PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR
07
TAHUN 2006
TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, KECAMATAN DAN KELURAHAN BUPATI DOMPU Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
6. 7. 8. 9.
bahwa sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 tahun 2006 tentang pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dompu, maka perlu ditindak lanjuti ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompu tentang Rincian RincianTugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan; Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran NegaraI Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 125 ) Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Dompu nomor tahun 2006 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dompu beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan atau kepada Instansi Vertikal diwilayah tertentu;
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten / Kota dan atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Dompu; 8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Dompu;
9. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu;
10. Organisasi Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu yang bertanggung jawab penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Kepada
Kepala
Daerah
dalam
rangka
11. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; 12. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan atau daerah kota dibawah Kecamatan.
BAB II STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 2 Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris dan lima seksi serta kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 3 1. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : a. Camat b. Sekretaris c. Seksi Pemerintahan d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum e. Seksi Ekonomi Pembangunan f. Seksi Kesejahtraan sosial g. Seksi Pelayanan Umum h. Kelompok Jabatan Fungsional 2.
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran satu Peraturan Bupati ini BAB III RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama CAMAT
Pasal 4 1. Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan Otonomi Daerah sesuai krakteristik Wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundangan;
2. Pelimpahan Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati;
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi : a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum; e. Membina Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan atau Kelurahan; f. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan; g. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan diwilayah Kecamatan.
4. Camat menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab Kepada Bupati memlalui Sekretaris Daerah;
5. Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Camat.
Bagian Kedua SEKRETARIS KECAMATAN
Pasal 5 1.
Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemeritahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat/Aparatur Kecamatan.
2.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana, pengendalian pelaporan dan mengevaluasi pelaksanaan kecamatan; b. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan yaitu penyusunan anggaran penata usahaan dan menyusun pertanggung jawaban keuangan; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat. Bagian Ketiga
SEKSI PEMERINTAHAN Pasal 6 1.
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan.
2.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penyusunan Program dan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan; b. Penyusunan program dan pembinaan administrasi dibidang pertanahan/perijinan; c. Penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
d.
Penyusunan program dan pembinaan sosial politik, idologi negara dan kesatuan bangsa dan kemasyarakatan; e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihanan/Pilkada umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Pengkoordinasian UPTD/Instansi tingkat kecamatan; g. Penyiapan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa dan anggota BPD diwilayah kerjanya; h. Pembinaan terhadap Panitia Pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.
Bagian Keempat SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
Pasal 7 1. seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. 2.
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi: a. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat; b. Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan diwilayah kerjanya; c. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; d. Penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar Desa/Kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat. Bagian Kelima SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Pasal 8
1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Ekonomi dan Pembangunan. 2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi: a. Perencanaan, Pengkoordinasian, Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan Pembangunan diwilayah kerjanya; b. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan prasarana Desa/Kelurahan dan pengembangan Perekonomian Desa/Kelurahan. c. Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan serta pelaporan langkahlangkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; d. Pembantuan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak-pajak lainnya diwilayah kerjanya;
e.
Pembinaan, pengembangan serta pemantauan terhadap perkembangan perindustrian dan perdagangan, Pertambangan dan Energi, Perkoperasian, UKM dan golongan Ekonomi lemah; f. Pengkoordinasian program peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan; g. Pengkoordinasian pelaksanaan Pembanguan swadaya masyarakat; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.
Bagian keenam SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 9 1.
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelesaikan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.
2.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar ; b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program Pendidikan, agama, Generasi Muda, Keolahragaan, Kebudayaan, Kepramukaan serta peranan wanita; c. Pembinaan dan Pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, fasilitasi penyelenggaraan sarana dan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana; d. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, Narkotika, Psikotropika, Zat ediaktif dan bahan berbahaya lainnya; e. Pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat; f. Pengawasan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat; g. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan penanggulangan masalah social lainnya; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.
Bagian Ketujuh SEKSI PELAYANAN UMUM Pasal 10 1.
seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum.
2.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Seksi Pelayanan Umum mempunyai Fungsi : a. Penyusunan progran dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan dan inventarisasi kekayaan Desa/Kelurahan; b.Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi;
c. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasana fisik Pelayanan Umum; d.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat. BAB IV STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN Pasal 11 1. Susunan Oranisasi Kelurahan terdiri dari; a. Unsur pimpinan adalah Kepala Kelurahan; b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretaris Kelurahan; c. Unsur pelaksana adalah Seksi, terdiri dari : 1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 3. Seksi Ekonomi Pembangunan; 4. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum. 3.
Bagan Struktur Oranisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. BAB V RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Lurah Pasal 12
1.
Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah kebutuhan kebutuhan dan tugas Pemerintahan dan lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan.
2.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
3.
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelengarakan tugas umum Pemerintahan meliputi : a. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan ; b. Pemberdayaan Masyarakat; c. Pelayanan Masyarakat; d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban umum; e. Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
4.
Lurah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), dibantu oleh Perangkat Kelurahan;
5.
Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggung jawab kepada Lurah . SEKRETARIS KELURAHAN Pasal 13
Lurah juga
1.
Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan da memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kelurahan;
2.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana, pengendalian pelaporan dan mengevaluasi pelaksanaan program ditingkat Kelurahan; b. Penyelenggaraan urusan administrasi Keuangan yaitu menyusun anggaran, penatausahaan dari penyusunan pertanggung jawaban keuangan; Menyelenggarakan urusan umum yang meliputi surat menyurat, c. kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kelurahan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
SEKSI PEMERINTAHAN Pasal 14 1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan; 2.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum ditingkat Kelurahan; b. Penyelenggarakan administrasi pertanahan/ keagrariaan; c. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil; d. Penyiapan dan Penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Pasal 15 1. Seksi Ketentraman dan Keteriban mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum; 2. Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Ketentraman dan Keteriban umum mempuyai fungsi: a. Pembinaan keteriban dan ketentraman kemasyarakatan; b. Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
c.
Pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengamanan swakarsa masyarakat ditingkat lingkungan; d. Pelaksaan pembinaan kerukunan hidup inter dan antar umat beragam; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
SEKSI EONOMI DAN PEMBANGUNAN Pasal 16 1.
Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyiapan bahan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan;
2.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. Perencanaan, Pengkoordinasian, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan diwilayah Kelurahan; b. Pelaksanaan Fasilitasi pembangunan prasarana dan pengembangan perekonomian kelurahan; c. Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan serta Pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; d. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak lainnya dilingkungan wilayah kerjanya Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian, Perdagangan, e. Pertambangan/galian C, Koperasi, UKM dan golongan ekonomi lemah; f. Pembinaan, pembangunan serta pemantauan kegiatan; g. Peningkatan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah.
SEKSI KESRA DAN PELAYANAN UMUM Pasal 17 1.
Seksi kesra dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesra dan Pelayanan Umum;
2.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kesra dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi : a. Pendataan terhadap anak usia sekolah, sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pendidikan; b. Pembinaan dan pengawasan terhadap generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta agama dan kemasyarakatan lain;
c.
Pelaksanaan program kegiatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, sesuai program instansi terkait; d. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam, penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan , keindahan, pertamanan dan sanitasi. e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah.
Bagian Kedua TATA KERJA Pasal 18 Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Lurah, Para Kepala Seksi dan Kelompok Jabtan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, intregrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pasal 19 Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yangdiperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Pasal 20 Setiap Pimpinan Satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi Petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan. BAB VI ESELONERING Pasal 21 1. Camat adalah Jabatan Eselon III.a 2. Sekretaris Kecamatan, Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan adalah Eselon IV.a 3. Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah Eselon IV.b BAB VII HUBUNGAN KERJA Pasal 22
1.
Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi Teknis Fungsional dan Teknis Oprasional;
2.
Hubungan Kerja Kecamatan dengan instansi fertikal wilayah diwilayah kerjanya bersifat koordinasi Tenknis Fungsional;
3.
Hubungan Kerja Kecamatan dengan Pemerintahan Desa berifat koordinasi dan Fasilitas;
4. Hubungan Kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat Hirarki.
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23
1.
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan;
2.
Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
BAB IX KEUANGAN Pasal 24
1.
Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pada Jabatan lingkup Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang Sah;
2. Alokasi anggaran Kecamatan dan Kelurahan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah serta Fariabel-fariabel penentu antara lain; a. Besarnya Kewenangan yang dilimpahkan; b. Jumlah Penduduk; c. Kepadatan Penduduk; d. Luas Wilayah; e. Kondisi Geografis / Karakteristik Wilayah; f. Jenis Volume Pelayanan 3. Tata Cara Perhitungan Anggaran Kecamatan dan Kelurahan diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB X PENUTUP Pasal 25
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut degan Keputusan Bupati. Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam berita Daerah Kabupaten Dompu. Ditetapakan di Dompu Pada Tanggal 24 Agustus 2006
BUPATI DOMPU Plt. BUPATI DOMPU, TTD SAIFURRAHMAN SALMAN Diundangkan di Dompu Pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH TTD ( DRS. ZAENAL ARIFIN HIR ) Nip. 610 007 235
