tenaga kerja. f. Meningkatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dilaksanakan untuk memajukan nilai-nilai kemanusiaan yang menumbuhkan harkat dan martabat serta harga diri kaum pekerja dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. g. Mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kejuruan melalui lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah, serta pemagangan di lingkungan kerja.

D.

Lingkungan Hidup 1.

Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Pembangunan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh mahluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran dan meningkatkan kualitas hidup lingkungan. Disamping itu dilakukan pula upaya konservasi hutan lindung wilayah dalam rangka menunjang perwujudan lingkungan hidup wilayah yang lestari dan berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup dan sumberdaya alam diarahkan pada: a. Melestarikan fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan daya dukung

lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

b. Memanfaatkan sumberdaya alam melalui pengelolaan yang berbasis

pada kelestarian lingkungan dan kesinambungan antar generasi dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup

khususnya generasi muda sehingga tercipta sumberdaya manusia yang berkualitas dan peduli terhadap isu sumberdaya alam dan lingkungan hidup. d. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam

yang efektif berdasarkan tata kelola yang baik melalui pendidikan, perumusan kebijakan yang berwawasan lingkungan, penegakan hukum, peningkatan kelembagaan pengelola sumberdaya alam dan lingkungan, perluasan etika lingkungan dan partisipasi masyarakat. e. Mengendalikan

pencemaran dan kerusakan lingkungan memfasilitasi terjadinya keseimbangan ekosistem yang melestarikan keanekaragaman hayati.

f.

untuk dapat

Mengelola sumberdaya air secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah.

g. Mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui

pendekatan supply management untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air, dan pendekatan demand management untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan air. h. Memperkokoh kelembagaan sumberdaya air untuk meningkatkan

keterpaduan pengelolaan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. i.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian sumberdaya air.

j.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi, mengantisipasi dan penanganan bencana dan pasca bencana.

2. Penataan Ruang Pembangunan penataan ruang dan wilayah diarahkan untuk: a. Menyusun

rencana dan melaksanakan penataan ruang secara transparan dengan melibatkan masyarakat.

b. Memanfaatkan

ruang secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang yang telah disepakati

c. Mengembangkan produk-produk perencanaan tata ruang yang lebih

rinci di kawasan strategis dan prioritas sebagai instrumen pengendalian lahan dan kepastian investasi.

d. Mengembangkan aturan hukum pengendalian pemanfaatan ruang

untuk menciptakan keteraturan ruang hidup wilayah sebagai ruang hunian masyarakat yang nyaman, tenang dan menyenangkan.

3. Pertanahan Pembangunan pertanahan diarahkan pada: a. Meningkatkan penatagunaan tanah yang berasaskan keterpaduan, kemanfaatan, keserasian, keselarasan, keterbukaan, keadilan dan keberlanjutan. b. Meningkatkan pengendalian penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat berdasarkan rencana tata ruang. c. Mengembangkan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang semakin handal sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kepastian hukum. e. Mewujudkan tertib pertanahan. f. Meningkatkan

pengelolaan perijinan pertanahan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

E.

dengan

prinsip

Perumahan dan Fasilitas Umum Infrastruktur merupakan penunjang utama dalam mencapai tujuan pembangunan secara bertahap. Infrastruktur tersebut merupakan fasilitas pertumbuhan wilayah yang mendorong bagi berkembangnya suatu kawasan. Infrastruktur diarahkan untuk kepentingan pengarah pembangunan, pengatur pembangunan dan pengendali pembangunan ruang wilayah Kabupaten Magetan. 1.

Pekerjaan Umum a. Meningkatkan jalan dan mengembangkan kapasitas jalan antardesa, antarkecamatan dan antar pusat-pusat pertumbuhan untuk kemajuan sektor utama yakni pertanian dan peternakan. b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran untuk menekan biaya produksi sehingga pada akhirnya akan tercapai harga jual yang kompetitif. c. Mengembangkan jaringan jalan untuk pembukaan wilayah secara lebih memadai. d. Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana pengairan.

