BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 93 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka perlu mengatur rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kelurahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 1
9. 10.
11. 12.
13.
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 ); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Bupati adalah Bupati Kebumen. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten. 5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan. 6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
2
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Lurah mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; b. pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat; c. pembinaan bidang sosial kemasyarakatan; d. pembinaan di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; e. pembinaan di bidang ekonomi dan koperasi; f. pelayanan masyarakat; g. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; h. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; i. pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan j. mengkoordinasikan penanganan bencana di wilayahnya. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 (1) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Lurah. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4 Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah di bidang pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruah satuan organisasi perangkat kelurahan. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas-tugas Seksi; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah; c. pengelolaan administrasi keuangan; 3
d. e. f. g. h.
pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian; pelaksanaan urusan tata usaha umum, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga; pengkoordinasian penyusunan laporan; penyiapan rapat-rapat dinas, upacara dan penerimaan tamu; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan Pasal 6
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas untuk membantu Lurah dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pemerintahan; b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; c. pengumpulan bahan, pengolahan dan pengevaluasian data di bidang pemerintahan; d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosial politik; e. pengumpulan bahan, pelaksanaan pembinaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan; f. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan koordinasi instansi di wilayah kerja kelurahan; g. fasilitasi proses pencalonan, pengangkatan, pemberhentian kelembagaan yang ada di kelurahan; h. pelaksanaan penyelenggaran administrasi pertanahan dan membantu penarikan pajak dan retribusi daerah; i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum; j. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pasal 8 Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk menyusun rencana dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang ketentraman dan ketertiban. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman serta ketertiban umum; b. pelaksanaan pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya di kelurahan; c. pelaksanaan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kelurahan; 4
d. penanganan bencana alam dan bencana sosial; e. pelaksanaan dan pemfasilitasian kegiatan pembinaan integrasi dan kesatuan bangsa; f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, kegiatan sosial politik, pembinaan idiologi negara, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat dan pembinaan kewarganegaraan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pasal 10 Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penyusunan program pemberdayaan masyarakat; b. pelaksanaan pengkoordinasian dan melaksanakan upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat; c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosial ekonomi dan budaya; d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengelolaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah; e. pelaksanaan fasilitasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan; f. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Pasal 12 Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk menyusun rencana, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penyusunan program pelayanan umum dan kesejahteraan sosial; b. pelaksanaan pemberian pelayanan informasi pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan konsultatif masyarakat; c. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mencakup bidang tugasnya; d. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan; e. fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; f. fasilitasi penanganan bencana alam dan bencana sosial; g. pelaksanaan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan umum dan kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
5
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB IV TATA KERJA Pasal 14 Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Kelurahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pasal 15 (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Kelurahan wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Kelurahan bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 BUPATI KEBUMEN,
RUSTRININGSIH
6
