BUPATI MAGETAN
PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 66 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGETAN,
Menimbang
: a. bahwa guna menjamin efektivitas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mulai berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan perlu dilakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi
Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan; b. bahwa guna hal dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
100
Tahun
2000
tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4194); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor
89,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3); 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 66 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN.
3
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagian Kesatu Kepala Dinas
Pasal 2
Kepala
Dinas
kebijakan,
mempunyai
tugas
melaksanakan
memimpin,
koordinasi,
merumuskan
pengawasan
dan
pengendalian dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang industri, perdagangan dan pengelolaan pasar.
Pasal 3
Dalam
melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan bidang industri, perdagangan dan pasar; b. pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan industri, perdagangan dan pasar; c. pelaksanaan bimbingan
koordinasi
teknis
di
dalam
bidang
rangka
industri,
pembinaan
dan
perdagangan
dan
pengelolaan pasar; d. pelaksanaan pemberian izin kegiatan di bidang industri dan perdagangan; e. pelaksanaan
pengawasan
dan
pengendalian
di
bidang
perindustrian, perdagangan dan pasar; f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan;
4
g. pelaksanaan
fasilitasi
promosi
dan
pemasaran
serta
pengembangan kerja sama antar daerah dalam rangka peningkatan produksi Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM); dan h. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.
2. Ketentuan Bagian Keempat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagian Keempat Bidang Bina Perdagangan dan Pasar
Pasal 8
(1) Bidang Bina Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan di bidang bina perdagangan dan pasar, melaksanakan bimbingan teknis usaha dan sarana perdagangan,
melaksanakan
pemberian
izin
usaha
perdagangan, melakukan perlindungan terhadap konsumen dan melaksanakan pengawasan perdagangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
Bidang
Bina
Perdagangan
dan
Pasar
menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan bidang bina perdagangan dan pasar; b. penyiapan pemberian bimbingan teknis pengembangan usaha perdagangan dan pembinaan pasar; c. pelaksanaan
fasilitasi
pemberian
rekomendasi
izin
perdagangan; d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin perdagangan; e. pelaksanaan
pengawasan,
monitoring
dan
evaluasi
monitoring
dan
evaluasi
pemberian izin perdagangan; f. pelaksanaan
pengawasan
distribusi barang; g. penyusunan database setiap jenis barang dan jasa; h. pelaksanaan fasilitasi pembinaan pedagang kaki lima dan pedagang asongan;
5
i. pelaksanaan pengembangan pasar dan distribusi barang produk; j. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan k. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas. (3) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 9
(1) Seksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja kegiatan usaha perdagangan; b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan kegiatan usaha perdagangan; c. melaksanakan pemberian rekomendasi izin meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG); d. melaksanakan pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG); e. melaksanakan pembinaan pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha perdagangan; f. melaksanakan
sosialisasi
peningkatan
penggunaan
produksi dalam negeri ; g. menyusun informasi database barang dan jasa; h. menyusun sistem dan jaringan informasi perdagangan; i. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan. (2) Seksi Pasar mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan pembinaan pasar; b. melaksanakan koordinasi kegiatan pengembangan pasar; c. melaksanakan fasilitasi kegiatan pasar lelang dan operasi pasar; d. menyusun informasi database barang dan jasa ; e. melaksanakan
pengawasan
perkembangan pasar ;
6
monitoring
dan
evaluasi
f. melaksanakan penataan tempat berusaha pedagang kaki lima dan pedagang asongan; g. melaksanakan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan pedagang asongan; h. menyusun laporan perkembangan pasar ; i. melaksanakan pengembangan pasar dan distribusi barang produk;dan j. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perdagangan dan Pasar. (3) Seksi Perlindungan dan Pengawasan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan; b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan; c. melaksanakan koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen; d. melaksanakan
pengawasan
monitoring
dan
evaluasi
kegiatan kemetrologian; e. melaksanakan koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi perdagangan serta memfasilitasi proses penyelesaian sengketa konsumen; f. melaksanakan
pengawasan
monitoring
dan
evaluasi
terhadap penyaluran distribusi produk dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat; g. melaksanakan pembinaan perlindungan konsumen tentang produk barang dan jasa yang dapat merugikan masyarakat; h. melaksanakan
pengumpulan
dan
pengolahan
data
kemetrologian; dan i. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perdagangan dan Pasar. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Perdagangan dan Pasar.
7
3. Ketentuan Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagian Kelima Bidang Promosi dan Kemitraan
Pasal 10
(1) Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian,
koordinasi, monitoring
perencanaan, dan
evaluasi
pengawasan, dalam
rangka
melaksanakan tugas bidang promosi, permodalan dan kemitraan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Promosi dan Kemitraan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja kegiatan promosi, permodalan dan kemitraan; b. pelaksanaan
fasilitasi
melaksanakan
dan
kegiatan
koordinasi
promosi,
dalam
rangka
permodalan
dan
kemitraan; c. pelaksanaan penyiapan kegiatan promosi dan pemasaran produk unggulan Magetan; d. pelaksanaan pembuatan profil produk unggulan; e. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan pemasaran; f. pelaksanaan fasilitasi akses penggunaan dan penyediaan pembiayaan permodalan dalam pengembangan simpan pinjam dan jasa koperasi; g. pelaksanaan fasilitasi pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); h. pelaksanaan fasilitasi kerjasama kegiatan usaha antar daerah; i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan simpan pinjam; j. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan lembaga dalam pengembangan permodalan maupun produk; dan k. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8
(3) Bidang Promosi dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 11
(1) Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan promosi dan pemasaran; b. melaksanakan koordinasi dalam rangka kegiatan promosi dan pemasaran; c. memfasilitasi para pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM)
dan
Industri
Kecil
Menengah
(IKM)
serta
mempromosikan dan memasarkan hasil produk; d. menyusun profil produk hasil Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM); e. mengevaluasi
terhadap
hasil
produk
Usaha
Kecil
Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai dasar peningkatan mutu produk; f. melaksanakan pembinaan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM)
dan
Industri
Kecil
Menengah
(IKM)
dalam
pengembangan hasil produk; g. melaksanakan
fasilitasi
dalam
angka
pengembangan
produk dan kegiatan temu usaha; h. menyiapkan bahan dalam rangka kegiatan promosi dan pemasaran; dan i. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan. (2) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) pemberian dan pengembangan usaha dan permodalan; b. melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi pemberian usaha dan permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM); c. melaksanakan penciptaan pengembangan usaha bidang perindustrian dan perdagangan; d. melaksanakan pembuatan database bidang industri dan perdagangan;
9
e. melaksanakan
verifikasi
dalam
penyiapan
pemberian
permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM); f. melaksanakan bimbingan dalam pengelolaan permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM); g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pemberian permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM); dan h. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan. (3) Seksi Kemitraan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan kerjasama antara lembaga dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM); b. melaksanakan
koordinasi
dalam
rangka
membangun
kerjasama antara lembaga dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam bentuk temu usaha; c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan kerjasama antara lembaga dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM); d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM); e. melaksanakan evaluasi dan pengembangan kerjasama antara lembaga penyandang dana dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM); dan f. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan.
10
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.
Ditetapkan di Magetan pada tanggal
BUPATI MAGETAN
SUMANTRI
Diundangkan di Magetan pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
ABDUL AZIS
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2011 NOMOR
11