2.

Perumahan a. Masyarakat dan pengembang memiliki kesadaran tinggi membangun

infrastruktur pelengkap dalam rangka meningkatkan sanitasi dan konservasi lahan dan lingkungan. b. Membangun infrastruktur permukiman khususnya rumah layak huni dan

sehat secara merata dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperhatikan rencana tata ruang. c. Mengembangkan infrastruktur permukiman oleh pemerintah serta

swadaya masyarakat. d. Masyarakat

memiliki kemampuan dalam manajemen lingkungan

permukiman. e. Adanya peraturan daerah tentang manajemen permukiman yang

relevan dengan RTRW. f. Adanya respons masyarakat dan pengembang untuk cenderung

melakukan pengembangan vertikal. g. Adanya peraturan zonasi yang jelas mengenai wilayah yang tidak dapat

didirikan bangunan perumahan (untuk perlindungan hutan). h. Meningkatkan pengadaan air bersih berkualitas. i. Meningkatkan pelayanan air bersih baik aspek kualitas maupun

kuantitas.

F.

Kesehatan 1.

Kesehatan Pembangunan kesehatan diarahkan untuk: a. Meningkatkan kualitas dan pemerataan jangkauan kesehatan masyarakat guna meningkatkan derajat masyarakat termasuk perbaikan gizi masyarakat.

pelayanan kesehatan

b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terpadu dan dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau. c. Mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara bertahap. d. Meningkatkan pemahaman dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada lingkup keluarga, institusi pendidikan dan istitusi kesehatan yang berorientasi pada kepedulian lingkungan sehingga tumbuh dan berkembang menjadi sikap dan budaya yang melekat dalam kehidupan bersama. e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan lingkungan dengan pendekatan paradigma sehat. f. Meningkatkan proporsi masyarakat yang mempunyai derajat kesehatan tinggi g. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan dengan memanfaatkan potensi lokal. h. Meningkatkan fungsi dan peran aktif menyelenggarakan sistem kesehatan daerah.

masyarakat

dalam

i. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kesehatan.

2.

Keluarga Berencana Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera khususnya melalui pembudayaan keluarga berencana yang menjangkau segenap lapisan dan golongan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, etika dan sosial budaya masyarakat.

G.

Pariwisata 1.

Kebudayaan Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk: a. Reaktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat yang diawali dengan identifikasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan. b. Membangun dan mengembangkan sikap mental masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai agama, sosial dan budaya. c. Mengembangkan budaya inovatif dan etos kerja yang tinggi yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai budaya yang tinggi. d. Meningkatkan budaya dan etos kerja yang tinggi dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas dan kewirausahaan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pemberian motivasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan keprofesionalan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja berdasarkan rencana ketenagakerjaan daerah yang harus disempurnakan secara terarah, terpadu dan menyeluruh. e. Pembinaan, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dilaksanakan untuk memajukan nilai-nilai kemanusiaan yang menumbuhkan harkat dan martabat serta harga diri kaum pekerja dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. f. Mengembangkan kebudayaan daerah disamping pelestarian kawasan budaya melalui pelestarian dan perlindungan nilai-nilai luhur budaya daerah untuk memperkuat jati diri, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dan daerah. g. Melestarikan nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah dan purbakala, sistem nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. h. Mengembangkan kesenian tradisional dan kreasi baru sebagai perwujudan identitas daerah dan penunjang pariwisata daerah.

2.

Pariwisata Pembangunan pariwisata diarahkan untuk: a. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan yang terpadu untuk meningkatkan daya tarik obyek wisata b. Mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan.

c. Meningkatkan ragam dan kualitas produk pariwisata serta promosi dan pemasaran dengan memanfaatkan kerjasama kepariwisataan antar wilayah secara optimal. d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang kepariwisataan. e. Mengembangkan sistem pengoperasionalan kepariwisataan daerah yang berjati diri dan berorientasi pada pembinaan perekonomian daerah.

