BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
5. 6.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu mengatur rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 1
7.
8. 9. 10.
11.
12.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. 5. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.
2
7. 8.
9.
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan, perikanan dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan; b. pembinaan umum di bidang peternakan, perikanan dan kelautan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan; d. pelaksanaan pengembangan usaha di bidang perikanan dan kelautan; e. pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan; f. peningkatan produksi dan produktivitas usaha peternakan, perikanan dan kelautan; g. penataan dan pengelolaan perairan wilayah laut pesisir dan kelautan; h. pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan balai benih ikan; i. pemberian perizinan dan bimbingan usaha peternakan, perikanan dan kelautan; j. pelaksanaan tata usaha Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 (1) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 3
(3) Bidang merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; b. pengelolaan administrasi keuangan; c. pengelolaan administrasi kepegawaian; d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan. (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan organisasi, tata laksana dan administrasi di bidang kepegawaian. 4
Bagian Keempat Bidang Kesehatan Hewan Pasal 9 Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan, pembinaan umum, bimbingan teknis, pemberian izin dan pembinaan usaha, pelaksanaan penyuluhan, pengamatan teknis serta pengkajian penerapan teknologi anjuran tingkat usaha tani. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesehatan hewan; b. pembinaan umum di bidang kesehatan hewan; c. pelaksanaan bimbingan teknis bidang kesehatan hewan; d. pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai tugas pokoknya; e. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan teknis; f. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran tingkat usaha tani; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 11 (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, melaksanakan pengawasan, penyidikan epidemologi penyakit hewan, membuat peta penyakit hewan serta pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan. (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, melaksanakan pengamatan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pelayanan kesehatan hewan dan pemantauan lalu lintas ternak. Bagian Kelima Bidang Produksi Peternakan Pasal 12 Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang produksi peternakan, pembinaan umum dan bimbingan teknis bidang produksi peternakan, pemberian izin dan pembinaan usaha, pengkajian penerapan teknologi anjuran tingkat usaha tani serta dan pelaksanaan pengamanan teknis sesuai tugas pokoknya. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Produksi Peternakan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang produksi peternakan; b. pelaksanaan pembinaan umum dan bimbingan teknis di bidang produksi peternakan; c. pelaksanaan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai tugas pokoknya; 5
d. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran tingkat usaha tani; e. pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, melaksanakan pelayan perizinan dan usaha peternakan, pemantauan sumber daya peternakan, bimbingan pengolahan hasil peternakan, bimbingan pemasaran peternakan, identifikasi lokasi, penyebaran dan pengembangan peternakan, bimbingan penyiapan lokasi peternakan serta penataan ternak dan urusan redistribusi ternak. (2) Seksi Pembinaan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis reproduksi serta melaksanakan bimbingan pembibitan ternak. Bagian Keenam Bidang Perikanan Pasal 15 Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang perikanan, pembinaan umum dan bimbingan teknis di bidang perikanan darat, pemberian izin dan pembinaan usaha, pengkajian dan penerapan teknologi anjuran, pengamatan teknis, pengembangan budidaya ikan, menfasilitasi pengadaan, pengawasan dan pemanfaatan sarana dan prasarana budidaya serta melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis produksi benih, pembinaan dan fasilitasi permodalan dan pengembangan benih serta pengelolaan sarana penangkapan ikan milik Pemerintah. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perikanan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program kegiatan bidang perikanan; b. pembinaan dan bimbingan teknis di bidang perikanan; c. pemberian izin dan pembinaan usaha; d. pengkajian penerapan teknologi anjuran dan pengamatan teknis; e. pembinaan dan bimbingan teknis produksi benih, sosial ekonomi petani ikan, fasilitasi akses permodalan dan pengembangan benih; f. pengelolaan sarana dan prasarana penangkapan milik pemerintah; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 17 (1) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, melaksanakan pengumpulan data dan informasi Sumber Daya Manusia sektor perikanan darat, penyuluhan dan pembinaan petani ikan, petani tambak, nelayan perairan umum, bimbingan penerapan teknologi, identifikasi lokasi, pembinaan dan pengembangan pengusahaan perikanan, perkoperasian perikanan darat dan kelembagaan kelompok petani ikan, petani tambak dan nelayan perairan umum, pembinaan sosial ekonomi petani ikan, pembinaan akses permodalan, pembinaan teknis 6
pengolahan hasil perikanan, mutu pasca panen, pemasaran, informasi pasar, promosi, pembinaan produksi benih, fasilitasi pengadaan dan pengawasan sarana produksi benih serta pengelolaan sarana penangkapan ikan milik pemerintah. (2) Seksi Produksi dan Pengendalian Budidaya mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan rencana dan program kegiatan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik perikanan darat, inventarisasi dan identifikasi potensi, pemetaan tata ruang dan pemanfaatan lahan perairan air tawar, air payau serta penangkapan ikan di perairan umum, menfasilitasi pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi perikanan darat, pengolahan Balai Benih Ikan, tambak milik Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, pelestarian sumber daya perikanan darat serta pemberantasan hama dan penyakit ikan. Bagian Ketujuh Bidang Kelautan Pasal 18 Bidang Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kelautan, pembinaan umum dan bimbingan teknis di bidang kelautan, perikanan tangkap, budidaya perikanan laut, pembinaan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, pemberian izin dan pembinaan usaha, pengkajian dan penerapan teknologi anjuran, pengamatan teknis, memfasilitasi pengadaan, pengawasan dan pengelolaan sarana produksi perikanan tangkap, pengembangan serta pengelolaan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kelautan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kelautan; b. pelaksanaan pembinaan umum dan bimbingan teknis di bidang kelautan; c. pelaksanaan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai tugas pokoknya; d. pengkajian penerapan teknologi anjuran dan pengamatan teknis, pemanfaatan, pengelolaan serta pengawasan sumber daya kelautan dan pesisir; e. pembinaan dan bimbingan teknis penangkapan, sarana penangkapan, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan sosial ekonomi nelayan; f. pelaksanaan pembangunan pengembangan sarana prasarana dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 20 (1) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis, memfasilitasi pengadaan dan pengawasan sarana produksi perikanan laut, fasilitasi akses permodalan, pengembangan pembangunan dan renovasi Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penyiapan rekomendasi pembangunan kapal perikanan dan pengawasan standar kapal ikan serta pengelolaan sarana penangkapan ikan milik Pemerintah. (2) Seksi Perizinan dan Bimbingan Usaha Penangkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, melaksanakan pengumpulan data 7
dan informasi sumber daya manusia sektor perikanan dan kelautan, penyuluhan dan pembinaan nelayan, bakul ikan, pengusaha perikanan laut, pembinaan usaha perkoperasian serta kelembagaan kelompok nelayan, menyajikan data statistik dan informasi kelautan, pelayanan perizinan di bidang perikanan laut baik budidaya maupun penangkapan, pembinaan sosial ekonomi nelayan, bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen, pengolahan hasil, penyajian informasi pasar, promosi, identifikasi potensi, pemetaan tata ruang dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya kelautan, bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi serta pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir.
BAB IV TATA KERJA Pasal 21 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 22 (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
8
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 BUPATI KEBUMEN,
RUSTRININGSIH
9
