BUPATI DOMPU PERATURAN BUPATI DO['IPU
NOMOR OzTAHUN 2O1O TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA DINAS PEKER'AAN UMUM IGBUPATEN DOMPU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,
1.
Menimbang
Bahwasesuai ketentuan pasar a ayat (3) peraturan Daer.rh Kabupaten Dompu Nomcr c6 Tahun 2008 tentanq organisasi dan Tatakeria Dinas-<Jinas Daerah
Kabupate'r Dompu, maka rincian tugas, fungsi dan tankerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Dompu perlu diatur dengan peraturan i3upati;
2.
Bahwa be:-dasarkan pertimbangan sebagaimana dimakstrd pada hur.uf
+ majca perlu rne'etapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakeria Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu.
Mengingat
'1. Undang-undang Nomor 69 Tah*n 195g tentang pembentukan Daerah-dacrah
Tingkat
I Bali, Nusa
Negara
Tenggara Barat dan Nusa Tenggerra Timur (Lembaran Republik lndonesia Tahun 195g Nomor 115, Te.mbahan Lembaran
Negara Rl fJomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahr.n 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara
Nonror 3041) sebagajmana terah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Rr rahun 1999 r,romor 159, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3890);
3- Undang-urdang Nomcr 17 Tahun 2003 tentang Keuangar, Negara (Lembaraa Negara Rl rahun 2003 Nomor 47, Ta'bahan Lembaran l.legara Rl No 4296); 4. undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lenrbaran Negara Rl rahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
5. undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Rr
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4389);
6.
,
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 20c0 tentang pe.,gangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan struktural (Lembaren Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Repubrik lndonesia Nomor 4018) sebirgainrana tel;th diubah dengan peraturan Pemerirrtah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2002 Nomor 33, Tambahan lenrbaran Negara Rl Nomo, 4194);
8.
Kepala Dinas adalah Kepar;- Dinas Dinas pekerjaan umum llabupaten Domcu. Desentralisasi adalah penlerahan wewenang pemerintahan pemerintah
9.
oleh
3
kepada Daerah
otonom untuk mergatur dan mengurus ur'rsan pernerintaha ' dalam sistem Negara Kesatuan
Republik lnConesia
D'rkonsent'asi adalah pelimpahan wewenar.g p,emerinte-han oleh pe,,rerintah kepada
10.
Gubernur seL'agai wakil pemerintah dan./atau kepada lnstansi vertikal diwilayah tertentu, 11.
Tugas Penrbantuan adalah Penugasan Pemerintah kepada Daerah danr.atau Desa, darl Pemerintah Provinsi kepada Kabtrpaten/Kota dan/atau Desa srrta dari pemerintah Kabupaten,,Kota kepada De:a untuk melaksanakan tugas tert,3ntu.
12.
Urusan Pernerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewaiiban setiap tingkatan d'en/atar., suiunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut meniadi kewenangannya dalam rangkir mellndungi, melayani, memberdayakan, dan m e nye
jahte rakan
m
aryarakat.
13-
Unit Pelaksana Teknfs Dinas, selaniutnya disingr
14.
Jabatan Fungsional adalah suatu iabatan teknis yang melak anakan tugas dan fungsi tertentu berdasarkan keahliannya,
Kelompok Jabatan Fungsional vang selaniutnya disebut Kerompok Jafung adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok
15.
masing-masing berdasarkan peraturan
perundang -undangan.
BAB II RIT{CIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu TUGAS DAN FUNGSI pasal 2 (1)
Dlnas Dinas Pekeriaan umum mempunyal tugas pokok mernbantu Bupati
menyelenggarakan sebagian tugas
daram
'rmum pemerintaian dan pembanqunan bidang Dinas
Pekeriaan Umum berdasarkan azas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentr-asi. (2)
Dalam melaksan.rkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Pekeriaan Umum menyelenggarakan fungsi
a. b. c,
(i), Dinas Dinas
:
Perumusan kebijakan teknis bidang Dinas pekeriaan Umum; Penyusurnan perencanaan progra.n dan kegiatan bidang Dinas peker;aan umum;
Penyelenggaraan urusan pemerintahan darr pela;,anan umum bidang Dinas Umum;
d.
Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang Dinas pekeriaan Umum;
e,
Pengenda-lian dan eva!u .asipelaksanaan tu,oas bidang ginas peker.jaan Un,:m; Pelaksan lan tugas lain yang diberi,lan oleh gupati
t-
Kep.rla f)aerah.
Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3
Susunan Organisasi Dinas pekeriaan Umum terdiri atas:
(1) Kepale Dinas (2) Sekretaris yang dibantu oleh:
a) b)
Sub Bagian program dan pelaporan Sub Baqian Keuangan
F
ekerjaan
7
c)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(3) Kepala Bidang terdiri dali :
1)
Bid en9 Bina Marga
a. b. c. 2)
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembat,rn Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jemoatan :
Seksl Perencanaan dan Konservasi Seksi
Pe
ngelolaan jumberdaya Air
Seksi lrigasi dan Tata Guna Air :
Seksl Perencanaan Seksi Tata Bangunan dan perumal,,an Seksi Air Bersih dan penyehatan Lingkungan
Bidang Tata Ruang
a, b. c. (4)
Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatar,
Bidang Cipta Karya terdiri dari
ab. c. 4)
:
Bidang Sumberdaya Air terdiri dari
a. b. c. 3)
terdiri dari
terdiridai;
Seksi Penatir,an dan Petiertiban Kawasarr dan pemakaman Seksi Kebersihan kotadan pemadam Kebakaran Seksi Pengawasan dan pengendalian
UPTD;
(5) Kelocrpok Jabatan
Funqsional.
