BUPATI MAGETAN PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR
TAHUN 2008
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN BUPATI MAGETAN Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembenagunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Tugas, Pokok dan Fungsi sebagai pedoman pelaksanaan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ; b. bahwa Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4194 ) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 4263 ) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5); MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Bupati adalah Bupati Magetan. 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan. 5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Magetan. 7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Magetan. 8. Unit Pelaksanaan Teknis Badan adalah Unsur Pelaksanaan tugas teknis pada Badan. 9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 2 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan rakyat, pemukiman dan prasarana wilayah serta tugas-tugas penelitian pengembangan, pengelolaan data elektronik, pengembangan investasi daerah dan pengembangan badan usaha milik daerah. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan dokumen perencanaan ; b. penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ; c. penyelenggaraan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ; d. penyusunan rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ; e. penyelenggaraan Musrenbang rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ; f. penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ; g. penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ; h. penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ; i. pelaksanaan koordinasi penyusunan laboran Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ; j. pelaksanaan monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangnunan daerah ; k. penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana sebagaimana tersebut pada huruf a dan i yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun diusulkan kepada pemerintah propinsi dan atau diusulkan pemerintah pusat untuk dimasukan dalam program tahunan nasional ; l. penyusunan kebijakan pemerintah daerah atau kebijakan publik ; m. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
n. penyusunan rencana anggaran pembangunan ; o. pelaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah ; p. pelaksanaan persiapan dan perkembangan rencana pembangunan di daerah untuk menyempurnakan pelaksanaan lebih lanjut ; q. pelaksanaan pemantauan pembangunan di daerah ; dan r. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4 (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi, koordinasi, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas; b. penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan; d. pengelolaan urusan kepegawaian; e. pengelolaan urusan keuangan; f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai; h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan antar bidang; i. pengoordinasian penyusunan program setiap bidang; j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pada masing-masing Bidang; dan k. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 5 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a. melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan; b. melaksanakan pengadaan barang dan jasa; c. melaksanakan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan; d. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor; e. mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor; f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk dan mutasi pegawai; g. mengurus kenaikan pangkat pegawai; h. menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai; i. mengurus kesejahteraan pegawai;dan j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran keuangan; b. menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung ; c. menyelenggarakan tata usaha keuangan; d. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan; e. menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas; f. menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai; g. melaksanakan evaluasi anggaran;dan h. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. merencanakan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan laporan; b. mengoordinasikan penyusunan program kegiatan; c. melakukan analisa data dan penyusunan program kegiatan; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan; e. menyusun laporan hasil kegiatan;dan f. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris. Bagian Ketiga Bidang Pemerintahan Pasal 6 (1) Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, pertanahan, kerja sama pembangunan, pengembangan kawasan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan dan pertanahan ; b. pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja sama pembangunan dan pengembangan kawasan ; c. pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan kawasan lahan kritis, kawasan kumuh, kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan pariwisata dan kawasankawasan lainnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (3) Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 7 (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pertanahan mempunyai tugas : a. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan pemerintahan dan pertanahan ;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan rencana program pengembangan pemerintahan ; c. menyiapkan bahan dan melaksanakan rencana program pertanahan ; dan d. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan. (2) Sub Bidang Perencanaan Daerah Bawahan mempunyai tugas : a. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah bawahan dan pengembangan kawasan ; b. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah bawahan dan pengembangan kawasan industri , kawasan kumuh, kawasan pariwisata dan kawasan-kawasan lainnya ; c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan perhubungan; dan d. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Perencanaan Daerah. (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan. Bagian Keempat Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pasal 8 (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan industri, perdagangan, koperasi, pertanian, ketahanan pangan dan perkebunan, peternakan dan perikanan serta perhubungan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan industri, perdagangan, koperasi, pertanian, kehutanan dan perkebunan, peternakan dan perikanan serta perhubungan; b. pengoordinasian dan sinkronisasi rencana pembangunan industri perdagangan, koperasi, pertanian, kehutanan dan perkebunan, peternakan dan perikanan serta perhubungan; c. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan industri, perdagangan , koperasi, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan dan perkebunan, peternakan dan perikanan serta perhubungan; dan d. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (3) Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 9 (1) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian, ketahanan pangan, kehutanan dan perkebunan, peternakan dan perikanan ;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pertanian ketahanan pangan, kehutanan dan perkebunan, peternakan dan perikanan ; c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan pertanian ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan ; dan d. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan pembangunan. (2) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Perhubungan mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan perhubungan ; b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan perhubungan ; c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan industri, perdagangan , koperasi dan perhubungan ; dan d. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan. (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Bagian Kelima Bidang Kesejahteran Rakyat Pasal 10 (1)
Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi, agama, pendidikan , kebudayaan, pemuda dan olah raga ; b. pengoordinasian dan memadukan rencana pembangunan kesehatan, pemberdayaan masyarakat , kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja , transmigrasi, agama, pendidikan , kebudayaan , pemuda dan olah raga yang disusun oleh dinas-dinas daerah, satuan organisasi lainnya dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Magetan. c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat , kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja , transmigrasi, agama, pendidikan , kebudayaan, pemuda dan olah raga ; d. pelaksanaan dan atau mengoordinasikan penyusunan Program Tahunan di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat , kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga dalam rangka pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah dan atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan dalam Program Tahunan ; dan e. pelaksanan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 11 (1) Sub Bidang Sosial, Agama, Pendidikan, Kesehatan mempunyai tugas : a. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang sosial dan agama dan mental spiritual ; b. mempersiapkan bahan penyusunan dan rencana program pembangunan bidang pendidikan ; c. mempersiapkan bahan penyusunan dan rencana program pembangunan bidang kesehatan; dan d. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat. (2) Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas : a. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang kebudayaan ; b. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pembangunan generasi muda dan olahraga ; c. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pariwisata ; dan d. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat. (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bagian Keenam Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah Pasal 12 (1) Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang sumber Daya Alam, lingkungan hidup, pemukiman, prasarana wilayah dan penataan ruang. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan sumber daya alam, lingkungan hidup, pemukiman, prasarana wilayah, penataan ruang ; b. pelaksanaan kegiatan perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan seluruh potensinya ; c. pelaksanaan dan pengoordinasian perwujudan penjagaan lingkungan hidup untuk mengurangi atau meminimalisasi kerusakan lingkungan ;
d. pelaksanaan kegiatan perencanaan penataan pemukiman berdasarkan dokumen-dokumen penataan ruang sesuai peruntukannya serta menghindarkan permukiman yang tidak layak huni ; e. pelaksanaan kegiatan mengoptimalisasi perwujudan tata ruang sesuai dengan dokumen-dokumen penataan ruang; f. pelaksanaan kegiatan perencanaan tentang pemanfaatan penataan ruang ; dan g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (3) Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 13 (1) Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai Tugas : a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana, pengembangan wilayah, perumahan pemukiman serta penataan ruang ; dan b. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah. (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai Tugas : a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup ; b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan lingkungan hidup ; dan c. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah. (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Bagian Ketiga Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Data Elektronik Pasal 14 (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi serta pengolahan data elektronik dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program dan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan potensi daerah ; b. penyusunan kajian penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, investasi, sumberdaya alam, ekonomi, pembangunan, kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat; c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan ;
d. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi daerah ; e. penyusunan kegiatan perencanaan dan pengembangan kebijakan sistem informasi ; f. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kebijakan sistem informasi ; dan g. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (3) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 15 (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas : a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, Investasi, Sumberdaya Alam, ekonomi dan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat; b. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan pembinaan, pengkajian di bidang pemerintahan, Investasi, Sumberdaya Alam, ekonomi dan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat; c. melaksanakan identifikasi pengkajian dalam rangka penelitian di Bidang pemerintahan, Investasi, Sumberdaya Alam, ekonomi dan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat; d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait di Bidang pemerintahan, Investasi, Sumberdaya Alam, ekonomi dan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat; e. menyusun hasil penelitian di Bidang pemerintahan, Investasi, Sumberdaya Alam, ekonomi dan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat ; dan f. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan. (2) Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas : a. menyiapkan pengelolaan dan penyajian sistem informasi yang bernilai strategis ; b. melaksanakan pengkajian dan pengembangan sistem informasi ; c. melaksanakan pembinaan sistem informasi dan pengendalian komputerisasi yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan ; d. menyiapkan bahan kerjasama dengan Instansi dan pihak terakit dalam pengembangan sistem informasi secara terpadu; e. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan. (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Data Elektronik.
Bagian Kedelapan Bidang Investasi dan Badan Usaha Milih Daerah Pasal 16 (1) Bidang Investasi dan Badan Usaha Milih Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan dan pengkajian di Bidang Investasi dan Badan Usaha Milih Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengkajian studi kelayakan potensi investasi ; b. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengkajian studi kelayakan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah. c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di Bidang Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah serta merumuskan langkahlangkah kebijakan pemecahannya. d. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program tahunan di bidang investasi dan Badan Usaha Milik Daerah yang meliputi dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam program tahunan e. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (3) Bidang Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 17 (1) Sub Bidang Investasi mempunyai tugas : a. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan di bidang investasi ; b. mempersiapkan perencanaan untuk menyusun strategi dalam rangka pengembangan investasi ; dan c. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah. (2) Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas : a. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah ; b. mempersiapkan bahan penyusunan rencana strategi dalam rangka pengembangan Badan Usaha Milik Daerah ; dan c. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah. (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah. Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 18 Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 47 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 20 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orangmengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan Ditetapkan di Magetan pada tanggal BUPATI MAGETAN
H. SUMANTRI
Diundangkan di Magetan pada tanggal Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
H. WARSITO BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2008 NOMOR