H.

Pendidikan 1.

Pendidikan Pembangunan pendidikan diarahkan untuk: a. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan berkualitas yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki jati diri dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan pasar pada semua jenjang pendidikan. c. Meningkatkan dan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka mengembangkan sikap, nilai-nilai, pengetahuan dan daya cipta. d. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan inovasi dalam pengembangan pembelajaran yang berstandar nasional maupun nasional. e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dasar dan menengah menuju wajib belajar 12 tahun. f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan non formal yang setara dengan pendidikan formal. g. Meningkatkan kerjasama antarlembaga pendidikan, dunia usaha maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan melalui penelitian dan pengembangan. h. Meningkatkan fungsi dan peran aktif swasta dalam menyediakan pelayanan pendidikan non formal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. i. Menyelaraskan dan melengkapi kurikulum dengan aspek-aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kondisi wilayah Magetan. j. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan. k. Mengembangkan keterpaduan sistem pendidikan, ketenagakerjaan, potensi wilayah sebagai model pengembangan wilayah berbasis potensi lokalitas dan sumberdaya manusia.

2.

Pemuda dan Olah Raga Pembangunan pemuda dan olah raga diarahkan untuk: a. Meningkatkan kualitas generasi muda agar dapat mandiri, unggul dan berdaya saing, kuat dan tangguh. b. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat kewirausahaan dan kepemimpinan generasi muda. c. Menciptakan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan potensi diri melalui organisasi kemasyarakatan. d. Memasyaratkan olah raga sebagai pembangunan sumberdaya manusia.

faktor

penentu

kualitas

e. Meningkatkan prestasi olah raga bagi generasi muda. f. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana olah raga.

I.

Perlindungan Sosial 1.

Kependudukan Pembangunan kependudukan diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk khususnya pada wilayah yang memiliki daya dukung lahan terbatas.

2.

Pemberdayaan Perempuan Pembangunan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk: a. Mengembangkan

pendekatan pembangunan daerah.

”pengarusutamaan

gender”

dalam

b. Meningkatkan fungsi dan peran aktif serta kesetaraan gender dalam

pembangunan. c. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian

ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

d. Meningkatkan peran perempuan dan organisasi perempuan untuk

mewujudkan kesejahteraan keluarga. e. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak

melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. f. Mengembangkan

partisipasi lembaga sosial masyarakat penanganan permasalahan perempuan dan anak.

dalam

3.

Kesejahteraan Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk: a. Menciptakan pelayanan umum yang makin adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat, penyediaan sandang, pangan dan papan yang memadai. b. Meningkatkan ketahanan sosial dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial. c. Meningkatkan pemahaman masyarakat rawan bencana dan kepedulian terhadap korban akibat bencana. d. Meningkatkan kepedulian sosial terhadap penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar, kelompok rentan sosial serta lanjut usia.

4.3. TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalam pembangunan jangka panjang diperlukan tahapan dan prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Magetan maka prioritas masing-masing tahapan pembangunan jangka menengah akan memiliki tekanan yang berbeda, akan tetapi prioritas tersebut harus tetap memiliki kesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Tahapan pembangunan jangka panjang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.3.1.

RPJM TAHAP I (2005-2008) Tahap lima tahun pertama merupakan periode pembekalan dasar. Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan pada tahap sebelumnya RPJM I diarahkan untuk menata kembali dan membangun Kabupaten Magetan untuk meningkatkan instrumen menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat. Tujuan dari kebijakan dan program pembangunan pada tahap lima tahun pertama ini dimaksudkan sebagai dasar pembangunan jangka panjang Kabupaten Magetan melalui penyiapan sumberdaya manusia (SDM) dan infrastruktur sebagai prioritas. SDM dan infrastruktur disiapkan sebagai dasar bagi kemajuan daerah yang bertumpu pada pembangunan agribisnis dan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat .

