PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 5 TAI{UN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 5 TAI{UN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDIIDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DOMPU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

DOMPU

Menimbang

: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 32Tafun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka r.rntuk lebih meningkatkan upaya pemeliharaan dan penyel unggatzan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah, dipand'ang pcdu menata ulang Organi.sasi Satu'anPolisi PamongP.raia, sehingga lcbih berdaya guna dan berhasil guna; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huwf a, pedu ditetapkan Peraturan Daerah tefltang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dompu .

Mengingat

: 1. Undang-undangNornor 69'l'ahun 1958 tentang Pembentuk'an Daerah-Daerah Tingkat II dal'am wila,vah Daerah - daerah Tngkat I Rali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

46

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu 2006

( Lembaran Negara Tahun Nomor 122, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 1655 ); 1974 Undang-t-urdang Nomor 8 fahun tentangpokok - pokok Kepegawaian ( kmbaran Negara Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Irrnbaran Negara Nomor 3041 ) Sebagaimana telah diub'ah dengan Undangundarrg Nomor 43 Tahur 1999 (I-embaran Negara Tahm 1999 Nomor 169, fhmbahan kmbaran Negara Nomor 3890 ); "fahr,ur Undang-undang Nomor 10 Norncrr 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara T'ahun 2004 Nomor 53, tambahan Icmbaran

(t.

Negara Nomor a389); Undang - undang Nomor 32 T'ahun 2004 ( Iernbarzrr tentang Pemerintahan l)aerah 125 Negara Nomor ) tarnbahan Lembar Negara Nomor +437 ); 'Iahun 2004 Undang - undang Nomot 33 tentang Pcrimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan l)aerzrh ( kmbaran Negara tahun 2004 Nomor 126,Tunbahut Irmban Negara Nomor 4438 ); 'Iahun Peraturaan Pemerintah Nomor 8 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Nomor 4262); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman SatuanPolisi Pamong Praja (kmbaran Negara Nomor 112 ); Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negen Nomor 01/ SKB / M, PAN / 4 / 2003 Nomorl7 Tahun 2003 tentang Petunjuk

47


Pclaksa.na'an Perafi.rran PemerintahNclmor B 'fahun 2003 tentang Pedoman Organisasi PerzngkatDaerahdan PeraturanPemerintah 'fahun Nomor 9 2003 tentangWbwenang P e n g a n g k a . t a n nP , eminclahan dan PcmberhentianPegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetuiuan Bersama DEWAN

PERWAKII-AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU dan

BUPATI DOMPU MEMUTUSKAN Menetapkan

PERATURANDAE,RAH KABUPAI'FJN DOMPU TE,NI'ANGPtrMBENTUKAN, I{TIDUDUKAN,TUGAS,FLJNCJSI, 'fAlA SUSUNANORGANISASIDAN KERJASA'I'UANPOLISIPAMONGPRUA I.ABUPATE,NDOIVfPU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

D'alamPeraturanDaerah ini yang dimaksuddeng.an:

48

Peraturan Daerah Kahupaten Dompu 2006

Pemerintah l)aerah adalah Bupati Dompu dan perangkatsebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2.

Kepala Daerah adalah Rupati Kabupaten Dompu;

3. Wakil KepalaDaerah adalahWakrl Bupati Dompu; 4. Organisasi Perangkat Daerah adalah I.embaga Pernerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu yang bertanggung jawab kepada Kepala f)aerah dalam :cngka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Polisi Pamong Przja adalah Perangkat Satuan Pemerintah Daenh dalam memelihara dan menvelcnggzrakzn Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menegakkan Peraturan l)aerah;

7. Polisi Pamong Pnja

adalah Aparatur Pemerintah Daerahdzrlammemelihara dan menyelenggaralian Ketenff'aman dan Ketertiban ur.num, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupatr dan Iiepr.rtuszur Rupatr; Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keaclaan dinamis yang memuflgkinkan Pemerintah, Pememrtah Daerah dan masyarakat dapat rnel'ah,rkrr kegratannya dengan tentram, tertib dan teratur.

49

Peraturan I)cerah Kabupaten Dompu 2006

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan PeraturanDaerah ini dibentuk SatuanPolisr Pamong Praja KabupatenDompu. (2) Susunan Organisasi Satr,ran Polisi Pamotg Ptaja Kabupaten Dompu sebagai mana dimaksud pada zyat (I) adalah sebagai berikut: a. Kepaia b. 1 (saru) Sub Bagran Tata usaha c. 3 (tiga) Seksi

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 SatuanPolisi Pamong Praia dipimpn oieh seorang KepalaSatuanPolisiPamongPrajadan berkedudukan dibawah dan bertanggung lawab Kepada Kepala Daerahmelalui SekretarisDaerah. Pasal 4 Satuan Polisi Pamong Pnja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan l)aerah, Peraturan Bupati dan I{eputusan Bupati.

