PERATT]RANDAERAH KABUPATENDOMPU Nomor: 06Tahun20D7
w PERATURAN DAERAH KABTJPATENDOMPU NOMOR 06 TAIITJN 2fi}7 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DOMPU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA BTJPATI DOMPU
Menimbang
:
a.
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Dompu dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya gun4 serasi, seimbang
dan
berkelanjutan
kesejahteraan masyarakat
dan
dalam
rangka
pertahanan
meningkatkan
masyarakat
dan
pertahanaan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah; o-
bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat,dan atau dunia usaha; bahwa dengan berlakunya Undang - Undang nomor 24 tahun 1992 tentang Panataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf 4 b. c, d" perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah JI
dengan Peraturan Daerah; Mengingat
:
l
Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -
Daerah Tingkat
II dalam Wilayah
Daerahdaerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2.
Undang - undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor
104,
Tambahan Lembaran Negara Nomo r 2043); 3.
Undang -
undang Nomor
ll
Tahun Tahun l?74
tentang
Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4.
Undang - undang Nomor l3 Tahun 1980 tentangjalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara . 3 l 86); Undang - undang Nomor 16 Tahun 1985 tenrang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara3318); Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsen'asi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3319): 7.
Undang - undang Nomor 4 Tahm 1992 tentang perumahan dan Permukiman
(Lembaran Negara tahun
1992 Nomor
23,
Tambahan l,embaran Negara Nomor 3469); lJndang - undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budal,a (I.embaran Negara l'ahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
9.
Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang I.alu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
1 0 . Undang - undang Nomor 24 Tahun I 992 tentang penataanRuang (Lembaran Negara Tahun I 992 Nomor I 15. Tambrfian Lembaran NegaraNomor 5301); ll.
Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan lrmbaran Negara Nomor 3699);
12. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor I15, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5301);
13.
Undang-undang Nomor 4l Tatrun 1999 tentang Pokok-pokok Kehutanan
(t embaran Negara
Tahun
1999 Nomor
167,
Tambahan LembaranNegaraNomor 3888); I .+.
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (tembaran Negara Tahun 2002 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1469);
1 5 . Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (trmbaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
1 6 . Undang-undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
t7.
Undang-undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Irmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2(XX Nomor 53 Tambahan Lembaran Nesara Republik lndonesia Nomor 4389);
1 8 . Undang-undang Nomor
25
Tahun
2004
tentang Sistem
PerencanaanPembangunanNasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
1 9 . Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (trmbaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara \sms1{444);
20. Undang-undang Nomor 32 Tahun 20M tentang Pemerintahan Daerah:
z r . Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajibal
serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta
Masyarakat dalam Panataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Nomor 3660);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun l9g5 (lembaran Negara Nomor 3T,Tambahan kmbaran
tentan Jalan Negara Nomor
3293); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang pelaksanaan Hak dan Kewa-iiban serta Bentuk dan Tata Cara peran serta Masyarakat dalam panataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
25.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tah Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 199?, Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomo r 3721);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6g Tahun l99g tenrang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan pelestarian Alam (Lembaran Nesara Tahun 1998Nomor 132);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomo r 3721\; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Ken'enangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara T.ahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomo r 3952);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 2004 tentang PenatagunaanTanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43g5);
Jt.
Keputusan Presiden Repubtik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang PengelolaanKawasan Lindung;
)2.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi penataanRuang Nasional;
)3.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1987 tentang Penyerahan Fasilitas Sosial, Prasarana Lingkungan, dan Utilitas Umum;
34.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Wilayah;
35.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Ddam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
)t.
Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1988
tentang Pedoman PenyusunanPeraturan Daerah tentang Reniana tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tingkat II;
61
DENGAI\ PERSETUJUAIYBERSAMA DEWAN PERWAKILAIY RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU DAN BUPATI DOMPU MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DoMpu TENTANG RENCANA'TATA RUANG \VILAYAH KABUPATEN DOMPU
BAB I Ketentuan Umum Pasal I
Dalan PeraturanDaerah ini yang dimaksud dengan : a.
Daerah adalah Kabupaten Dompu.
b.
Pemerintah Daerah adalah Bupati Dompu beserta perangliat Daerah otonom yang lain sebagaiBadan Eksekutif Daerah. Ilupati adalahBupati Dompu.
d.
l'ejabat yang ber*'enang adalah pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang penataan ruang sesuaidengan peraturan perundang_undanganyang berlaku. Ruang adalah rvada.hyang meliputi ruang daratan, ruang lautan, nrang udara sebagai
f.
tempat manusia dan mahruk lainnl'a yang hidup dan melakukan kegiatan serta mcmeliharakelangsunganhidupnl.a. -l-ata nrang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
S.
Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, p€manfaatan ruang, dan pengendalianpemanfaatanruang.
h.
I{uncana tata ruanq adalah hasil perencan.un tata ruang.
i.
wilayah adalah ruang'ang merupakan kesatuangeografis besertasegenapunsur
terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait padanya yang batas sistermya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai ciri tertentu. Wilayah percncanann adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan nnngnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana wilayah yang berada diwilayah administrasi daerah. Sistem perwilayahan adalah satu kesatuan nxmg secara uhrh walaupun keadaan ruang satu sama lainnya berbeda" tetapi memungkinkan untuk dilaksanakannya berbagai kegiatan yang dapat saling mengisi dalam rangka meningkatkan p€layanan PemerintahDaerah. Sistem transportasi adalah suatu rangkaian kegiatan transportasi yang terpadu, meliputi
kegiatan pengembangan sarana dan prasarana angkutan penumpang
maupun barang Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. o.
Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintah dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapanganterbuka serta pemakamanumum.
p. Utilitas umum adalah bangunan-bangunanyang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan dan terdiri dari jaringan air bersih, listrik, gas, telepon, terminal angkutan umum,/bis,shelter,kebersihan/pembuangansampah,dan pemadam kebakaran. Prasaranalingkungan adalah kelengkapan lingkungan yang meliputi jalan, saluran pembuanganair limbah, dan saluranpembr-rangan air hujan.
r.
Penyidik Pegawai Negeri sipil adalah Pejabat Pegawan Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
BAB N RUANG LINGKUP Pasal 2
(l)
Rencana Tata Ruang wilayah mempunyai wilayah perencanaan yang terikat dengan batas wilayah administrasi.
\z)
Rencana Tata
Ruang
Wilayah
merupakan
rumusan
tentan.g kebijaksanaan
pengembangan Kabupaten secara menyeluruh yang rincian beserta uraiannya sebagaimana tercantum dalam buku Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan lampiran yang tidak terpisahlian dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 3 Rcncana Tata Ruang Wilayah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi: 'l-rrjuan a. pemanfaatanruang wilayah untuli peningkatan kesejahteraanmasyarakat dan pcrtahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Itcncana skuktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Rencanaumum tata ruang wilayah. d.
Pcdoman pengendalianpemanfaatanruang wilayah.
64
BAB III ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI Bagian Pertama Asas dan Tujuan
Pasal 4 Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini disusun berazaskan : a. Pemanfaatanruang bagi semuakepentingan secaraterpadu, berdayagunadan berhasil guna, serasi,selaras,seimbang dan berkelanjutan. b.
Keterbukaan,persamaan,keadilan dan perlindungan hukum.
Pasal 5 Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a PeraturanDaerah ini yaitu : a.
Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah. b.
Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya di kawasan perwilayahan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu yang ada di daerah.
c.
Ter*ujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber da1'amanusia.
d. Terwujudnya kehidupan masyarakatyang sejahtera. e.
Menciptakan kelestarian lingkungan permukiman dan kegiatan wilayah yang merupakan usaha menciptakan hubungan serasi antar manusia dengan lingkungan, yang tercermin dari pola intensitas penggunaanruang wilayah
f.
Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan dengan mengembangkanfasilitas, sarana maupun prasaftma yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal.
g. Memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang yang merangsang partisipasi investor dalam mengembangakanpotensi yang ada. h.
Mengarahkan pembangunan wilayah
yang lebih tegas dalam rangka upaya
pengendalian, pengawasan, perencanaanpengembangan fisik wilayah baik kualitas
maupun kuantitasnya Membantu
menetapkan
prioritas
pengembangan
wilayah
dan
memudahkan
penlrusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah di setiap kecamatan untuk dijadikan pedoman bagi tertib pengaturan ruang.
Bagian Kedua Strategi Pelaksanaan
Pasal 6
( r ) untuk
mervujudkan tujr.un pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 peraturan daerah ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang. x'ilayah. (b)
strategi pelaksanaanpemanfaatan ruang wilayah sebagaimanadimaksud pada ayat ( I ) pasal ini meliputi : a.
Penetapanfirngsi wilayah.
b.
Pengembangansistemperwilayahan.
c.
Sistem kegiatan pembangunandan sistem permukiman wilayah.
d.
Sistem prasaranatransportasi dan utilitas pelayanan wita1.ah.
e.
Pcnatagunaan tanah. penatagunaanair, penatag'naan udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.
BAB ry ARAH KEBIJAKSANAAIVDAN FTINGSIWILAYAH Bagian Pertama Arah Kebijakan
Pasal 7 Pengembangan Wilayah diarahkan kepada : a.
Satuan Wilayah Pengembangan I mencakup Kecamatan Dompu dan Kecamatan Woja
dengan pusat di
Kota
Dompu
berfrmgsi
sebagai pusat wilayah
dan
perdagangan. b.
Satuan Wilayah PengembanganII mencakup Kecamatan Kempo, Manggelewa dan Kecamatan Kilo petemakan,
dengan firngsi sebagai pengembangan perikanan,
pengembangan pelabuhan Kempo
dan Kilo
pertanian,
dan pengembangan
pariwisata c.
Satuan Wilayah PengembanganIII mencakup Kecamatan Pajo dan Hu'u dengan fungsi pengembangan pariwisata
perikanan, petemakm
dan industri kerajinan
rakyat. d.
Satuan Wilayah Pengembangan [V mencakup Kecamatan Pekat dengan fungsi sebagai
pengembangan
hutan
lindung
(kaki
Gunung
Tambora
Selatan),
pengembangan pertanian, perikanan, petemakan, pengembangan Pelabuhan Calabai dan pengembangan pariwisataPusat-pusat pertumbuhan pertumbuhan yang dapat dikembangkan dalam rangka mendorong laju percepatanpembangunandi Kabupaten Dompu adalah : - Pusat PertumbuhanSoriutu (Kecamatan Manggelewa) Pada pusat pertumbuhan Soriutu akan dititik beratkan pada kegiatan pembangunan di bidang : Petemakan, Perkebunan, Pertanian Tanaman Pangan, Industri, Kehutanan dan Transmigrasi. - Pusat Pertumbuhan Rasabou (Kecamatan Hu'u) Titik berat kegiatan pembangunannya adalah : Pertanian, Petemakan, Pariwisata Perikanan, Pertambangan dan Industri. -
Pusat PertumbuhanMalaju (Kecamatan Kilo) Titik berat kegiatan pembangunannyaadalah : Perikanan, Petemakan, Pariwisata Perkebunan,dan Industri.
- PusatPertumbuhanCalabai(Kecamatanpekat) Titik
berat kegiatan pembangunannya adalah : pertanian. Kehutanan. Peternakan"Perikanau dan Industri.
