BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, maka perlu mengatur rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Bupati adalah Bupati Kebumen. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen. 6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2
7.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah; b. pelaksanaan penyusunan program-program sebagai pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program Tahunan Nasional; c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan diantara Dinas-Dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Kecamatan dan Badan-Badan lainnya; d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan pembangunan daerah; e. pelaksanaan persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan serta menyusun statistik mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah; f. pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah; g. pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersamasama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Bidang merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
3
(5) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 5 Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan perencanaan dan pengendalian kegiatan Badan, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat dan perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengkoordinasikan bahan perencanaan pembangunan, evaluasi dan pelaporan pada Bidang-Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan. (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan organisasi, tata laksana dan administrasi di bidang kepegawaian.
4
Bagian Keempat Bidang Penyusunan dan Penganggaran Program Pasal 9 Bidang Penyusunan dan Penganggaran Program mempunyai tugas pokok untuk menyusun perencanaan jangka panjang, menengah dan penganggaran program pembangunan tahunan daerah, fasilitasi kerjasama bagi perencanaan makro serta penganggaran program pembangunan daerah dan lintas sektor. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Penyusunan dan Penganggaran Program menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perencanaan jangka panjang, menengah dan penganggaran program pembangunan tahunan daerah; b. penyiapan bahan fasilitasi kerjasama daerah dan lintas sektor; c. penyusunan laporan dan rekapitulasi rencana penganggaran program dan kegiatan pembangunan dari masing-masing bidang; d. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 11 (1) Sub Bidang Perencanaan Program mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, fasilitasi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya. (2) Sub Bidang Penganggaran Program mempunyai tugas untuk melaksanakan analisa kebijakan sumber-sumber pendapatan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah penghasil, menyusun rencana alokasi pendanaan berdasarkan prioritas pembangunan, menyusun formulasi kebijakan pendanaan pembangunan, mendukung penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya. Bagian Kelima Bidang Ekonomi Pasal 12 Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam bidang ekonomi untuk jangka panjang, menengah dan tahunan serta pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka pemberdayaan ekonomi daerah.
5
Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : a. melaksanakan pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka pemberdayaan ekonomi daerah; b. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pedagangan, industri serta pariwisata; c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pedagangan, industri serta pariwisata; d. menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan pada urusan ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pedagangan, industri serta pariwisata; e. membantu pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada urusan ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pedagangan, industri serta pariwisata; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Sub Bidang Produksi mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, koordinasi penyusunan program pembangunan daerah serta kerjasama antar daerah dan antar sektor dalam bidang ekonomi jangka panjang, menengah dan tahunan, menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan pada urusan ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, membantu pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada urusan ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan serta menyusun rencana pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya. (2) Sub Bidang Distribusi, Jasa dan Keuangan mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan ketengakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, industri serta pariwisata, koordinasi penyusunan rencana anggaran program pembangunan di bidang peningkatan distribusi, jasa dan keuangan pada urusan ketengakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, industri serta pariwisata, menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan pada urusan ketengakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, industri serta pariwisata, membantu pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada urusan ketengakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, industri serta pariwisata, serta menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya. Bagian Keenam Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Pasal 15 Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas untuk menyusun perencanaan program pembangunan daerah dalam bidang pemerintahan dan sosial budaya untuk jangka 6
panjang, menengah dan tahunan serta pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program pembangunan daerah dalam bidang pemerintahan dan sosial budaya untuk jangka panjang, menengah dan tahunan serta pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan dibidang pemerintahan dan sosial budaya; b. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketransmigrasian, kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sosial. c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketransmigrasian, kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sosial; d. penyusunan rencana program dan penganggaran pembangunan pada urusan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketransmigrasian, kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sosial; e. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada urusan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketransmigrasian, kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sosial; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 17 (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, melaksanakan koordinasi penyusunan rencana anggaran program pembangunan pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, bersama instansi pemerintah terkait, menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan, serta membantu pemantauan evaluasi dan penilaian kinerja pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan 7
desa, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil serta menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya. (2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan ketransmigrasian, kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sosial, melaksanakan koordinasi penyusunan rencana anggaran program pembangunan pada urusan ketransmigrasian, kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sosial bersama instansi pemerintah terkait, menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan pada urusan ketransmigrasian, kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sosial, dan membantu pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada urusan ketransmigrasian, kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sosial, dan menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya. Bagian Ketujuh Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pasal 18 Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas untuk menyusun perencanaan program pembangunan daerah dalam bidang pengembangan infrastruktur wilayah untuk jangka panjang, menengah dan tahunan serta pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pengembangan wilayah. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan program pembangunan daerah dalam bidang pengembangan infrastruktur wilayah untuk jangka panjang, menengah dan tahunan, serta pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan infrastruktur wilayah; b. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika, perhubungan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, penataan ruang, lingkungan hidup, pertanahan, pekerjaan umum serta perumahan; c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika, perhubungan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, penataan ruang, lingkungan hidup, pertanahan, pekerjaan umum serta perumahan; d. penyusunan rencana program dan penganggaran pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika, perhubungan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, penataan ruang, lingkungan hidup, pertanahan, pekerjaan umum serta perumahan; e. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika, perhubungan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, penataan ruang, lingkungan hidup, pertanahan, pekerjaan umum serta perumahan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
8
Pasal 20 (1) Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan, melaksanakan koordinasi penyusunan rencana anggaran program pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan, menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan, membantu pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan serta menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya. (2) Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, penataan ruang, lingkungan hidup, pertanahan, melaksanakan koordinasi penyusunan rencana anggaran program pembangunan pada urusan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, penataan ruang, lingkungan hidup, pertanahan, menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan pada urusan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, penataan ruang, lingkungan hidup, pertanahan, membantu pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada urusan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, penataan ruang, lingkungan hidup, pertanahan, serta menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya. Bagian Kedelapan Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian Pasal 21 Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian mempunyai tugas untuk melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan dokumen, arsip, kepustakaan, data dan informasi dalam rangka pemantauan, evaluasi dan analisis program pembangunan daerah, serta melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menunjang perencanaan pembangunan. Pasal 22 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program pengembangan pada urusan statistik dan kearsipan; b. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan dokumen, arsip, kepustakaan, data dan informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan program pembangunan daerah, termasuk tugas pembantuan; d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk menunjang perencanaan pembangunan; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya
9
Pasal 23 (1) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program pengembangan pada urusan statistik dan kearsipan, melakukan pengkajian penerapan sistem informasi pendataan daerah, melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan dokumen, arsip, kepustakaan, data, dan informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan, melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menunjang perencanaan pembangunan serta melaksanakan kerjasama antar lembaga/instansi dan atau daerah dalam rangka pengumpulan, penyebaran data dan informasi serta penelitian dan pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan. (2) Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi pengendalian program pembangunan, termasuk tugas pembantuan secara berkala, melakukan pengumpulan hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan mengolah bahan pelaporan program pembangunan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis serta menyusun pelaporan hasil evaluasi dan analisis program pembangunan daerah. BAB IV TATA KERJA Pasal 24 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 25 (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
10
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 BUPATI KEBUMEN, ttd RUSTRININGSIH Diundangkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
SUROSO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008 NOMOR 80
11