50


Pasal 5 l)alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, satuan Polisi Parnong Praia menyelenggarakan Fungsi, meliputi : Penyusunan Program dan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan't penyelenggaraan ketentrarn n dan ketertiban umum di Daerah ; c. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan l)eraturan Daerah, Perturan Bupati dan l(eputusan Kepala d.

e.

Daerah Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan clan penvelenggaraan ketentramzfi dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan l)aerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Siprl (PPNS ) dan atau Aparatur lainnya; PengaruasarrTerhadap masyankat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan I{eputusan Bupatr . Pasal 6

Untuk melaksanakan fr-gsi sebaga.imanadrmaksud pada pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wev/enari& hak dan kewajrban yangmeLputi sebagai berikut:

51

PerataranDaerahKcbupatenDompu2006

b.

Menertibkan dan menindak warga masyarakat a.tau Badan Hukum yang menggaflggu ketentraman dan ketertiban umLun; Melakukan Pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau Badan l{ukurn yang melakukan pelanggaran atas Peraruran Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; Melakukan tindakan Represif Non Yustisial terhadap warga. masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelangg r n atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan liepurusan Bupati.

Pasal 7 isi PamongPrajamernpuyaiHak Kepegawaiansebapi PegawaiNegeri Sipil dan mendapatkanfasilitaslain dengan tugas dan fungsi berdasarkanPeraturan Perundangan-undangan. Pasal 8 Dal am melaks anakan t.ugasflya, Pol isi Pzrmong P raja u'ajib; a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma ag rna hak asasi manusia dan norma - norma sosial

b.

c.

lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukanya ztau patut diduga ada tindak prdana;

52

PeraturanDaerahKabupatenDompu2006

d.

Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya ^tau patut diduga adarrya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah.

pasal 9 Sebapyanan€lgotaPolisi Pamong P nia ditetapkan menjadiPenyidikPegawaiNegeri Sipil sesuaidengan PeraturanPerundang-undangan BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal l0

(1)

a)

Susunan Organisasi SanranPolisi PamongPrala terdiri dari: a. Unsur pimpinan adalah kepala satuan Polisi Palnong Praja. b.Unsur pembantu pimpinan adalah Sub Bug- Tata-tatausaha; c. Unsur pelaksana adalah seksi, terdiri dari; 1.Seksi Operasi dan Pengawasan. 2. Seksi Pengamanan,Pengawalan dan Kesamaptaan. 3. Seksi Penprluhan dan Penyidikan d. Kclompok -fabatan Fungsional Bagan susunan orppnisasi satuanPolisi Pamong Pnja Kabupaten Dompu sebagaimana tercarrtum dalNnlarnpinnPeraturan Daerah ini.

53

Peraturan Daerah Kahunaten Domou 2006

BAB V ESELONERING Pasal 11

(1)

Satuatr Polisi Pamong Praja Kabupaaten Dompu adalah'I'ipe B, maka Kepala Satuann\z adalah labatan eselon III a. Kepala Sub llagian dan Kepala Scksi pada Satuan Polisr P'amongPnia Kabupaten I)ornptr adalah labatan Eselon lV a.

PENGANGKATAN

BAB VI DAN PEMBERHENTIAN Prcil

12

Persyaratanuntuk dapat diangkat sebagaiPolisi PamongPniayainl PegarvaiNegeri Sipil a. Bedjaz'ahsekurang-kurangnya b. SL'|A dan atau serendah- rendahnyaberpangkatpengatur muda (ITla) ; 1'trggr badansekr,rr'a,ng-kurangnya 160cm unruk laki - laki dan 155 cm untuk perempuan; d Umur sekurang-kurangnya 21 Tahun; l,ulus Pendidikandan PelatrhanDasar Polisi P'amongPraja.

54

Peroturan Daerah Kobupaten Dompu 2006

Pasal 13

( 1 ) Polisi Pamon gP rajz diberhentikan karena; a. b. c. d.

Alih tugas; Atas permohonan yang bersangkutan; Melanggar disiplin Polisi PamongPnja, Drprdana berdasarkan putusan Pengadilan i'ang telah memperoleh Kekuafan hukum temp;

Polisr Pamong Praja yang diberhentikan dari satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pzda ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebasai PNS.

( 2 ) Anggota

/3\

Polisi Pamong Praja Peraturan Disiplin berpedoman pada Keputusan N'{entcri D'alam Neseri.