Bagian Kedua Fungsi Wilayah Pasal 8 Wilayah dan atau Daerah berfungsi sebqgai : a.
Wilayah Permukiman.
b.
Wilayah Pertanian.
c.
Wilayah Petemakan.
d.
Wilayah Industri.
e.
Wilayah Wisata alam.
f.
Wilayah Peternakan.
KEBTJAKSAN^^"rJ;";ANGAN
wrLAyAH
Begian Pertama Kebijaksanaan umum pemanfaatan wilayah Pasal 9
Kehiiaksanaan umum pemanfaatanwilayah diarahkan untuk : (a). \'{endorong perwujudan p€nataan dan pengendalian fisik pcrkembangan jaringan
(b).
wilayah, terutama untuk
pusat p€rtumbuhan baru yang rnemitiki
bangkitan pergeralian dan penarikan pergerakan dengan intensitas tinggi seperti pasar, pusarpusat pertokoan' perguruan tinggi, sekolah-sekorah,terminal dan sebagainya. Me*ujudkan keseimbangan pertumbuhan antara pusat wilayah dengan kecamatankecamatan yang mengelilinginya melalui pengurangan kecenderungan terkonsentrasinya arus lalau lintas ke satu titik tujuan dipusat-pusat keramaian dan sentra-sentraekonomi ke berbagai penjuru wilayah Kabupaten.
(c)
ivlcnciptakan iklim yang dapat menggairahkan kegiatan ekonomi dengan penentuan lokasi yang tepat untuk mendorong prakarsa usaha swasta maup'n pemerintah semaksimal mungkin. 68
(d)
Pengembangan nrang terbuka hijau wilayah sebagai salah satu elemen yang dapat memberikan
nilai tambah bagi kepentingan masyarakat secaftl umum melalaui
p€netapan kriteria pengembangan nrang terbuka bagi pengembangan setiap sehor kegiatan perwilayahan yang meliputi : -
Posisi sungai, danau dan sumber air lainnya serta view spot tidak boleh tertutup atau terhalang bangunan melainkan barus selalu terbuka;
-
Daerah tangkapan air harus diperluas dengan membuka lahan di lokasi - lokasi perkotaan yang padat penduduk untuk dijadikan lapangan - lapangan terbuka hijau;
-
Meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan - kawasan yang memerlukan pengamananseperti bantaransungai,danjalur hijau;
(e)
Menyerasikan
pengembangan kegiatan
pelayanan
wilayah
yang
dapat
mengakomodir dan mampu melayani penduduk wilayah Kabupaten Dompu dan sekitarnyaMeningkatkan pengelolaan sumber daya alam dengan orientasi pada perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
(0
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan melibatkannya secara altif
setiap kegiatan
pembangunan melalui
kelompok
masyarakat
(community based development) .
Bagian Kedua Ketrijaksanaan Umum PengembanganPerekonomian wilayah Pasal 10
KebijaksanaanUmum PengembanganPerekonomian Wilayah diarahkan pada : a.
Pengembanganiklim usaha yang menjamin terciptanya persaingan yang sehat antara usahakecil, menengahdan besar.
b.
Pemasyarakatan dan penyederhanaan mekanisme perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan antar sektor ekonomi.
c.
Pengembangan informasi pasar untuk menjamin pemasaran hasil produksi.
d.
Perumusan dan pelaksanaan regulasi yang memungkinkan terciptanya iklim yang kondusif bagi investasi, yang secara langsung berpengaruh pada perkembangan kegiatan usahakecil menengah.
Penyederhanaan dan
peningkatan
efisiensi
segala benhrk
pengaturan 'ntuk penyelenggaraan usaha, sehingga memberi kesempatan yang lebih besar kepada usaha kecil menengah untuk memasuki pasar dan berkembang secara wajar. Peningkatan produktifitas
masyarakat melalui
penciptaan lapangan ke{a
dan
penciptaan iklim usaha yang baik dan kondusif. Pemberdayaan ekonomi rakyat dan sikap keberpihakan terhadap ekonomi remah dan sektor informal melalui pembinaan teknis, permodarandan pemasaran. h. Menciptakan dan meningkatkan peluang pasar dalam pemasaran hasil-hxil produksi pertanian dari wilayah sekitamya sebagai salah satu rokomotif penggerak perekonomian wilayah.
Bagian Ketiga Kebijaksanaan Umum pengembangan Kependudukan Pasal I I
Kebijaksanaan umum PengembanganKependudukan diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja yang diimbangai dengan peningkatan produktifitas tenaga kerja.
Bagian Keempat Kcbijaksanaan Umum pengembangan Teta Ruang Wilavah Pasal 12
Kchiiaksanaanumum pcngembangantata ruang wilayah diperuntukan: (I)
l.lntuk daera]r yang teluh terbangun seperti : a. Permukiman. b. Industric. Jasadan perdagangan. d. Taman, olah raga dan rekreasi. e. Kuburan. f.
Perkantoran.
g. llangunan-bangunan bersejarah. Keberadaannyatetap dipertahankandan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan
dan untuk area-are{l yang kuantitas bangunan melalui pembangunan secara vertikal benifatterisolasi(enclove)diperlukanpenanganans€carakhususdanterpadu. :' (2) Untuk daerah yang ttdak daPat dialihfungsiY'an p€nggumannya a. Badan airlsungai dansemPodan dilingkungan pemukiman' Situ-situ alami dan situ-situ buatan yang dikembangkan yang tidak dapat (3) Khusus untuk bangunan yang telah ada pada daerah padaayatQ) pasal ini akan dialihflrngsikan penggunaannya sebagaimana dimaksud ditertibkan,yangpengaturannyaditetapkandalamperatrrrarrDaerahtersendiri.
