BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 81 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, maka perlu mengatur rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 1
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 ); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Bupati adalah Bupati Kebumen. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. 4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen. 6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
2
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi: a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah; b. pelaksanaan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah d. pelaksanaan penyiapan dan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian dan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; f. pelaksanaan penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; g. pelaksanaan penyiapan dan penetapan kenaikan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawaian Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; h. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah; i. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah; j. pelaksanaan penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara; k. pelaksanaan pembinaan di bidang pedidikan dan pelatihan; l. pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan diklat struktural, diklat teknis dan fungsional; m. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 (1) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Bidang merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 3
(6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 5 Kepala Badan mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Badan Kepegawaian Daerah. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi: a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program/kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan. (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan organisasi, tata laksana dan administrasi di bidang kepegawaian.
4
Bagian Keempat Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai Pasal 9 Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan, penyusunan kebijakan perencanaan pegawai, formasi pegawai, pengembangan karier pegawai, perekrutan tenaga kontrak dan Calon Pegawai Negeri Sipil, pembinaan mental dan spiritual pegawai serta memproses administrasi izin belajar, tugas belajar, izin penggunaan gelar, pemberian penghargaan dan tanda jasa, mengumpulkan bahan pembinaan kedudukan perkembangan pegawai dan peraturan di bidang kepegawaian, meningkatkan kesejahteraan pegawai, melaksanakan pembinaan karier jabatan fungsional serta pelaksanaan penyelesaian izin perkawinan/perceraian, sengketa kepegawaian dan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pengembangan dan pembinaan pegawai; b. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan karier pegawai, izin belajar, tugas belajar, izin penggunaan gelar/tanda jasa dan pemberian penghargaan/tanda jasa; c. pengolahan dan pemeliharaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai, formasi pegawai dan kartu status kepegawaian; d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; e. pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan pembinaan karier jabatan fungsional; f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan pelaporan pegawai; g. pelaksanaan pemrosesan dan penyelesaian sengketa kepegawaian; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 11 (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, melaksanakan kebijakan perencanaan pegawai, formasi pegawai, pengembangan karier pegawai, perekrutan tenaga kontrak dan Calon Pegawai Negeri Sipil, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), memproses kartu status kepegawaian serta memproses administrasi izin belajar, tugas belajar, izin penggunaan gelar, pemberian penghargaan dan tanda jasa berdasarkan peraturan yang berlaku guna pengembangan karier dan kinerja pegawai. (2) Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan peraturan di bidang kepegawaian, pembinaan mental spiritual pegawai, meningkatkan kesejahteraan pegawai serta melaksanakan pembinaan karier jabatan fungsional, pemrosesan administrasi izin perceraian, sengketa kepegawaian dan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan yang berlaku, mengelola tata naskah kepegawaian dan mengelola data pegawai.
5
Bagian Kelima Bidang Mutasi Pasal 12 Bidang Mutasi mempunyai tugas untuk menyusun rencana dan program kegiatan serta pengelolaan administrasi kepangkatan, gaji berkala, mutasi, jabatan struktural dan pensiun pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Mutasi mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang mutasi; b. pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan pembinaan karier jabatan struktural; c. pelaksanaan pengolahan dan pemrosesan administrasi kepangkatan, gaji dan pensiun pegawai; d. pelaksanaan pemrosesan dan penyelesaian mutasi pegawai; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Sub Bidang Kenaikan Pangkat dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan serta memproses administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan alih tempat tugas pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sub Bidang Jabatan Struktural dan Pensiun mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan serta mengelola administrasi karier jabatan struktural dan pensiun pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keenam Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pasal 15 Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas untuk melaksanaan penyusunan rencana dan program penetapan kebutuhan diklat Pegawai Negeri Sipil Daerah serta penyelenggaraan diklat aparatur/kepegawaian dan diklat pra jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program penetapan kebutuhan diklat Pegawai Negeri Sipil Daerah; b. pelaksanaan penyiapan bahan dan perencanaan penyelenggaraan Diklat Struktural; c. pelaksanaan penyiapan bahan dan perencanaan penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional; d. pelaksanaan penyelenggaraan diklat struktural, teknis dan fungsional serta diklat pra jabatan. e. pelaksanaan penyiapan bahan penyelenggaraan diklat antar lembaga; 6
f. pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan dan pelatihan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 17 (1) Sub Bidang Diklat Struktural mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan serta menyelenggarakan diklat struktural sesuai dengan program, kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan serta menyelenggarakan diklat teknis, fungsional dan hubungan antar lembaga sesuai dengan program, kebutuhan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 18 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 19 (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 BUPATI KEBUMEN, ttd RUSTRININGSIH
Diundangkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
SUROSO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008 NOMOR 81
8