Paragraf 1 KEPALA DINAS Pasal 4
(1) Kepala Dinas Pekeriaarr
Urnurn mempunyai tugas mem'mpirr, melaksanakan kcordinasi, Penyusunan Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang Dinas .'ekeriaan Umum yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan.
(2) Untuk mel'r'ksanakan tugas pokok sebagaimana Pekerjaan Umum nrenyelenggarakan lungsi
& bc.
dimaksud paCa ayat
(1
),
Kepala Dinas
:
Perumusan kebiiakan teknis urusan pemerintahan dibidang Dinas pekeriaan Umum; Pembirraan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Dinas pekerjaa,n Umum;
Melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintah;rn bidang Dinas Pekeriaan Umum;
d-
Menyur'.rn Rcncane dar, Program Kcria Dinar Pckeriun Umum Kabupaten Dompu
se
bagai
pedoman pelaksanaan tugas dan bentuk rencana strategis dan rencara operasiona1,.
e.
Melaksanakan pernbagian tugas kepada Sekretaris Dinas Pekeriaan Umum, Kepala Bidang, Kepala Seksl dan Kapala UPTD;
f.
Mengkoordinasikan l<egiatan Sekretaris Dinas Pekeriaan Umum, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala UPID dalam nrelaksanakan tugas agar terialin keria sama yang baik;
g. Membina
bawahan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupater Dompu untuk m e ni n9 katkan kerna.m p u an d an displ in pegawai;
h.
Melaksanakan tuqas lain yang diberikan oleh atasan.
(3). Kepala Dinas
Pekeria,rn Umum dalam melaksanal
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
di bawah
dan
PararTrat 2 SEKRETARIAT Pa.cal 5
(1)
Sek:'etariat Cipinrpin oleh Sek!'etaris .iang
be:....de.
diba:sah dan benanggung jawab kepada
Kepala Dines.
(2)
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Um
"rm
dalam melaksanakan
Pembinaan administrasi yang meliputi Ketatausanaan, Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perleng kapan dan Pemelil-.araan Kantor.
(3) Untuk
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a- Merum rskan keoifaksanaan administrasi Dinas; b. Merumuskan program keria Dinas; c. Membina dan Melaksana.kan kegiatan Administr;rsi Dinas; d. Mengendalikan kegiatan dibidang administr.rsi Dinas; e. Menyusun Rencana dan Program keria Sekretaris Dinas sebagai
pedoman pelaksana
tugas;
f. Membagi tugas kepada subba gian yang meniadi tanggung jawabnya; g. Memberikan arahan kepada kepala bidang, kepala seksi, dan kepa.la UpTD untuk kela,ncaren
h.
pelrksuern tuges dengen brik.
Melaksanakan kcotdinasi dengan kepala bidang, kepala seksi, dan kepala UpTD untuk kel ancaran pelaksanaan tugas.
i- Menilai
prestasi keria kepala bidang" kepala seksi dan kepala UPTD sebagai bahan
pertimb,angan karir,
i. lc l.
Menelaah peraturan perundang-t ndangan Dinas pekeriaan umum; Mcngkoordinasi pelrksrnern kerirsrmr Dinas peLeria:n Umum; Penyusunan laporan Dinas sesuai dengan l'.asil yang telah dicapai sebagai pertanggung iawabar r pelaksanaan tu gas.
m. mclaksanakan tugas kedinasen lein yrng diberikrn ole h ..ta,srn. n. Mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan Pr"al 6
(1)
Sekretariat membawahi darr rnerrgoordinasikan
ab. c.
(2)
:
Subbagian Program dan Pelaporan; Suubagian Keuangan; Subbaq'an Umum,!an Kepegawaian.
Masing-ma:in,o Subba,oian sebrgaimana dimaksud pada ayat (1) dipimprn a!eh Kepale Subbagian yang berada di bawah dan bertangg'rng iawab kepada Sekretaris. SUB B/.GIA.N PROGRAM DAN PTLAPORAN Pasal 7
(1)
Subbagian Program dan Peliporan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan, penyiapan bahan Perumusan kebiiakan, koordinasi/advokasi, bimbingan teknis/fasilitasi dan pelaporan Program melipu.:i : penda.taan, penyusunan rencana, pemanta.uan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
(2)
Untuk melatcsanakan tugai pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Suobagian program dan Pelaporan menyelengoarakan fungsi
:
L, b. c'
Perumusan kebiiakan penyusunan program;
d. e. f. g. h. i.
Pengoordinasian penyrrsunan ren :ana./progranr kerja Dinas; Pengoordinasian penyusunan dan perhitungan anggaran Dinas;
i' k'
6
Pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi; Penyusunan rencana l'eria./program Subbagian Program dan Pelaporan sebagai bahan penyusrrnan prograrn keria sekretariag
Penyusunan laporan dan statistik hasil kegiatan Dinas;
Menghimpun dan mengaualisa data daram rangk;r program den peraporan; Penyiapa'dokumentasi dan pengorahan data bidang Dinas; Penyiapan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan morritoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proorarl Dinas;
F'engoordlnaslan penyusunan bahan Laporan Klneria lnstansi Pemerintah (LAKlp) Dinas untuk dilaporkan oleh Kepala Din;rs kepada Bup;rti sesuai peraturan perundang-undangan pada akhir tahun anggaran;
l.
l'lelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
(3)' Sub Bagiar' Program dan Pelaporan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui
Sekretaris.