(4) Untukdaerahyangbelumterbangunnamundapatdialihfirngsikansepedi: Pertanian teknis.
a
b. Pertanian non teknis. c.
Pertanian lahan kering
ayat (a) pasal 12 (5) Untuk daerah yang belum terbangun sebagaimana dimaksud pada memenuhi kriteria tersebut, bisa dikonservasikan untuk pembangunan sepanjang teknis yang ditentukan.
Bagian Kelima Kebijalsanaan Arahan Pengembengen Permukimen wilayah Pesal 13
(l)
sebagian besar Pengembangan kawasan permukiman untuk jangka panjang 'wilayah' Adapun wilayah yang dialokasikan keseluruh arah sesuai dengan luas yaitu potensial untuk dikembangkan dan mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi, kemudian Kecamatan Pekat yang terkosentrasi pada daerah calabai dan satond4 Soriutu dan wilayah Kecamatan Manggelewa yang terkonsentrasi pada daerah pada pusat wilayah sekitarnya, serta wilayah Kecamatan Dompu yang terkosentasi dan pengembangannya-
/t\
dan Lingkungan permukiman yang ada sudah diarahkan melalui usaha perbaikan peremajaan serta pengaturan dan keserasian tata ruang terutama pada lingkungan permukiman padat dan tidak teratur.
(3)
memenuhi Menciptakan lingkungan pemukiman wilayah maupun desa yang persyaratan.
(4).
Menciptakan interaksi sosial-ekonomi antara sarana pemukiman desa" maupun
satuan pemukiman wilayah ataupun antar keduanya dalam sistem permukiman global.
(s)
Penegasanperan dan fungsi kawasan secarajelas.
(6)
Penentuan intensitas pengembangan kawasan berdasarkan jangkauan pelayaan.
(7)
I\'lenentukandistribusi antara fungsi-fungsi sosial ekonomi 0asa-jasq infrastruktur, organisasi dan fasilitas) dalam pemukiman, merupakan hal penting untuk pembangunanlokal dan regional.
Bagian Keenam Kebijaksanaan pengembangan Transportasi Pasal 14 t
KebijahsanaanpengembanganTransportasi diarahkan untuk : (l) Merealisasikan renciula pembangunan jalan lingkar selatan, dimaksudkan untuk mengurangi beban transportasi dipusat wilayah. (2)
lv{embangunjalan-jalan tembus sebagai salah satu altematif pemecahan kemacetan lalu lintas.
(3)
(1)
i5)
(6)
N{eningkatkan dan mengembangkan serta mempertegas fungsi jaringan jalan, dilanjutkan dengan pengaturan lalu lintas yang optimal dan efisien. Menyedialian serta meningkatkan sistem transportasi penumpang lokal maupun reg:ionalyang terpadu. lr'{engembangkan pola sirkulasi angkutan penumpang lokal dan angkutan penumpang regional melalui penyediaan sub-sub terminal. Hal ini untuk mengatasi i.tensitas pergerakan yang tinggi dipusat wilayah d;ur pemerataan perayanan angkutan penumpang disemua wilayah. Mengembangkan moda
angkutan penumpang umum
yang
sesuai dengan
karakteristik dan pola jaringan jalan. (7)
Mengembangkan tata hijau dan trotoar di kawasan sepanjang jaran Arteri dan Kolektor untuk mencapai keamanan dan kenyamanan pemakai jalan serta menciptakan keindahan wirayah sekaligus untuk tercapainya keseimbangan lingkunganwilayah.
n
Bagian Ketujuh Kebijaksanaen Pengembengan Utilitas Wilayah Pasal 15
(l)
Penyediaan fasilitas sosial dan utilitas umum akan disebarkan pada pusat-pusat pelayanan wilayah dan lingkungan perumahan pemukiman sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya.
(2) Menetapkan standar luas lahan dan tingkat pelayanan sosial dan utilitas umum bagi wilayah-wilayah yang memiliki kecenderunganperkembangan. /1\
Memprioritaskan penyediaan lahan untuk pengembanganfasilitas sosial dan utilitas umum bagi milayah-wilayah yang memiliki kecenderunganperkembangan.
( 4 ) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan wilayah.
Bagian Kedelapan Kebijaksanaan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Pasal 16
( 1 ) Pengembangan ruang terbuka hijau wilayah Kabupaten yang dapat
menjaga
keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta mengurangi dampak pembangunan wilayah Kabupaten.
(2) Pengembagan fungsi ruang terbuka hijau wilayah ditujukan untuk mendapatkan proporsi yang baik antara dimensi ruang terbuka.wilayah dengan bangunan baik secaravertikal maupunhorizontal.
(3) Pengembangan ruang terbuka hijau wilayah Kabupaten yang dapat memberikan kesan estetika yang indah dan menguatkanidentitas wilayah Kabupaten Dompu.
(4) Pengembangannrang terbuka hijau wilayah sesuai dengan fungsi dan hirarkinya untuk memenuhi kebutuhan akan ruang terbuka yang sekaligus dapat menunjang kegiatan perwilayahan
(5) Menetapkan kawasan-kawasan hijau makro sebagai fungsi konservasi untuk menjaga keseimbangandan kelestarianlingkungan.
(6) Peningkatan peran serta ma-syarakatdan swasta dalam pengembanganruang terbuka hijau dimulai dari tahapan perencanaan,pelaksanaan,pengawasandan pengendalian sebagai bentuk peranserta aktif masyarakat dalam perencanaantata ruang wilayah
Kabupaten. (7) Mengembalikanfungsi ruang terbuka hijau yang telah berkurangatau berubahke bentuksemulasesuaidenganfungsinya.