4.3.2.

RPJM TAHAP II (2009-2014)

Sebagai keberlanjutan pembangunan berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pada tahap pertama maka pembangunan tahap kedua ditujukan pada pemantapan peningkatan kualitas dan kesiapan sumberdaya manusia serta infrastruktur yang menunjang peningkatan perekonomian daerah yang bertumpu pada pembangunan agribisnis yang didukung oleh pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Tahap kedua lima tahun pembangunan jangka panjang ini masih merupakan periode pembekalan dasar. Sasaran yang ingin dicapai pada tahap kedua ini masyarakat dapat bekerja dan perekonomian dapat berkembang sebagai kesiapan untuk memasuki tahap periode pembangunan jangka panjang berikutnya.

4.3.3.

RPJM TAHAP III (2015-2019) Sebagai keberlanjutan pembangunan berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pada tahap kedua yang didasarkan pada kesiapan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur sehingga masyarakat dapat bekerja dan perekonomian daerah yang bertumpu pada agribisnis dapat berkembang yang didukung oleh pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan maka pembangunan tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh. Tahap ketiga lima tahun pembangunan jangka panjang ini merupakan periode pematangan. Pada tahap ini pembangunan yang bertumpu pada agribisnis semakin mantap perkembangannya sehingga perekonomian daerah semakin tumbuh dan berkembang.

4.3.4.

RPJM TAHAP IV (2020-2025) Sebagai keberlanjutan pembangunan berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pada tahap ketiga yang didasarkan pada kesiapan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur, berkembangnya agribisnis sebagai tumpuan perekonomian wilayah maka tahap keempat ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh. Tahap keempat lima tahun pembangunan jangka panjang ini merupakan tahap akhir pada periode pematangan. Pada tahap ini struktur perekonomian telah maju dan kokoh yang ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan semakin mantapnya perkembangan agribisnis yang didukung oleh pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat yang ditunjukkan dengan semakin tinggi dan semakin merata tingkat pendapatan masyarakat, semakin mantapnya sumberdaya manusia yang berkualitas.

Tahapan lima tahunan pembangunan jangka panjang tersebut dapat diuraikan secara jelas dalam matriks berikut ini:

Tabel IV.1 Matriks Tahapan dan Skala Prioritas

VISI

MISI

Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari Dan Bermartabat

Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional

SASARAN a.

b.

c. d.

e.

f.

g.

Meningkatnya akses pelayanan pendidikan berkualitas yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan formal, nonformal dan informal. Tersedianya sumberdaya pendidikan yang handal. Meningkatnya kesadaran, berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Meningkatnya proporsi masyarakat yang mempunyai derajat kesehatan tinggi. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terpadu dan dilaksanakan secara adil, merata dan tejangkau. Terwujudnya jati diri masyarakat yang berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur, yang ditandai dengan meningkatnya

a.

RPJM I Penyiapan SDM & Infrastruktur Meletakkan dasar bagi penguatan kelembagaan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan:  Menyediakan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.  Mengembangkan upaya peningkatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terpadu dan dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau.  Mengembangkan peningkatan upaya pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar.  Mengembangkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui: peningkatan

RPJM II Masyarakat BekerjaEkonomi a. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan ketrampilan sumberdaya manusia dengan:  Meningkatkan kualitas pendidkan dan kesehatan  Pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan  Pengembangan prasarana dan sumberdaya manusia untuk mengembangkan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan daerah  Mengembangkan pelatihan kewirausahaan  Mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah  Mengembangkan keluarga berencana

RPJM III Wilayah Berproduksi Memantapkan dan memperkuat kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. a. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan ketrampilan sumberdaya manusia dengan penekanan pada:  Meningkatkan dan memperluas pemerataan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.  Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan pengembangan kapasitas standar pendidikan.  Memantapkan pelaksanaan

RPJM IV Masyarakat– Wilayah Tegar Memantapkan dan memperkuat kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan kemampuan teknologi yang terus menerus sehingga tercipta profesionalisme dan kemandirian. a.