SUB BAGIAN KEUANGAN Pasal 8
(1) (2)
subbagian Keuangan mempunyal tugas mengelola urusan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada a1,at (1), Subbagiar menyelenggarakan fungsi
Keuangan
:
a'
Penyusunan rencana keria/program Subbagian Keuangan sebagai bahan penyusunan rencana/program l<eria Sekretariat;
b'
Menyiapkan baha'n usulan dan pemberhentiar pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsunqnya.
e,
Melaksanakan perryiap:-n bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belania Dinas Pekeriaan Umum;
d. Menyiapkan bahan
penyelen,Tgaraan pembinaan administr;si keuangan dan
perbendaharaan;
e. f.
Mencatat dan mengklarifikirsi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak laniut; Melaksanakan penatausahaan keuangan mt:liputi
1. 2. 3. 4.
:
Penqelolaan data DPA S(PD;
Merrgelola administrasi keuangan terdiri dari SPD, SP2D, SPP dan SpM sesuai dengan program keria dan kegiatan dalam DpA SKpD; Melakukan verifikasi pendapatan dan
ver
ifikasi betania SKpD;
Melakukan akuntansi keuangan SKPD berpedoman pada peraturan per,:ndangund rngtn;
5. Mer,yiapkan bahan Pertanggungiawaban penerimaan daerah
dan
pen3eluaran/belanfa keuangan SKPD untuk bahan laporan pert;rnggungjawaban Pergguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
6.
Menyiapkan pembayaran qaii oeqawai
:
(3)
9'
Menyusun Laporan Kineria lnstansi Pemerintah (LAKIP) Subbagian Keuangan sebagai bahan r)enyurunan LAK|p sekretariat pada akhir tahun anggaran;
h.
Melaksrnakan tugas kedinaran rain yang diberikan atasan.
7
Sub Bagian Keuangan bertanggung iawab kepacla Kepala Dinas melaluisekretaris.
SUB BAGIAN Ut\,tUM DAN KEPEGAWATAN Fasal 9
(1)
Subbaglan Umum dan Kepegawaian mempunya. tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanqgaan, keprotokolan di lingkungan Dinas.
(2)
Untuk melaksanakan tugaj pokok sebagai;nana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepega wai.rn menyelenggarakan fungsi
:
?,
Penyusunan rencana keria/program Subbagian Umum dan Kepecawaian rebagai bahan pe nyu su n.rn rencana./pro9 ram k eria Sekreta -iat;
b. e,
Melakukarr urusan ketertausahaan/surat men/urat;
Melakukan urusan kepegawaiarr di lingkungan Dinas Pekerjaan Umunr meliputi
1. 2. 3. 4. 5. 6' 7. 8. 9.
Memproses usul ken.rikan pangkat dan kenaikan gaii berkara pNS:, Mempreses usul diklat bagi pegawai Negeri Sipil; Memproses usul pengangkatan CpNS dan pNS; Memproses crrti dan izin bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap; Menyusun DUK PNS;
Memproses PenemPatan pegawai dalem lingkungan Dinas ,)ekeriaan Umum sesual kebiiakan Kepala Dinas; Membantu Kepala Dinas dalarn pembinaan pegawai; Memfasilitasl penyelesaian Dp3 pNS/CpNS; Melakukan pe,rrbinaan pegawai.
d. Melaku
f. Melaksanakan urusan kerumah tanggaan dari keprotokoran; 9- Menyiapkan LaPoran Kineria lnstansi Pemerintah (LAKIP) Subbagian Umum
dan
Kepegawaian sebagal bahan laporan pelaksanaar, kegiatan (LAKIP) Sekretarlat"
h.
Melaksanakan tugas l<edinasa,r lain yang diberikan atasan.
(3) Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian bertanggurrg iawab kepada Kepala Dinas melalul
Sekretaris.
Paragraf 3 BIDANG BINA MAR(;A Pasal 10
(1i
Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bi<jar,g yang berada
di bawah dan
bertanggung
iawab kepada Kepala Dinas.
(2)
Bidang Bina Marga rnemputry.ri tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekeriaan Umum di Bidang Kebinamargaan.
(3) Untuk
mel:.ksanakan tugas sebagaimana dirn,eksud pada ayat
menyelenggarakan fun3si
iL b.
(1), Bidang Bir.a Margq
:
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi kebinamargadrn; Pengaw'rsan, pengendalian, pembinaan dan penilaian dalam pelaksanaan kebiiak:,n teknis
c. d. c. f.
Melakukan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi Bidang Bina Marg+ Melaks.rnakan adrr'inistrasi Bidang Bina Marg+
Menyiapkan Laporan kineria lnstansi pemerintah (LAKIP) Sesuai dengan bidang tugas; Melaksanakan tugas kedina,-an lain yang dib,:rikan atasan. Pasal
(1)
8idan9 Bina Marga membau,ahi dan mengoordinasikan
a. b. cr (2)
11
:
Seksi Perencanaar, Jalan oan Jembatan Seksi Pembangunan Jaian dan Jembatan
Sek:i Pemellharaan Jalan den Jembatan
Masing-masing Seksi seb'agaimana dimaksud pa.da ayat (1) Cipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung iawab kepada Kepala Bidang Bina Marga. SEKSI PERENCANAAN JATAN DAN JEMBA'fAN Pasal 12
(1)
Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyi;rpkan den melaksanakan kebljakan, penyusunen p!'ero!'am, prosedu.' dan bimbingan teknis bidanq pereneanaan
Jala.n
dan Jen,batan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagainrana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi
;
a-
Melaksanakan dan merryiapkan, perumusan kebiiakan penyusunan pecoman Kriteria dan Prosedur kerfa Bidang Perencanaan Jalan dan Jembatan;
b, c.
