BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG

BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu mengatur rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7.

8. 9. 10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24).

MEMUTUSKAN : Menetapkan

BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, : PERATURAN FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Bupati adalah Bupati Kebumen. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen.

2

7. 8.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan pasar; b. penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan pasar ; c. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan pasar; d. pelaksanaan koordinasi pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan pasar; e. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan pasar; f. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutahiran data dan pemberian informasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan pasar; g. pelaksanaan pendataan, penetapan, perencanaan, penerimaan, penagihan, intensifikasi, ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan retribusi pasar daerah serta pendapatan lain-lain sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati; h. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah dan swasta; i. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, hukum, kelembagaan koperasi, organisasi dan tata laksana dan perlengkapan; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 (1) (2)

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 3

(3) (4) (5) (6) (7)

Bidang merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan. (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan organisasi, tata laksana dan administrasi di bidang kepegawaian.

4

Bagian Keempat Bidang Perindustrian Pasal 9 Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri hasil pertanian dan industri hasil non pertanian. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri hasil pertanian; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri non pertanian; c. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri; e. penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi; f. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri; g. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri; h. penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 11 (1) Seksi Industri Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana dan program kerja, bimbingan teknis pembinaan termasuk perizinan, pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri hasil pertanian. (2) Seksi Industri Hasil Non Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, bimbingan teknis pembinaan termasuk perizinan dan pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri hasil non pertanian. Bagian Kelima Bidang Perdagangan dan Pasar Pasal 12 Bidang Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan konsumen, promosi, informasi dan pembinaan usaha dagang serta kebersihan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

5

Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perdagangan dan Pasar mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan konsumen; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang informasi dan pembinaan usaha dagang; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kebersihan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar; d. penyusunan rencana dan program bidang kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana pasar; e. pemantauan, pengawasan, penataan dan pengaturan kebersihan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar; f. pengaturan kegiatan kebersihan pasar dan lingkungannya serta pembinaan warga pasar tentang kebersihan dan keindahan; g. pemeliharaan, pengaturan air, listrik dan penerangan, perbaikan sarana dan prasarana pasar; h. penyiapan dan pemeliharaan alat-alat pemadam kebakaran; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) (2)

(3)

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan konsumen, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan instansi lainnya di bidang perlindungan konsumen. Seksi Promosi, Informasi dan Pembinaan Usaha Dagang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pengadaan dan penyaluran, promosi, informasi dan pameran di dalam negeri serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan instansi lainnya di bidang perdagangan. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas untuk melaksanakan pengaturan kegiatan kebersihan pasar dan lingkungannya, pembinaan warga pasar tentang kebersihan dan keindahan serta pelaksanaan pemeliharaan, pengaturan air, listrik dan penerangan serta perbaikan sarana dan prasarana pasar. Bagian Keenam Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Pasal 15

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan kewirausahaan. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi; b. pemberian fasilitasi pengesahan dan pengumuman akte pendirian koperasi dan pelaksanaan fasilitasi pembubaran koperasi; c. pelaksanaan fasilitasi pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi; 6

d. e.

pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam koperasi; pelaksanaan pemberdayaan koperasi yang meliputi penciptaan usaha simpan pinjam, bimbingan dan penyuluhan koperasi, pembuatan laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam, serta pemberian sanksi administratif kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam koperasi; f. pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi; g. penetapan kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dalam penumbuhan iklim usaha yang meliputi penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan dan perlindungan; h. pemberian fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro kecil menengah yang meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara, hibah dan jenis pembiayaan yang lain; i. pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah, meliputi : produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi; j. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 17

(1) Seksi Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan kebijakan, pengesahan dan fasilitasi pembentukan, penggabungan, peleburan, pembubaran, pengumuman akte pendirian serta pemberdayaan, pengembangan, bimbingan penyuluhan koperasi, penciptaan usaha simpan pinjam, fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi, memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan koperasi, pemberian sanksi administratif kepada koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam serta melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan koperasi. (2) Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Kewirausahaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil menengah, pengembangan usaha mikro, kecil menengah, penyedian sumber dana dan tata cara serta syarat pemenuhan kebutuhan dana, prasarana, informasi, pemasaran, kemitraan, perizinan dan perlindungan usaha mikro kecil menengah, fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan meliputi : kredit perbankan, lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara, hibah dan jenis lainnya serta melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 18 (1) (2)

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

7

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 19 UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Unit Pelaksana Teknis Pasar mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan; b. pelaksanaan pendataan, penetapan, perencanaan, penerimaan, penagihan, intensifikasi, ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan retribusi pasar daerah, serta pendapatan lain-lain sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati; c. pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan retribusi pasar, pengaturan ruko kios dan loos pasar; d. pengurusan dan pemberian izin hunian kios-kios, pengaturan sarana dan prasarana penghasil retribusi pasar; e. pembukuan, penyusunan laporan realisasi penerimaan retribusi pasar daerah dan pendapatan lain-lain; f. mengkoordinir kepala-kepala unit di masing-masing wilayah pasar sesuai wilayah kerjanya; g. pelaksanaan perencanaan, urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian dan tata laksana serta rumah tangga dan perlengkapan; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 21 (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari : a. Kepala UPTD; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) UPTD terdiri dari : a. UPTD Unit Pasar Wilayah I dengan wilayah kerja : 1. Pasar Prembun; 2. Pasar Kabekelan; 3. Pasar Kelapa; 4. Pasar Tlogopragoto; 5. Pasar Kutowinangun; 6. Pasar Ungaran; 7. Pasar Ambal; dan 8. Pasar Jatisari. b. UPTD Unit Pasar Wilayah II dengan wilayah kerja : 1. Pasar Tumenggungan; 2. Pasar Indrakila; 3. Pasar Sruni; 8

4. Pasar Bocor; 5. Pasar Hewan Argopeni; 6. Pasar Tamanrejo; dan 7. Pasar Dorowati. c. UPTD Unit Pasar Wilayah III dengan wilayah kerja : 1. Pasar Karanganyar; 2. Pasar Giwangretno; 3. Pasar Karangjambu; 4. Pasar Sidomulyo; 5. Pasar Caruban; 6. Pasar Petanahan; 7. Pasar Puring; 8. Pasar Tanjungsari; 9. Pasar Jogosimo; dan 10. Pasar Kritig. d. UPTD Unit Pasar Wilayah IV dengan wilayah kerja : 1. Pasar Wonokriyo; 2. Pasar Kuwarasan; 3. Pasar Karangsari; 4. Pasar Banyumudal; 5. Pasar Hewan Purbowangi; 6. Pasar Demangsari; 7. Pasar Ayah; 8. Pasar Rowokele; 9. Pasar Jatiluhur; dan 10. Pasar Candirenggo. Pasal 22 Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD. Pasal 23 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, keuangan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian.

BAB V TATA KERJA Pasal 24 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

9

Pasal 25 (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

10