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan ketrampilan sumberdaya manusia dengan penekanan pada:  Penuntasan wajib belajar 12 tahun.  Mengembangkan rintisan wajib belajar 15 tahun.  Mengembangkan pendidikan kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional.

VISI

MISI

RPJM I Penyiapan SDM & Infrastruktur pemberian akses kepada masyarakat miskin.  Mengembangkan upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  Mengembangkan upaya peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

SASARAN

h.

pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b.

Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan:  Meningkatkan moral agama dan mental masyarakat dalm semua aspek kehidupan.  Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

RPJM II Masyarakat BekerjaEkonomi  Mengembangkan transmigrasi ke luar Jawa  Memberdayakan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan  Memberdayakan generasi muda b.

Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan:  Meningkatkan moral agama dan mental masyarakat dan penerapannya dalam semua aspek kehidupan  Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga keagamaan baik formal maupun non formal dalam memantapkan moral agama dan budi pekerti  Mengembangkan

RPJM III Wilayah Berproduksi pendidikan wajib belajar 12 tahun.  Meningkatkan kualitas kesehatan dengan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan yang memadai.  Memantapkan sarana dan prasarana untuk mengembangkan ketrampilan.  Meningkatkan dan memantapkan pelatihan kewirausahaan.  Meningkatkan dan memantapkan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.  Memantapkan keluarga berencana.  Meningkatkan pengembangan transmigrasi ke luar Jawa.  Meningkatkan pemberdayaan perempuan

RPJM IV Masyarakat– Wilayah Tegar

VISI

MISI

SASARAN

RPJM I Penyiapan SDM & Infrastruktur

RPJM II Masyarakat BekerjaEkonomi model-model pendidikan agama kontekstual.

RPJM III Wilayah Berproduksi dalam setiap aspek kehidupan.  Meningkatkan pemberdayaan generasi muda.  Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi melalui kegiatan kewirausahaan. b. Meningkatkan dan memperkuat kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasysrakat dengan:  Memantapkan dan memperkuat moral agama dan mental masyarakat serta penerapannya dalam semua aspek kehidupan.  Meningkatkan optimalisasi

RPJM IV Masyarakat– Wilayah Tegar

VISI

MISI

SASARAN

RPJM I Penyiapan SDM & Infrastruktur

RPJM II Masyarakat BekerjaEkonomi

RPJM III Wilayah Berproduksi peran dan fungsi lembaga keagamaan baik formal maupun non formal dalam memantapkan moral agama dan budi pekerti.  Meningkatkan pegembangan model-model pendidikan agama kontekstual.

Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah

a. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal secara optimal b. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian sebagai tumpuan kegiatan ekonomi rakyat c. Berkembangnya potensi pertanian yang memperkuat industri berbasis sektor pertanian. d. Terwujudnya diversifikasi usaha ekonomi rakyat yang beragam e. Meningkatnya tingkat pendidikan dan ketrampilan penduduk untuk mendukung pengembangan ekonomi rakyat. f. Meningkatkan peran serta koperasi dan pemilik modal

Meletakkan dasar bagi penguatan kelembagaan dan infrastruktur bagi pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis dengan: a. Mengembangkan upaya peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam lokal secara optimal. b. Mengembangkan upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sebagai tumpuan kegiatan ekonomi rakyat. c. Mengembangkan upaya terwujudnya

Meningkatkan kinerja ekonomi daerah melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dalam kerangka pengembangan ekonomi daerah ber basis agribisnis dengan: a. Mengembangkan kegiatan pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas, pendapatan petani dan daya saing

Memantapkan kinerja ekonomi daerah melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk memantapkan pengembangan ekonomi daerah berbasis agribisnis dengan: a. Memperkuat kelembagaan dan sarana agribisnis. b. Mengembangkan sentra produksi pertanian dan industri hasil pengolahan

RPJM IV Masyarakat– Wilayah Tegar

Memantapkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis sehingga dapat bersaing pada tingkat nasional dengan: 1. Memantapkan penguatan jaringan pasar dan kualitas produk agribisnis sehingga berdaya saing kompetitif. 2. Penguatan kelembagaan dan pranata ekonomi yang telah tersusun, tertata dan berfungsi dengan baik.