Pasal17 ( l) RuangTerbukaHijau sebagaimana dimaksuddalampasal16terdiri dari : a. RuangTerbukaHijau Publik b. RuangTerbukaHijau Privat (2) ProporsiRuangTerbukaHijau padawilayah Kota paling sedikit 30 (Tiga puluh Persen)dari luaswilayahkota. (3) ProporsiRuangTerbukaHijau Publik padawilayah Kota paling sedikit 20 (Dua PuluhPersen)dari luaswilayahkota.
Pasal 18 (1) Distribusi Ruang Terbulia Hijau publik sebagaimanadimaksud ayat (l) dan (J) disesuaikan dengan
sebaran penduduk
dan
hierarki
pelayanan dengan
memperhatikan rencana struktur dan tata ruang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan penataan ruang terbuka hijau sr.bagaimanaPasal l6 diatur dengan peraturan perundang_undangan.
BAB VI I{ENCANA PENGE]\IBANGAN DAN PENATAAN RUANG WILAYAH Pasal 19 Renca'a pengcmbangan dan penataan ruang u'irayah untuk kurun waktu g (derapan) tahun secaragaris besar meliputi : a.
Rencanapengembangantata ruang wilayah.
b.
Rencanapengaturan kependudukan.
c.
Rencanapenggunaan lahan.
d.
Rencanapengembanganfasilitas sosial dan ekonomi.
c.
Rencanakawasan khusus.
l.
Rencanasistemtransportasi.
g.
Rencanapengembanganutilitas umum.
h.
Rencanapengembanganpftrsar:rnalingkungan.
BAB VII RENCANA PENGELOLAAN
PEMBANGUNAI{
WILAYAH
Bagian Pertema Tahapan Pelaksanaan Rencana Pssal 20
Tahapan pelaksanaan rencana pembangunan wilayah dituangkan dalam indikasi program periode l0 (sepuluh) tahun secaragaris besar meliputi : (l) PengembanganTahap I : tahun 2005 -2010 yaitu : a.
Menyusun progt:un - program teknis dari rekomendasi yang telah ditentukan.
b.
Pembangunan Prasarana dan sarana untuk mendukung kawasan -kawasan prioritas yang telah ditetapkan. Melakukan pembinaan dan peningkatan pada seklor sosial ekonomi masyarakat untuk mendukug program-program yang telah ditetapkan.
d. Menyusun mekanismeoperasionalmasing-masing kawasan. e. Menetapkan strategi investasi.
(2) PengembanganTahap II
: tahun 2010 - 2015 meliputi :
a.
Melanjutkan pengembangan pada tahap I yang belum selesai.
b.
Pengembangan selanjutnya pada sektor-sektor unggulan dan sektor basis untuk pertumbuhan ekonomi wilayah.
c. ?engembangansektor dan kawasansecaraprofessional. d.
Melakukan studi dan penelitian untuk langkah ekspor hasil komoditi dan produksi.
Pasal 21
Rencana indikasi pro$am sebagaimanayang dimaksud dalam pasal l8 peraturan Daerah ini meliputi sebagaiberikut : a.
Menetapkan lokasi perdagangandanjasa regional dilokasi-lokasi strategis.
b.
Menetapkan lokasi fasilitas sosial yang tersebar pada setiap kecamatan dan pada setiap lingkungan perumahan baru.
c.
Mengarahkanlokasiperkantoran.
d.
Mengarahkan penyebaran fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas, lasilitas saranadan pnnarana pendidikan, sertapembangunansekolah baru.
e.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas tempat peribadatan serta penambahan lahanlahan untuk peribadatan dilokasi permukiman baru secara tenebar.
f.
Meningkatkan
kualitas
pelayanan,
saftna
dan
prasarana
kesehatan
serta
mengarahkan penyebaran fasilitas kesehatan ke setiap kecamatan. g.
Menyebarkan lokasi taman dan olah raga terulama pada permukiman-permukiman baru
h.
Meningkatkan kualitas tempat rekeasi dan budaya serta fasilitas rekreasi alam.
i.
Penertiba-r lalau lintas kendaraan penumpang umum dan barang, dan penegasan fungsi jalan tembus dan jalan baru.
j.
Menetapkan industri non-polutan yang strategis dan pengembangan kegiatan agro industri.
k.
Penetapanruang terbuka hijau berupa taman wilayah dan jalur hijau
l.
Peningkatanpelayanan air benih untuk masyarakat.
m.
Peningkatan pelayanan listrik untuk masyarakat.
n.
Pengelolaanlimbah rumah tangga secarakolektif/terpadu.
o.
Peningkatanwilayah layanan angkutan sampah.
p.
Peningkatan layanan telepon sesuaidengan standar dan kebutuhan.
q.
Pemanfaatansungai-sungai sebagaisaluran irigasi makro dan pengendalian banjir.
Bagian Kedua PengelolaanPembangunan Pasal 22
Pengelolaan pembangunan *'ila1'ah melibatkan seluruh instansi pemerintah, swasta dan masyarakat. BAB VIII PENGENDALIAN
PEI\TANFAATAN
RUANG
Pasal 23 (l)
Pengendalianpemanfaatanruang diselenggarakandengan cara : a.
Melaporkan pelaksanaanpemanfaatanruang.
b.
Pemantau perubahanpemanfaatanruang,
c.
Mcngevaluasi konsistensi pelaksanaanrencanatata ruang.
d.
Penrberiansanksi hukum atas pelanggaranterhadap pemanfaatanruang.
(2)
Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.
Pasal 24 (l)
Pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pelaporan, pemanfaatan dan evaluasi.
(2)
Hasil pengawasan pemanfaatan ruang berupa temuan penyirnpangan.
