BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 77 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu mengatur rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
5.
6. 7.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.
9.
10. 11. 12. 13.
14.
15.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Bupati adalah Bupati Kebumen. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
2
5. 6. 7.
8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 23. 24.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. Direktorat Jendral adalah Direktorat Jendral yang bidang tugasnya meliputi Administrasi Kependudukan. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas Surat Keterangan Kependudukan. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjafi tinggal tetap. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha 3
25. 26. 27. 28.
29. 30. 31.
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk selain Dokumen Kependudukan. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara kabupaten/kota dan Instansi Pelaksana. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan, pencatatan sipil serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
4
Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; b. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; c. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; d. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan data kependudukan dan pencatatan sipil; e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan dan penyajian data penduduk; f. pelaksanaan tugas khusus pengusulan pengguna Hak Akses Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tingkat Kabupaten dan Kecamatan pada Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri, menerima dan mendistribusikan usulan yang disetujui; g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Dinas; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5
Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; b. pengelolaan administrasi keuangan; c. pengelolaan administrasi kepegawaian; d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan. (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan organisasi, tata laksana dan administrasi di bidang kepegawaian. Bagian Keempat Bidang Kependudukan Pasal 9 Bidang Kependudukan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program bidang kependudukan, pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan setiap kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan serta pelaksanaan tugas khusus mengawasi proses entry data pendaftaran penduduk Warga Negara Asing.
6
Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kependudukan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program bidang kependudukan; b. pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi pelayanan pendaftaran peristiwa Kependudukan dan pencatat Peristiwa Penting; c. pelaksanaan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi atas penyelenggaraan pelayanan Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting; e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; f. pelaksanaan pemberian persetujuan pencetakan dokumen dan mengendalikan operator; g. pelaksanaan pengarahan dan mengawasi kinerja operator; h. pelaksanaan pelaporan ke Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan apabila terjadi kerusakan sistem administrasi kependudukan; i. pelaksanaan pengaktifan kembali Hak Akses yang bermasalah; j. pelaksanaan penerbitan Dokumen Kependudukan; k. pelaksanaan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk; l. pelaksanaan pengecekan ketersediaan blanko dan dokumen, serta pendistribusian dokumen kependudukan ke kecamatan-kecamatan di wilayah Daerah; dan m. pelaksanaan pemberian persetujuan perubahan biodata penduduk Warga Negara Asing. Pasal 11 (1) Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, meliputi pelaksanaan pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting lain yang berhubungan dengan pindah datang, perubahan alamat, dan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan, keterangan kependudukan, melaksanakan pembinaan dan sosialisasi atas penyelenggaraan pelayanan Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting serta melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk/pencatatan biodatanya. (2) Seksi Mutasi Penduduk mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan pencatatan mutasi penduduk yang meliputi pencatatan setiap kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap perubahan penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk atas perubahan yang dialaminya tersebut serta menerbitkan surat dan kartu kependudukan berdasarkan laporan penduduk atas perubahan peristiwa kependudukan yang dialaminya. Bagian Kelima Bidang Pencatatan Sipil Pasal 12 Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang pencatatan sipil meliputi : pelaksanaan pencatatan atas 7
peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak atau pencatatan Peristiwa Penting pada Register Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian non muslim, Pengakuan dan Pengesahan Anak berdasar atas Putusan Peradilan yang berwenang (yang terjadi baik di wilayah Daerah maupun di luar wilayah Daerah, yang melampaui batas waktu maupun tidak), menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian non-muslim, Pengakuan dan Pengesahan Anak, menyimpan dan mengelola setiap hasil pencatatan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencatat setiap perubahan pada peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang bersangkutan, menerbitkan Kutipan Akta atas perubahan sebagaimana dilaporkan oleh penduduk tersebut, melaksanakan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan serta menerima data hasil pencatatan peristiwa perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam serta melaksanakan tugas khusus mengawasi proses entry data catatan sipil. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program bidang Pencatatan Sipil; b. penyusunan kebijakan perencanaan dan pengembangan sistem pencatatan sipil; c. penyelenggaraan koordinasi pelayanan pendaftaran dan pencatatan Peristiwa Penting (lahir, mati, kawin dan cerai non-muslim, pengakuan dan pengesahan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku); d. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi atas penyelenggaraan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting; f. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Pencatatan Sipil; g. pemberian persetujuan perubahan data catatan sipil serta pencetakan dokumen catatan sipil; h. pengendalian, pengarahan dan pengawasan tugas dan kinerja operator; i. pelaksanaan pelaporan ke Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan apabila terjadi kerusakan sistem administrasi kependudukan; j. pelaksanaan pengaktifan kembali Hak Akses yang bermasalah; k. pelaksanaan penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil; dan l. pelaksanaan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pencatatan Sipil.
