PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA BUPATI MAGETAN Menimbang
:
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara 4993) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587 ); 1
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN Dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBER PENDAPATAN DESA.
MAGETAN
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magetan. 4. Daerah adalah Kabupaten Magetan. 5. Bupati adalah Bupati Magetan. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 13. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 14. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu. 15. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga desa dan atau antar warga desa dengan pemerintah desa, untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil. 16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. BAB II SUMBER PENDAPATAN Pasal 2 (1)
(2)
(3)
Sumber Pendapatan Desa terdiri dari : a. Pendapatan asli desa; b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah; c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten. d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten dalam rangka urusan pemerintahan; e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten. BAB III JENIS PENDAPATAN Pasal 3
(1)
Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah : a. hasil usaha desa; b. hasil kekayaan desa; c. hasil swadaya dan partisipasi; d. hasil gotong royong; dan e. lain–lain pendapatan asli desa yang sah.
3
(2)
(3)
Bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Pasal 4
Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas : a. tanah kas desa; b. pasar desa; c. pasar hewan; d. bangunan desa; dan e. Lain-lain kekayaan milik desa. Pasal 5 Pendapatan desa yang diperoleh dari sumber pendapatan desa dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. BAB IV HIBAH DAN SUMBANGAN Pasal 6 (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa. (2) Sumbangan yang berbentuk barang , baik barang bergerak maupun tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APBDes. (4) Tata cara pemberian hibah dan sumbangan bagi desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB V PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 7 Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh propinsi atau kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.
Pasal 8 Sumber pendapatan desa dan kekayaan desa yang diurus Pemerintah Desa dan hasilnya berupa pendapatan desa dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
4
Pasal 9 Rencana penggunaan hasil sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dalam APBDes. Pasal 10 (1) Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. (2) Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah pengganti. (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.
BAB VI PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 11 Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dapat dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa. Pasal 12 Pemerintah Kabupaten wajib membantu pengembangan sumber pendapatan asli desa yang telah dan/atau akan diurus yang merupakan sumber pendapatan desa. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 13 (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan desa. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan sumber pendapatan desa. (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan desa melalui audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Kabupaten. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5
Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.
Ditetapkan di Magetan pada tanggal 12 September 2007 Plt. BUPATI MAGETAN ttd H. SH. MIRATUL MUKMININ
Diundangkan di Magetan pada tanggal 12 September 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ttd H. SUMANTRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2007 NOMOR 3
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA
I. UMUM Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa pada Kabupaten Magetan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian. Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas Angka 11 Cukup jelas
7
Angka 12 Cukup jelas Angka 13 Cukup jelas Angka 14 Cukup jelas Angka 15 Cukup jelas Angka 16 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Dari bagi hasil Pajak Daerah kabupaten magetan paling sedikit 10 % (persen ) diberikan langsung kepada desa. Dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional. Huruf c Yang diimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah “ adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberikan kepada desa berupa Alokasi Dana Desa. Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa dengan ketentuan 30 % (persen) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70 % digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Huruf d Bantuan dari pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan kepala desa dan perangkat desa, bantuan dari propinsi dan kabupaten digunakan untuk percepatan / akselerasi pembangunan desa. Huruf e Yang dimaksud dengan sumbangan pihak ketiga dapat berbetuk hadiah , donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang. Yang dimaksud wakaf dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Hasil usaha desa yang dimaksud dalam ketentuan ini diantaranya adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) Badan Kredit Desa (BKD) yang menjadi bagian Desa. Ayat (2) Desa yang diberikan bagian retribusi adalah desa yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan, seperti Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil. 8
Tata cara pemberian dan besaran bagian retribusi yang diberikan kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 4 Yang dimaksud dengan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah kekayaan desa yang diadakan dan diurus oleh desa. Yang dimaksud dengan lain-lain kekayaan milik desa adalah sebagai berikut : a. barang yang dibeli / diperoleh atas beban APBDes/Daerah; b. barang yang berasal dari perlolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga; c. barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau ang sejenis; d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Hak desa dari dana perimbangan pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Tanah pengganti yang dimaksud dalam ketentuan ini, minimal senilai dengan tanah yang dilepaskan. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 9
Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas
10