(3)
Bupati wajib menyiapkan iangkahJangkah tindak lanjut untuk pemeriksaan dan penyidikan atas penyimpangan terhadappemanfaatanruang.
Pasal 25 (l)
Penertiban pemanfaatan ruang didaerah dilakukan melalui penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.
(2) Penertiban langsung sebagaimana dimakud pada ayat (l) ini yang dilaksanakan melalui pemberian sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata.
( 3 ) Penertiban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
pasal ini,
dilaksanakanmelalui antara lain : a. Pengenalankebijakan pajaVretribusi. b.
Pembatasanpengadaan prasarana dan sarana
c
Penolakan pemberian perijinan pembangunan.
Pasal 26 Dalam kegiatan penataanruang wilayah, masyarakatberhak : a.
Berperan serla dalam proses perencanaan tata nulng, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
b.
Mengetahui secaraterbuka RencanaTata Ruang wilayah Kabupaten Dompu.
c.
Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penatzun ruang.
e.
Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaankegiatan pembangunanyang sesuaidengan tata ruang.
Pasal 27 (l)
Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24
Peraturan Daerah ini, masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang wilayah Daerah dari Lembaran Daerah Rencana Tata Ruang wilayah yang telah ditetapkan melalaui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahuinya dengan mudah.
(2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimanadimaksud pada ayat (l) pasal ini diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara firngsional mengenai rencana tata ruang tersebUt.
Pasal 28 (l)
Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan daerah ini., pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
(t) llntuk menikmati dan memanfaatkan nrang beserra Sumber Daya Alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimanadimalisud pada ayat (l ) pasal ini
yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan
dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu bcrtla-sarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kcbiasaan yang berlaku atas ruang pada masyaraliat setempat.
Pasal29
( r ) I.iak nremperoleh penggatian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status yang dimiliki wilayah
oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana 'lata Ruzurg
Daerah diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang
berkepentingan. (2)
Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan mengenai penggatian yang layak sebagaimanadimaksud pada ayat (l) pasal ini maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 30 I)alam kcgiatan penataanruang wilayah daerah,masyarakat wajib : a. berperan serta memelihara kualitas ruane.
Berlaku tertib
dalam keikutsertaarurya dalam proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan nrang. Mentaati rencana tata ruang yang ditetapkan.
Pasal 31 (l)
Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagimana dimaksud dalam pasal (28) Peraturan daerah ini, menetapkan kriteria
dilaksanakan dengan memanrhi dan
kaidah, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan
dengan perafuran perwrdang-undangan .
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekan masyaraliat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung ling.lrungan,estetika lingkungan, lokasi dan stnrktur pemanfaatan ruang serta dhpat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.
Pasal 32 Dalam pemanfaatan ruang didaerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk : a. Pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundangundangan, agam4 adat atau kebiasaan yang berlaku. b.
Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang dikawasan pedesaan dan perwilayahan.
c.
Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk terciptanya pemanfaatanruang yang berkualitas. c.
Perubahan atau konservasi pemanfaatan ruang sesl'ri dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
f.
Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan atau kegiatan menjaga,memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pasal 33 ( l ) . Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang didaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan peraturan peundang-undanganyang berlaku.
(2) Pelaksanaanperan serta masyarakat sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
dikoordinasikan
oleh Bupati termasuk pengatuftunya
pada tingkat kecamatan
sampai dengan Desa/Kelurahan. (3)
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Pasal 34 Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk : a.
Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah
daerah, termasuk pemberian
informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang. b
Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk menertibkan kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.
Pasal 35 Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di dacrah disampaikan secara lisan atau tertulis, mulai dari Tingkat Desa./Kelurahanke Tingkat Kecamatankepada Bupati dan pejabat yang berwenang
BAB X PENTNJAUAN KEMBALI
RENCANATATA
RUANG WILAYAH
Pasal 36
Ilcniniauan kembali Rencana Tata Ruang wilayah dilaksanakan secara berkala atau sclarnbat-lambatnya 5 (lima) tahun .
BAB XI KETENTUAN
PIDANA
Pasal 37 ( l)
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam pasal 12 ayat (l). pasal 19, pasal 26, pasal 23, nTd 29,pasal 30, pasal 31, pasal 32 dan pasal 33 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau nerampas barang tertentu untuk daerah kecualijika ditentukan lain dalam peraturan pcrundang-undangan.
(2)
Tindak pidana sebagamanadimaksud pada ayat (l) pasal ini adalah pelanggaran.
(3)
Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian. BAB XII PENYIDIKAN Pasal 38
(1)
Penlidikan terhadap pelanggaran sebagaimanadimaksud dalam pasal 35 ayat 1) Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia
dan atau
Penyidik Pegau.ai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2)
Dalam melaksanaliantugas penyidikan, para penyidik sebagaimanadimaksud pada ayat (i) pasal ini, berwenang : a.
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Melakukan tindakan pertama pada setiap itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
d.
Melakukan penyitaan benda dan atau surat. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
f
Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi. Mendatangkan orang ahli
yang
diperlukan
dalam
hubungan dengan
pemeriksaan. Mengadakan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahu'a tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak
pidana
dan
selanjutnya
melalui
penyidik
memberitahukanhal tersebut kepada penuntut umum, tersangkaatau keluarga t.
(3)
Melakukan tindalian lain nrenurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ber berwenanc:
a- Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam penataan ruang; b. Malakukan
pemeriksaaan terhadap omng yang diduga melakukan
tindak pidana dalam penataan ruang; c'
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana penataan ruang;
d' Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen
Meminta
bantuan tenaga ahli
dalam rangka pelaksanaan rugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataanruang.