Pasal 14 PengisianJabat'.inStruktural di lingkungan satuan Polisi PamongPraiadrisi oleh PejabatFunpional Polisi P'amongPraia.

PENDIDIKAN

BAB VII DAN PEI-IIJTIFIAN Pasal 15

(1)

Anggota Satuan Polisr Pamong Praiawajib mengikutrpendidikan dan pelatihan ( Diklat ) teknisdan fungsion'al.

55

Peraturan Daerah Kabtpaten

('>\

l)ompu

2006

Ped<;manpcnyelenggara'anI)iklat b'agianggota Polisi Pamong Prala sebagaimana dimaksud padz ayat (1) berdasarkan Keputusan N,{enterr Dalam Negeri.

BAB VIII PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN PERAI-ATAN OPERASIONAL

DAN

Pasal 16 Pzrliaiandinas, pcdengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapk'an deng'an Keputusan Bupati berdasarkan Pedoman yang telah ditetapkar menteri Dalam Negeri.

Pasal 17 Untuk menunjangoperasion'al,Polisi PamongPraia clapatdilengkapidenganSenjataapi yangpeng?turar mengenai jenis dan ketentuan pengguriaaflnya Berdasarkanrekomendasrdari. Kepolisian Negara ReoublikIndonesia. BAB IX TATA KERJA Pasal 18 SatuanPolisiPamongPrajadalammelaksanakan tugas operasional dibidang penegakan,penerbitan, peflgamanan,dan penyuluhandiselenggarak'an sesuai denganketentuanPeraturanPemndang-undangan.

56


Pasal 19 Satuan Polisi Pamong Pnia dalam melaksanakan kewenangannyawaj ib menerapkan prinsip k
Pa,sal 2l Setiapunsurpimpinanpadaurit keqawajib menp;ikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggrng jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikanlaporanberkala tepat padawaktunya. BAB X KERJASAMA DAN KOORDINASI Prcal 22 (1) SatuanPolisi ParnongPrajadalammelaks.anaka:-r tugasnyadapat bekerja suna dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Lembagalrmbaga latnnya.

57

Peraluran Daerah Kabupaten l)ompu 2006

/,)\ Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional" s'aling rnembantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etrk prof-esi dzur birokrasi. Pasal 23 Dalam hal tetiadi gangguafl ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi dua wrlayah Kabupaten / K
BAB XI PEMBINAAN Prca'l 24 (1) Menteri I)alam Negeri melakukanpembinaarr umum atasSatuanPolisi PamongPraia. Q) l3upatrmelakuka,npembinaanteknisoperasional dan peningkatankapasitasSatuzurPolisi Pamong Pruta.

58

Peraluran Daerah Kabupaten Dompu 2006

BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 25 Pembiayaan pembinaan teknrs operasional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 dan biaya pelaksanaantugas SatuanPolisr Pamong Praia, dibebankankepadaAnggaranPendapatandan Relanja Daerah. Pasil 26 Polisi Pamong Praja merupakan iabatanfungsional yaflgpenetapannya dilak:kan sesuaidenganPeraturan Pemnd'ang- Undanpn.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Prca,l 27 PenetapanPolisi Pamong Praja sebagai izbatan fungsional,dilakukanp'altng lambat 3 ( tiga) tahun sejakdi tetapkaflnyaPeraturanDaerah ini.

59

Peralurcn Daerah Kabupaten Dompu 2006

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 28

0)

a)

Dengan bedakunya Peraturan l)aerah ini, maka keterituan - ketentuan lain yang mengatur hal yang sarna dinyatakan tidak berlaku lagi. Hat - hal yang belum diarur d'alam Peratur"an Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Rupati sepanj'angmengenai pelaksanaannya Pasil

29

Peraturan Daerah ini mulai bedaku sejak tanggal diundzurgkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya Memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran l)aerah Kabupaten Dompu.

Ditetapk'an cli Dompu Pada1'anggal24 Juli 2006 BUPAI'I DO]\,{PU PeraturanDaerah Kabupaten Dornpu ini DinyatakanSahseiaktanggal 24 Agustus2006

T't cl AI]UI]AKAR AIL\AD

60


f)iund'angkandi Dompu PadaTanggal 24 Agustus 2006 SE,KRE,'IARIS DAERAH 'l'td DRS. ZAENAL ARIFIN FIIR NiP.610 007 235

I-EMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2006 NOMOR 5

61


PENJEI-ASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR

TAI{UN 2006

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAIN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TAIA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A.