Menyusun slstem inf c,rmesi/data base ialan dan jembatan;
d'
Menyusun Program prioritar tahunan, menengah dan jangka paniang penanganan jalan
Melaksanaka.n sun'ei, investigasi, analisa dan evaluasi kinerja i,aringan j.alan dan jembatan kabupaten;
dan ierr,batan kabupaten;
e.
Melakul:an bimbinqan teknis dan monitoring evaluasi bidang ?erencanaan Jalan dan Jembatan;
f. g. h. (3)
Menyiapkan data natistik sesuai bidang tugas; Menyampail:an data statistik kepada Sekretariat; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
Seksi Perencaraan Jala.n dan Jembatan bertanggung iawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Bidang Perencanaan Jalan dan Jembatan. SEKSI PEI'BANGUNAN JATAN DAN JEMBATAN Pasal 13
(1)
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan dan metaksanakan kebiiakan, psnyurunan pedoman, :riteria, prosedur, bimbinqan teknis dan monitoring evaluasi bidang Pernban;unan Jalan dan Jembatan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud peda ayat (1), Seksi Pembangunan Jaian dan Jembata.n menyelenggarakan fungsi
a-
:
h,lelaksanakan darr mer.yiapkan, perumusan kebiiakan penyusunan pedornan Kriteria dan Prosed
u
r keria Penrbang unan Jalan dan,Jem bata n;
b'
Mengawasl, nrerrgenCalikan dan menilai pelaksanaan prograrrl oiCang pembangunan
9
ialan dan fembatan;
c,
Melakukan koq!.dinasi teknis dengan Bidang./seksi lajn yang menyangkut pelaksanaa.n program bidang pembangunan ialan dan jembatan;
d.
Melakukan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi bidang pembangunan .ialan dan Jembatan;
(3)
e'
Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan ialan dan jembatan;
f, g. h.
Menyi;.pkan data statistik sesuai bidang tugas; Menyampaikan data statistik kepada Sekretariat; Melaksarrakan tugas kedinasan rain yang diberikan atasan.
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan bertanggung iawab kepada Kepala Dinas melalu! Kepala Bidang Pembang'rnan Jala.n dan Jembatan. SEKSI PEMETIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Pasal 14
(1)
Seksi Pemeiiharaan Jalan dan Jerrrbatan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanaken kebiiakan, Penyusun.rn pedoman, criteria, prosedur, bimbingan teknis da.n monitoring
evalrrasl
bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagairnana <Jimaksud paca ayat (1), Seksi pemeliharaan jalan dan Jem batrn menyelenggrrakan fungsi :
a-
Melaksanakan dan menyiapkan, perumusan kebiiakan penyusunan perloman Kriteria dan Prosedrrr kerf a Perr:eliharaarr Jalan dan Jembatan;
b'
Mengawasi, mengendatikan dan menrlai pelaksanaan program bideng pemeliharaan ialan dan jembatan;
c' Melakutan koordinasi teknis dengan d.
Bidang/seksi lain yang menyangkut pelaksanaarr
prograrn bidang pemeliharaan ialan dan iembatan; Melakukan blmbingan teknis dan monitc,ring evaluasi bidang Pe,reliharaan Jalan dan Jembatan;
(3)
e'
Menyusun laporan pelaksanaa'n Program dan Legiatan bidenq pemelil,araan ialan dan jembatirn;
f. g. h.
Menyiapkan data statistik sesuai bidang tugas; Menyarrpaikan data statistik kepada Sekretariat; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberix:^n atasan.
Seksi Pemeliharaan ialan dan iembatan bertar,ggung jawab kepada Kepala Dinas melalul Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.
Paragraf BTDANG
(1)
ArR
t.
Bidang SumberdayaAir dipimpirr ole.h Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung iawab kepada Kepala
(2)
4
ryliflrorA
Dinas.
i
Bidang Sumberdaya Air merrpunyai tugas melakukarr perumusan pelaksanaan kebiiakan SDA,
melakukan blmbingan teknis, pemetaan tata rua.rg, inventarisasi, tata alih fungsi, pengelolaan
tata guna dan monitoring evaluasi bidang SumberCaya Air serta penerapan kaedah-kaedah keslnambunoan bldano Sumbardava Alr-
(3)
Untuk melaksanakan tu9a5 sebagaimana dimaksud :ada ayat (1), Bidang Sumberdaya Air menyeleng garakan rungsi
lb.
l0
:
Melaksanakan koord;nas tugas dengan Sekretari:; Dinag
Perumusan kebiiakan teknis pemetaan
tata ruang, inventarisasj, tata alih
fungsi,
pengelolaan tata guna dan monitoring evaruasi bidang Sumberdaya Ai, serta penerapan kaedah -kaedah kesinam bu rr gan
c.
b
idang
Su m be
rdaya Air;
Melaksrnakan kebiiakan teknis pemetaan tata ruang, inventarisasi, tata alih fungsl, pengelolaan t€rta gun€r Can monitoring evaluasi oidang Sumbe;da7a Air serta penerapan kaed ah - kaedalr kesinam bu n gan bidang Su m berdaya,Air;
d.