(1)
Peny'idik Pegau,ai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberitahukan
dimurainya
penyidikan
kepada
pejabat
penyidik
kepolisian negara Republik Indonesia.
(-s)
Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanar4 penyidik pegauai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
16)
Penyidik Pegau,ai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (l) menyampaikan hasir peny'idikankepada penuntut umum melarui pejabat
(7)
mgkatan Pejabat Penyidik pegar.r'ai Negcri Sipil dan tata cara serla proses d ikan di laksanakansesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
penyidik kepolisianNegaraRepublik Indonesia.
BAB XIII KETENTUAN PERALIIIAN Pasal 39 ( l ) Peniabaranlebih lanjut dari Rencana rara Ruang wilayah ini akan diatur dalam RencanaDetail Tata Ruang Wilayah (RDTRK) Kecamaran.
(2) Penjabaransebagaimana dimaksudpadaayat (l) pasalini harusdilaksanakansecara bertahap selambat-lambatnya I
(sahr) tahun setelah Peraturan Daerah ini
diberlakukan.
(3) Hal-hd yang belum cukup diatur dalam peraturandaerahini sepanjangmengenai ditetapkanlebih lanjut oleh Bupati. teknis pelaksanaannya BAB XIV KETENTUAN PEI\IUTT'P Pasal 40 PeraturanDaerahini mulai berlakupadatanggaldiundangkan.
Agar setiaporang dapatmengetahuinyamemerintahkanpengundanganPeraturan ini denganpenempatannyidaam LembaranDaerahKabupatenDompu.
Disyahkandi Dompu Padatanggal, Bupati Dompu
TTD SYAIFURRAHMAN SALMAN Diundangkandi Dompu Padatanggal
SEKRETARISDAERAH KABUPATEN DOMPU TTD ZAENAL ARIFIN HIR LEMBARANDAERAH KABUPATENDOMPU TAHUN 2OO7 NOMOR..
83
2007
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABT.'PATEN DOMPU NOMOR
TAHUN 2OO7 TENTA}IG
RENCANA TATA RUAIYG WILAYAH
KABT'PATEN DOMPU
I.
Umum
l.
Ruang Wilayah Kabupaten Dompu merupakan bagian dari wilayah propinsi Nusa Tenggara Bara! yang merupakantempat manusia dan makhluk hidup lainnyauntukhidup dan melakukankegiatanlainnya.
2.
Ruang Wilayah Kabupaten Dompu terdiri riari berbagai aspek, yairu aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budayadenganberbagaicorak ragamdan daya dukungyang berbedasatu samalain.
3.
Ruang Wilayah Kabupaten Dompu terdiri dari wilayah Kabupatendan Kota yang memiliki satuan-safuanruang yang disebut kawasan.Kawasan-kawasan tersebut mempunyai tingkat pemanfaatandan perkembanganyang berbedabeda. Ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbanganperkembangan dan pembangunanantar wilayah, sehinggauntuk mencegahhal tersebutdiperlukan penataanruang wilayah yang teffuang dalam RencanaTata Ruang Wilayah (RTR\Y) KabupatenDompu.
.1.
Agar RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenDompu sesuaidengan perkembangandan sumberdaya yang terdapat didalamnya dapat berfungsi secaraoptimaldan selarasdenganarahpembangunan KabupatenDompu,maka harusberlandaskanPeraturanDaerah(perda).
5.
Peraturan Daerah (Perda) selain sebagai kebijakan yang merupakan acuan pelaksanaanprogram-programpembangunandi KabupatenDompu, juga dapar mengakomodasikanberbagai kepentingan, meningkatkan pendapatandaerah serta mendorongpercepatanperkembanganmasyarakatyang tertib, teratur oan terencana.
II.
Pasal Demi Pasal
PasalI Cukupjelas
84
Pasal2 ayat (l) Wilayah perencanaandalam RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW) ini adalah Kabupaten Dompu yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa TenggaraBara! denganl"as wilayah daratan232.455Ha dan wilayah perairan 239.296 Ha. Dengan batas-batasadministrasi sebagaiberikut : sebelahutara Laut Florcs dan SebagianKabupatenBima sebelahselatanSamuderaIndonesia, SebelahTimur KabupatenBima dan sebelahbarat KabupatenSumbawa. Pasal2 ayat (2) Cukupjelas Pasal3 huiruf a Cukupjelas Pasal3 hurufb Struktur dan pola yang diterapkanpada pemanfaatannrang wilayah Kabupaten Dompu sesuaidengan kondisi, potensi dan perkembanganyang terjadi pada tersebut. daerahdaerahdi wilayah KabupatenDompu yang berbeda-beda Pasal3 huruf c Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu ini untuk memberikan altematif penyelesaianatas permasalahanpenataanruang yang timbul serta unhrk menghindari kemungkinan terjadinya ketidaksinambungan antaftr wilayah. Pasal3 hurufd Selain untuk pemanfaatan ruang yang berkualitasjuga sebagaipengendalian pemanfaatanruang agar tidak bertentangandengan kepentingan umum dan p€raturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundangundanganlainnya Pasal4 huruf a dan b Cukupjelas Pasal5 hurufa b,c, 4 e, f, g, h dan I Cukupjelas Pasal6ayat(l)
85
Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah ini digunakan untuk memudahkan dalam penyusunanpenataan ruang wilayah sehingga arahan pengemban gannyadapattercapaisecaraoptimal.