UMUM Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Pemenntahan Daerah setelah bedakunya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 yangtelah digantr dengan Undang - Undang 'l'ahun Nomor 32 2(104 adzlzh pembahasan sistem pemerintahafl yang sernula sentralistik menjadi desentralistik, sehinga perubahan tersebut juga berakibat kepada status Polisi PamongPraja. Sebclurn berlakunya Uncl'ang- Undang Nomor 32Tahun 2004 tent'ang Pemerintah'an Daerah, Polisi Pamong Praia diataur dalam Undang-tmdang Nomor 5 thhtur 197'1 tentang Pokok-pokok pemerint'ahandi Daerah status Polisi Pamong Praj a merupakan Perangkat Wilayah, sedangkal dalam Undang-undang Nomor 22Tahun 1999 ,vangtelah digarrti dengan Undang - Undang Nomo r 32'Tahwn 2004 maupun dalam Und'ang - Undang Nom or 24 Tahun 2004 statusnya dirubah menjadi Perangkat Pemerintah l)aerah. Sebagai Perangkat Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai mrsi strategis dalam membantu

62


Bupati untuk memciptakan suatu kondisi daerah yang tentran, tertib dan teratur sehinga penyelenggaraan roda Pemerinuhan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, oleh karena itu disamping menegakan Peranrran Daerah, Polisi Pamong Przja juga dinrntut tmtuk menegakan kebijakan Pemermtah Daerah ant?ra lain Peraruran dan Keputusan Kepala Daerah. Untuk men'ujudkan kinerja Satuan PoLsi Pamong Praja yang optimal, pedu dibangun Kelembagaan yang handal, selinga rujuan terciptanya kondisi Daetah yang tentram d'an tertib dapat di realisasikan. Kelembagaan Polisi Pamong Pralz sebelum bedakunya Undang-undang Otonomi Daerah dianrr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentangPolisi Pamong Prai4 pada PP No.6 Tahun 1998 tersebut y'ang diganti dengan PP No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Pra1a, maka Pembetukan, 'Iata Kedudukan,Tugas, Fungsi, Organisasi dan Kerria Satuan Polisi PamongPnia di Kabupaten Dornpu harus disesuaikan dengan PP tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah. PASAL Db.MI PASAT Pasal L Cukup jelas Pasal2 Cukup ielas Pasal3 Pertanggung Jawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Daerah melalui

65

PeroturanDaerahKabupatenDompu2006

Sekretariat l)aerah adalah Lrertangung iawaban bukan berarti admirristratif. Pengetian "MeIaIui" Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawah'an l'angsung Sekretariat Daerah, tetapi secara Struktural Kepala Satuan Polisi PzrmongPraja berada l'angsungdibawah Bupati. Pasa"l4 Cukup jelas Pasal5 Cukup ielas Pas'al6 Huruf

a

Yang dimaksud dengan menertibkan adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan w^rga. masyarakat agar tidak melanggar ketentuan dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Rupati.

IIuruf

b.

Yang dimaksud dengan Pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkanya hasil pemeriksa'anl(epada Penyidik apabiladitemuk'annya bukti awaladanya Pelanggaran. PasalT Cukupjelas Pasal8 Huruf a dan b Cukup jelas

61


Huruf c. Yang dimaksud dengan f indak Pid'ana ad'al'ahdiluar yang diarur dalam P eraturanDaerah ini. I{uruf d. Yang dimaksud dengandipidana ad'al'ah peniatuhanhukuman akibat yang bersangkutan melakukan trndakankruninal atauyang dikategorikan pidanakeiahatan. Pasal9 s/d 13 Cukupjelas Pas'al1rt Sebelum labatan fungsional Polisi PamongPrajaditetapkan,pengrsianlabatm.struktural dilngkungan SatuanPolisi ParnongPrajadipnontaskan pegawalyangtelahberkarirdi unit kerjaPolisiPamong Prfiayngtel'ah memenuhisyaratkepangkatan.Apabila dilingkungan SatuanPolisi PamongPnja tidak ada pegawaiyang memenuhi syarat kepangkatan,dapat diisi oleh pegrwarumt kerialain. Pasal15 s/dPasal23 Cukup jelas Pasal24 A y a t( 1 ) Cukupjelas Ayat(2) Pembinaantehnis fungsional termasuk didalamnyaPembinaankemampuanPolisi Pamong PraiamelaluiPembinaanlltika Profesi,Pengembangan

65


Pengetahuancl'anPengalzunannya dibidang Pamong I\a:a. Pasal25 s/d Pasal29 Cukupjelas. STRTIKTUR ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKABUPATEN DOMPU

KB,LOMPOK JABATAN FUNGSIONAL STIB BAGIAN T,{"TA USAHA

SEKSI PENYULTIHAN DAN PE,NYIDIKAN

SEKSI OPI'RASI DAN PENGAWASAN

66

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 5 TAI{UN 2006

Recommend Documents