BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 87 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, maka perlu mengatur rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
1
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 ); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Bupati adalah Bupati Kebumen. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. 4. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen. 5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen. 6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. 2
8. 9. 10.
11. 12.
13. 14.
15.
16. 17.
18.
19.
20.
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui kegiatan perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengawasan, dan pemeliharaan. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain. Sumber Daya adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B 3 adalah setiap bahan yang karena sifat, konsentrasi dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lain. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya di singkat UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah suatu dokumen lingkungan hidup dalam bentuk paling sederhana yang dibuat oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dampaknya terhadap lingkungan hidup sangat kecil dan tidak wajib AMDAL maupun UKL-UPL.
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
3
Pasal 3 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a. pelaksanan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; b. penyusunan rencana dan program bidang lingkungan hidup; c. pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup; d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup; e. menfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam pengendalian dampak lingkungan; f. penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup; g. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup, penelitian-penelitian, pengembangan sistem informasi lingkungan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang pengelolaan lingkungan hidup; h. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian pedoman, pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam upaya pengendalian dampak lngkungan; i. pelaksanaan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Lingkungan Hidup; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 (1) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu Kepala Kantor yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. (3) Seksi merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
Bagian Kedua Kepala Kantor Pasal 5 Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup.
4
Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha Pasal 6 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian kepada semua unsur dalam lingkungan Kantor Lingkungan Hidup. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Seksi Pengendalian Dampak dan Kelestarian Lingkungan Pasal 8 Seksi Pengendalian Dampak dan Kelestarian Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara, tanah dan air, pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah, melaksanakan upaya penataan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam dokumen AMDAL, menerapkan dan penegakkan hukum lingkungan, fasilitasi penyelesaian kasus lingkungan hidup, pengawasan penerapan baku mutu lingkungan hidup serta melakukan pengendalian tata ruang melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Pengendalian Dampak dan Kelestarian Lingkungan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program kerja pengendalian dampak dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemantauan, pengawasan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; c. perumusan kebijakan teknis pemberian pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup; d. pelestarian dan perlindungan flora dan fauna identitas daerah, melindungi ekosistem dan habitat khusus seperti kawasan lindung, cagar alam dan kawasan karst; e. pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman dan hewan, pengaturan pemanfaatan keanekaragaman hayati eksitu dan insitu; f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah; 5
g. penerapan dan penegakan hukum lingkungan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat/Provinsi serta melaksanakan fasilitasi penyelesaian kasus lingkungan; h. pelaksanaan pengawasan penerapan baku mutu lingkungan dari hasil kajian lingkungan; i. pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengendalian pencemaran, pemanasan global dan konsumsi zat perusak ozon, penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan dampak deposisi asam; j. pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia; k. pembuatan perjanjian inter kabupaten di bidang pengendalian dampak lingkungan; l. penetapan kelas air, pengaturan pengelolaan kualitas air, koordinasi dan pengendalian pencemaran air; m. penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya; n. pengawasan atas pengendalian kerusakan hutan, lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak pada lingkungan hidup; o. pengawasan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup; p. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, UKL-UPL atau SPPL; q. pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara, sumber bergerak dan tidak bergerak; r. pengawasan penataan pengelolaan dan pemanfaatan B 3 dan/atau limbah B 3; s. rekomendasi dan izin pengumpulan limbah B 3; t. pembinaan, pegawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair; u. pengaturan pengendalian pencemaran wilayah pesisir dan laut; v. penanggulangan pencemaran lingkungan akibat bencana dan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat; w. penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim; dan x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pasal 10 Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan peningkatan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup, melakukan penyusunan, pengelolaan dan pendayagunaan sistem informasi lingkungan, menginventarisir dan mengolah data, melaksanakan pengkajian terhadap konsep pembangunan berkelanjutan yang berpengaruh terhadap sumber daya alam, melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan serta pelatihan teknis lingkungan hidup, pembinaan, penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pengembangan pola kemitraan pengelolaan lingkungan hidup serta mengembangkan kemampuan pengendalian pencemaran dengan teknologi dan metodologi yang tersedia.
6
Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja peningkatan kapasitas lingkungan hidup; b. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, penyuluhan dan pengembangan kelembagaan kader serta masyarakat peduli lingkungan hidup; c. inventarisasi, evaluasi potensi dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; d. penetapan kurikulum/materi ajar tambahan dan pengembangan pembelajaran di bidang lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan permasalahan daerah; e. pembinaan, penyuluhan dan pelatihan penerapan standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup; f. pembinaan dan penetapan spesies langka yang dilindungi dan sumber daya genetika di daerah; g. peningkatan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan, uji coba dan penerapan teknologi ramah lingkungan; h. pelaksanaan koordinasi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengendalian pencemaran; i. pelaksanaan kajian dan kegiatan yang dapat mengurangi dampak emisi dari aktifitas penggunaan bahan bakar, transportasi, industri dan lain-lain terhadap kualitas udara; j. koordinasi dalam perencanaan konservasi, keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam; k. penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup, sesuai permasalahan lingkungan hidup; dan l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsinya. Bagian Keenam Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup Pasal 12 Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan kondisi lingkungan, pemantauan pelaksanaan RKL-RPL, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam upaya pemulihan kualitas lingkungan serta pengembangan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan sumber daya alam. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja kegiatan pemulihan kualitas lingkungan hidup; b. pemantauan dan pengamanan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hidup; c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi merusak lingkungan; d. pemantauan dan pengamanan terhadap perdagangan spesies flora dan fauna langka/dilindungi; e. pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan; f. pelaksanaan upaya pemulihan kualitas lingkungan pada daerah atau kawasan yang mengalami kerusakan lingkungan; 7
g. pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian inter kabupaten di bidang pengendalian dampak lingkungan; h. pengaturan pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan laut serta penetapan lokasi pengelolaan konservasi laut; i. koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; j. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; k. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keaneragaman hayati; l. koordinasi, penanggulangan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak terhadap lingkungan hidup; m. pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; n. penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana lingkungan dan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana lingkungan; o. penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan; p. penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati; q. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; r. pemulihan lahan dan/atau tanah akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan; dan s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsinya. BAB IV TATA KERJA Pasal 14 Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 15 (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Kantor Lingkungan Hidup wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Kantor Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
8
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 BUPATI KEBUMEN, ttd RUSTRININGSIH Diundangkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
SUROSO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008 NOMOR 87
9