Pasal6 ayat (2) Cukupjelas
Pasal7 huruf4 b dan c Cukupjelas
Pasal8 hurufa. b, c, d, e dan I Cukupjelas
Pasalt hurufa. b, c. d, e dan f Cukupjelas
Pasall0 huruf4 b, c, d, e, I g dan h Cukupjelas
Pa-salI I Cukupjelas
l'asall2 ayat(l), (2),(3),(4) dan(5) Cukupjelas I'asalI 3 ayat( | ). (2).(3),(4).(5),(6) dan(7) Cukupjelas
Pasall4 ayat(l), (2), (3), (4). (5), (6) dan(7) Cukupjelas
Pasall5 ayat(t), (2),(3) dan(a) Cukupjelas
Pasall6 ayat(l), (2), (3),(4),(5),(6) dan(7) Cukupjelas
86
Pasall7 ayat(l) Ruang terbuka hijau publik rnerupakanruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah darah kota yang digunakan untuk kepcntingan masyarakatsecaraumum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain adalah taman kota, taman pqnakaman umum, dan jalur hijau sepanjangjalan, sungai, dan pantai. Yang termasukruang terbuka hijau priva! antara lain adalah kebun atau halaman rumatr/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
Pasal17 ayat(2) Proporsi 30 (tiga puluh) persenmerupakanukuran minimal untuk menjamin keseimbanganekosistemkot4 baik keseimbangansistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupunsistemekologisrain, yang selanjutnyaakan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyaraka! serta sekaligus dapat meningkatkannilai estetikakota-untuk lebih meningkatkanfungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kot4 po'nerintah,masyarakat,dan swastadidorong untuk menanamtumbuhandi atasbangunangedungmiliknya. PasallTayat(3) '
Proporsiruang terbukahijau prblik seluasminimal 20 (dua puluh) persenyang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau
minimal
dapat lebih dijamin -pencapaiannya sehingga memungkinkanpemanfaatannya secaraIuasoleh masyarakat. Pasal18ayat(l) Cukupjelas
Pasal18 ayat(2) Cukupjelas Pasall9 huruf a Arahan rencanapengembangan tata ruang wirayah ini meliputi arahankawasan lindung yang terdiri dari variabel fisik dan ekorogis wirayah., serta kawasan budidayayang terdiri dari beberapajenis pemanfaatanyang berdasarkanpada spesifikasi kegiatanlahandiatamya.
Pasall9 huruf b Cukupjelas
Pasall9 huruf c Arahan rencana penggunaanlahan pada Kabupaten Dompu pada dasarnya dilakukan untuk mendorongpertumbuhankegiatan berdasarkanpotensi fungsi kawasantersebut.
Pasal19huruf d Pengembangan fasilitas sosiar ekonomi diperrukanseiring dengan semakin jumlah pendudukdenganberbagairagamaktifitasnya.Sehingga meningkatnva fasilitas sosial ekonomi yang cenderungmengelompokdi suatu kawasan menjadikan wilayah itu
sebagai pusat aktifitas kota. Maka rencana pengembanganfasilitas sosial ekonomi diarahkan dengan memperhatikan kebutuhanmasyarakatdan pengembangan yang terarahsertaterpadu. Pasall9 hurufe Rencana'kawasankhusus arahan pengembangannya dengan penegasanfungsi dan peran kawasan tersebut serta sertajangkauan perayananatau dsya dukung kawasan.
Pasall9 huruf f Arahan rencana sistem transportasi di Kabupaten Dompu adalah sistem transportasidarat dan laut. pengembangantransportasidarat meliputi hierarki jalan. arahan peningkatanjaran dan pembuatanjalan. Sedangkanarahan pengembangan transportasiraut adarahpengembangan fungsi pelabuhanlaut yangberlokasidi KempodanCalabai. Pasall9 hurufg Cukupje las
Pasall9 hurufh Cukupjelas Pasal20 ayat(t) dan (2) Cukupjelas
88
Pasal2l hurufa b, c,4 e, i g, h, I,j, k, l, m, n, o, p dan q Cukupjelas
Pasal22 Cukupjelas
Pasal23 ayat (l) dan (2) Cukupjelas
I'asal 24 ayat (l), (2) dan (3) Cukupjelas Pasal25 ayat(l), (2) dan(3) Cukupjelas
Pasal26 hurufa, b, c dand Cukupjelas
Pasal2Tayat (l) dan (2) Cukupjelas
Pasal28 ayat(l) dan(2) Cukupjelas
Pasal29 ayal( I ) Cukupjelas
Pasal29 ayat(2) Yang dimaksuddenganp€raturanperundang-undangan yang berlaku adalah KeppresNo. 55 Tahun 1993 tentang PengadaanTanah Ganti Rugi untuk PembangunanKepentinganUmum. Berlaku sampai ada peraturanperundangundanganpenggantinya.
Pasal30 huruf4 b danc Cukupjelas
89
Pasal3 I ayat (l ) dan (2) Cukupjelas
Pasal32 hurufa,b, c, d, e, dan f Cukupjelas
Pasal33 ayat(l), (2) dan (3) Cukupjelas
Pasal34 hurufa dan b Cukupjelas
Pasal35 Cukupjelas
Pasal16 Peninjauankembali RencanaTata Ruang wilay.ah ini dilakukan untuk melihar perkembangan pemanfaatan ruang yang telah dilakukan khususnya dan perkembanganpembangunanwilayah KabupatenDompu padaumumnya. Pasal37 ayat(l), (2) dan (3) Cukupjelas I'asal36 ayat(l) dan(2) Cukupjelas Pasali7 alat (l), (2) dan(3) Cukupjelas Pasali8 ayar(l) Pengangkatan penyidik pegawainegerisipil dirakukandenganmemperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuanpegawai dalam hidangpenataan ruangdan hukum.
Pr':l --i8a,rat(2), (3). (4). (5). (6), dan(7) ( ukupjelas
Pasal39 ayat (l), (2), dan (3) Cukupjelas
Pasal40 Cukupjelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHI.JN2OOTNOMOR
9l