Pasal 14 (1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program melaksanaan pembinaan dan sosialisasi atas penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, melaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian, melaksanaan verifikasi dan validasi data dan informasi yang di sampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan Kelahiran dan Kematian serta melaksanakan penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang berkaitan daengan Kelahiran dan Kematian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Seksi Pencatatan Sipil Lainnya mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, melaksanakan pembinaan dan sosialisasi atas penyelenggaraan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian non muslim, melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Pencatatan Sipil yang berkait dengan 8
perkawinan dan perceraian non-muslim, melaksankan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pencatatan Sipil yang berkait dengan Perkawinan dan Perceraian non-muslim melaksanakan penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang berkait dengan perkawinan dan perceraian non muslim berdasarkan peraturan perundang-ndangan yang berlaku, melaksanakan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama berkait dengan pelaksanaan perkawinan dan perceraian penduduk yang beragama Islam, menyusun dan mengelola data hasil koordinasi dengan Kantor Urusan Agama tersebut sebagai dasar pencatatan Peristiwa Penting yang bersangkutan, melaksanakan pembinaan dan sosialisasi atas penyelenggaraan pelayanan pencatatan pengakuan dan pengesahan anak, melaksanakan kegiatan Pengakuan dan Pengesahan Anak, melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang Administrasi Pencatatan Sipil yang berkait dengan Pengakuan dan Pengesahan Anak, melaksanakan varifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pencatatan Sipil yang berkait dengan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta melaksanakan penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang berkait dengan Pengakuan dan Pengesahan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keenam Bidang Informasi dan Pengelolaan Data Kependudukan Pasal 15 Bidang Informasi dan Pengelolaan Data Kependudukan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program bidang informasi dan pengolahan data penduduk, perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan data elektronik/teknologi informasi yang berkaitan dengan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya berdasar Sistem Informasi Administrasi Kependudukan serta melaksanakan pengelolaan teknis manajemen dan pendayagunaan teknologi informasi, pengelolaan multimedia serta manajemen database kependudukan melalui pengembangan dan pendayagunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Informasi dan Pengelolaan Data Kependudukan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program bidang informasi dan pengolahan data; b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan non teknis dalam pengembangan sistem komputerisasi/telematika, multimedia dan manajemen database kependudukan berdasar Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; c. pelaksanaan penetapan standar, prosedur dan analisa pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang berbasis teknologi informasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; d. pelaksanaan pengelolaan database kependudukan berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang mencakup proses pengumpulan data penduduk, pemilahan, pemasukan, analisa, verifikasi, pelaporan, pemutakhiran data penduduk dan pengintegrasian database kependudukan; e. pelaksanaan pelayanan publik yang berbasis teknnologi informasi berdasar Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; f. pelaksanaan pengelolaan database kependudukan dengan sistem on-line maupun offline; g. pelaksanaan bimbingan teknis secara terstruktur dan terpadu dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya pengelolaan system komputerisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan 9
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 17 (1) Seksi Sarana Prasarana dan Pengelolaan Data Kependudukan mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, melaksanakan penyusunan dan penetapan standar, prosedur dan analisa database kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan online maupun off line dalam rangka penyediaan informasi publik maupun untuk kepentingan internal pemerintah daerah yang mencakup proses pengumpulan data, pemilahan, pemasukan, analisa, verifikasi, pelaporan serta pemutakhiran data penduduk, pengendalian dan penyajian informasi data kependudukan secara selektif, pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komputer, perlengkapan serta penanganan permasalahan teknis yang terkait dengan teknologi informasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan online maupun off line. (2) Seksi Informasi, Statistik dan Penyuluhan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan, melakukan pengendalian dan penyajian informasi data kependudukan secara selektif untuk keperluan pembangunan daerah baik internal pemerintah maupun untuk pihak eksternal terkait lain serta melaksanakan penyusunan dan penetapan standar teknis penyajian statistik dan informasi kependudukan berdasarkan sistem Sistem Informasi Administrasi Kependudukan online maupun off line.
BAB IV TATA KERJA Pasal 18 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian pada UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasing. Pasal 19 (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
10
(5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 BUPATI KEBUMEN, ttd RUSTRININGSIH
Diundangkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
SUROSO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008 NOMOR 77
11