Penyusunan pedoman, prosedur, kriteria sebagai Menengah pelaksanaan kebiiakaq pengembangan bidang Sumberdaya Air;
e. f. g. h.
Melakukan pembi,raan teknis, monitoring dan evaluasi bidang SumberdayaAir; Melaksanakan acministrasi bidang SumberdayaAir;
Menylapkan Laporan klneria lnstansi pemerintah (LAl(lP) Seruai dengan bidang tt gas; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. Pasal 15
(f) Eidang Sumberdaya Air membawahi dan mengcordinasikan
ab. c (2)
I
Seksi Perencanaan dan Konservasi Seksi ['engelolaan Strrr.berdayaAir Seksi lrigasi dan Tata Guna Air
Masing-masing Seksi sebale-imana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang beradadi ba.wah dan bertirnggung iawab kepada Kepala Bidang sumberdayaAir. SEKSI PERENCANAAN
DAN KONSERVASI
Pasal 17 (1)
Seksi Perencanaan dan Konsen'asi nrempunyai tugas menyiapkar den melaksanakan kebiiakan, Penyutunalt pedoman, criteria, prosedur, bimbingan teknis dan nronitoring evaluasi bldang Perencanaan dan Konserva:.i.
(2)
Untuk melaksanakan tugas;ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Konservasi menyelenggare kan fungsi
a-
:
Melaksanakan dan menyiapkan, permusa'r kebiiakan penyusunan oedoman Kriteria dan Prosedur keria Perencanaan da.n Koniervasi;
b, c. d. e, (3)
Melakukan bimbinga;r teknis dan monitoring evaluasi bidang Perencanaan dan Konseryasi, Menyiapkan data statistik sesuai bidang tugas; Menyampaikan data statistik kepada Sekretariat; Melaksanakan tugas kedinasar, lain yang diber ikan atasan
Seksi Perencanaarr dan Konservasi bertanggung ja.wab kepada Kepala )r,ras
m,:lalui Kepalq
3idang Su,nberdaya Air.
5EKsI PENGETOIAAN 5U M BERDAYA AI R
(1)
Seksi Per,gelolaan s'rmberdaya Air "mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan pedoman, criteria, prosedu!', bimbingan teknis dan monitoring evaluas! bidang Pengelolaan sumberdaya Air.
(2) untuk
melaksanakan tug,ai sebagaimana dima.ksuc] pada ayat sumberdaya Alr menyelengga,akan fungsi :
iL
(l), seksi pengelolaan
MelakraTal:an dan merryiapkan, perumusan kebi;akan penyueunall pedoman K;iter-ia dan Proscdu.- kcria Penqelolaan sumberdaya Air;
b' Mclakukan blmbingan teknis dan monitoring evaluasi bidang pengelolaan c. Menlapkan data statistik sesuai bidang tugas; d. Menyampalkan Jata statistik kepada Sekretariat; e. Melaksanakan tugas xedinasan lain yang diberika n atasan (3)
II
sumber<Jaya Air.
seksi Pengelolaan sumberdaya Air bertanggung iau,ab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sumberdaya Air. SEIiSI IRIGASI DAN TATA GUNA AIR Pasal 19
(1)
seksi lrigas' dan Tata Guna
/ti'
mempunyai tugas merryiapkan dan melaksanakan kebijakan, Penyu3unan pedoman, criteria- pros'rdur, bimbingan teknis dan monitoring evalrrasi bidang lrigasi dan rata Guna l.ir.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sel:si lrigasi dan Tata Guna Air menyelenggarerkan fungsi :
(3)
i'
Melaks:rnakan dan me'ryiapkan, perumusan kebiiakan penyusunan pedoman Kriteria dan Prosedtrr keria lrigasi den Tata Guna Air;
i' k.
Melakukan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi bidanq lrigasi dan Tata Guna Melaksanakan tugas kedinasan rain yang diberikan atasan
A,ir.
seksi lrigasi dan Tata Guna Air bertanggung iawab kepaJa Kepala Dinas melalui Kepalq Bidang Sun, berdaya Air. Paragraf 5 sIDANG CIP'IA KARYA Pasal 20
(1) Bidang Bidang cipta (2)
Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung iawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bidang cipta Kary- r'nempunyai tugas melakukan perumusan pelaksana.an kebijarkan
SDA, melakukan binrbinqan teknis, pemetaan tata ruang, inventarisasi, tata alih fungsi, pengelolaarr tata guna dan monitoring evaluasi bidang Cipta Karya serta penerapan kaedah-
kaedah kesinambunga_n bidang Cipta Karya-
(3) Untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi
al"
sebaqaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang cipta
Karya
:
Melaksanakan koo;dinas tugas dengan Sekru,taris Dinas;
Perumusan kebiiakan teknis Pemetaan tatl ruang, inventarisasi, tata aiih fungsi, pengelolaan tata guna dan monitoring evaluasi bidang Bida:r9 Cipta Karya serta penerapan kaedah-kaedah kesinam bu ngan bid ang Cipta Kary+
c'
Melaksanakan kebiiakan teknis pemetaan
tata ruang,
inventaris,esi,
tata alih
fungsi,
pengelolaan tata guna dan monitoring evaluasi bidang Cipta Karya serta peneraparr kaeda.h-kaedah kesina,n bu ngan bid ang Cipta Kary+
d.
