BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 83 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, maka perlu mengatur rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
5. 6.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.
8. 9. 10.
11.
12.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Bupati adalah Bupati Kebumen. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. 4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
2
7.
8.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perumusan, penetapan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ; b. pelaksanaan penguatan kelembagaan, organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender; c. pelaksanaan perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak; d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; e. pelaksanaan penyusunan data dan informasi gender; f. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Keluarga Berencana; g. pelaksanaan kebijakan teknis, pengawasan, pembinaan dibidang pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana; h. pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, pengawasan, pelatihan dibidang pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana; i. pengkoordinasian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana; j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 3
(2) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Bidang merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 5 Kepala Badan mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan. 4
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan. (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan organisasi, tata laksana dan administrasi di bidang kepegawaian. Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Perempuan Pasal 9 Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program di bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta bidang pengarustumaan gender. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; b. penyusunan rencana dan program bidang pengarusutamaan gender; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya; e. pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya; f. pengkoordinasian, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender serta kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender; g. pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya; h. penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan, tenaga kerja perempuan termasuk lanjut usia dan penyandang cacat; i. fasilitasi pengkoordinasian dan pengintegrasian perlindungan perempuan korban kekerasan, tenaga kerja perempuan termasuk lanjut usia dan penyandang cacat; j. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; k. penyediaan data pilah gender dan analisis gender; l. pelaksanaan sosialisasi pengarusutamaan gender; m. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan jejaring pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan lembaga non pemerintah; n. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5
Pasal 11 (1) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, fasilitasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya serta melaksanakan perlindungan perempuan korban kekerasan dan tenaga kerja perempuan termasuk lanjut usia dan penyandang cacat. (2) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya, sosialisasi pengarusutamaan gender, penyediaan data terpilah gender, analisis gender serta melaksanakan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan jejaring pengarusutamaan gender. Bagian Kelima Bidang Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera Pasal 12 Bidang Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program bidang perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak serta bidang pemberdayaan ekonomi keluarga. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak; b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga; c. pelaksanaan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan; d. pelaksanaan pengkoordinasian dan pengintegrasian perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya; e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga dan jejaring kerjasama antara lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan kualitas hidup anak dan perlindungan anak; f. pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan, tenaga kerja anak, termasuk anak penyandang cacat; g. fasilitasi pengkoordinasian dan pengintegrasian perlindungan anak korban kekerasan, tenaga kerja anak termasuk anak penyandang cacat; h. pelaksanaan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi hak-hak anak dan perlindungan anak; i. pelaksanaan upaya pengembangan dan pembinaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup anak melalui Posyandu, Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja; j. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga sejahtera; k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program kerja peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak;
6
l.
pelaksanaan upaya-upaya terciptanya keterpaduan, sinkronisasi, pelaksanaan dan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga; m. pelaksanaan pengembangan kemitraan usaha, sumber permodalan dan pemasaran hasil produksi program pemberdayaan ekonomi keluarga; n. pelaksanaan pendataan, pemantauan dan evaluasi tahapan keluarga sejahtera; dan o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Sub Bidang Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, fasilitasi, sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi hak-hak dan perlindungan anak, peningkatan kualitas hidup anak di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya serta melaksanakan perlindungan anak korban kekerasan dan tenaga kerja anak termasuk anak penyandang cacat. (2) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pengkordinasian perencanaan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, melaksanakan upaya-upaya terciptanya keterpaduan, sinkronisasi, pelaksanaan dan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga, melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga, mengembangkan kemitraan usaha sumber permodalan dan jejaring pemasaran hasil produksi pemberdayaan ekonomi keluarga, melakukan pendataan terhadap tahapan Keluarga Sejahtera, melakukan pengolahan data dan pelaporan hasil pendataan tahapan Keluarga Sejahtera serta melakukan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan tahapan keluarga sejahtera. Bagian Keenam Bidang Keluarga Berencana Pasal 15 Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas untuk melaksanaan penyusunan rencana dan program di bidang advokasi dan kesehatan reproduksi serta pelayanan Keluarga Berencana. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengkoordinasian dan perumusan rencana kerja di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan advokasi, informasi dan edukasi, pemberian pelayanan Keluarga Berencana, pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi; c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi; d. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan Keluarga Berencana mandiri; e. pelaksanaan penyiapan kebutuhan persediaan, penyimpanan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi Keluarga Berencana;
7
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja di bidang Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi; g. pelaksanaan pengendalian dan peningkatan kualitas institusi masyarakat pedesaan (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa); h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan program Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 17 (1) Sub Bidang Advokasi dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, melaksanakan kegiatan pendewasaan usia perkawinan, pembinaan perlindungan hak-hak reproduksi di kalangan remaja melalui jalur sekolah maupun luar sekolah, pengembangan dan pembinaan Pusat Informasi Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja serta melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam pelaksanaan program kerja pembinaan remaja. (2) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan Keluarga Berencana, menyiapkan obat dan alat kontrasepsi bagi peserta Keluarga Berencana, meningkatkan partisipasi pria dalam Keluarga Berencana, menanggulangi masalah Kesehatan Reproduksi, meningkatkan hubungan kerja dengan lembaga dan dinas terkait dalam peningkatan pelayanan Keluarga Berencana, melaksanakan pembinaan institusi masyarakat (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa), melaksanakan pencatatan dan pelaporan serta evaluasi hasil pelayanan Program Keluarga Berencana. BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 18 (1) UPTB mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 19 UPTB mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan wilayah kerjanya.
8
Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, UPTB mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan; b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan operasional Keluarga Berencana; c. penyusunan rencana kegiatan program kesehatan reproduksi; d. pelaksanaan pembinaan program Keluarga Berencana; e. pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; f. pelaksanaan program pengarusutamaan gender; dan g. pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak. Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 21 (1) Susunan Organisasi UPTB terdiri dari : a. Kepala UPTB; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) UPTB terdiri dari : 1. UPTB Unit Kecamatan Sempor; 2. UPTB Unit Kecamatan Gombong; 3. UPTB Unit Kecamatan Ayah; 4. UPTB Unit Kecamatan Rowokele; 5. UPTB Unit Kecamatan Buayan. 6. UPTB Unit Kecamatan Karanganyar; 7. UPTB Unit Kecamatan Karanggayam; 8. UPTB Unit Kecamatan Adimulyo; 9. UPTB Unit Kecamatan Puring; 10. UPTB Unit Kecamatan Kuwarasan. 11. UPTB Unit Kecamatan Kebumen; 12. UPTB Unit Kecamatan Pejagoan; 13. UPTB Unit Kecamatan Sruweng; 14. UPTB Unit Kecamatan Klirong; 15. UPTB Unit Kecamatan Petanahan; 16. UPTB Unit Kecamatan Karangsambung; 17. UPTB Unit Kecamatan Sadang; 18. UPTB Unit Kecamatan Alian. 19. UPTB Unit Kecamatan Kutowinangun; 20. UPTB Unit Kecamatan Buluspesantren; 21. UPTB Unit Kecamatan Ambal; 22. UPTB Unit Kecamatan Poncowarno. 23. UPTB Unit Kecamatan Prembun; 24. UPTB Unit Kecamatan Mirit; 25. UPTB Unit Kecamatan Padureso; dan 26. UPTB Unit Kecamatan Bonorowo.
9
Pasal 22 Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB. Pasal 23 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
BAB V TATA KERJA Pasal 24 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Sub Bagian pada UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 25 (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
10
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 BUPATI KEBUMEN,
RUSTRININGSIH
11
