PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN DOMPU BUPATI DOMPU Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
6. 7. 8. 9.
bahwa dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu nomor 06 Tahun 2006 tentang pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dompu, maka perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompu tentang RincianTugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dompu ; Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran NegaraI Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 125 ) Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang 10. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 159 Tahun 12 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi; Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dompu.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN DOMPU.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dompu dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Dompu; 3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kabupaten Dompu; 4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu;
5. Pegawai adalah PNS, CPNS dan Pegawai kontrak dilingkup Pemerintah Kabupaten Dompu.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu
yang
bertanggung
jawab
Kepada
Kepala
Daerah
dalam
rangka
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Badan Kepegawaian Daerah disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
BAB II STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 2 1. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari ; a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah. b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris yang terdiri 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program. c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahkan 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Diklat Struktural, Sub Bidang DiklatTeknis dan Diklat Fungsional d. Bidang Mutasi membawahkan 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Administrasi dan Kepangkatan Pegawai, dan Sub bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai. e. Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai membawahkan 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pengadaan Pegawai dan Sub Bidang Pengembangan Karir Pegawai. f. Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai membawahkan 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pembinaan Pegawai dan Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai. g. Kelompok Jabatan Fungsional 2.
Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dompu sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB III RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama BADAN
Pasal 3 1. Badan
Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan fungsi : a.
b. c. d. e.
f.
Penyiapan, penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah dibidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; Penyiapan, penyusunan formasi dan pengadaan Pegawai; Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Daerah Penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah Penyiapan, Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan; Pembinaan dan penyelesaian kasus kepegawaian
g.
h.
i.
j. k. l. m. n.
Pelayanan Administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural ke fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Perundang-undangan; Penyiapan dan penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan Norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Perundang-undangan. Penyelenggaraan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pengelolaan Informasi Kepegawaian Daerah secara berjenjang kepada pemerintah atasan; Melaksanakan pembinaan secara berkala terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah. Melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pekerjaan yang sudah dan belum dilaksanakan oleh satuan dilingkup Badan Kepegawaian Daerah. Melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kedua Sekretaris
Pasal 4 1.
Sekretaris mempunyai tugas melakukan Pembinaan Administrasi umum Kepegawaian, Perlengkapan Rumah Tangga, Penyusunan Program dan Keuangan pada lingkup Badan Kepegawaian Daerah.
2.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. Pengelolaan urusan keuangan lingkup Badan Kepegawaian Daerah; b. Pengelolaan urusan Kepegawaian lingkup Badan Kepegawaian Daerah; c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga lingkup Badan Kepegawaian Daerah; d. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan penyusunan rencana dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah; e. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketata usahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga lingkup Badan Kepegawaian Daerah; f. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah; g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana peraturan organisasi Badan Kepegawaian Daerah; h. Penyusunan laporan kegiatan pada lingkup Badan; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 5 1.
Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian dilingkup Badan.
2.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Pengadaan dan Pengelolaan Asset yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah; b. Penata usahaan administrasi dan analisa kebutuhan rumah tangga Badan Kepegawaian Daerah; c. Pencatatan dan inventarisasi asset pada Satker Badan Kepegawaian Daerah; d. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian pada Satker Badan Kepegawaian Daerah; e. Perencanaan Organisasi Kepegawaian dan Ketatalaksanaan pada Satker Badan Kepegawaian Daerah; f. Penatausahaan Administrasi Surat menyurat dan Arsip; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 6 1.
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penyusunan rencana program kerja Badan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta mengelola administrasi keuangan pada lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi : a.
b. c. d. e. f. g. h.
Pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dan statistik untuk penyusunan kebutuhan perencanaan program Badan Kepegawaian Daerah; Penyiapan bahan laporan kegiatan pada lingkungan badan, pada setiap triwulan, semesteran dan tahunan; Penyiapan bahan dalam rangka pemantauan, pengendalian dan evaluasi program kerja Badan Kepegawaian Daerah; Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan rutin dan pembangunan Badan Kepegawaian Daerah; Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program Badan Kepegawaian Daerah; Pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, Verifikasi, pengurusan perbendaharaan dilingkup Badan Kepegawaian Daerah; Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah; Melaksanakan tugas lain yang belum diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga
Bidang Pendidikan dan Latihan Pasal 7
1. Bidang Pendidikan dan latihan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan, penyusunan pedoman, dan petunjuk teknis program pendidikan dan latihan kepegawaian daerah dan menyelenggarakan pelatihan kepegawaian daerah yang meliputi pelatihan prajabatan jabatan strktural dan teknis fungsional. 2.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi :
a. b. c. d. e. f. g.
Penyiapan bahan untuk penyusunan kebijakan, petunjuk dan pedoman, teknis pelaksanaan pendidikan dan latihan; Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dibidang pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Pengumpulan dan penganalisaan data kebutuhan dalam rangka pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan semua jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan; Melakukan koordinasi fungsional; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 8 1.
Sub Bidang Diklat prajabatan dan diklat struktural mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan pedoman, dan petunjuk teknis program pendidikan, menyelenggarakan pendidikan, dan pelatihan prajabatan dan diklat struktural.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Diklat Struktural mempunyai Fungsi : a. b. c. d. e. f. g.
Penyiapan kurikulum dan Silabus untuk pelaksanaan diklat prajabatan dan structural; Pengelolaan administrasi dan pendataan CPNS yang akan mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III; Penyiapan Surat Keputusan pembentukan panitia dan Surat Keputusan penetapan peserta Diklat struktural; Pendataan PNS dan memproses surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Diklat Struktural; Penyiapan surat menyurat dan naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan Diklat Prajabatan Gol II dan I; Penyiapan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan diklat struktural fungsional dan prajabatan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasannya.
Pasal 9 1.
Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional menyelenggarakan tugas menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis program pendidikan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Teknis dan Fungsional mempunyai Fungsi : a. Penyiapan kurikulum dan Silabus untuk pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional. b. Penghimpunan data PNS yang berkaitan dengan pelaksanaan Diklat Fungsional;
c. d. e. f. g. h.
Pengadministrasian dan pengolahan data dan melaksanakan proses Diklat teknis sesuai bidang tugas; Pelaksanaan proses administrasi dan pendataan PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar dan Ijin Belajar; Pelaksanaan proses Administrasi terhadap Calon Praja IPDN; Penghimpunan data untuk proses pelaksanaan ujian Dinas; Pelaksanaan proses ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Bagian Keempat Bidang Mutasi Pasal 10 1.
Bidang Mutasi mempunyai tugas menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan pengangkatan, usulan kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Mutasi mempunyai fungsi : a.
Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah; b. Pelaksanaan pelayanan administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dari dan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Pasal 11 1.
Sub Bidang Administrasi dan Kepangkatan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis administrasi dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Administrasi dan Kepangkatan Pegawai mempunyai fungsi: a. b. c. d. e. f. g. h.
Penyelesaian proses penerbitan Surat Keputusan Pembentukan Tim Penilaian Angka Kredit (PAK); Penyampaian informasi kenaikan pangkat PNS; Penyelesaian proses usul kenaikan pangkat PNS, Penyesuaian masa kerja dan penyesuaian ijasah; Penyelesaian proses penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS, Penyesuaian masa kerja dan penyesuaian ijasah; Penyelesaian proses penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala; Penyelesaian proses inpassing Gaji; Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat; Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan Pasal 12
1.
Sub Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dari dan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai fungsi : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Penyelesaian proses penerbitan SK pengangkatan dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Penyiapan bahan rapat dan notulen rapat BAPERJAKAT. Penyelesaian proses Mutasi dalam Jabatan Struktural/Fungsional. Penyelesaian proses Mutasi Staf/Fungsional Umum. Penyelesaian proses pindah antar Instansi/Daerah. Penyelesaian proses Pengangkatan/Pemindahan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Daerah. Penyelesaian proses Inpasing dalam Jabatan dan Angka Kredit . Penyelesaian proses Penempatan PNS Tugas Belajar. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Bagian Kelima Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai
Pasal 13 1.
Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan kebijakan Teknis perencanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil, Pelayanan Administrasi dan Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil sesuai norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
2.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan dan kebijakan teknis dibidang perencanaan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil; b. Pelaksanaan proses administrasi dan kegiatan seleksi Calaon Pegawai Negeri Sipil; c. Pelaksanaan Administrasi dalam rangka pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil Daerah; d. Pelaksanaan dan pengelolaan sistim informasi Manajemen Kepegawaian Daerah. Pasal 14
1.
Sub Bidang Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil.
2.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengadaan Pegawai mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan Analisis kebutuhan Pegawai b. Penyiapan bahan dan data untuk keperluan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil; c. Penyiapan Bahan dan Data untuk penataan ulang Pegawai Negeri Sipil Daerah; d. Penyiapan Bahan dan Data untuk keperluan Formasi Jabatan dan formasi pegawai; e. Pelaksanaan proses Administrasi dan kegiatan seleksi CPNS. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Pasal 15 1.
Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, melaksanakan kebijakan teknis dalam perencanaan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil.
2.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Karier Pegawai mempunyai fungsi :
a. b. c. d. e. f.
Melaksanakan penataan Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian Pegawai (SIMPEG); Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Penyusunan Daftar Urut Kepegawaian (DUK); Proses administrasi pengusulan Pegawai Negeri Sipil yang akan memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya; Proses administrasi pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi; Pelaksanaan Infentarisasi Pegawai Negeri Sipil yang belum dan sudah menduduki Jabatan Struktural maupun Fungsional; Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Bagian Keenam Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai Pasal 16
1.
Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan prosedur peraturan dan ketentuan yang berlaku
2.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi:
a.
Penyiapan dan penyusunan pedoman dan peraturan dalam rangka pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
b.
Perumusan kebijaksanaan serta menyiapkan bahan dalam rangka pemberian penghargaan dan kesejahteraan PNS daerah sesuai ketentuan yang berlaku; c. Perumusan dan Penyiapan Pelayanan Administrasi kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Pasal 17
1.
Sub Bidang Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Sub Hukum mempunyai fungsi:
a.
b.
c. d. e. f. g.
Menyiapkan bahan, merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga Kontrak Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; Pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga Kontrak Daerah yang melakukan pelanggaran disiplin; Penyiapan perumusan dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); Penanganan masalah Kepegawaian; Pelaksanaan evaluasi, Monitoring tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga Kontrak Daerah; Penyiapan bahan dan pengkoordinasian Tim penyelesain kasus Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah; Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Pasal 18
1.
Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dalam rangka pemberian penghargaan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.
2.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Sub Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi:
a.
Pemberian pelayanan Administrasi dan Informasi Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pensiunan PNS Daerah; b. Penyiapan dan penyelesaian pelayanan perolehan Surat Keputusan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pensiunan; c. Penyiapan Pedoman, Penyelesaian administrasi dan pemberian pelayanan BAPERTARUM Pegawai Negeri Sipil Daerah; d. Penyiapan, penyelesaian administrasi dan pemberian pelayanan terhadap klain asuransi Pensiun bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
e.
f. g. h.
Daerah yang mencapai batas usia Pensiun, Pensiunan atas permintaan sendiri, pensiunan janda/duda dan yatim piatu Proses administrasi dan penyelesaian pembuatan kartu TASPEN, Kartu Pegawai (KARPEG) Kartu Isteri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah; Proses administrasi penyelesaian uang duka, uang kesra; Pemberian pelayanan kesejahteraan kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya; Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional
Pasal 19 1.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Daerah.
2.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
3. Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 4. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB V PENUTUP Pasal 20 Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam berita Daerah Kabupaten Dompu.
Ditetapkan di Dompu Pada Tanggal
2006
BUPATI DOMPU WAKIL BUPATI DOMPU,
ttd
SYAIFURRAHMAN SALMAN Diundangkan di Dompu Pada Tanggal 24 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH ttd
( DRS. ZAENAL ARIFIN HIR )
Nip. 610 007 235