Penyusrrnan pedomarr, prosedur, kriteria sebagai Menengah p,elaksanaan kebiiakan pengembangan bldang Cipta Kar y+
e.
Melakukan pembinaan teknis, nronltoring dan evaluasi bidang Bidang Cipta Karfa;
{
Malrlr.rnoL..^
rjm!aic+--.i
LlJ--^
Lr-l---
ot)--'
9' h.
l
Menyrapkan Lapcran kineria lnstansi pemerintah (LAKIP) Ses,,ai dengan bi6an9 tugas; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
12
:
F
I
Pasal 21
l t
i
(1)
i
Bidang Cipta Karya membawahi dan mengoordinasikan:
1 b. c-
?
!,
(2)
Sckri Percncanaarr Sckrl Teta Bangunan dan perumahan
Sclsi Air Bcrsih dan Penyehatan Lingkungan
Masing-rrasing Scksi sebaqaimana dimaksud pada. ayat (1), di:impin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan benanggtrng iawab kepada K-.para Bidang cipta Karya-
SErS' PEP&NC}T$.ATJ Tasel 12
(.1)
Seksi Perencanaan menrpunyai tugas penyiapkan, perumuran dan pelaksana;.r kebiiakan, pedoman, kriteria dan p'rosedur r€rta pemberian bimbingan teknis dan monitoring bevaluarl di bidang Cipta Karya-
(2) Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksr.rd pad,r
menyeleng garakan fungsi
a b. c. d. e. (3)
ayat ('l), S,eksi Cipta
Karya
:
Penyiapan, Perumutan dan pelaksaan kebiiakan, pedoman, kriteria dan - rosedur kerj+ Pemberlan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Legalitas dan pengujian; Menyi.epkan data statistik sesuai bidang tuqas;
Menyampalkan data rtatistik kepada Sek;etariat; Melak;anakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Seksi Legal:tas dan Pengulian bertanggung iawab kepada Kepala Dinas rnelalui Kepala Bidang Pengawasan.
SEKSI TATA
BANGUNAN DAN PERUMAHAN Pasal23
(1) Seksi Tata
Bangunan dan Perumahan menrpunyai tugas menyiapkan perumrsan dan pela.ksanaa.n kebiiakan, Per.)rusunan pedoman. kriteria, pr,:sedur serta bimbingan teknis Can
evaluasi di bidang Tata Bangunan dan Perumahan.
(2)
Untul: melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tuta Bangunan dan Perumahan menyelen ggarakan fun gsi
a-
:
Menyiapka perumusan dan pelaksaan kebijakan, pen)rusunan pedoman, kriteria, prosedur Bidanq Tata Bangunan dan Perumahan;
b. c. d. e. (3)
Bimbingan Teknis dan penerapan teknoligi di bidang Tata Bangunan dan perumahan;
Menyiirpkan data statistik sesuai bidang tugas; Menyampaikan data statist:k kr:pada Sekretariat; Melaksanakan tugas lain yang
Seksi Tata B"ngtun"n dan Peru'nahan bertanggung iawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Bidang Cipta Karya-
SEKSI AIR BERSIH
t3
DAN PENYEIIATAN LINGKUNGAN pasal 24
sek:i AIr Bersih dan penyehetan Lingkungan mempunyai menyiapkan perumusan dan
(1)
pelaksanaan kebiiakan, penyurLnan pedoman,
kriteri+ prosedur serta bimb,ngan teknis
evalrrasi di bidang Air Bersih dan penyehatan Lingkungan.
untuk melaksanakan tugas sebagaimarra dimaksud pada ayat (1), Seksi Air Bersih
(2)
nyehatan Ling
Pe
a'
icun
gan me nyelcng garakan
fu
ngsi
dan
dan
:
Mernyiapla Ferumusan can petaksaan kebiiakan, penyusunan pedornan, kriteria, prosedur BiCang Alr Bersih dan penyehatan Lingkungan;
b'
Bimbingan Teknls dan penerapan teknoligi
di bidang Air
Bersih den penyehatrn
Lingkungan;
c. d. e. (3)
Menyiapkan data statistii sesuai bidang tugas; Mcnyrmpaikan data stalistik ke pedr Sekretrria,t; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
seksi Air Ber;ih dan Penyehatan !-ingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas meralur Ke pah Bideng Crptr Krrye-
Paragraf 6 BIDANG TATA RUANG pasal 25
(1)
Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada jawab kepada Kepala Dinas.
di bawah dan bertanqgung
(2)
Bidarrg Tata Ruang menrpunyai tugas perumusan dar, pelaksaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, evaluasi di bioang Tata Ruang serta perlindungan dan penerapan teknologl bidang Tata Ruang.
(3)
untuk melaksanakan tugas menyele nggarakan fungsl
a. b'
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Tata
Ruang
:
Melaksanakanr koordinas tugas dengan Sekretaris Dinas;
Perumusan kebijakan
di bidang Tata Ruang,
perrindungan dan penerapan teknorogi
bidang Tata Ruang;
s'
Perumusan evaluasi Bidang Tata- Ruang 4 pelaksanaan monitqriirg berdasar!,,an perda Tata Ruang yang ada dengan implementasi di kawasan tersebut;
d'
Pelaksanaan kebiiakan Perlyusunan pedoman, kriteria, prosedur serta bimbingan teknis dan monitoring eva!uasi di brdano kebersihan dan pemadam kebarraran; Pemberian birnbingan teknis evaluasi di bidang Tata Ruang, perlindungan dan penerapan teknologl bidrrng Tata Ruang;
e' f.
