BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 76 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu mengatur rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
5. 6.
7.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 1
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Bupati adalah Bupati Kebumen. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. 4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen. 7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2
8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16. 17. 18.
19. 20.
21. 22. 23. 24.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dan dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA – SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
3
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen; c. pelaksanaan pemungutan pendapatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; e. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah; f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; g. pelaksanaan koordinasi pendapatan daerah; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Sub Bagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. (8) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 4
Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; b. pengelolaan administrasi keuangan; c. pengelolaan administrasi kepegawaian; d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan. (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan organisasi, tata laksana dan administrasi di bidang kepegawaian.
Bagian Keempat Bidang Pendapatan Pasal 9 Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program bidang pendapatan daerah serta pengelolaan pendapatan daerah.
5
Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perumusan kebijakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah; b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah; c. pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan; d. penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya; e. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; f. pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); g. penyuluhan pajak daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 11 (1) Seksi Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah, penetapan pajak dan retribusi daerah, pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi daerah, melayani pengaduan keberatan pajak dan retribusi daerah, penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah serta pemantauan penggalian dan peningkatan pendapatan daerah. (2) Seksi Dana Perimbangan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Lain-lain Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan pemerintah provinsi/pusat dan pengurusan dalam penerimaan dana perimbangan dan bagi hasil pendataan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan, melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak bumi dan bangunan serta melaksanakan pendataan dan pembukuan terhadap pendapatan lain-lain daerah.
Bagian Kelima Bidang Belanja Pasal 12 Bidang Belanja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program bidang belanja.
Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Belanja mempunyai fungsi : a. penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM); b. penyiapan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); c. pelaksanaan pengendalian Belanja Daerah; d. pengelolaan penggajian pegawai; 6
e. pelaksanaan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang ditunjuk; f. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; g. pelaksanaan penyimpanan dan penempatan uang daerah serta mengelola/ menatausahakan investasi daerah; h. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah serta melakukan penagihan piutang/kerugian daerah; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 14 (1) Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengelolaan belanja tidak langsung, melaksanakan penatausahaan keuangan belanja tidak langsung meliputi penelitian kelengkapan dokumen permintaan pembayaran belanja tidak langsung, penyiapan surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja tidak langsung, merekapitulasi dan menyusun laporan, menganalisis realisasi pencairan dana belanja tidak langsung serta melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring kepada SKPD sesuai bidang tugasnya. (2) Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan belanja langsung, melaksanakan penatausahaan keuangan belanja langsung meliputi penelitian kelengkapan dokumen permintaan pembayaran belanja langsung, penyiapan surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja langsung, merekapitulasi dan menyusun laporan serta menganalisis realisasi pencairan dana belanja langsung, melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring kepada SKPD sesuai bidang tugasnya (3) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan penatausahaan keuangan daerah yang meliputi pencairan surat perintah pencairan dana (SP2D), melakukan koordinasi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah di bank, melaksanakan penyusunan kas umum, menyimpan dan menempatkan uang daerah, mempersiapkan pedoman petunjuk tentang administrasi keuangan daerah, mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai dengan bidang tugasnya serta melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Bidang Anggaran dan Akuntansi Pasal 15 Bidang Anggaran dan Akuntansi mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program bidang anggaran dan akuntansi serta pelaporan APBD.
Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Anggaran dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program bidang anggaran dan akuntansi; b. pelaksanaan penyusunan APBD dan Perubahan APBD; c. pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban penerimaan dari SKPD; d. pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban pengeluaran dari SKPD; e. pengkoordinasian proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 7
f. pelaksanaan penyusunan laporan semesteran dan laporan pertanggungjawaban APBD; g. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang/kerugian daerah; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 17 (1) Seksi Anggaran mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, melaksanakan persiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta mempersiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan anggaran, menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD, menyiapkan pengesahan DPA SKPD, melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah kabupaten, mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan kebijakan APBD, melaksanakan pengelolaan utang daerah serta melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring kepada SKPD sesuai bidang tugasnya. (2) Seksi Verifikasi mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi pertanggungjawaban penerimaan SKPD secara periodik, melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi pertanggungjawaban pengeluaran SKPD secara periodik, melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran SKPD secara periodik serta melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring kepada SKPD sesuai bidang tugasnya. (3) Seksi Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan pengkoordinasian proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, menyajikan informasi keuangan daerah, memelihara dan mengembangkan sistem akuntansi keuangan daerah, melaksanakan pengelolaan piutang/kerugian daerah, mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai dengan bidang tugasnya serta melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring kepada SKPD sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketujuh Bidang Aset Pasal 18 Bidang Aset mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan aset. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Aset menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kebutuhan barang; b. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data administrasi aset daerah; c. pengendalian pemanfaatan aset daerah; d. pelaksanaan pemindah tanganan; e. penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan barang tidak bergerak; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
8
Pasal 20 (1) Seksi Pengolahan Data dan Analisa Kebutuhan mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data serta melaksanakan pengkajian analisa kebutuhan barang berdasarkan hasil pengolahan data guna melakukan evaluasi terhadap belanja pengadaan barang, penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD), standarisasi harga, dan standarisasi barang daerah. (2) Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan pengendalian atas pemanfaatan barang daerah serta melaksanakan proses pemindahtanganan dan penyimpanan bukti kepemilikan barang tidak bergerak.
BAB IV TATA KERJA Pasal 21 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 22 (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
9
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 BUPATI KEBUMEN, ttd RUSTRININGSIH Diundangkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
SUROSO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008 NOMOR 76
10