VISI

MISI

SASARAN untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah. g. Mewujudkan pariwisata yang berwawasan lingkungan berbasis kearifan budaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan penduduk miskin. i. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan yang mampu meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja lokal. j. Mewujudkan kelembagaan sosial ekonomi yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

RPJM I Penyiapan SDM & Infrastruktur diversifikasi usaha ekonomi rakyat yang beragam. d. Mengembangkan kelembagaan dan pranata ekonomi. e. Mengembangkan upaya peningkatan perwujudan pariwisata yang berwawasan lingkungan.

RPJM II Masyarakat BekerjaEkonomi produk pertanian. b. Mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan menengah. c. Memantapkan distribusi barang intra dan antar wilayah d. Mengembangkan persaingan usaha secara sehat yang melindungi pengusaha dan pedagang menengah dan kecil. e. Meningkatkan kerjasama perdagangan internasional. f. Meningkatkan daya saing ekspor. g. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan. h. Menciptakan iklim investasi yang kondusif. i. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.

c.

d. e.

f.

g.

h. i.

RPJM III Wilayah Berproduksi pertanian. Mengembangkan jaringan pasar produksi pertanian dan industri hasil pengolahan pertanian. Memberdayakan petani. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah. Memantapkan pengembangan persaingan usaha secara sehat yang melindungi pengusaha dan pedagang menengah dan kecil. Memantapkan kerjasama perdagangan internasional. Memantapkan peningkatan daya saing ekspor. Meningkatkan keunggulan pariwisata melalui: (i) pengembangan produk wisata unik dan khas, (ii) peningkatan

RPJM IV Masyarakat– Wilayah Tegar

VISI

MISI

SASARAN

RPJM I Penyiapan SDM & Infrastruktur

RPJM II Masyarakat BekerjaEkonomi

RPJM III Wilayah Berproduksi kinerja obyek dan daya tarik wisata yang bersumber pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. j. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif. k. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.

RPJM IV Masyarakat– Wilayah Tegar

Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan

a. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung kehidupan. b. Mewujudkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan sebagai pendukung kualitas kehidupan. c. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi antara kegiatan ekonomi, permukiman dan upaya konservasi dengan

Meletakkan dasar-dasar pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan: a. Mengembangkan upaya konservasi sumberdaya air. b. Mengembangkan upaya kelembagaan pengelolaan sumberdaya air. c. Mengembangkan upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya lahan. d. Mengembangkan upaya pengelolaan administrasi

Pengelolaan pemanfaatan sumberdaya air alam dan lingkungan secara optimal dan lestari dengan: a. Mengembangkan konservasi sumberdaya alam pada khususnya dan sumberdaya air khususnya. b. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam pada umumnya dan sumberdaya air khususnya. c. Mengembangkan kelembagaan

Memantapkan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya air alam dan lingkungan secara optimal dan lestari dengan: a. Meningkatkan pengembangan konservasi sumberdaya air dalam rangka penyediaan air baku untuk kegiatan agribisnis. b. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya air. c. Meningkatkan dan

Sebagai pendukung dalam memantapkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis maka pemantapan upaya pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diwujudkan dengan: a. Meningkatkan dan memantapkan pengembangan konservasi sumberdaya alam pada umumnya dan sumberdaya

VISI

MISI

SASARAN berbasis pada pemanfaatan sumberdaya air dan lahan secara efisien dan lestari. d. Meningkatnya kesadaran untuk mencintai lingkungan hidup. e. Terwujudnya pengelolaan kawasan rawan bencana.