Pelaksanaan Admirri;trasi Bidang Tata Ruang;
9.
Menyiapkan Laporan kinerfa rnstansi pemerintah (LAKIp) sesu:^i dengan bidang cugas; Melaksanakarr tugas lain yang diberikan oleh atasan;
h.
pasal 26 (1)
Bidang Tata Ruang membawa.l-;i dan mengoordinasikan:
a. b. c.
Seksi Penataan dan Penertiban Kawasan dan pemakaman Seksi Kebersihan kotadan penadam Kebakaran Seksi Pengawasan dan pengerrdalian
Masing-masing seksi sebagairnana dimaksud l4 pada ayat (1), dipimpin oreh Kep,1a seksi yang berada di bawah dan b'ertangguncl iawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi darr Konservasi
(2)
Hutan.
SEKSI PENATAAN
DAN PENERTIBAN KAV/ASAN DAN PEMAKAMAN Pa-sal
27
(1)
seksi Penataan dan Penertiban Kawasan dan Pemakaman mempunyai tugas menyiepkan perumusan dan pelaksanaar kebiiakan, penyusunan pedoman, kriteria, prosedur serta bimbingar' teknis dan e'aluasi di bidang Penataan dan penertiba;r Kawasan dan Pemakaman.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimak;ud pada ayat (1r, Seksi Fenataan dan
Penertiban Kawasan dan pemakaman menyelenggarakan fungsi
a'
:
Menyiapka Perumusan dan pelaksaan kebiiakan, penyusunan pedoman, kr.iterria, prosedur Eidang Perrataan dan penertiban Kawasan pemakaman; dan
b'
Bimbingan Teknis dan peuerapan teknoligi di bidang penataan dan penertiban Kawasan dan Pemakaman;
c' d'
Menyiapkan perumusan dan peraksanaan evaruasi Bidang Tata Ruang; Pelaksanaan monitoring evaruasi berdasarkan perda
Tata Ruang yang ada dengan
implementasi di kawasan tersebut;
e' (3)
Melaksanakan tugas kedinasan rain yang diberikan
c
reh atasan.
seksi Penataan dan Penertiban Kawasan dan De'akaman bertanggung iawab kcpada Kepala Dinas rr elalui Kepala Bidang lata Ruang. SEKSI KEBRSIHAN
K.TA DAN PEMAD;\M KEBAIGRAN pasal 2g
(1)
seksi Kebersihan dan Pemadam Kebakaran mempunyai Tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan k.biiakan, P€nYueunan pedoman, kriteria, prosedur serta bimbingan tekr,is dan evaluasi di bidang Kebersihan dan pernadam Kebakaran.
(2)
Untuk melaksanakan tugai sebagai''nana dimaksud pada ayat (1), seksi Kebersihan oan Pemadam Kebakaran menyclenggarakan fungri :
a'
Menyiapka Perumusan dan pelaksaan kebiiakan, penyusunan pedoman, kriteria, prosedur Bidang Kebersihan dan pemadam Kebakaran;
b' Eimbingan Teknis dan Penerapan teknoligi di bidang Kebersiha' dan pemadam Kebakaran;
c. d. e. (3)
Menyiapkan data statistik :;esuai bidang tugas; Menyampaikan data statistik kepada Sekretariat; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
Seksi Kebersihan dan Pemadarn Kebakaran br:rtanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Tata Ruang. SEKSl PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN pasal 29
(i)
Seksi Pengawasan dan pengendalian memprrnyai Tugas menyiapkan perurnusan dan pefaksanaan kebiiakan, penyusunan pedoman, kriteria, prosedtrr serta bimoingan teknis dan evaluasi di bidanq Penqawesan dan penr.^rl:li.^
(2)
15 Untuk melaksanakan tugaq rebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan
Pengendalian Masyarakat nnenye len g g arakan
a.
fu
ngsi
:
Menyiapka perumusan dan pelaksaan kebijakan, penyusunan pedoman, l:riteria" prosedur Bidang Pengawasan dan pengendalian;
b. c,
(3)
Bimbingan Teknis dan penerapan teknorigi di bidang pengawasan dan pergendarian; Menyiapkan data statistik se;uai bldang tugas;
.i:tik kepada
d.
M e nyanr paikan data sta
e.
Melaksa.nakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
Se
kretariat;
seksi Pengawasan dan Pengendalian bertanggung iawab kepada Kepala Diras melalui Kepala
8idang Tata Ruang.
Paragraf 7
UPTD Pasal 30
UFTD adalan Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas membantu Kerrala Dinas daram m,-.laksanakan sebagian tugas teknis Dinas. Pa",al 31
(i)'
UPTD ciipin'pin oieh seorang Kepaia UPTD yang beracja cjibawah langsung kepada Kepala Dinas.
