BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
5. 6.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu mengatur perincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penidikan, Pemuda dan Olah Raga. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Bupati adalah Bupati Kebumen. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. 4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.
2
7. 8.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang pendidikan, pemuda dan olah raga; b. pelaksanaan perencanaan teknis operasional dan pengembangan unsur-unsur pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya; c. pelaksanaan pemberian perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; e. pelaksanaan pengurusan administrasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 4 (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3
(5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (7) Sub Bagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. (8) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; b. pengelolaan administrasi keuangan; c. pengelolaan administrasi kepegawaian; d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 8 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan. (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan organisasi, tata laksana dan administrasi di bidang kepegawaian.
4
Bagian Keempat Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Pasal 9 Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program bidang kurikulum Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, sarana dan prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar serta pengembangan tenaga pendidik Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengembangan kuantitas dan pembinaan kualitas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa; b. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar; c. pelaksanaan kalender pendidikan, desiminasi kurikulum sekolah; d. pelaksanaan pemberian izin pembukaan sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 11 (1) Seksi Kurikulum Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas untuk melaksanakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan desiminasi kurikulum, kalender pendidikan, mengolah dan mengembangkan teknik evaluasi, menilai dan menyusun bahan evaluasi Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas untuk melaksanakan analisa kebutuhan, perencanaan, pengadaan, penetapan alokasi dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. (3) Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan peningkatan mutu tenaga pendidikan Taman Kanakkanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa. Bagian Kelima Bidang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan Pasal 12 Bidang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program bidang kurikulum pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan, sarana dan prasarana Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan serta pengembangan tenaga pendidik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan.
5
Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengembangan kuantitas dan pembinaan kualiats Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan; b. pelaksanaan kalender pendidikan, desiminasi kurikulum sekolah; c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan; d. pelaksanaan pemberian pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis pendidikan; e. pelaksanaan pemberian rekomendasi penegerian, akreditasi dan bimbingan/pembinaan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan swasta; f. pelaksanaan pemberian izin pembukaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan swasta; g. pelaksanaan penetapan program keahlian dan bidang keahlian Sekolah Menengah Kejuruan; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Seksi Kurikulum Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas untuk mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan desiminasi kurikulum, kalender pendidikan, mengolah dan mengembangkan teknik evaluasi, menyusun dan mengevaluasi belajar di sekolah menengah. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas untuk melaksanakan analisa kebutuhan, perencanaan pengadaan, penetapan alokasi dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan menengah. (3) Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan peningkatan mutu tenaga pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan. Bagian Keenam Bidang Pendidikan Non Formal Pasal 15 Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan masyarakat serta pendidikan seni dan budaya. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan kegiatan pendidikan masyarakat dan pendidikan luar sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pengembangan dan pembinaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6
c. pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan dan pengembangan generasi muda bidang non formal; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 17 (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas untuk menyusun rencana, memberi petunjuk, membina, mengkoordinasikan, mengembangkan dan menilai pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini melalui kelompok bermain dan Tempat Penitipan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas untuk menyusun rencana, memberi petunjuk, membina, mengkoordinasikan, mengembangkan dan menilai pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan masyarakat termasuk kursus, Kejar Paket A, B dan C sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Seksi Pendidikan Seni dan Budaya mempunyai tugas untuk menyusun rencana, memberi petunjuk, membina, mengkoordinasikan, mengembangkan dan menilai pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan seni dan budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bagian Ketujuh Bidang Administrasi Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan Pasal 18 Bidang Administrasi Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program di bidang administrasi tenaga pendidik Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, administrasi tenaga pendidik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan serta administrasi tenaga non kependidikan. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Administrasi Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan manajemen kepegawaian tenaga kependidikan dan non kependidikan berupa perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan tenaga kependidikan dan non kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. pelaksanaan manajemen kepegawaian teknis pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. penyusunan program, analisa kebutuhan, pensiun, tenaga kependidikan dan non kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. pelaporan kegiatan manajemen kepegawaian tenaga kependidikan dan non kependidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7
Pasal 20 a.
b.
c.