RPJM I Penyiapan SDM & Infrastruktur pertanahan. e. Mengembangkan upaya penataan ruang yang berkelanjutan. f. Mengembangkan upaya pengelolaan kawasan rawan bencana. g. Mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan hidup.

RPJM II Masyarakat BekerjaEkonomi pengelolaan sumberdaya air. d. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya lahan. e. Pengelolaan administrasi pertanahan. f. Mengembangkan penataan ruang yang berkelanjutan. g. Mengembangkan pengelolaan kawasan rawan bencana. h. Mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan hidup.

d.

e.

f.

g.

h.

Mewujudkan Ketersediaan Dan Pelayanan

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas.

Meletakkan dasar-dasar bagi perwujudan sarana dan prasarana infrastruktur yang

Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dalam

RPJM III Wilayah Berproduksi memantapkan pengembangan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya lahan. Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan. Mengembangkan pengembangan penataan ruang yang berkelanjutan. pengembangan pengelolaan kawasan rawan bencana. Meningkatkan pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup.

Meningkatkan upaya perwujudan sarana dan prasarana infrastruktur yang

RPJM IV Masyarakat– Wilayah Tegar air khususnya secara terus menerus. b. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam pada umumnya dan sumberdaya air khususnya secara terus menerus. c. Memantapkan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air. d. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya lahan secara terus menerus. e. Memantapkan pengelolaan kawasan rawan bencana.

f. Memantapkan pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup. Memantapkan ketersediaan dan pelayanan infrastruktur yang

VISI

MISI Infrastruktur Yang Berkualitas

SASARAN b. Terwujudnya pelayanan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. c. Meningkatkan pertumbuhan sektorsektor ekonomi wilayah. d. Terwujudnya kelancaran distribusi barang dan jasa.

RPJM I Penyiapan SDM & Infrastruktur memadai untuk menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan: a. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi berkualitas dan merata. b. Mengembangkan pengelolaan dan pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan. c. Mengembangkan pengelolaan sarana dan prasarana pengairan. d. Mengembangkan pengelolaan sarana, prasarana dan lingkungan perumahan dan permukiman.

RPJM II Masyarakat BekerjaEkonomi menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan: a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata untuk seluruh wilayah. b. Meningkatkan pengelolaan dan pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan. c. Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana pengairan secara efektif dan efisien. d. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan air bersih. e. Mengembangkan pengelolaan sarana, prasarana dan lingkungan perumahan dan permukiman.

RPJM III Wilayah Berproduksi memadai dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan: a. Memantapkan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata untuk seluruh wilayah sebagai penunjang aktvitas perekonomian daerah. b. Memantapkan peningkatan pengelolaan dan pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan. c. Memantapkan pengembangan dan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pengairan secara efektif dan efisien. d. Memantapkan peningkatan pengelolaan dan pelayanan air bersih.

RPJM IV Masyarakat– Wilayah Tegar berkualitas dengan: a. Memantapkan berkembangnya jaringan sarana dan prasarana transportasi. b. Mengembangkan infrastruktur perdesaan sebagai pendukung pembangunan pertanian. c. Memantapkan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pengairan yang efektif dan efisien secara terus menerus. d. Memantapkan peningkatan pengelolaan dan pelayanan air bersih. e. Memantapkan peningkatan pengelolaan sarana, prasarana dan lingkungan perumahan dan permukiman.

VISI

MISI

SASARAN

Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Dan Keadilan

a. Terselenggaranya pemerintahan yang profesional, demokratis, transparan, akuntabel dan berlandaskan supremasi hukum. b. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah. c. Meningkatnya kepatuhan aparatur pemerintah pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan agar penyelenggaraan pemerintah lebih efisien dan efektif. d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat. e. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme yang

RPJM I Penyiapan SDM & Infrastruktur

RPJM II Masyarakat BekerjaEkonomi

a.