(2)' untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucr pada pasar 31,
ian bertanggung iawab
uprD
menyelenggarakan
f,.tngsi :
a- Memba'tu Kepara r)inas daram bidang tugas teknis tertentu ; b. Pendataan dan identifikas, kegiatan prograh diwilayah keriany;r; c. Perumugan perencanaan prograrn Dinas pekeriaan Umum; d. Penyusunan target bidang tugas Dinas pekerjaan tJmum; e. Penyediaan indtroduksi serta demplot untuk dikembangkan
kepada wilayah keria Dina3
Pekeriaan Umum;
f. Melakukan pembinaan teknis dan monitoring serta evaluasi g'
pelaksanaan prograrn diwilayair kerf anya mesing_masing ; Menyiapkan laporan peraksana prograr,r diwirayah kerianya masing-masing ; Pasal 32
Pcmbcntukan UPTD lingkuo Dinrr Pckcriaan umum mcliputi wilayah keria pada masing-masing kecamatan.
uprD
Kac:,ma.trn yeng mcmpunyer
BAB III
KETOMPOK JABATAN FUNGSIONAL pasal 33 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas can fungsi sesuai dengan j,rbatan fungsional masing -masin g berdasarkan peraturan perundang-u nd angan.
(2)
l(elornpok Ja-bat,en F'rngsiorral sebagaiman dimaksuc pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelornpok yang ditunjuk oleh Bupeti berada di bawah dan bertanggung iawab kepada Kepala Unit Keria masing_rnasing.
pasar
16
3/.
(1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari seiumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kolompok seruei dengen bidang keahliannya_
(2)
Jumlah Jabatan Fungslonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), .citentrrkan be.dasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan ieniang Jabatan Fungsional sebagaimana dima :sud pada ayat (1), diatur sesuai d e n9 an ketentuan peratura.n peru ndan -u g ndan gan.
(4)
Pembrnaan terhadap Peiabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan p€raturan perundang _undangan. BAB IV
TATA KER'A Pasa 35 Dajam melal<sanaj
dar horizontaj ba,k
dalam
lingkungan masing-masing mauPun antar satuan orgarrisasi tain sesuai dengan tugasnya. Pasal 36
(1)
Setiap Pimpinan satu:ur organisasi dalam lingkungan Dinas bertarrggungiawab dalarn memimpin, mengkoordinasikan drn memberikan bimbingan serta petuniuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugar bawahannva
masinq-masing.
i
(2) setiap Pimpinan
Satuan organisasi waiih, mengikuti dan mematuhi oetunjuk-petunjuk dan bertanggungiawab pada atasan masing masing serta menyampaikan laporan tepat
padq
waktunya-
(3) Dalam menyalnPaikan laporan
masin,o-masing kepada atasan, ternbusan laporan da,oa1 disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinr yang secara fungsional mempunyai hubungan keria-
(4)
Setiap lapo"an yang diterima oleh Pimpinan Satuar. Qrganisasi dar! bawaha-n wa;ib -diolah dan dipergunaken sebagai bahan Penyusunan laporan lebih laniut dan dijadrkan bahan untuk memberikar petuniuk kepada bawahan. Pasal 37
Atas daser pertimbangan daya gtrna dan hasil guna, m:sing_masing peiabat dalanr lingkungan Dinas
dapat mendelegasikan kewei angan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai ketentuan peratirran p eru nciang - u nd an9an. BA,B
VI
KEPEGAWAIAN asal 38
Jenjarrg jabatan dan kepangkatan sert,a susunan kepeg.rwaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan p erund an g3u nd an gan, Pasal 49
Kepala Dinas, sekretaris, Kepara Bidang, Kepara subbagian, Kepara seksi, Kepala IJPTD, dan ;(oordinator Kelompok Jabatan Funqsi<.rnal di linqkunqan Dinas dianqkat dan Ciberhentika;r oleh Bu pati sesuai den gan peraturan pe ru nd an g - u ndangan.
r,.$
"
1i .t,is!+i$*,r':tr&b 4s.*fil$tfll
&4{
l7
BABVII KETENTUAN uiIN.LAIN Pasal 40
Bagan Struktur organisari Dinas Pekeriaan Umum a
BABVIII PENUTUP Pasal /'1
Hal-hal lain mengenai pelaksanaan teknis peraturan ini diatur dengan Keputusan Bupati. Pasal 42
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengunc anqanrrya
dalam berita
Kabupaten Dompu.
Ditetapkan
I
di Dompu
Diundangkan di Dompu pada tanggal /STanuari 2010
W;M; DRS. H. ZAENAL ARIFIN HIR NlP. 1 9551 231 1 980031288
BERITA DNERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR....."
Daerah
t
:oG o
zlrl
I
g'
Ff
3eil
IHil
--
3el
P<6 EEg o.zr:
J
t
i
33 lE
)
7a ?< fr'{
F.
= -o
UJ
E
:< ut
t
,
E
rnd
,s
II Y.taJ arZ I wq:z
II
lDlII
I I
A
'a5 ;I ur9
Eg p.<
I
ES o-\
rl6
tt
o
'ast cS
Il>
o
z
o
i i
I
o-
vlrJ
E.
t!
t
CT
@
J @E
ra )'
Y<
ai 1<
r ts
ac)
ogg (D
@ A'<
u.J CO
=o (9
E
u,
:) o
zUJ
o-
EI i3l
l;irl
t9t
lsi t-l'
o
$*
I
-
(9c
Eig
3s 65
i
I
i
I I I
358
*#H trcl
qxs m
j o-
q
= t'
z\
Hfi
(9
ffi
d
z
z o
i=
z
3E
--< V)>F Yi< r,! > dl s);>=
3:
J_ 4Z
p5
?q T
H
:= uJ
UI
o-
\
= z
tr)
E
tr lr.
o