Seksi Administrasi Tenaga Pendidik Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas untuk melaksanakan manajemen kepegawaian tenaga kependidikan dan non kependidikan di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seksi Administrasi Tenaga Pendidik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas untuk melaksanakan manajemen kepegawaian tenaga kependidikan dan non kependidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seksi Administrasi Tenaga Non Kependidikan mempunyai tugas untuk melaksanakan manajemen kepegawaian tenaga non kependidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, UPTD serta tenaga fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian Kedelapan Bidang Pemuda dan Olah Raga Pasal 21
Bidang Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program di bidang pemuda dan olah raga. Pasal 22 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana, pengkoordinasian, pembinaan kegiatan pemuda dan olah raga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. pelaksanaan kegiatan manajemen pembinaan pemuda dan olah raga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 23 (1) Seksi Pemuda mempunyai tugas menyusun rencana, memberi petunjuk, membina, mengkoordinasikan pendidikan dan kepemudaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Seksi Olah Raga mempunyai tugas untuk menyusun rencana, memberi petunjuk, membina, mengkoordinasikan, mengembangkan dan menilai pelaksanaan kegiatan pendidikan olah raga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 24 (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari : a. Kepala UPTD; 8
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) UPTD terdiri dari : a. UPTD Unit Kecamatan, yaitu : 1. UPTD Unit Kecamatan Ayah; 2. UPTD Unit Kecamatan Buayan; 3. UPTD Unit Kecamatan Puring; 4. UPTD Unit Kecamatan Petanahan; 5. UPTD Unit Kecamatan Klirong 6. UPTD Unit Kecamatan Buluspesantren 7. UPTD Unit Kecamatan Ambal; 8. UPTD Unit Kecamatan Mirit 9. UPTD Unit Kecamatan Bonorowo 10. UPTD Unit Kecamatan Prembun; 11. UPTD Unit Kecamatan Padureso 12. UPTD Unit Kecamatan Kutowinangun 13. UPTD Unit Kecamatan Alian; 14. UPTD Unit Kecamatan Poncowarno; 15. UPTD Unit Kecamatan Kebumen; 16. UPTD Unit Kecamatan Pejagoan. 17. UPTD Unit Kecamatan Sruweng 18. UPTD Unit Kecamatan Adimulyo 19. UPTD Unit Kecamatan Kuwarasan; 20. UPTD Unit Kecamatan Rowokele; 21. UPTD Unit Kecamatan Sempor; 22. UPTD Unit Kecamatan Gombong; 23. UPTD Unit Kecamatan Karanganyar; 24. UPTD Unit Kecamatan Karanggayam; 25. UPTD Unit Kecamatan Karangambung; dan 26. UPTD Unit Kecamatan Sadang. b. UPTD Unit Sanggar Kegiatan Belajar. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Kecamatan Pasal 25 UPTD Unit Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan wilayah kerjanya. Pasal 26 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25, UPTD Unit Kecamatan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perencanaan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga; b. pelaksanaan kegiatan teknis administrasi di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga; dan c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, penilaian pegawai pada UPTD.
9
Paragraf 2 Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Sanggar Kegiatan Belajar Pasal 27 UPTD Unit Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang meliputi pelaksanaan satuan program dan pengendalian mutu pendidikan anak usia dini, non formal, pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga dan kesenian serta menyelenggarakan pelatihan tenaga teknis pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga dan kesenian. Pasal 28 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27, UPTD Unit Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan bentuk-bentuk satuan pendidikan anak usia dini, non formal, pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga dan kesenian; b. pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan anak usia dini, non formal, pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga dan kesenian; c. penyelenggaraan pelatihan teknis pendidikan anak usia dini, non formal, pendidikan luar sekolah, pembinaan generasi muda, pemuda, olah raga dan kesenian; d. penyediaan sarana dan fasilitas belajar pendidikan anak usia dini, non formal, pendidikan luar sekolah, pembinaan generasi muda, olah raga dan kesenian; e. pelaksanaan kegiatan lintas sektoral di bidang pendidikan anak usia dini, non formal, pendidikan luar sekolah dan kesenian; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Paragraf 3 Organisasi Pasal 29 Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD. Pasal 30 Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, penyusunan rencana dan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian pada UPTD. BAB IV TATA KERJA Pasal 31 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian pada UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 10
Pasal 32 (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 BUPATI KEBUMEN, ttd RUSTRININGSIH Diundangkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
SUROSO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008 NOMOR 68
11