Meletakkan dasardasar bagi upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik dengan:  Memantapkan kinerja pemerintah daerah.  Meningkatkan efektivitas pelayanan publik aparatur pemerintah melalui pelayanan prima pada masyarakat.  Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah.

a.

b.

Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan:  Mengembangkan aturan penegakan hukum dan perlindungan hak

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional berlandaskan semangat pelaksanaan otonomi daerah dengan:  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan  Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah.  Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan

RPJM III Wilayah Berproduksi e. Memantapkan pengembangan pengelolaan sarana, prasarana dan lingkungan perumahan dan permukiman. a. Memantapkan perwujudan tata pemerintahan yang baik didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional berlandaskan semangat pelaksanaan otonomi daerah dengan:  Memantapkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.  Memantapkan peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah.  Memantapkan peningkatan partisipasi masyarakat dan

RPJM IV Masyarakat– Wilayah Tegar

a.

Memantapkan terwujudnya tata pemerintahan yang baik didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional dengan:  Memantapkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.  Memantapkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah.  Memantapkan terwujudnya masyarakat madani.

b.

Memantapkan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang

VISI

MISI

SASARAN sah.

RPJM I Penyiapan SDM & Infrastruktur asasi manusia.  Mengembangkan budaya hukum, kesadaran hukum dan ketaatan hukum.

RPJM II Masyarakat BekerjaEkonomi pembangunan.  Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.  Mengembangkan sistem manajemen keuangan yang mendukung peningkatan potensi penerimaan daerah, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah. b.

Mewujudkan suasana aman dan damai melalui kepastian, penegakan dan perlindungan hukum dengan:  Mengembangkan budaya hukum, kesadaran dan ketaatan hukum dan mendorong terlaksananya penegakan hukum.  Mengembangkan

RPJM III Wilayah Berproduksi sektor swasta dalam penyelenggaraan pembangunan.  Memantapkan peningkatan komunikasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.  Memantapkan pengembangan sistem manajemen keuangan yang mendukung peningkatan potensi penerimaan daerah, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah. b. Memantapkan perwujudan suasana aman dan damai melalui kepastian, penegakan dan perlindungan hukum sebagai rekayasa sosial untuk mengubah sikap aparatur dan

RPJM IV Masyarakat– Wilayah Tegar menjunjung tinggi supremasi hukum dengan:  Melaksanakan penegakan hukum untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia.  Memantapkan pengembangan budaya hukum, kesadaran dan ketaatan hukum secara terus menerus.  Membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.  Meningkatkan pengembangan produk hukum yang memihak pada kepentingan masyarakat.  Memantapkan pengembangan sistem keamanan dan ketertiban untuk mendukung

VISI

MISI

SASARAN

RPJM I Penyiapan SDM & Infrastruktur

RPJM II Masyarakat BekerjaEkonomi sistem keamanan dan ketertiban untuk mendukung stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, hambatan dan gangguan.

RPJM III Wilayah Berproduksi masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan dengan:  Memantapkan pengembangan budaya hukum, kesadaran dan ketaatan hukum dan mendorong terlaksananya penegakan hukum.  Mengembangkan produk hukum yang memihak pada kepentingan masyarakat.  Memantapkan pengembangan sistem keamanan dan ketertiban untuk mendukung stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, hambatan dan gangguan.

RPJM IV Masyarakat– Wilayah Tegar stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, hambatan dan gangguan secara terus menerus.

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Magetan selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang keduanya berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kabupaten Magetan yang keduanya berdimensi tahunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Magetan dalam mewujudkan Visi Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari dan Bermartabat perlu didukung oleh: 1. Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; 2. Konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; 3. Keberpihakan pembangunan kepada rakyat; 4. Peran serta aktif segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Magetan; dan

PERT. WK-RKPD 2008

5. Dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah.

BUPATI MAGETAN

H. SUMANTRI

PERT. WK-RKPD 2008